Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum yang diikuti oleh 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ina Purnaningati Saputro. Ia menegaskan, capaian menuju WBBM bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.

“Predikat WBBM bukanlah sekadar gelar, tetapi manifestasi komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Ina.

Ia menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam menghadapi Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja, yakni penguasaan data dan substansi, inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta soliditas tim.

“Evaluator tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga dampak nyata dari inovasi yang kita hadirkan. Oleh karena itu, pastikan seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Ketua Tim Perencanaan dan Reformasi Birokrasi, Syevira Ayu Nur Fathanah dalam paparannya menjelaskan secara teknis kesiapan Desk Evaluasi ZI. Ia menyoroti pentingnya pemahaman terhadap enam area perubahan serta strategi penyampaian saat evaluasi berlangsung.

“Kunci keberhasilan dalam desk evaluasi adalah kemampuan tim dalam menjelaskan keterkaitan antara data dukung dengan implementasi di lapangan. Data dukung harus kuat, selaras, dan berbasis fakta,” ujar Syevira.

Dalam sesi berbagi pengalaman disampaikan oleh Bapas Kelas II Nusakambangan yang telah berhasil meraih predikat WBBM. Diwakili oleh Heri Ruhyanto selaku Ketua Tim Pembangunan ZI, ia membagikan praktik baik serta strategi yang diterapkan dalam meraih predikat tersebut.

“Perjalanan menuju WBBM membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh jajaran. Inovasi harus lahir dari kebutuhan nyata, bukan sekadar untuk memenuhi indikator penilaian,” ungkap Heri.

The post Kanwil Ditjenpas Jateng Gelar Pendampingan Desk Evaluasi Zona Integritas appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini merupakan bagian upaya intensif untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Bapas Kelas I Semarang, dengan harapan bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.

Di Bapas Semarang, Kadiyono meninjau layanan terpadu, ruang layanan bimbingan dan seluruh fasilitas pelayanan maupun fasilitas yang mendukung pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di Bapas Semarang.

Maklumat pelayanan serta kompensasi pelayanan yang tertempel di ruang pelayanan Bapas Semarang juga tak luput dari perhatiannya. Kadiyono memberikan masukan agar kompensasi pelayanan narasinya diperjelas, sehingga para pengguna layanan dapat dengan mudah memahaminya.

Pada kesempatan tersebut, Kadiyono secara langsung melakukan komunikasi dengan salah satu pengunjung Bapas Semarang, RA yang merupakan keluarga klien. Hal ini untuk mendapatkan informasi secara langsung pelaksanaan pelayanan di Bapas Semarang, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bapas Semarang memenuhi harapan dan kebutuhan publik.

“Sejauh ini pelayanan di Bapas Semarang baik. Saya tadi masuk ke kantor juga diperlakukan dengan ramah dan baik,” ucap RA.

Dalam kunjungannya, Kadiyono sekaligus memberikan penguatan kepada seluruh petugas Bapas Semarang. Ia juga memberi kesempatan kepada Kepala Bapas Semarang, Sarwito untuk memaparkan proses pembangunan Zona Integritas di Bapas Semarang melalui pembangunan 6 area perubahan. Inovasi berupa E-Bassama dan Brilian Bassama juga disampaikan oleh Sarwito.

Kadiyono mengapresiasi upaya serta progres yang telah dilakukan Bapas Semarang dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas. “Terus tingkatkan pelayanan. Jangan alergi terhadap setiap masukan, jangan merasa sudah hebat terhadap layanan yang sudah kita berikan. Semua pegawai harus terlibat dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas. Implementasikan 6 area perubahan dengan sebaik baiknya,” tegasnya.

Kunjungan Kadivpas kali ini menjadi momentum penting bagi Bapas Semarang dalam mendukung serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan Zona Integritas. Dengan dukungan seluruh pihak, Bapas Semarang optimis dapat mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK tahun 2024.

Ning S

The post Dikunjungi Kadivpas, Bapas Semarang Optimis Wujudkan Pembangunan ZI Menuju WBK appeared first on SuaraBaru.id.

“Intinya, harus ada keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan,” jelas Anton mewakili Kakanwil Tejo Harwanto, dalam pengarahannya di Rutan Kelas IIA Pekalongan, Rabu (22/5/3024).

Menurutnya, cara berpikir, ucapan dan tindakan harus diselaraskan, dan harus ditanamkan. Kadivmin juga menilai, pembangunan Zona Integritas (ZI) harus dibangun secara kolektif. Kesamaan pandangan dan komitmen menjadi harga mati.

“Jadi tidak hanya sekedar penguatan individu, tapi juga harus kita internalisasikan secara menyeluruh ke seluruh bagian. Kepada rekan kerja, mitra kerja dan keluarga kita, bahwa kita ingin serius untuk membentuk Zona Integritas,” tambahnya.

Kadivmin mengatakan, esensi pembangunan Zona Integritas bukan terbatas hanya pada sebuah kegiatan kontestasi, sekedar pemenuhan data dukung dan bukan semata-mata untuk meraih penghargaan.

“Pembangunan ZI adalah bagaimana kita di lingkungan kerja melalui berbagai perubahan serta perbaikan, yang terencana secara masif, komprehensif, sistematis dan inovatif. Selain itu, membangun Zona Integritas berarti membangun manusia, membangun sistem, membangun mindset dan cultureset yang lebih baik,” ungkapnya.

Serta, integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi mulai dari pimpinan hingga pada level terbawah.

Anton juga memaparkan terkait hal-hal yang harus diperhatikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menguraikan tentang catatan keberhasilan unit kerja untuk meraih predikat tersebut.

Ditambah beberapa catatan penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan harus dihindari dalam Pembangunan Zona Integritas.

Hadir dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas ini, Kepala Rutan Pekalongan, Sastra Irawan dan jajaran, Kepala Bapas Pekalongan, Agus Nugroho, Kepala Rupbasan Pekalongan, Donny Setyawan dan perwakilan dari Kanim Pemalang.

Sebelumnya, Kadivmin yang didampingi Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi, melakukan monitoring terhadap beberapa ruang layanan dan fasilitas pendukung di Rutan Pekalongan.

Ning S

The post Kadivmin Kumham Jateng Beri Penguatan Pembangunan Zona Integritas di Rutan Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terbukti dengan diraihnya penghargaan atas komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (20/5/2024) ini.

Dalam pembukaan kegiatan Panel Hasil Evaluasi pembangunan ZI satuan kerja menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkumham tahun 2024, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

Reynhard mengungkapkan, panel hasil evaluasi yang dilaksanakan adalah bagian dari upaya Kemenkumham untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan Kemenkumham telah melaksanakan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas.

“Sebagai Kementerian yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan HAM, ada beberapa core layanan utama yang harus diperkuat dalam pembangunan ZI, yaitu layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan HAM, layanan Hak Kekayaan Intelektual, hingga layanan pendidikan,” terang Reynhard.

Ia menambahkan, pada tahun 2024 ini dari total 784 satker yang ikut kontestasi, telah tersaring 306 satker yang telah diusulkan oleh unit Eselon I Pembina kepada TPI. Seleksi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hanya satker dengan kesiapan dan dedikasi tinggi yang dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini.

“Dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat, menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang,” pesannya.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Bandung ini dilaksanakan sejak 19 hingga 23 Mei 2024. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian ulang terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh TPI ke Panel TPI, sehingga dapat diperoleh satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM untuk diusulkan ke TPN Menpan RB.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Kembali Raih Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil ini diketahui berdasarkan hasil Exit Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Jumat (17/5/2024) yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa.

Hasil positif ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan desk evaluasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan TPI sejak tanggal 17 Mei 2023 lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto mengatakan, hasil positif tersebut merupakan wujud kerja tim. “Mulai dari Kepala Satuan Kerja beserta jajaran, yang memiliki komitmen sama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” ujar Tejo.

Penilaian ini, kata Tejo bukan hasil final. Masih ada tahapan lanjutan untuk meraih predikat WBK. “Hasil ini dan hasil panel bukan hasil akhir keberhasilan, masih ada proses yang harus dilakukan,” kata Tejo.

“Saya berharap dari rekan-rekan semua, Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK,. Jangan berhenti, jangan puas dengan nilai yang disampaikan. Pembangunan Zona Integritas harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Khususnya Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, karena rentan terhadap penilaian negatif dari masyarakat,” imbuhnya.

Bagi UPT yang tidak berhasil maju ke tahap selanjutnya, Tejo berpesan agar mereka tidak patah semangat dan terus berusaha membangun Zona Integritas.

Ia berharap ada kolaborasi antara Satuan Kerja yang telah meraih predikat WBK dan yang belum. “Saya berharap, kita saling membantu satu sama lain. Satuan Kerja yang sudah mendapatkan predikat harus membantu Satuan Kerja yang sedang membangun Zona Integritas,” ujar Tejo.

Tejo menyatakan apresiasi dan salut kepada seluruh Satuan Kerja yang telah berupaya membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. “Mudah-mudahan yang diusulkan untuk dipanelkan, semua dapat diterima dan dapat diusulkan ke tahap yang selanjutnya,” tuturnya.

Hadir mengikuti jalannya Exit Meeting, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Pejabat Administrasi Kanwil, Kepala UPT dan Tim Kerja dari Lapas Semarang, Bapas Semarang dan Rutan Boyolali serta Rutan Demak, dan ajaran UPT yang telah menjadi objek evaluasi secara virtual.

Ning S

The post 23 Satker Kemenkumham Jateng Melenggang ke Tahap Panel Evaluasi Pembangunan ZI appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi jajaran Lapas Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Kota Baru dipimpin Kepala Lapas, Yosef Yembise dan Sekretaris Kesbangpol Kota Baru, Abdul Gafar dan diterima Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono.

Kegiatan ini dalam rangkaian studi tiru pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanwil Jawa Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Kadiv Administrasi, Hajrianor, menyambut baik kegiatan studi tiru ini. “Terima Kasih atas kunjungan Pemkab Kota Baru dan Lapas Kota Baru beserta jajaran di Jawa Tengah,” ujarnya.

“Tentu ini sebuah kehormatan, apalagi Kanwil Jawa Tengah tahun lalu mendapat predikat WBK bersama 11 UPT jajaran, total di Jawa Tengah yang telah mendapat WBK ada 31 dan WBBM 1 satker,” terang Hajrianor.

Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiyono, memberikan apresiasi atas kunjungan Lapas dan Pemkab Kota Baru di Jawa Tengah

“Ini menunjukkan sinergitas yang sangat baik antara Lapas Kota Baru dan Pemerintah Daerah. Ini bisa menjadi contoh di Jawa Tengah,” kata Kadiyono.

Ia berharap studi tiru tidak saja di Lapas Magelang namun juga di UPT di Pulau Nusakambangan.

“Tanggung kalau jauh-jauh kesini hanya ke Magelang. Jawa Tengah memiliki UPT terbesar, total ada 66 UPT Pemasyarakatan. Jadi kalau bisa mampir sekalian ke Pulau Nusakambangan Cilacap,” imbuhnya.

Sekretaris Kesbangpol Kota Baru, Abdul Gafar, menyampaikan terima kasih atas penerimaan jajaran Kanwil Jateng.

“Kedatangan kami kesini dalam rangka studi tiru. Mudah mudahan banyak ilmu yang kami dapatkan di Jawa Tengah,” ucapnya.

Kalapas Kotabaru, Yosef Yembise yang pernah menjadi Kalapas di Sragen Jawa Tengah, mengungkapkan jika tujuan ke Jateng untuk belajar dalam rangka Pembangunan Zona Integritas.

“Kami dari Kota Baru bersama beberapa satuan kerja SKPD ingin belajar dalam rangka pembangunan Zona Integritas, rehabilitasi sosial dan medis,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto dan Kasubag HRBTI, Hazmi Saefi.

Ning S

The post Studi Tiru Pembangunan ZI, Kalapas Kota Baru Kunjungi Kanwil Kemenkumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto usai menyaksikan kegiatan Pencanangan dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI serta Penandatanganan Pakta Integritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru di lingkungan Kemenkumham Jateng, yang berlangsung di Wisma Sari Nusakambangan, Selasa (16/1/2024).

Kakanwil menilai banyak UPT yang terperangkap di fase awal proses Pembangunan Zona Integritas. “Karena UPT yang sudah pencanangan tiga tahun, lima tahun yang lalu ternyata jika dibiarkan mereka kebanyakan tidak bergerak, stuck di situ-situ aja,” ujar Tejo.

“Yang tidak diberi supervisi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi sulit bergerak organisasinya. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan suatu kewajiban, jadi tidak ada tawar menawar. Yang tidak melaksanakan proses Pembangunan Zona Integritas malah dipertanyakan, apakah organisasi ini berisi orang-orang yang memiliki kemauan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berintegritas atau tidak,” jelas Tejo.

Kakanwil meminta Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bagi UPT yang ada di wilayah Jateng.

Tejo mengungkapkan data hasil survei KPK yang menunjukkan adanya dua kelompok yang memiliki pemikiran berseberangan terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. “Ada kelompok yang menginginkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan ada kelompok yang tidak menginginkan,” katanya.

The post Kakanwil Kumham Jateng: Pembangunan ZI Harus Simultan dan Berkelanjutan, Tak Cukup Berhenti di Pencanangan appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatangan dilakukan oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Jawa Tengah dan disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

Tejo menyampaikan, pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM adalah suatu kewajiban bagi seluruh UPT termasuk di Kantor Wilayah.

“Alhamdulillah tahun 2023 Kanwil Jateng bisa mewujudkan wilayah bebas dari korupsi,” kata Tejo kepada awak media.

Menurutnya, pencapaian jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terkait pelaksanaan Refomasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2023 terbilang sangat memuaskan. 12 Satuan Kerja, termasuk Kantor Wilayah berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga dinobatkan sebagai Kanwil Terbaik Kedua dalam pelaksanaan Refomasi Birokrasi. Secara komulatif, 30 Unit Pelaksana Teknis telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 Unit Pelaksana Teknis berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencapaian ini cukup membanggakan dan pantas untuk kita syukuri bersama,” ungkapnya.

“Kita wajib untuk mempertanggungjawabkan predikat tersebut dengan performance yang lebih baik dan kinerja yang lebih optimal, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan upaya menciptakan birokrasi yang bersih serta bebas dari perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme,” terang Tejo.

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Bersama Seluruh UPT di Wilayahnya Gelar Penandatanganan ZI dan Pakta Integritas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkap Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan dalam penyusunan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2023 bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Eks Karesidenan Semarang, Senin (28/08/2023).

“SPIP merupakan hal yang sangat penting. Jangan dianggap cuma laporan, SPIP ini salah satu bagian dari pembangunan Zona Integritas. Dengan SPIP, satuan kerja dapat menghindari terjadinya masalah dengan cara melakukan mitigasi risiko pada setiap program kegiatan,” ujar Hajrianor.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Jateng terus berupaya serius dalam memberikan pemahaman kepada seluruh satuan kerjanya terkait SPIP.

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern,” sambungnya.

“Untuk Kanwil Kemenkumham Jateng sendiri memiliki target nilai maturitas SPIP menuju level 4, yaitu terkelola dan terukur. Kami harap dengan adanya Bimbingan Teknis yang diisi langsung oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, nilai maturitas SPIP dapat lebih meningkat,” lanjutnya.

Hajrianor mengimbau kepada para peserta sosialisasi untuk tidak merasa terbebani dan tidak merasa bosan dalam menggali ilmu tentang implementasi dan penyusunan laporan SPIP.

Pelaksana Tugas Kepala Lapas Kelas IIA Kendal, Andreas Wisnu Saputro berharap kegiatan Bimtek SPIP dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta.

Bimtek SPIP sendiri menghadirkan narasumber Koordinator Pengawas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Kapsari yang membahas secara rinci masing-masing unsur yang terdapat pada SPIP.

Sementara para peserta sendiri merupakan perwakilan dari 13 Unit Pelaksana Teknis di Karesidenan Semarang.

Kegiatan yang berlangsung dua hari dari tanggal 28-29 Agustus 2023 ini dihadiri Kalapas Terbuka Kendal, Rusdedi, Kalapas Pemuda Plantungan, Sutrasno dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Ning S

The post Lapas Kelas IIA Kendal Gelar Bimtek Pendampingan SPIP bagi UPT appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam penandatangan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Jateng, Pejabat Administrasi Kanwil, dan para Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, dan Kedu, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kakanwil Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan, Kemenkumham telah menetapkan resolusi, yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023.

“Mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai yang ditargetnya pemerintah,” ungkap Yuspahruddin.

Menurutnya, resolusi ini harus dimaknai dengan baik dan diimplementasikan secara nyata oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Yuspahruddin mengatakan, Menkumham juga menyampaikan 8 arahan

1. Milikilah optimisme, semangat bekerja, dan kesehatan yang prima, sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu serta target kinerja dapat tercapai.

2. Mampu mempertahankan berbagai capaian prestasi yang telah diperoleh sebelumnya, bahkan dapat meningkatkan raihan prestasi yang lebih baik lagi.

3. Mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai terobosan kreatif.

4. Mampu memenuhi pencapaian target kinerja sebanyak 116 (77 pada tingkat pusat dan 39 pada satuan kewilayahan) dengan baik dan hasilnya akuntabel.

5. Memiliki komitmen dan tanggung jawab moral serta konsisten dalam menjaga integritas, sehingga dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan.

6. Sikapi tahun politik dengan menjunjung netralitas dan tidak memihak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan, seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial dengan langkah terukur yang dapat memitigasi.

8. Miliki sense of belonging dan sense of crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada kesempatan tersebut, Yuspahruddin berpesan agar jajaran melaksanakan 8 arahan Menkumham, menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan resolusi Kemenkumham 2023.

“Pertahankan kinerja yang sudah baik, dan lakukan pembenahan untuk kinerja yang belum optimal. Susun daftar inventarisasi masalah, lakukan langkah mitigasi terkait permasalahan tersebut, waspada terhadap terjadinya bencana dan kedaruratan, serta
hindari berita negatif, optimalkan pemberitaan positif yang dapat membantu peningkatan citra positif,” tandasnya.

Selain itu, Yuspahruddin juga berpesan untuk konsisten membangun ZI dan mengikuti kontestasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

“Laksanakan pembangunan ZI dan Reformasi Birokrasi secara simultan dan berkelanjutan. Laksanakan pembangunan ZIdan Reformasi Birokrasi dengan berorientasi pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN,” tegasnya.

Ia juga menegaskan agar melaksanakan 6 area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan baik untuk menciptakan birokrasi yang profesional.

Disebutkan bahwa penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM bukan satu-satunya tujuan utama dan indikator keberhasilan dalam Pembangunan ZI.

Yuspahruddin mengajak jajaran untuk membangun pondasi Pembangunan ZI dari hal paling fundamental, yaitu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

“Untuk merealisasikan hal tersebut, peran Kepala UPT dan para pejabat sebagai role model dan agen perubahan sangat dibutuhkan. Pimpinan dan pejabat harus mampu menjadi contoh dan tauladan bagi bawahannya. Harus bisa mentrigger jajaran, mengarahkan dan menggerakkan gerbong organisasi ke jalur yang benar (on the track),” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI dan Pakta Integritas 2023 appeared first on SuaraBaru.id.