Dalam kegiatan tersebut dihadiri 6 Kepala Daerah ex Karesidenan Semarang yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5/2026).

Keenam kepala daerah yakni dari Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, dan Grobogan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Grobogan Setyo Hadi mengungkapkan dua isu utama yang menjadi sorotan penting adalah penanganan banjir bandang dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang kian memprihatinkan.

BACA JUGA : USM Salurkan Daging Kurban 4 Sapi dan 17 Kambing Kepada Masyarakat

Dalam penyampaiannya, Setyo Hadi menegaskan bahwa Kabupaten Grobogan memegang peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah.

Namun, potensi besar ini terus dibayangi oleh ancaman banjir tahunan yang sulit diatasi secara mandiri.

Fiskal Daerah Terbatas, Butuh Intervensi Provinsi Terkait Banjir

Bupati Grobogan mengakui bahwa kemampuan anggaran (fiskal) daerah tidak akan mampu jika harus menanggung seluruh biaya penanganan banjir sendirian.

Oleh karena itu, ia meminta komitmen dan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng.

“Intinya di Grobogan itu yang krusial ini masalah banjir. Nah, banjir ini kan susah, karena fiskal kita sendiri kalau untuk penanganan banjir jelas tidak mampu. Untuk itu, kita sama-samalah untuk dibantu masalah banjir di Grobogan ini,” ujar Setyo Hadi.

Ia juga sempat berseloroh dengan nada gurauan bersama kepala daerah lain mengenai beratnya tekanan publik dalam menghadapi bencana ini.

“Sekarang banjir kita ini dikritik sana-sini, mentalnya harus kuatlah. Menghadapi ini memang agak berat karena memerlukan dana yang besar,” tambahnya.

Infrastruktur Jalan Rusak Berat Akibat Truk Tronton dan Efek Kawasan Industri

Selain banjir, Setyo Hadi menyoroti kondisi jalan milik provinsi yang melintasi wilayah Grobogan.

Jalur penghubung antara Semarang hingga Blora dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama akibat tingginya volume kendaraan berat atau truk tronton yang melintas setiap malam.

Secara spesifik, Bupati Grobogan menjabarkan titik-titik kerusakan terparah, yakni Jalur Gubug – Blora, Jalur Gubug – Kedungjati dan Jalur Gubug – Semarang.

Jalur yang Rusak

Setyo Hadi memperingatkan bahwa beban jalan ini akan semakin kritis seiring dengan berkembangnya kawasan industri di wilayah Tegowanu dan Tanggungharjo.

“Apalagi kalau nanti ada kawasan industri sedikit di Tegowanu, itu kalau berdiri semuanya, saya yakin jalan ini tidak akan mampu mengatasi lalu lintas yang ada dari Tegowanu sampai Semarang. Mohon nanti diusulkan berapa yang akan dilaksanakan oleh provinsi,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, Pemkab Grobogan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan di wilayahnya.

Bupati Setyo Hadi menjelaskan, terkait harapan tersebut mengingat Grobogan tidak hanya menjadi lintasan ekonomi utama, tetapi juga penyangga ketahanan pangan regional.

TYA WIDYA

The post Rembuk Pembangunan Jateng Kedungsapur 2026: Bupati Grobogan Minta Bantuan Provinsi Tangani Banjir Parah dan Kerusakan Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se Kedungsapur (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Grobogan) beserta jajarannya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Sumarno menyoroti sejumlah capaian indikator makro ekonomi Jateng, pentingnya mempermudah investasi, hingga strategi penanganan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan.

BACA JUGA : 35 Mahasiswa FT UMNU Kebumen Pelajari Bangunan Klasik di Prembun

Sumarno mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurutnya, capaian positif pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berhasil mencapai 5,89 persen, yang berada di atas rata-rata nasional—serta penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang kini berada di angka 4,24%, merupakan hasil kerja keras kolektif daerah.

“Angka capaian kinerja di provinsi itu sebetulnya adalah kinerja jenengan semua, karena angka provinsi adalah agregat dari kabupaten/kota. Kami ucapkan banyak terima kasih,” ujar Sumarno.

Selain itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna memperkuat pendapatan daerah.

Menjaga Komitmen Investasi dan Menghapus Pola Lama

Menyinggung hasil Central Java Investment Forum (CJIF) baru-baru ini, Sumarno mengungkapkan bahwa Jawa Tengah berhasil mengantongi 40 Letter of Intent (LoI) dengan total nilai investasi mencapai Rp16,9 triliun.

Kendati demikian, ia mengingatkan tantangan besar yang dihadapi dalam menarik investor, mengingat Jateng harus bersaing ketat dengan provinsi lain hingga negara tetangga.

Sumarno meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk membuang pola-pola lama yang justru menghambat perizinan investasi.

Ia menekankan bahwa memfasilitasi investor merupakan bagian dari penunaian amanah jabatan demi kesejahteraan masyarakat.

“Ngajak orang investasi itu susahnya minta ampun. Begitu mereka sudah berminat, jangan sampai lepas. Harus kita fasilitasi, bantu, dan mudahkan. Kita harus yakin target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dari Pak Presiden Prabowo bisa tercapai, sepanjang biaya ekonomi kita murah, tidak ada pungutan macam-macam, serta menjaga integritas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Fokus 2027: Pariwisata Berkelanjutan dan “Panen Dosa” Akibat Buang Sampah

Menatap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) khususnya di tahun 2027, Pemprov Jateng akan mengusung tema pengembanganpariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi.

Terkait aspek berkelanjutan, Sumarno memberikan perhatian serius pada isu kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Ia mencontohkan langsung dampak nyata bencana longsor dan banjir yang sempat ia tinjau di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, di mana warga kehilangan lahan produktif akibat bencana.

Menurutnya, akar masalah lingkungan sulit diselesaikan karena para pelaku perusakan lingkungan atau pembuang sampah sembarangan seringkali tidak merasakan dampak langsung secara fisik.

Oleh karena itu, Sekda Jateng mengajak masyarakat dan aparatur sipil untuk menggunakan pendekatan moral dan agama.

BACA JUGA : Presiden RI Berbagi Keberkahan, Desa Pogungjurutengah Purworejo Terima Sapi Kurban

“Kalau dampak fisik di dunia tidak mereka rasakan, mari kita pakai pendekatan agama. Buang sampah sembarangan atau merusak alam yang menyebabkan banjir dan longsor itu membuat orang lain menderita. Kita sepakat membuat orang lain susah itu berdosa,” kata Sumarno.

Ia mengingatkan bahwa tindakan kecil seperti membuang botol plastik sembarangan ke selokan bisa menyumbat saluran air, memicu bau, hingga menyebabkan banjir besar.

“Tanpa sadar kita bisa ‘panen dosa’ setiap hari, dan dosanya bukan kepada satu orang, tapi bisa ke ribuan orang yang terdampak banjir. Mari kita pakai kesadaran agama ini agar sebelum melakukan sesuatu, kita berpikir dulu apakah tindakan kita akan menyusahkan orang lain atau tidak,” pungkas Sumarno.

TYA WIDYA

The post Pesan Sekda Sumarno di Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026: Jaga Iklim Investasi dan Atasi Kerusakan Lingkungan dengan Pendekatan Agama appeared first on SuaraBaru.id.

Musrenbang dibuka Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM diwakili Asisten II Sekda Brebes Ineke Tri Sulistyowaty, di Aula Lantai 5 KPT Brebes, Senin (30/3/2026).

Dalam sambutan Bupati Brebes, disampaikan bahwa Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyatukan gagasan dan menentukan prioritas pembangunan ke depan. Bupati juga menegaskan, forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Musrenbang Kabupaten bukan sekadar kegiatan seremonial atau agenda administratif tahunan, tetapi ruang strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Brebes ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Brebes menyampaikan, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, hingga penciptaan lapangan kerja dan penguatan pelayanan publik.

“Selain itu, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian serius. Mengingatkan bahwa ruang anggaran yang tersedia tidak sebesar yang dibayangkan, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih cermat dan tidak lagi menggunakan pola lama yang kurang efektif,” jelasnya.

Dalam arahan Bupati Brebes, pemerintah daerah menekankan pentingnya perencanaan yang fokus dan terarah. Program pembangunan diminta tidak lagi sekadar banyak secara kuantitas, tetapi harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas.

Ia juga menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak lagi mengusulkan program yang bersifat rutinitas tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, indikator terukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Penguatan sinergi lintas sektor, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan daerah,” ucapnya.

Tak kalah penting, kata Bupati Brebes, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi tuntutan. Pemerintah daerah terus menghadirkan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Brebes berharap, Musrenbang tidak hanya menjadi ruang penyampaian usulan, tetapi juga ajang diskusi yang produktif untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling berdampak bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Moch Iqbal Tanjung menyampaikan, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.

“Seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Kami akan mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program agar tetap berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Moch Iqbal mengatakan, DPRD siap memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap program yang dinilai belum menyentuh kepentingan rakyat. Namun demikian, pihaknya tetap memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan RKPD Tahun 2027 agar menghasilkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat Brebes.

Usai pembukaan Musrenbang dilanjut pemaparan dan tanya jawab dengan narasumber dari Kepala Bapperida Brebes dan perwakilan Bappeda Provinsi Jateng. Turut hadir, unsur Forkopimda Kabupaten Brebes, jajaran OPD, para camat, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha.

Nur Muktiadi

The post Musrenbang Brebes, Perencanaan Menuju Kebijakan Lebih Berpihak pada Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Batang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Batang, memunculkan sejumlah isu strategis, dengan penanggulangan banjir menjadi fokus utama usulan.

Camat Batang Luksono Pramudito mengatakan, terdapat sekitar 14 isu strategis yang dibahas dalam forum perencanaan tahunan tersebut. Dari jumlah itu, sebagian besar berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir.

“Ada sekitar 14 isu strategis yang diusulkan, dan 12 di antaranya fokus pada infrastruktur untuk mengurangi dampak banjir di wilayah Kecamatan Batang,” katanya saat ditemui di Pendopo Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Senin (2/2/2026).

Sejumlah proyek yang diusulkan antara lain pembangunan embung di wilayah Kalipucang Wetan. Embung tersebut direncanakan untuk menekan risiko banjir yang kerap melanda Watesalit, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, hingga Karangasem Selatan.

“Selain itu, pengerukan muara Sungai Sambong juga menjadi prioritas guna memperlancar aliran air dan mengurangi genangan saat curah hujan tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Batang Dapil 1 Tofani Dwi Ariyanto menilai, usulan Musrenbang masih terlalu didominasi pembangunan infrastruktur fisik.

“Musrenbang kita ini masih cenderung fokus pada pembangunan fisik. Sektor pendidikan dan kesehatan masih kurang tersentuh, baik di tingkat desa maupun kelurahan,” tuturnya.

Ia menyoroti persoalan daya tampung sekolah yang dinilai belum memadai, terutama saat masa penerimaan peserta didik baru.

“Salah satu isu krusial adalah daya tampung sekolah yang tidak maksimal. Sistem zonasi akhirnya dianggap merugikan warga sekitar karena kapasitas sekolah terbatas,” terangnya.

Tofani juga menyampaikan adanya program revitalisasi sekolah di Kabupaten Batang yang didukung melalui Bantuan Presiden atas usulan dari Partai Gerindra.

Ia menegaskan dukungannya terhadap pembangunan daerah tanpa melihat latar belakang partai pengusul program.

“Yang penting pembangunannya untuk masyarakat Batang. Siapa pun yang mengusulkan, selama itu bermanfaat, tentu kami dukung,” tegasnya.

Di Kecamatan Batang, terdapat tiga sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tersebut, yakni SDN Proyonanggan 2, SMP Negeri 6 Batang, dan SMP Negeri 8 Batang.

Tofani berharap, program tersebut tidak berhenti di tahap awal dan dapat dilanjutkan untuk sekolah lain yang masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.

“Kami berharap, ada tahap lanjutan, karena masih banyak sekolah yang perlu direvitalisasi agar proses belajar mengajar bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Musrenbang Kecamatan Batang Soroti Penanggulangan Banjir appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan FGD yang bertema ‘Mewujudkan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Melalui Pendekatan Kawasan’ itu, juga dijadikan ajang untuk menampung Aspirasi Masyarakat (Asmas).

Dalam kesempatan itu, wagub menyebut, hasil FGD ini bisa menjadi bahan masukan dalam Musrenbang dan RPJMD 2025 Jateng. Usulan dan masukan dari para peserta FGD, juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Lilis Nuryani Luncurkan Gerakan Minum Tablet Tambah Darah bagi WUS

”RPJMD kali ini fokus pada peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Usulan dari DPD RI terkait sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, sejalan dengan arah pembangunan kita,” jelasnya.

Sebagai catatan, nilai investasi Jateng pada 2024, telah mencapai Rp 68,67 triliun, dan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat ekonomi potensial di Indonesia.

”Dengan penguatan sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, Jateng berpeluang besar menjadi pilar ekonomi Nasional. Strategi ini bukan hanya akan memperkuat otonomi daerah, tetapi juga mempercepat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” terang dia.

BACA JUGA: Polres Kebumen Tangkap Pencuri 8 Kambing, Diangkut Mobil Rental

Sementara itu, Dr Abdul Kholik menyebutkan, ada tiga sektor strategis untuk mendorong pembangunan makro di Jateng. Tiga sektor yang dinilai memiliki potensi besar itu yakni, pertanian, maritim, dan pariwisata.

Disebutkan juga, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,23 persen pada PDRB Jateng. Subsektor unggulan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Jateng juga tercatat sebagai produsen padi terbesar ketiga Nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

”Dengan jumlah petani mencapai 4,4 juta orang, dan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 15 juta jiwa, sektor pertanian terbukti tetap tangguh. Bahkan saat pandemi covid 19 melanda,” ungkapnya.

BACA JUGA: FKUB Kota Magelang Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Paus Fransiskus

Sedangkan di sektor maritim, luas wilayah perairan Jateng mencapai 17 ribu kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 1.127,85 km. Potensi ini mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang menghasilkan total produksi lebih dari 968 ribu ton.

”Nelayan di Jateng tercatat sebanyak 188.522 orang, dan ini bisa menjadi kekuatan besar jika dikembangkan lebih terstruktur,” ujar Kholik.

Menurut dia, Jateng juga menunjukkan potensi luar biasa di sektor pariwisata. Pada 2024, tercatat lebih dari 69 juta wisatawan berkunjung, dengan 593 ribu di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

Dengan 1.607 objek wisata aktif, serta event-event budaya tahunan, sektor ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja tertinggi, dengan angka mencapai 24,4 juta orang.

Riyan

The post Masukan Anggota DPD RI Abdul Kholik Diapresiasi Wagub Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

“Sampai saat ini, masukan yang kami terima itu sekitar 55 ribu lebih, tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola masukan-masukan ini,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat kegiatan Musrenbang Provinsi Jateng 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin, 29 April 2024.

Usulan musrenbang di Pemprov Jatenh itu masuk dalam website resmi s.id/ Musrenbang_RKPD2025. Total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan tersebut sekitar Rp 50 triliun.

Namun, Nana mengatakan, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.

“Dalam musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan rancangan RPJPD 2025 – 2045. Kemudian kita juga mendasari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian kita mendasari juga program prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Musrenbang ini juga melibatkan berbagai institusi maupun elemen masyarakat, mulai dari DPRD, akademisi, bupati/ walikota, hingga forum – forum masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pemerintah daerah jeli menentukan skala prioritas.

“Semakin kita punya kejelian mempunyai skala prioritas, maka semakin tujuan dan target program prioritas kita akan tercapai,” katanya pada saat hadir dalam Musrenbag Provinsi Jateng.

Ia menilai, sejumlah capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah selama ini tergolong baik. Provinsi Jateng meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Demikian pula untuk capaian reformasi birokrasinya. Bahkan, untuk indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat predikat memuaskan.

Sementara untuk capaian indikator makro, 90% mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia naik 0,59 dari semula 72,80 di tahun 2022 menjadi 73,39 di tahun 2023.

Angka kemiskinan turun 0,16 persen dari semula 10,93% di tahun 2022 menjadi 10,77% di tahun 2023.

Seiring turunnya angka kemiskinan, angka pengangguran juga turun 0,44 persen.

Pada tahun 2022, angka pengangguran 5,57% dan di tahun 2023 menjadi 5,13%. Inflasi juga terkendali.

Pada 2022, angka inflasi mencapai 5,63%, di tahun 2023 menjadi 2,89%. Untuk kemiskinan ekstrem, berhasil menurunkan 1,11% dari sebelumnya 1,97% di tahun 2022.

Diaz Aza

The post 55 Ribu Usulan Musrenbang 2024 Diterima Pemprov Jateng, Pemda Diminta tak Ngawur Tentukan Skala Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis 22 Februari 2024 itu juga melibatkan atau memberikan afirmasi kepada sejumlah kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas.

Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan kelompok rentan itu diberikan waktu untuk memberikan pendapat dan saran dalam perencanaan pembangunan.

Kesempatan itu digunakan oleh perwakilan kelompok disabilitas untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang masih adanya penyandang disabilitas usia sekolah yang kesulitan masuk di sekolah inklusi dan kelompok disabilitas miskin yang belum terakomodir bantuan.

Kedua, tentang keterlibatan kelompok disabilitas dalam penyusunan atau pembentukan unit pelayanan disabilitas yang masih minim.

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, dalam setiap membuat perencanaan pembangunan, memang harus melibatkan keterwakilan dari beberapa kelompok. Antara lain perwakilan kelompok perempuan, anak, dan disabilitas.

Dijelaskan dia, undang-undang telah menyatakan adanya persamaan hak terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok disabilitas. Selama ini, penyandang disabilitas selalu menjadi perhatian dari Pemprov Jateng.

“Beberapa hal sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar bagaimana kelompok disabilitas mendapatkan tempat yang layak untuk menyampaikan aspirasi. Juga bagaimana pendidikan dan ketenagakerjaan. Insya Allah ke depan akan kami perhatikan,” ujar Nana.

Begitu juga dengan perhatian terhadap perempuan dan anak, Pemprov Jateng juga memberikan perhatian yang cukup tinggi. Buktinya di lingkungan Pemprov Jateng cukup banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh sosok perempuan.

Terkait dengan persoalan kekerasan seksual, Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah mengatur upaya pencegahan maupun penanganan hukumnya.

“Fungsi pencegahan dan perlindungan ini memang harus ditingkatkan,” kata Nana.

Sementara untuk kekerasan seksual maupun bullying di sekolah, Pemprov Jateng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat aplikasi dan gerakan Ayo Rukun. Gerakan itu ditujukan untuk mengurangi kekerasan anak di sekolah.

Diaz Aza

The post Kelompok Rentan Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Selain Musrenbang, dalam forum tersebut juga mengagendakan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

Kehadiran Asrendam IV/Diponegoro menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi dalam upaya mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Richard Harison mengungkapkan, acara tersebut merupakan ajang penting dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah Jawa Tengah.

“Momentum Musrenbang ini sangat penting bagi kita untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan wilayah. Mari kita satukan tekad dan kerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan,” ungkapnya.

Musrenbang sendiri merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui forum ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah.

Hadir dalam kegiatan, anggota DPD RI Dr. Abdul Kholik, Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, Forkopimda Provinsi Jateng, Ketua DPRD Jateng, Bambang Haryanto, Bupati dan Wali Kota dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta pimpinan lembaga dan kelompok masyarakat.

Ning S

The post Asisten Perencanaan Kodam IV Ikuti Musrenbang, Diskusi Strategis Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

SEBAGIAN dari kita yang berprofesi sebagai wartawan tentu menyimak sebuah video viral dengan penuh keprihatinan, belum lama berselang. Sekelompok wartawan (atau oknum wartawan) menyampaikan kekecewaan lantaran hanya menerima Rp 10 ribu ketika meliput Musrenbang Desa di Tangerang.

Ketika video tersebut masih hangat dibicarakan, menyusul berita yang tak kalah seru, 23 September 2023. Di Brebes, tiga orang yang mengaku sebagai wartawan media online ditangkap massa dan diarak ke balai desa karena mengancam dan memeras para petani.

Di luar peristiwa dari Tangerang dan Brebes itu, banyak beredar kisah setereotipe, yakni curhat para kepala sekolah dan aparat desa yang didatangi oleh orang-orang berlabel wartawan dan “mentransaksikan” tuduhan-tuduhan tertentu. Curhat itu banyak disampaikan dalam diskusi atau pertemuan-pertemuan organisasi profesi kewartawanan dengan para pemangku kepentingan.

Berita-berita tersebut memuat kesalingterkaitan antara elemen kemartabatan manusia dan profesi, serta upaya unjuk kesangaran sebagai pilihan jalan membangun eksistensi. Ujungnya, apa lagi kalau bukan untuk memperkuat posisi tawar?

Membangun Kesangaran
Tak sekali-dua kali saya bertemu dengan mobil yang bertuliskan kata berhuruf besar: PERS. Tak jarang pula dengan sukukata ini: WARTAWAN.

Saya juga sering berpapasan atau bahkan ditemui orang yang memakai atribut-atribut kewartawanan. Di topinya, jaket, kaos, atau rompi; lengkap dengan kalung ber-ID-card media tertentu.

Jadi ingat pula pengalaman yang meribetkan, ketika pada 2016 unit usaha Bidang Kesejahteraan PWI Provinsi Jawa Tengah menggagas ide pendanaan untuk kas organisasi dengan memasarkan jaket berlogo PWI Jateng.

Laris manis jaket itu. Tetapi ekses kurang mengenakkan membuat usaha itu segera kami evaluasi. Dari satu daerah kabupaten kami mendapat laporan (keluhan) kawan-kawan pengurus PWI setempat, bahwa banyak orang yang petentang-petenteng memakai jaket PWI itu. Reputasi mereka, kata teman-teman pengurus, masuk dalam kategori “tidak kompeten sebagai wartawan”.

Artinya, betapa atribut-atribut kewartawanan merupakan “modal” bagi sejumlah orang atau wartawan untuk unjuk diri seolah-olah “kompeten” sebagai wartawan.

Simbol-simbol itu menunjang rasa percaya diri mereka dalam “melanglang dunia”, tentu dengan tujuan agar disegani oleh masyarakat atau kalangan yang didatangi. Atribut-atribut itu pun terasa “mengintimidasi”.

Sebagai refleksi sosiologis dan psikologis relasi bermasyarakat, hal-hal demikian memang berpotensi muncul, dalam bidang profesi apa pun. Bidang kewartawanan tak terkecuali. Selalu ada dinamika “pemanfaatan kesan” dengan berlaku menebar keseganan atau ketakutan melalui atribut-atribut wartawan dan organisasi profesi.

Sedemikian “sangar”-kah profesi wartawan, sehingga aneka simbolnya ditonjolkan untuk menebar atmosfer keseganan?

Refleksi Inkonfidensi
Bukankah sejatinya, itu adalah pantulan ketidakpercayaan diri (inkonfidensi) dari orang-orang yang terobsesi menjadi wartawan tetapi sebenarnya minim kompetensi?

Dibandingkan dengan wartawan-wartawan profesional yang telah teruji dengan karya-karya jurnalistik berkualitas, para pengusung atribut kewartawanan itu justru mencoba tampil lebih “menonjol”.

Wartawan kompeten lebih menampilkan eksistensi dengan unjuk produk jurnalistik. Mereka membangun pengakuan dengan aksen kepercayaan publik.

Bukankah informasi yang dipercaya oleh masyarakat adalah yang akuntabel? Dan, akuntabilitas hanya didapat apabila berita itu dibuat melalui mekanisme verifikasi yang berdisiplin.

Profesionalitas wartawan pun akhirnya termaknai sebagai sikap profetik yang komprehensif. Secara skill (teknis) dia oke, secara etis juga oke.

Mudah pula dipahami, etika jurnalistik akan mengalir secara natural dalam ekspresi sikap yang jauh dari kesan mengintimidasi, menekan, menggiring ke ending negosiasi, dan membangun kesangaran tampilan.

Kompetensi akan mentransformasikan konfidensi tampilan wartawan. Selain memahami dan menguasai bidang liputan, juga menghayati hukum pers dan etika jurnalistik. Inilah mengapa aksen Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers melalui sejumlah lembaga uji ada pada titik komprehensivitas kompetensi teknis dan penghayatan etis.

Lalu bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap praktik pelanggaran etika jurnalistik seperti yang terjadi di Tangerang dan Brebes itu? Tentu menjadi coverage Dewan Pers dan aparat hukum, dalam kolaborasi dengan organisasi profesi kewartawanan. Peran pelaporan elemen-elemen masyarakat sudah saatnya dikuatkan.

Iktikad
Pemahaman dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan tidak beriktikad buruk, sejatinya memuat makna menyeluruh dalam penjiwaan etika profesi ini.

Artinya, yang tersubstansi adalah etika substantif, yakni mendahulukan kepentingan umum ketimbang kepentingam pribadi atau golongan. Etika substantif ini menjiwai etika operasional, yakni serangkaian nilai berjurnalistik yang merumuskan kepatutan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Roh “iktikad” inilah yang rupanya sering kurang dihayati oleh sebagian mereka yang memilih menjadi wartawan. Jadi untuk apa sebenarnya kita menekuni profesi ini? Apa tujuan berjurnalistik kita?

Pertanyaan ini akan menggugah apabila sikap kewartawanan kita berangkat dari passion penghayatan nilai-nilai. Awalnya hanya menampilkan “wajah” permukaan atau syariah, selanjutnya bergerak ke relung hakikat, dan syukur apabila kita iktikadkan menjadi sikap makrifat.

Kebanggaan profesi akan sampai ke muara ketika kita tidak memilih berada di level menyimpang dengan unjuk kesangaran, lebih menebar suasana ketakutan.

Dua kejadian di Tangerang dan Brebes itu telah memberi perspektif pentingnya masyarakat “bersikap” untuk ikut “mendidik” wartawan atau orang-orang yang mengaku wartawan. Keberanian warga untuk “melawan” dengan cara mereka akan menginspirasi untuk menghadapi momen-momen ketidakbenaran yang seolah-olah berpayung tugas dan profesi wartawan.

Pesan merawat kehormatan profesi juga menjangkau ke wilayah yang “high level”, yakni tidak beriktikad masuk ke godaan wilayah yang mengundang potensi konsesi “kesejahteraan”. Ya, bukankah selalu ada peluang atribut kewartawanan dan kemediaan masuk ke pusaran manuver wilayah kekuasaan? Apalagi ketika dalam berbagai level struktur pemerintahan, bangsa ini sedang menuju ke kontestasi politik seperti sekarang?

— Amir Machmud NS; dosen Ilmu Jurnalistik Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, wartawan suarabaru.id, dan Ketua PWI Jawa Tengah —

The post Kemartabatan Profesi dalam Bayangan Unjuk Sangar Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan mereka itu untuk memberikan persembahan terakhir dan salam perpisahan, sebelum Ganjar purna tugas sebagai gubernur. Mereka juga menyampaikan apresiasinya, karena selama 10 tahun memimpin, telah menciptakan inklusivitas di provinsi ini.

”Hari ini kami menghadiri perpisahan bersama Pak Ganjar, karena selama 10 tahun ini kami memang bermitra dengan Pemprov Jateng. Kami terus bekerja sama dengan Pak Ganjar, dan hari ini tentunya selain berterima kasih, juga menyampaikan harapan-harapan kami, bagaimana untuk Indonesia ke depannya,” kata Noviana Dibyantari, pendiri Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel Semarang.

BACA JUGA: Kebakaran Gunung Sumbing, Belum Masuk Wilayah Kabupaten Magelang

Dijelaskan dia, selama ini Ganjar Pranowo selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas, dalam perencanaan dan penetapan kebijakan di Jateng. Ganjar memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, untuk terlibat dalam Musrenbang, baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

”Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penetapan kebijakan, kami juga dilibatkan. Sudah mulai terlihat, bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu konsepnya bukan charity concept, tetapi sudah Hak Asasi Manusia. Jadi kesetaraan dan inklusivitas itu selalu didengungkan Pak Ganjar, di mana saja beliau menyampaikan kebijakan-kebijakannya,” jelasnya.

Komunitas difabel pun selalu kritis dan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak. Meski demikian, mereka selalu memberikan solusi dan mendampingi program-program Pemerintah Provinsi Jateng yang dipimpin Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Kemenag RI Serahkan Izin Operasional LAZiS Jateng

”Kami sering mengkritisi, tetapi kami juga memberikan solusi dengan upaya-upaya yang telah dilakukan teman-teman Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel, dengan konsep pemberdayaan, penempatan kerja juga dengan kesetaraan yang diwujudkan dalam suasana yang inklusif,” imbuhnya.

Sementara itu, Ganjar menyampaikan, perkenalan dengan teman-teman disabilitas itu sudah berlangsung cukup lama. Pertemuan yang dilakukan juga cukup intens. Bahkan dia mengaku, belajar banyak dari komunitas difabel dan teman-teman penyandang disabilitas, dalam upaya membangun inklusivitas.

”Tadi kita lihat, apa yang menjadi gagasan dan ide mereka, termasuk harapan mereka bisa diberikan kepada pemerintah, dan ditransformasikan menjadi kebijakan publik. Jadi membangun lebih banyak inklusivitas, dan kemudian mereka bisa mendapatkan hak-haknya,” tukas dia.

BACA JUGA: SDN 4 Jambu, kembali Kirim Wakil ke Lomba Mapsi Provinsi

Ganjar juga memberikan apresiasinya, karena selama 10 tahun sudah berkontribusi tentang inklusivitas, yang makin hari makin bisa didengarkan dan dilaksanakan. Dia paham, apa yang dilakukan selama ini belum sempurna semuanya, tetapi sejauh ini sudah bersama menapaki perubahan, dan semua makin tahu apa itu inklusif.

”Apa sih yang diharapkan, hanya satu kok. Kesetaraan. Maka kami senang, setiap kami akan menyusun RAPBD, kemudian kita Musrenbang, mereka selalu hadir. Jadi kita belajar dari mereka,” ungkapnya.

Faradila Ramadani dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang menyebutkan, apa yang dilakukan Ganjar Pranowo selama ini sudah bagus sekali. Inklusifnya sudah mulai terbangun, dan terus berkembang.

”Harapannya untuk Pak Ganjar, kalau misalnya jadi Presiden RI, bisa memajukan Indonesia lebih inklusif. Terutama untuk bidang pendidikannya, karena saya melihat untuk difabel pendidikan masih minim inklusif,” ujarnya.

Riyan

The post Penyandang Difabel Butuh Kesetaraan appeared first on SuaraBaru.id.