Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.

Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.

Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran

“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.

Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.

Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.

The post Awasi Pilkada Serentak, Bawaslu Jateng: Ada Potensi PSU hingga Pengawas MD appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang ingin mengikuti doa dan memohon ridho Allah SWT demi kelancaran dan keberhasilan pesta demokrasi Pilkada 2024 di Jawa Tengah.

Kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Jawa Tengah, para calon kepala daerah dan pendukungnya, Forkopimda Jawa Tengah, tokoh lintas agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta para kiai dan ulama, termasuk Gus Iqdam dari Majelis Ta’lim Sabilu Taubah.

Diketahui, dalam sebuah video, Gus Iqdam ikut mendoakan kelancaran Pilkada di Jawa Tengah dan mengajak masyarakat untuk hadir dalam kegiatan doa bersama di Simpang Lima pada besok Rabu malam.

“Insyaallah saya juga akan hadir dalam acara tersebut. Monggo kita semua hadir dan berdoa bersama untuk ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman di Jawa Tengah,” ujar Gus Iqdam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menyampaikan, doa bersama ini merupakan wujud komitmen Polda Jateng dalam menciptakan suasana yang aman dan damai selama proses Pilkada berlangsung.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Mari kita bersatu dalam doa, memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Tengah berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah dan membawa kemajuan bagi daerah,” ujar Artanto di Mapolda Jateng, Senin (18/11/2024).

Artanto menyebut, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang spiritual, tetapi juga sarana untuk mempererat dan menciptakan kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat selama Pilkada Serentak di Jawa Tengah.

“Kami berharap acara ini menjadi momentum untuk menguatkan kebersamaan di tengah masyarakat, sehingga Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah dapat menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan bagi kita semua,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk hadir dalam kegiatan doa bersama. Dengan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi awal yang baik demi terwujudnya Pilkada yang aman dan damai di Jawa Tengah.

“Mari bersama-sama kita jaga harmoni di tengah masyarakat dan saling menghormati perbedaan pilihan yang ada. Semoga doa bersama ini menjadi langkah kita mensukseskan Pilkada di Jawa Tengah,” tandasnya.

Ning S

The post Dihadiri Gus Iqdam Polda Jateng Gelar Doa Bersama Lintas Agama di Simpang Lima, Besok appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk di Polrestabes Semarang, Posko Netralitas TNI Polri ditempatkan di Pos Lantas Simpang Lima Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho didampingi Kabidhumas Polda Jateng dan Kapolrestabes Semarang saat meninjau Posko Netralitas Polrestabes Semarang di Simpang Lima pada Kamis (19/9/2024).

“Polda Jateng dan jajaran sudah siap melakukan pengamanan. Kami yakinkan bahwa TNI Polri di Jawa Tengah berkomitmen menjaga sinergitas, netralitas, dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Posko Netralitas TNI Polri sendiri dijaga dan dikelola oleh personel gabungan dari Sipropam (Seksi Pengaman Profesi dan Pengamanan) dan TNI (Polisi Militer).

Diungkapkan bahwa sejak didirikan dua minggu yang lalu, belum ada laporan masuk mengenai dugaan pelanggaran terkait Netralitas TNI Polri dalam mengamankan Pilkada di Jawa Tengah. “Pos Netralitas ini sudah dua minggu berdiri, hingga kini belum ada laporan masuk,” ungkapnya.

Dirinya meminta kepada masyarakat apabila menemukan dugaan terkait ketidaknetralan TNI-Polri ataupun pelanggaran yang berkaitan dengan pengamanan Pilkada untuk datang melapor ke Posko Netralitas setempat.

“Siapapun bisa melaporkan terkait ketidaknetralan TNI-Polri dalam Pilkada. Silahkan datang ke posko netralitas, akan kita layani semuanya. Pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ning S

The post Kunjungi Posko Netralitas TNI-Polri, Wakapolda Sebut Belum Ada Laporan Pelanggaran appeared first on SuaraBaru.id.

BEBERAPA hari ini mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di berbagai tempat. Mereka menuntut DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undangan Pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) dan memastikan pelaksanaan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dalam Pilkada serentak 2024.

Pembahasan RUU Pilkada dianggap siasat DPR untuk ‘ngakali’ pelaksanaan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 memberi hak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan pasangan calon dalam Pilkada. Putusan MK tadi juga mengurangi ambang batas perolehan suara atau kursi DPRD yang menjadi syarat bagi partai politik untuk mengusung pasangan calon.

Sementara itu Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 menolak tafsir baru Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Dalam perkara itu pemohon meminta agar syarat usia calon kepala daerah dihitung berdasarkan waktu pelantikan calon terpilih, bukan saat pendaftaran calon. Dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, syarat calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah berusia 30 tahun dan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota harus berusia paling rendah 25 tahun, tetap dihitung berdasarkan waktu pendaftaran.

Sikap publik yang saat ini aware terhadap perkembangan sistem penyelenggaraan Pilkada, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejumlah norma dalam UU Pilkada yang belakangan semakin menunjukkan watak oligarki. Sejumlah norma UU Pilkada terkesan dibuat hanya mempertimbangkan kepentingan sekelompok kecil elit, bukan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pengurus Daerah

Jika dicermati, dalam 13 tahun terakhir perkembangan UU Pilkada terus memperlihatkan watak oligarki. Dimulai pada 20011, saat itu kewenangan pengurus partai politik di daerah untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada diamputasi. Di sisi lain peran pengurus parpol di tingkat pusat semakin besar karena pasangan calon yang didaftarkan oleh pengurus daerah harus mendapat persetujuan pengurus di tingkat pusat. Hal itu berawal dari Putusan MK Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 yang membatalkan pasangan calon dalam Pilkada Pati tahun 2011 karena tidak mendapat rekomendasi dari pengurus parpol di tingkat pusat.

Putusan MK tadi kemudian dirumuskan dalam norma Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) UU 8/2015.
Sebelumnya, syarat persetujuan pengurus parpol di tingkat pusat bagi pasangan calon yang didaftarkan ke KPU tidak diatur dalam UU 32/2004 Jo. UU 12/2008. Tentu saja putusan itu memberikan power lebih kuat bagi pengurus partai politik di tingkat pusat dalam penentuan calon.

Syarat Calon Perseorangan

Setelah itu, dilakukan revisi UU Pilkada yang menaikkan batas minimal dukungan bagi calon perseorangan yang akan maju dalam Pilkada. Dalam UU 1/2015, pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam Pilkada di Kabupaten/kota berpenduduk (dalam DPT) sebanyak 500.000 hingga 1.000.000, hanya perlu mengumpulkan dukungan sebanyak 4 persen. Ketentuan itu direvisi dalam UU 10/2016 menjadi 7,5 persen. Sedangkan Provinsi berpenduduk (dalam DPT) 12 juta atau lebih dalam UU 1/2015 hanya diharuskan menyerahkan dukungan sebanyak 3 persen, diubah melalui UU 10/2016 menjadi 6,5 persen.

The post Melawan Watak Oligarki dalam UU Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam apel Power on Hand yang dilaksanakan di Mako Brimob Srondol Kota Semarang, belum lama ini, Kapolda Ribut Hari Wibowo mengatakan, bahwa seluruh personel Brimob harus memiliki kompetensi dan keahlian yang berkualitas, sehingga siap menghadapi berbagai potensi ancaman yang terjadi dalam proses Pilkada.

Kapolda menyebut, keberadaan Sat Brimob memberikan kontribusi positif dan strategis dalam menjaga kamtibmas di Jawa tengah. Kapolda juga menyampaikan rasa bangga kepada seluruh anggota dimana Brimob mempunyai sejarah yang panjang atas berdirinya negara Indonesia.

“Sejarah telah mencatat bagaimana jasa sesepuh dan para senior pendahulu Brimob di awal revolusi perjuangan kemerdekaan. Saya bersyukur karena bisa bertatap muka dengan personel Brimob yang selama ini saya banggakan,” ujarnya.

Sebagai pasukan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi, personel Brimob dituntut memiliki kemampuan dan keahlian lebih dari personel lainnya. Kapolda berpesan kepada Dansat Brimob Kombes Pol Noor Hudaya agar mempersiapkan personel Sat Brimobda Jateng melalui berbagai macam pelatihan yang meningkatkan kompetensi dan kualitas para personelnya.

“Tidak ada pasukan hebat, yang ada adalah pasukan terlatih. Bila perlu kita hadirkan instruktur dari luar, kita latihkan agar personel Brimob kita punya keahlian dan kompetensi yang berkualitas dunia, yang sejajar dengan Kepolisian elit dari berbagai penjuru dunia,” lanjutnya.

“Sebentar lagi Pilkada, saya minta betul-betul disiapkan melalui berbagai skenario menghadapi Pilkada,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan sejumlah pesan. Diantaranya agar seluruh sikap dan tindakan personel Brimob selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. “Seluruh sikap dan tindakan Brimob berorientasi kepada bangsa dan negara. Sesuai dengan amanat Kapolri, negara hadir dan negara tidak boleh kalah,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar seluruh personel Brimob menjadi Bhayangkara yang profesional dan disegani dengan menjauhi segala bentuk pelanggaran yang akan mencederai institusi Polri. “Jaga netralitas dalam Pilkada, tetap jaga soliditas internal, jalin sinergitas dengan stakeholder terkait serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam upaya menjaga keamanan di Jawa Tengah,” tandasnya.

Menurutnya, Satbrimob Polda Jateng hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi, personel Brimob siap mengemban tugas demi masa depan yang aman dan damai bagi seluruh warga Jawa Tengah.

Ning S

The post Kapolda Jateng Sebut Satuan Brimob Siap Jadi Garda Terdepan Kawal Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

Gambaran tersebut terarah pada sosok Irjen Pol Ahmad Luthfi. Menurut Haryanto, klub yang beranggotakan para bikers penggemar Kawasaki Ninja ini berharap Irjen Pol Ahmad Luthfi bisa menjadi next Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2024-2029.

BACA JUGA : Anggota Senkom Grobogan Dukung Penuh Irjen Pol Ahmad Luthfi Masuk Bursa Pilgub Jateng 2024

Haryanto menjelaskan, selama hampir lima tahun terakhir ini bisa menjadi bekal bagi Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Haryanto menilai, Irjen Pol Ahmad Luthfi mempunyai kapabilitas sebagai seorang pemimpin yang memiliki sikap humanis dan bertanggung jawab.

Pandangan Haryanto sebagai anggota klub sepeda motor menjelaskan, kondusifitas terlihat pada kondisi lalu lintas yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Grobogan. Menurutnya, beberapa operasi keselamatan lalu lintas yang digelar di Kabupaten Grobogan memberikan dampak positif untuk para pengendara di jalan raya.

Tidak hanya itu, sikap humanis lewat sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar patuh berlalu lintas membuat pengendara patuh dan nyaman saat berkendara di jalan raya.

“Sikap beliau yang humanis, bertanggung jawab, dan merakyat, saya yakin beliau bisa menjadi pemimpin untuk Jawa Tengah 2024-2029. Kita bisa lihat dari berbagai operasi keselamatan lalu lintas dan sosialisasi yang humanis dan membawa ke arah yang lebih positif,” ujar Haryanto.

Haryanto berharap ada partai yang bisa menggandeng Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi Calon Gubernur Jawa Tengah 2024-2029 dalam Pilkada Serentak 2024.

BACA JUGA : Kuli Bangunan Asal Grobogan Dukung Irjen Pol Ahmad Luthfi Maju sebagai Calon Gubernur Jateng

“Tentunya nanti kita juga akan mendukung beliau dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Semoga ada partai yang menggandeng,” ujarnya.

Irjen Pol Ahmad Luthfi dikenal sebagai Kapolda Jawa Tengah sejak 1 Mei 2020. Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi sempat menjabat sebagai Kapolres Batang, Wakapolresta Surakarta, Kapolresta Surakarta, Wadir Baintelkam Polri, dan menjadi Wakapolda Jawa Tengah.

Saat ini, Irjen Pol Ahmad Luthfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Namanya mulai bergaung ketika berbagai lembaga survey menyebutkan Irjen Pol Ahmad Luthfi bisa menjadi kandidat sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah pada bursa Pilgub Jawa Tengah 2024. Di tahun ini, Irjen Pol Ahmad Luthfi diketahui akan masuk masa pensiun.

TYA WIEDYA

The post Purwodadi Ninja Club Dambakan Sosok Irjen Pol Ahmad Luthfi Sebagai Pemimpin Jawa Tengah 2024-2029 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rilis yang diterima suarabaru.id, PWI mencatat beberapa hal. Selain merebaknya pandemic covid-19, juga pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kekerasan fisik kepada wartawan yang masih terjadi seperti pemukulan, pengeroyokan dan perampasan alat kerja, serta penghapusan paksa hasil liputan, yang dilakukan aparat penegak hukum maupun peserta demo.

Dalam keterangan tertulisnya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi, PWI juga menyoroti terjadinya kekerasan baru pada era digital saat ini terhadap wartawan seperti doxing yakni membuka data pribadi wartawan dan keluarganya di media sosial.

PWI terus mengimbau pelaku yang merasa terganggu dengan karya jurnalistik, seharusnya menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Selain itu PWI menyesalkan terjadinya peretasan situs. Mereka yang tidak senang atas pemberitaan menggunakan hacker untuk membobol pertahanan website sebuah media atau meretas data pribadi wartawan. PWI berharap aparat hukum mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang lagi,” kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, Senin, (28/12)

PWI mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tetap menjaga kemerdekaan pers dengan berpedoman kepada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-udangan tentang pers lainnya, dalam menyelesaikan persoalan terkait kasus-kasus pers.

Selain itu melalui Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI melakukan survei kepada wartawan di 34provinsi di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian besar wartawan mendukung Pilkada serentak 2020, tetap berlangsung 9 Desember namun dengan sejumlah catatan, terutama terkait penegakan protokol kesehatan. Secara umum pelaksanaan pilkada juga dinilai berjalan dengan baik.

“PWI mengucapkan terima kasih kepada wartawan, perusahaan pers, dan semua komponen bangsa lainnya yang telah mengawal proses demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020 sehingga secara umum bisa berlangsung lancar, demokratis, sehat, dan berbudaya,” ujar Atal.

Ditegaskannya, media yang secara terus menerus mengingatkan para pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan, gerakan 3M, telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19.

PWI juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan pers yang tetap mempekerjakan wartawan meski dalam kondisi sulit. Kepada para wartawan, PWI berharap agar terus meningkatkan profesionalisme dan patuh menjalankan UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan.

Terakhir, dalam catatan akhir tahunnya, PWI menyerukan kepada semua pihak untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan kehidupan pers yang merupakan pilar demokrasi. Keberadaan pers sebagai fourth state, kekuatan keempat, pada era demokrasi ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

“Menyelamatkan kehidupan pers berarti ikut menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia demi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Atal.

Widiyartono R

The post Catatan Akhir Tahun PWI Pusat; Covid-19 Berimbas pada Pers dan Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Calon tunggal Bupati Grobogan Sri Sumarni dan dr Bambang  Pujiyanto akan melakukan pencoblosan di dua TPS terpisah. Mereka akan datang ke TPS sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat pemberitahuan C.

The post Sri Sumarni Mencoblos di Kantor KPH Purwodadi, Bambang Pujiyanto di Kantor NU appeared first on SuaraBaru.id.

Pilkada serentak dilaksanakan hari ini, 9 Desember 2020. Untuk Kota Semarang, dalam pemilihan Wali Kota ini tersedia 3.447 TPS di 16 kecamatan.

“Besok saya dan istri nyoblos di TPS Lempongsari,” katanya seperti dikutip kumparan Sealasa kemarin.

Hendi, sapaan akrab calon wali Kota Semarang ini mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara dengan nomor urut dalam DPT 129 dengan jadwal yag ditentukan untuknya pukul 08.00-09.00.

Sedangkan calon wakil wali kota petahana Hevearita Gunaryanti Rahayu akan memberikan hak suaranya di TPS Bukitsari, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik sesuai dengan tempat tinggalnya di Jalan Bukit Duta 12, Bukitsari kawasan Gombel.

Ita, sapaan akrab Hevearita, mencoblos di TPS Bukitsari bersama suaminya H Alwan Basri yang juga politikus PDI Perjuangan dan putra tunggalnya Muhammad Faras Razin Perdana. “Selain dengan anak dan suami, kami juga mencoblos bersama dengan bapak dan ibu saya,” kata Ita.

Pelaksanaan pencoblosan di  3.447 TPS semua proses  dilakukan protokol kesehatan yang ketat.

Wied-trs

The post Hendi Nyoblos di Lempongsari, Ita di Bukitsari appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, kata Komisisoner KPU Grobogan, Suwiknyo, keterangan tentang itu berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.

Suwiknyo yang menjabat sebagai divisi teknis penyelenggaraan memaparkan, mekanisme bagi pasien yang terpapar Covid-19 maupun yang tengah menjalani rawat inap di RS dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2020.

“Pada regulasi PKPU telah diatur tentang adanya dua orang KPPS dari TPS sekitar, menggunakan alat pelindung diri lengkap, disetujui oleh saksi dan pengawas TPS untuk keliling membawa surat suara didampingi dengan tenaga kesehatan mendatangi pemilih yang berstatus pasien di rumah sakit. Dan khusus untuk pemilih yang positif covid-19, petugas KPPS dibantu langsung oleh tenaga kesehatan yang merawat di RS bersangkutan,”papar Suwiknyo, Kamis (3/12/2020).

Logistik Siap Didistribusikan

Dikatakan Suwiknyo, saat ini KPU Grobogan sudah siap menjelang hari G pelaksanaan Pilbup Grobogan, 9 Desember 2020 mendatang. Termasuk logistik pemungutan suara yang disimpan di Gedung Wisuda Budaya, juga siap didistribusikan sesuai jadwalnya nanti.

“Kami dari KPU Grobogan sudah siap untuk menyelenggarakan pemilihan pada 9 Desember 2020 nanti. Khususnya, pada logistik yang ada di Gedung Wisuda Budaya, sudah siap dan sesuai tanggal yang dijadwalkan nanti, siap untuk dilakukan pendistribusian ke tingkat PPK,” jelasnya.

Meski pelaksanaan Pilbup Grobogan 2020 ini dilakukan dengan satu pasangan calon, Suwiknyo berharap semua tahapan hingga akhir pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilukada.

“Harapan kami, walaupun di Grobogan ini, pemilukada dilakukan dengan satu pasangan calon, tetap berjalan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilukada yaitu luber dan jurdil,” pungkas Suwiknyo.

Hana Eswe

The post Pasien Positif Covid-19 Bisa Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.