Usai Hartopo menerima vaksin, sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus mendapat giliran divaksin. Tak hanya itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Loekmonohadi, Kepala BPJS Kesehatan Kudus, dan Ketua IDI Kabupaten Kudus juga divaksin.

Plt Bupati menyampaikan, setelah divaksin tahap satu, pihaknya tak merasakan efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, ketika vaksin tahap dua dilakukan, Plt  Bupati pun mantap. Sistem imun diyakini semakin kuat dan dapat meminimalisir tertular Covid-19.

“Tidak ada efek samping, jadi saya antusias divaksin kedua. Kegunaan vaksinasi tahap dua untuk booster antibodi kita,” ucapnya.

Antusiasme vaksinasi tahap dua juga dirasakan oleh tenaga kesehatan, seperti dikutip dari sambutan Hartopo. Pihaknya memaparkan lebih dari 4000  atau sekitar 70 persen tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus telah divaksin. Angka tersebut sudah maksimal mengingat sejumlah tenaga medis mempunyai penyakit komorbid,hamil, atau menyusui.

Beberapa temaga medis juga merupakan penyintas Covid-19. Oleh karena itu, vaksinasi tidak bisa mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kudus menempati ranking 7 di Jawa Tengah terkait pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan

“Tenaga kesehatan yang divaksin tidak sampai 100 persen, karena punya penyakit komorbid, atau sedang hamil maupun menyusui,” paparnya.

Setelah tenaga kesehatan, giliran pegawai publik yang divaksin. Semua orang yang masuk dalam kategori tersebut meliputi Polri, TNI, guru,ASN, tokoh agama, pedagang hingga ojek online. Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, Hartopo berharap seluruh masyarakat dapat kebal dan tidak tertular Covid-19. Aktivitas sehari-hari pun dapat kembali seperti dahulu.

“Setelah tenaga kesehatan, saatnya pegawai publik yang divaksin termasuk pedagang. Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, bukan tak mungkin kita kembali beraktivitas seperti dahulu. Dapat tersenyum bibir, tidak hanya senyum mata seperti saat ini (karena memakai masker),” tuturnya.

Untuk meminimalisir penularan dan mempercepat penanganan Covid-19, Mendagri meminta kabupaten/kota melaksanakan PPKM mikro. PPKM yang memfokuskan pemantauan di desa ini dinilai Hartopo menjadi solusi agar tracing penularan berjalan dengan cepat.

Baca Juga:

Pemkab Kudus akan Lockdown Desa Zona Merah

Hartopo Jamin Pengungsi Bisa Makan 3 Kali Sehari

Apalagi, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah telah menginisiasi Jogo Tonggo untuk pemantauan Covid-19 di tingkat RT dan RW. Kedua kebijakan tersebut dapat saling mengisi sehingga pemantauan optimal.

Hartopo menyampaikan zonasi hijau, oranye, dan merah dilaksanakan hingga ke tingkat desa. Jadi kalau ada peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di satu desa, kepala desa dapat langsung melakukan semacam “lockdown lokal”. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga lebih tepat sasaran.

“Terdapat kebijakan dari Mendagri yang melaksanakan PPKM lokal selama dua minggu setelah tanggal 8 Februari. Saya menilai hal tersebut mengefektifkan pemantauan kasus Covid-19,” ujarnya.

Tm-Ab

The post Vaksinasi Covid-19 di Kudus Capai 70 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hartopo menyebutkan vaksinasi tahap pertama ini akan 25 Januari – 28 Januari 2020. Namun, vaksinasi tahap pertama ini baru diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

“Ini diawali oleh saya, Forkopimda, dan unsur tokoh lainnya. Nantinya, vaksinasi diikuti ribuan nakes di Kudus,” kata Hartopo.

Sementara, untuk masyarakat umum, kata Hartopo, pemberian vaksin masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Sebab, setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai, vaksinasi lanjutan akan diberikan dulu kepada petugas layanan publik seperti TNI dan Polri.

“Untuk masyarakat umum menunggu tahapan selanjutnya. Ini kan TNI Polri juga belum,”kata Hartopo.

Baca Juga: Hartopo Berharap Vaksinasi Bisa Tekan Penularan Covid-19

Seperti diketahui, vaksin Sinovac telah tiba di Kudus sejak Sabtu (23/1). Kedatangan vaksin, lanjut Hartopo, menjadi angin segar guna menekan kasus Covid-19. Terlebih, vaksin Sinovac telah teruji aman dan halal. Hal tersebut mendapat kepastian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu takut.

Jika tiba waktunya masyarakat Kudus divaksinasi, Hartopo tetap meminta masyarakat Kudus agar tak terlena. Pihaknya meminta masyarakat tetap menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun). Upaya kewaspadaan harus selalu diutamakan.

“Jangan pernah terlena. Meski nantinya sudah divaksin, masyarakat harus tetap terapkan 3M,” ucapnya.

Rencananya, tahap pertama vaksin dimulai 25 Januari – 28 Januari. Sebanyak 8 rumah sakit, 19 Puskesmas, dan 2 klinik mendapat kuota vaksin. Hartopo menargetkan, vaksinasi dapat diberikan kepada 200 penerima per hari.

“Mudah-mudahan lancar dan sesuai target,” pungkasnya.

Tm-Ab

The post Hartopo Jelaskan Jadwal Pemberian Vaksin untuk Masyarakat Umum appeared first on SuaraBaru.id.

Guna memastikan aturan PPKM dijalankan dengan baik sesuai pembatasan pekerja yang hanya 25 persen, Kali ini, rombongan menuju PR Sukun pada Rabu (13/1).

Berdasarkan tinjauanya, Hartopo mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Instruksi Mendagri, surat edaran Gubernur Jateng, dan surat edaran Plt. Bupati Kudus.

“Atas nama Pemkab Kudus dan pribadi, Saya sangat apresiasi karena PR. Sukun sudah mengikuti semua aturan PPKM,  yang dulunya 2 shift sekarang dibagi menjadi 3 shift, Pekerja yang hadir betul-betul 25 persen dari jumlah keseluruhan,” ucapnya.

Perusahaan juga telah menambahkan sekat antar pekerja serta melengkapi para pekerja dengan masker dan face shield dalam penerapan protokol kesehatan. Alat pelindung diri (APD) rencananya akan diimplementasikan ke seluruh brak pabrik di Kabupaten Kudus. Hartopo berharap dengan ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan dapat mencegah penularan Covid-19.

“Penggunaan sekat ditambah penggunaan masker dan face shield antar pekerja menambah nilai plus dalam upaya penerapan protokol kesehatan dilingkungan perusahaan, Semoga dengan ketatnya Prokes yang diterapkan tidak menimbulkan kluster baru serta dapat menghindarkan dan mencegah penularan Covid-19,” tuturnya.

Hartopo menambahkan, pihaknya akan terus memantau pelaku industri dan instansi lainya dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM. Pihaknya juga akan mengevaluasi pelaku industri dan instansi lainya yang tidak sesuai ketentuan dan menghentikan aktivitasnya sementara. Apabila telah sesuai, pelaku industri dan instansi lainya dapat beroperasi kembali.

“Selama PPKM, kami akan terus memantau para pelaku industri dan instansi lainya di Kabupaten Kudus. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PPKM,  kami tak segan-segan menghentikan aktivitas hingga mencabut ijin operasionalnya, ini merupakan kewenangan penuh kepala daerah,” tegasnya.

Rencananya, Usai memantau aktifitas Pelaku industri dalam penerapan PPKM, Pihaknya akan melanjutkan pemantaan langsung ke pasar-pasar di Kabupaten Kudus.

“Untuk pasar sendiri kita juga akan melakukan pemantauan  tentang pemberlakuan PPKM, kami sudah koordinasi dengan Dinas Perdagangan, kami minta harus ada pembatasan aktivitas, atau sosial distancing,” pungkasnya.

Tm-Ab

The post Pemberlakuan PKM,  Buruh PR Sukun Digilir 3 Shift appeared first on SuaraBaru.id.

Yusuf Istanto selaku kuasa hukum Hartopo menyebutkan laporan tersebut sudah disampaikan ke Polres Kudus pada Rabu (6/1). “Laporan sudah kami sampaikan ke Polres Kudus. Saudara Heru kami anggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap klien kami bapak HM Hartopo yang juga Plt Bupati Kudus,”kata yusuf, Kamis (7/1).

Yusuf kemudian menjelaskan, dugaan pencemaran nama baik tersebut bermula ketika Heru kebetulan bertemu dengan Ketua Pengkab PBVSI yang juga anggota DPRD Kudus, HM Ridwan di  warung sate Pekeng, turut Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, pada Jumat, 25 Desember 2020 silam.

Saat itu, Ridwan yang juga mengenal baik Heru menanyakan perihal adanya gerakan mosi tidak percaya lagi atas Ketua KONI Kudus, Antoni Alfin. “Denger-denger ada mosi tidak percaya lagi pada Antoni,”kata Ridwan yang ditirukan oleh Yusuf.

Atas pertanyaan tersebut, Heru kemudian menjawab. “Kok mosi, kenapa?. Apa setoran ke Plt masih kurang? ,”tambah Yusuf menyampaikan jawaban Heru.

Menurut Yusuf, Ridwan yang mendapat jawaban tersebut ganti menimpali. “Lha dasarmu ngomong itu apa? Kata Ridwan.

Namun, Heru tidak membalas pertanyaan tersebut dan langsung pergi. Yusuf menyebut, perbincangan tersebut juga disaksikan sopir Ridwan yakni Sumarsono alias Soldes.

Dari perbincangan tersebut, Ridwan yang masih penasaran soal pernyataan Heru tentang ‘setoran ke Plt’ kemudian mengkonfirmasi ke Muhammad Syaefuddin alias Ost yang merupakan pengurus KONI lainnya dan juga saudara Hartopo. Dan Ost kemudian meneruskan informasi itu ke Plt Bupati Kudus HM Hartopo.

Mendapatkan laporan semacam itu, Hartopo tidak terima dan meminta kepada Yusuf selaku kuasa hukumnya melaporkan Heru ke Polres Kudus atas dugaan pencemaran nama baik.

Apalagi, sebelum kejadian tersebut, Hartopo juga pernah mendapatkan kabar kalau ada oknum pengurus KONI lainnya, yakni Rahmat Raharjo alias Mamuk yang katanya diperintah oleh Ost untuk minta uang dari Pengkab-Pengkab untuk setoran ke Plt Bupati.

“Atas dasar dua peristiwa tersebut, klien kami yakni Plt Bupati HM Hartopo meminta untuk mengadukan Heru Widyawan ke polisi. Kami juga berharap polisi bisa mengusut tuntas dan memproses jika ada oknum yang mengatasnamakan klien kami untuk minta uang ke Pengkab,”kata Yusuf.

Baca Juga: Imbas Konflik Pengurus, KONI Kudus Diminta Segera Gelar RAT

Sementara, HM Ridwan saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa pertemuannya dengan Heru. Dia juga mengakui telah menyampaikan apa yang dikatakan Heru ke Ost.

“Saya hanya ingin klarifikasi kok sampai ada kalimat seperti itu,”ujar Ridwan.

Terpisah, Heru yang dikonfrimasi atas persoalan tersebut memilih diam tidak berkomentar. “Untuk sementara, saya no comment dulu. Saya mau nyelesaikan pekerjaan lain,”ujarnya.

Hal serupa juga dilakukan Ketua KONI Kudus, Antoni Alfin. Saat dikonfirmasi melalui pesat whatsapp, Antoni tidak membalasnya.

Tm-Ab

The post Plt Bupati Kudus Laporkan Staf KONI ke Polisi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo saat melantik dan mengambil sumpah/ janji jabatan pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus di Command Center Dinas Kominfo, Senin (28/12).

Terdapat enam orang yang dilantik Hartopo. Mereka yakni Mustikah dan Subekti sebagai Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Kudus, Sonny Sandra Yanuardhi sebagai Penera Ahli Pertama pada Dinas Perdagangan Kudus, dr. Adhitya Ardhianto sebagai Dokter Ahli Pertama pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

Selanjutnya adalah Moch Riyanto sebagai Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Dukcapil Kudus.

Kepada enam pejabat tersebut, Hartopo mengucapkan selamat bekerja sekaligus mendoakan Moch. Riyanto yang dilantik secara virtual agar segara sembuh.

“Selamat bertugas untuk semuanya. Untuk pak Riyanto semoga cepat sembuh,” ucapnya.

Pihaknya berpesan agar para pejabat yang dilantik memaksimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menciptakan berbagai inovasi. Di masa pandemi, harus ada hal yang baru dan tidak monoton. Terutama menyiasati agar pelayanan tetap maksimal meskipun harus menerapkan protokol kesehatan.

“Jangan sampai program dan kegiatan hanya monoton itu-itu aja. Tetap bekerja keras dan saya tunggu inovasinya,” ujarnya.

Selain inovasi, Hartopo juga menekankan untuk selalu jujur dan disiplin dalam masalah pekerjaan. Semua pekerjaan yang diinstruksikan harus diselesaikan hingga tuntas. Pihaknya memaparkan masih banyak pegawai yang berkata siap tapi hasil kerjanya tidak ada. Pihaknya berharap hal tersebut tidak dilakukan oleh pejabat yang baru saja dilantik.

“Pegawai harus loyal dengan pemimpin. Semua pekerjaan yang diinstruksikan harus dikerjakan. Jangan hanya siap siap saja tapi hasilnya nol,” paparnya.

Terakhir, pihaknya memaparkan agar semua pejabat menjaga keharmonisan di tempat kerja. Jangan ada gap-gap yang membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal. Sesama pegawai harus saling menjaga kondusifitas di tempat kerja dan menjadi tim yang solid.

“Saya harap tak ada gap-gap yang tak perlu. Keharmonisan harus selalu dijaga agar pekerjaan selesai dengan maksimal,” pesannya.

Tm-Ab

The post Hartopo Lantik Enam Pejabat Baru Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutannya, Plt  Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Kudus tahun 2020. Pemkab Kudus terus berupaya untuk fokus menangani pencegahan korupsi diwilayahnya dengan cara perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah.

“Ada fokus pencegahan korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah. Penyelamatan keuangan dan aset memang perlu penertiban dan pemulihan aset serta peningkatan pajak daerah,” ungkapnya.

“Kami mengapresiasi KPK yang terlebih dahulu mengedepankan pencegahan di banding dengan upaya-upaya penindakan hal-hal yang berpotensi penyelewengan. Oleh karenanya Pemkab terus berusaha mendorong upaya-upaya pengendalian internal maupun ekstrenal tentang pengelolaan pemerintahan secara bersih dan transparan,” tambahnyua.

Hartopo pun menegaskan jika dirinya membuka pintu seluas-luasnya kepada KPK dalam memberikan masukan maupun evaluasi, agar di dalam kepemimpinannya ini tidak ada yang tersandung kasus dengan pihak KPK.

“Kami selalu membuka lebar masukan, saran, dan evaluasi dari pihak KPK agar dalam era kepemimpinan kami selalu tercipta birokrasi yang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.

Masukan dan Saran

Sementara itu, Kakorwil VII KPK RI Brigjen Bachtiyar Ujang Purnama sebelumnya memperkenalkan diri dan rombongan serta mengatakan jika kedatangan tim Korwil VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk mengevaluasi dan memberikan masukan serta saran terhadap birokrasi yang berjalan di Kabupaten Kudus.

“Kami dari Koordinator wilayah (Korwil) VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan wilayah kerja di Jambi, Jateng, Sultra, Maluku, Pusat, Kementrian PUPR, dan PT. PLN (Persero), akan mengevaluasi sistem yang berjalan di Kabupaten Kudus,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa tim Korwil VII KPK RI terdiri dari tim pencegahan dan penindakan.

“Jika kemungkinan terjadi indikasi KKN selama masih bisa dicegah, sebisa mungkin akan diupayakan untuk kami cegah, namun jika sudah tidak bisa dicegah maka akan kami tindak,” tegasnya.

Bachtiyar juga mengingatkan kepada para pejabat, bahwa tidak mudah menjadi seorang memimpin. Karena menurutnya jiwa pemimpin adalah mereka yang mempunyai mental kuat, teliti, dan mampu mencari solusi.

“Pemimpin harus tahan banting, mempunyai mental kuat, teliti, dan mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” katanya.

Dirinya juga melarang keras kepada para pemimpin untuk tidak mencari keuntungan baik pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatannya.

“Menjadi cacatan bersama, jangan sampai mencari keuntungan baik pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatannya yang dapat dianggap merugikan pemerintahan, kalau tidak mau berhadapan dengan kami sebagai penegak hukum KPK,” tegasnya.

Terakhir, Bachtiyar juga menekankan agar selalu terjalin komunikasi antara Pemerintah daerah dengan pihak KPK untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan.

“Kami membuka lebar pintu komunikasi dan evaluasi serta monitoring kepada setiap Pemerintah daerah agar berjalanya birokrasi pemerintahan dapat transparan dan akuntabel, jangan segan untuk melapor kepada kami jika terjadi indikasi tentang KKN, semua demi kebaikan bersama, demi terciptanya lingkungan pemerintah yang bersih,” pungkasya.

Tm-Ab

The post Cegah Korupsi, Plt Bupati Kudus Gandeng KPK untuk Lakukan pengawasan appeared first on SuaraBaru.id.

Bibit tanaman tersebut nantinya bakal ditanam untuk menghijaukan kembali Bukit Puser Angin di Desa setempat.

Plt Bupati mengapresiasi kegiatan penghijauan Bukit Puser Angin yang diprakarsai oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kudus.

Bibit tanaman yang terdiri dari tanaman keras dan tanaman buah diserahkan kepada perwakilan komunitas masyarakat yang diharapkan dapat mengembalikan kelestarian lingkungan di Bukit Puser Angin.

“Sangat kami apresiasi kegiatan ini sebagai upaya pelestarian lingkungan. Hal ini adalah bentuk kepedulian yang luar biasa dari LDII Kudus,” ujarnya.

Hartopo mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan reboisasi di kawasan tersebut bersama Gubernur, Kapolda dan pihak swasta, Djarum.

Meski upaya penghijauan telah dilakukan secara masif, dirinya tetap meminta semua pihak untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan cara, senantiasa merawat dan memonitoring secara rutin terhadap bibit yang telah ditanam.

“Jangan sampai setelah ditanam lalu ditinggal begitu saja. Nanti kalau banyak yang tidak tumbuh akan percuma. Agar hasilnya maksimal, maka perlu ada monitoring dan perawatan setelah penanaman,” pesannya.

Lebih lanjut, dirinya berharap gebrakan menanan 10 ribu pohon dapat menggugah seluruh elemen masyarakat agar semakin peduli akan kelestarian lingkungan demi generasi yang akan datang. Pasalnya akar pohon yang kuat dapat menyimpan air dan mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan.

“Mudah-mudahan dalam penanaman ini akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Bisa terwujud nyata untuk mencegah terjadinya bencana alam, karena akar-akar pohon yang kuat dapat menyimpan air dan menyengkram tanah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD LDII Kudus, As’ad, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kerja LDII Kabupaten Kudus tahun 2020 tentang pelestarian lingkungan.

Dalam proses penanaman, pihaknya akan melibatkan kelompok tani, karang taruna serta komunitas masyarakat lainnya. Dengan mengambil tema ‘Go Green untuk Selamatkan Lingkungan dan Generasi Masa Depan’, kegiatan ini diharapkan mampu dijadikan teladan bagi masyarakat.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab LDII yang bergerak di bidang dakwah untuk memberi teladan bagi masyarakat. Semoga upaya ini turut meningkatkan kepedulian warga terhadap lingkungan,” ujarnya.

Tm-Ab

The post Plt Bupati Kudus Tanam 10 Ribu Bibit Penghijauan di Bukit Puser Angin appeared first on SuaraBaru.id.

“Meskipun berada di dalam ruangan kerja, sebaiknya tetap memakai masker. Bagi masyarakat yang makan di warung makan atau tempat lainnya sebaiknya jangan sambil berbicara. Kecuali sudah memakai masker kembali, silakan berbicara agar tidak terjadi penularan kasus,” kata Hartopo, Kamis (19/11).

Menurut Hartopo, Pemkab Kudus saat ini terus berusaha meningkatkan status zona dari oranye menuju kuning atau hijau. Salah satu terobosan mulai dilakukan dengan meningkatkan kegiatan screening (pemeriksaan) kesehatan secara massal dengan sasaran kelompok rentan penularan penyakit Covid-19.

Kelompok rentan tersebut, mulai dari kelompok lansia, obesitas, serta orang dengan menyakit bawaan, seperti hipertensi, diabetes melitus dan jantung.

Kehadiran Perbup Kudus Nomor 41/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, kata Hartopo, merupakan salah satu upaya pemerintah mendisiplinkan masyarakat.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dr Aziz Achyar menyatakan saat ini tim Gugus Tugas memfokuskan upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 serta menurunkan angka kematian. Pasalnya, dari sisi temuan kasus, Kabupaten Kudus masih di urutan nomor dua di Jateng.

Diakui Aziz, saat ini pihaknya memang terus meningkatkan intensitas screening terhadap kelompok rentan. Dan hal tersebut memang berakibat masih muncul temuan kasus baru.

“Dan hal tersebut tidak masalah. Sebab, jika angka kasus baru turun tanpa ada screening, justru itu adalah kegagalan dalam pengawasan. Screening ke kelompok rentan salah satunya adalah untuk upaya pemetaan dan pengawasan,”ujarnya.

Dari sisi jumlah kasus, kata dia, memang akan ada kenaikan, namun kaitannya dengan status zona akan menjadi zona kuning dan angka kematiannya juga bisa turun.

Terkait dengan penentuan status zona COVID-19, kata dia, faktor penentunya cukup banyak, namun hal terpenting bisa meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian sesuai harapan pemerintah pusat.

Sedangkan untuk sarpras, Aziz menyebut Kudus masih cukup memadai. Jumlah tempat tidur untuk menangani pasien Covid-19 masih bisa mencukupi termasuk laboratorium Covid-19.

Tm-Ab

The post Hartopo; Jangan Lepas Masker Jika Sedang Bicara appeared first on SuaraBaru.id.

KUDUS (SUARABARU.ID)

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021 tersebut dibacakan secara langsung Plt Bupati Kudus HM Hartopo. Hadir secara langsung dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Kudus Masan bersama anggota dewan serta jajaran Forkopinda dan pimpinan OPD.

“Penyampaian pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021 ini, akan ditindaklanjuti dengan proses pembahasan simultan di tingkat DPRD,”kata Masan.

Sementara, dalam penyampaian Nota Keuangan, Hartopo menyatakan Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kudus 2021, diproyeksikan diproyeksikan naik sebesar Rp64,15 miliar menjadi Rp355,8 miliar atau naik 22 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp291,64 miliar.

“Sumber PAD tersebut, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” kata Hartopo.

Ia mengungkapkan semua sumber PAD tersebut, pada tahun 2021 juga ditargetkan mengalami kenaikan bervariasi. Untuk pajak daerah, kata dia, naik sebesar Rp17,61 miliar menjadi Rp125,76 miliar dibandingkan dengan target tahun anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp108, miliar.

Sementara retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp20,05 miliar dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp15,24 miliar.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp576,38 juta atau sebesar Rp6,63 persen menjadi sebesar Rp9,23 miliar dibandingkan dengan APBD tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp8,7 miliar.

Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp200,7 miliar naik sebesar Rp16,5 miliar atau 9,07 persen dibandingkan dengan target tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp159,55 juta miliar.

Sementara permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, yakni masih rendahnya kesadaran wajib pajak daerah terhadap ketaatan membayar pajak sehingga perlu sejumlah upaya.

Di antaranya, penagihan langsung ke wajib pajak, pendataan terhadap objek pajak baru, serta sosialisasi-sosialisasi pajak daerah.

Ia mengakui penerimaan pendapatan daerah masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer sebesar 78,75 persen dibandingkan pendapatan dari PAD.

Untuk pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer masih memberikan kontribusi terbesar atas pendapatan daerah dengan porsi 78,75 persen atau sebesar Rp1,32 triliun dari seluruh total pendapatan daerah yang diproyeksikan pada tahun 2021 sebesar Rp1,67 triliun.

Pendapatan transfer tersebut, meliputi pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,16 triliun dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp153,96 miliar.

Tm-Ab

The post Nota Keuangan RAPBD 2021 Diserahkan, DPRD Kudus Genjot Pembahasan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kudus HM Hartopo saat meluncurkan branding desa wisata “Tanjungrejo Pesona Budaya” di Halaman Balai Desa Tanjungrejo, kecamatan Jekulo, Jumat (13/11) malam.

“Pemkab tentu berupaya agar potensi wisata di Kudus ini dapat berkembang. Maka, kita akan dukung penuh potensi itu,” katanya.

Pihaknya mencontohkan, sebuah destinasi wisata harus memiliki sarana dan prasarana pendukung. Misalnya, mudahnya akses transportasi. Oleh sebab itu, orang nomor satu di Kudus tersebut, memastikan akses tersebut akan diprioritaskan.

“Jalannya harus bagus. Akses kesana harus mudah. Jadi, kita tentukan skala prioritasnya,” ujarnya.

Selain itu, Plt Bupati Kudus juga meminta Kepala Desa Tanjungrejo agar dapat memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh komponen masyarakat dapat bahu membahu mengangkat potensi wisata ke jenjang yang lebih tinggi.

“SDM harus dimaksimalkan. Bisa melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi,” imbuhnya.

Dan tak lupa, kata Hartopo, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan oleh pengelola wisata. Selain ketat dalam menjalankan 3 M, pengelola harus menyediakan sarpras pendukung penerapan protokol kesehatan bagi wisatawan.

“Protokol kesehatan mutlak harus diterapkan secara disiplin untuk menekan penularan Covid-19. Jangan sampai ada klaster baru di lingkungan obyek wisata,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjungrejo Christian Rahadiyanto mengatakan, selaku pemerintahan desa pihaknya akan terus berupaya menggali pitensi wisata yang ada. Apalagi, saat ini Desa Tanjungrejo merupakan wilayah yang dialiri aliran Bendungan Logung.

Sedangkan untuk branding desa wisata yang diluncurkan, kata Christian, hal tersebut  tersebut mengambil filosofi bunga tanjung. Menurutnya, bunga tanjung merepresentasikan keberagaman di Desa Jekulo.

“Ini adalah filosofi yang kita gali dari kearifan lokal desa. Kita yakin dengan berbekal kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tuturnya.

Tm-Ab

The post Plt Bupati Kudus Ingatkan Protokol Kesehatan di Lingkungan Obyek Wisata appeared first on SuaraBaru.id.