Sekretaris Diskominfo Kota Tegal Trisnawati mengatakan bahwa terkait dengan adanya kebijakan baru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maka perlu diberikan pemahaman secara langsung khususnya kepada ASN Diskominfo. Sehingga hal tersebut juga bisa memotivasi diri untuk senantiasa bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan profesional.

“Kami mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas kunjungan tim dan dari Bapperida untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada ASN Diskominfo,” ucapnya.

Yogi Ahmad Ginanjar dari Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal mengatakan, perubahan ini karena ada beberapa poin yang sudah tidak relevan. Seperti kebijakan sanksi hanya diberlakukan pada aspek disiplin kerja, kebijakan sanksi pada aspek disiplin kerja belum memiliki unsur pengalih yang konsisten, terdapat disharmoni antar pasal dalam pengaturan TPP dan beberapa ketentuan menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakannya, maka pada tahun ini terdapat penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan TPP.

Seperti pada kriteria besaran TPP ASN didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. Maka pada tahun ini terdapat perbandingan atau perubahan penilaian TPP. Di tahun 2025, pada aspek produktivitas kerja untuk persentase penilaian sebesar 60 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. Sedangkan di tahun 2026 ini, persentase penilaian sebesar 70 persen dari besaran TPP yang diterima.

Hal lain pada tahun 2025, produktivitas kerja berdasarkan penilaian tugas dari pejabat penilai, TPP kriteria beban kerja diberikan jika mencapai atau melampaui sedikit 112,5 jam atau 6.750 menit. Di tahun 2026 ini produktivitas kerja berdasarkan penilaian kinerja pada SKP yang dikelola E-Kinerja BKN yang terdiri atas predikat kinerja organisasi dan predikat kinerja pegawai. Di tahun 2026 ini juga diterapkan punishment atau sanksi kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Sementara terkait disiplin kerja pada tahun ini persentase penilaianya sebesar 30 persen dari besaran TPP yang diterima, sedangkan tahun sebelumnya 40 persen dari TPP kriteria prestasi kerja. “Penilaian TPP 2026 terdiri atas produktivitas kerja 70 persen, termasuk di dalamnya evaluasi kinerja organisasi sebesar 20 persen dan evaluasi kinerja pegawai sebesar 80 persen. Kemudian ditambah penilaian disiplin kerja sebesar 30 persen,” jelas Yogi. Penilaian TPP 2026 juga mengatur pula tentang punishment atau sanksi pengurangan besaran TPP yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sementara Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapperida Kota Tegal Eka Zahrul Huda menjelaskan terkait dengan E-Monev. Disampaikannya bahwa pada tahun 2026 terdapat penambahan penghitungan komponen capaian kinerja organisasi yang mengacu pada E-Monev. Karenanya, ASN diminta untuk bisa menyiapkan E-Monevnya agar bisa berjalan dengan baik.

Ia menegaskan bahwa hal yang harus dipersiapkan adalah indikator yang sudah ada di Rencana Strategis (Renstra) bisa diselaraskan dengan indikator yang ada pada RPJMD. Pasalnya E-Monev yang dilaksanakan juga harus bisa disinkronkan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jika belum selaras ataupun sinkron maka E-Monev belum bisa berjalan. Untuk itu kita harus menjaga konsistensi indikatornya. Jangan sampai antara indikator RPJMD berbeda dengan yang di Renstra, indikator yang ada di Renstra berbeda dengan yang DPA,” tegasnya.

Menurutnya, jika indikator yang dibuat tidak selaras maka saat penilaian atau audit bisa menjadi temuan. Karenanya, Zahrul mengimbau ASN agar menjaga konsistensi antara indikator di Renstra selaras dengan RPJMD maupun di SIPD. “ASN harus bisa memastikan semuanya berjalan selaras dan sinkron, tidak berbeda-beda,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Tim TPP ASN Pemerintah Kota Tegal Kunjungi Kantor Diskominfo, Berikan Pemahaman TPP 2026 dan E-Monev appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui akses informasi yang cepat, akurat, dan terbuka.

Kepala Biro PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan, kegiatan ini wujud komitmen Polri terhadap amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksana dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ia menekankan, bahwa setiap badan publik, termasuk institusi kepolisian, wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta membina pelaksanaan layanan informasi di lingkungannya masing-masing.

“Monitoring ini bertujuan mendorong PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Kita ingin memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pelayanan kepolisian, baik itu prosedur, kebijakan, maupun perkembangan kegiatan institusi secara luas,” jelas Tjahyono, Rabu (18/6/2025).

Dikatakan, keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan bagian penting dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, responsif, dan dipercaya publik. Masyarakat memiliki hak untuk tahu, dan institusi Polri wajib memberikan jaminan terhadap hak tersebut melalui pelayanan informasi yang baik dan berstandar.

“Kami ingin mendorong adanya pembaruan yang adaptif, khususnya dalam digitalisasi pelayanan informasi, agar masyarakat bisa mengakses data yang valid kapan saja dan di mana saja. Ke depan, kami akan menggandeng KIP, para pakar, praktisi komunikasi, dan akademisi untuk menyusun metode evaluasi yang lebih tajam dan relevan,” imbuhnya.

Brigjen Pol Tjahyono juga memberikan apresiasi terhadap upaya Polda Jateng dalam mengelola layanan informasi publik yang terus membaik dari waktu ke waktu. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan digelarnya Monev diharapkan jajaran PPID di lingkungan Polda Jateng semakin profesional dan adaptif dalam mengelola informasi publik, sehingga tercipta pelayanan kepolisian yang humanis, akuntabel, dan transparan di era digital saat ini.

Ning S

The post Monev, Divisi Humas Polri Dorong Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bagian tugas dan fungsi Kemenkum Jateng sebagai unsur dan sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Deni Kristiawan menggelar rapat koordinasi dengan MPD Kabupaten Klaten, di Kantor Sekretariat mereka yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

Atas nama Kepala Kantor Wilayah, Tjasdirin ingin mengenal lebih jauh pekerjaan sebagai pembina dan pengawas notaris di Kabupaten Klaten.

“Kami Kantor Wilayah ingin mengetahui apa saja temuan pelanggaran dan kelalaian di kantor-kantor Notaris. Kami juga ingin memahami kendala dan hambatan yang selama ini dialami, kami akan mengupayakan solusinya.” jelas Tjasdirin.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil pemeriksaan protokol berkala MPD Kabupaten Klaten yang disampaikan Ketua MPD Kabupaten Klaten, Ari Nur Widanarko didampingi Wakil Ketua MPD yang juga Kepala Bapas Klaten, Enggelina Hakubun.

Pemeriksaan Protokol dilaksanakan pada 180 Notaris di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 22 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024.

Ketua MPD menyampaikan, ada beberapa Notaris yang tidak rutin menyampaikan laporan bulanan, serta tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris.

Kemenkum Jateng memberikan apresiasi kinerja MPD Kabupaten Klaten dan menampung serta menindaklanjuti permasalahan yang ada.

Tim Kemenkum Jateng kemudian melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi salah satu kantor Notaris di Kabupaten Klaten.

Kunjungan ini untuk menyerahkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terkait sanksi peringatan tertulis pertama yang diberikan, karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya sebagai Notaris.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Monev Kinerja MPD Klaten appeared first on SuaraBaru.id.

Monev ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan terpadu di Bapas Semarang. Selain itu, monev juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi, sehingga dapat dicarikan solusinya. Tidak kalah penting, monev kali ini juga dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan frekuensi seluruh petugas layanan.

Kabapas Semarang, Sarwito pada kesempatan ini menekankan agar seluruh petugas atau siapapun yang bertugas di layanan terpadu harus satu kata, satu sikap, satu kesatuan dalam pelaksanaan SOP layanan.

“Jangan sampai beda petugas, beda pula dalam memberikan pelayanan, dan berbeda dalam memberikan informasi. Hal tersebut membuat penerima layanan bingung dan tentu merugikan pihak yang dilayani. Monev kali ini diperlukan untuk penyempurnaan layanan yang kita berikan selama ini,” terang Sarwito.

“Indikator keberhasilan pelayanan adalah jika pelayanan tersebut mudah, cepat dan tidak ada komplain dari penerima layanan,” kata Sarwito.

Puguh Setyawan Jhody selaku Ketua Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik serta Ketua Tim Layanan Terpadu menyampaikan standar layanan yang ada di Bapas Semarang. Puguh juga menyampaikan kepada seluruh peserta monev tentang bagaimana penanganan terhadap pengaduan.

Puguh berharap seluruh petugas untuk terus mengedepankan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) serta profesionalisme.

Dalam monev yang dipimpin oleh Kabapas ini dihadiri antara lain Kaur Kepegawaian, Ketua Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Ketua Pokja Penguatan Pengawasan. Pada monev kali ini juga dibahas tentang pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM).

Ning S

The post Pastikan Petugas Layanan Terpadu Beri Pelayanan Terbaik, Kabapas Semarang Sarwito Lakukan Monev appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam monev, Sarwito lebih menekankan kepada hasil penilaian survei. Hasil penilaian survei integritas internal organisasi serta Indeks Persepsi Korupsi menjadi penting untuk mengetahui situasi integritas di lingkungan kerja, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Menurutnya, survei ini merupakan salah satu upaya dalam mendorong budaya antikorupsi dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Bapas Semarang.

Tak hanya itu saja, hasil penilaian terhadap Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) juga menjadi pembahasan. “Hal ini penting karena untuk mengetahui dan mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh Bapas Semarang, terang Sarwito.

“Jangan sampai berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang ada di Bapas Semarang tidak berdampak kepada penerima layanan, sehingga mengakibatkan hasil survey IPK-IKM kita buruk,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Sarwito juga melaksanakan supervisi dan penguatan terhadap pelaksanaan disiplin pegawai di Bapas Semarang. Hal ini sebagai tindak lanjut atas supervisi pelaksanaan disiplin pegawai yang dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto secara virtual pada Selasa 6 Agustus 2024.

“Setiap pelanggaran disiplin yang ada di Bapas Semarang pastinya akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Sarwito mengingatkan kepada jajarannya, bahwa pembangunan ZI menuju WBK di Bapas Semarang merupakan kerja bersama dan tanggungjawab bersama.

“Berhasil atau tidaknya bergantung pada komitmen dan peran serta seluruh jajaran. Mari bersama-sama bergerak, laksanakan tusi sebaik baiknya untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK,” tandas Sarwito.

Ning S

The post Kepala Bapas Semarang Sarwito Ajak Jajaran Bergerak Bersama Menuju WBK appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Inn Pandanaran ini diikuti oleh Kabapas Semarang dan PK Bapas Semarang yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan modul.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyampaikan terima kasih kepada YPP karena telah memberikan atensi yang kuat dalam memberikan salah satu tugas fungsi Pemasyarakatan, yakni dalam hal bimbingan lanjutan.

“Pada Pemasyarakatan ada fungsi yang harus dilakukan seperti pembinaan, pelayanan, pengamatan, pengamanan, hingga pembimbingan. Saya berharap kegiatan seperti ini bukan hanya pada pembimbingan lanjutan tapi juga ada fungsi pra ajudikasi dan pasca ajudikasi,” ungkap Tejo, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, untuk membimbing narapidana teroris membutuhkan pembinaan secara ekstra. Diperlukan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemasyaraktan l.

“Kita tidak bisa melaksanakan tugas fungsi sendiri. Dalam kasus narapidana teroris, masyarakat lingkungan tempat tinggal berpengaruh, begitu pula ada kelompoknya yang mempengaruhi. Dengan bantuan YPP, kita bisa mengubah narapidana teroris yang radikal menjadi soft,” kata Tejo.

Ia berharap, dengan adanya modul ini dapat memberikan perubahan bukan hanya kepatuhan semu, tapi dapat mengubah karakter seseorang. Selain itu juga menjadi salah satu tolok ukur dalam membantu pembimbingan lanjutan CBC.

Sebelumnya, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto mengungkapkan, Implementasi Modul Bimbingan Lanjut untuk Klien Kasus terorisme dengan konsep CBC sudah berjalan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut sudah dilaksanakan 6 capaian indikator yang sudah disepekati sebagai pijakan keberhasilan bimbingan lanjut.

Dalam praktiknya, monev akan melihat apa saja yang telah dilakukan oleh peserta yang sudah mendapatkan pelatihan bimbingan lanjut untuk klien kasus terorisme dengan konsep CBC.

Selain itu, monev juga diharapkan sebagai bahan baku evaluasi baik dari sisi konsep, teknis dan realitas di lapangan.

Diketahui, model pembinaan narapidana berbasis masyarakat Community-Based Correction (CBC) adalah salah satu model pembinaan yang dapat dilakukan sebagai alternatif baru mengenai pembimbingan dan pemasyarakatan para narapidana, dalam hal ini khususnya untuk klien kasus terorisme.

Hadir mengikuti kegiatan monev antara lain Direktur Eksekutif YPP, Kepala Bapas Kelas I Semarang, Pejabat Struktural Bapas Kelas I Semarang, serta JFT PK Bapas Kelas I Semarang.

Ning S

The post Ditjenpas-Kemenkumham Jateng Gelar Monev Implementasi Modul Bimbingan Lanjut, Klien Kasus Terorisme appeared first on SuaraBaru.id.

Kadivpas, Kadiyono pada kesempatan ini meninjau beberapa lokasi di Lapas Semarang, diantaranya Klinik Pratama, dapur, dan aula Joglo Ageng.

Menurut Kadiyono, Klinik Pratama harus steril dari asap rokok. WBP dan petugas dilarang merokok di area klinik.

BACA JUGA: Yuk Intip Pembinaan Kerohanian Warga Binaan Muslim di Lapas Semarang

“Alur dan SOP layanan harus jelas, jangan ada yang mondar-mandir kebingungan. SDM disini sudah baik, tinggal manajemennya saja yang ditingkatkan,” pesan Kadiyono.

Dari klinik, Kadiyono bergeser ke dapur Lapas Semarang. Di dapur Lapas, Kadivpas mengecek makanan yang akan didistribusikan kepada WBP. Kadiyono sempat mencicipi sayur dan tempe yang baru dimasak.

“Kita harus memastikan makanan untuk WBP layak untuk dikonsumsi, itulah mengapa petugas wajib mencicipi dan memastikan makanan berkualitas baik, hargailah mereka (WBP),” tandasnya.

BACA JUGA: 3 Napiter Lapas Semarang Ikrarkan Sumpah Setia NKRI

Pada kesempatan ini, Kadiyono juga menyapa para WBP yang sedang berkumpul bersama keluarganya dalam layanan kunjungan.

Ia mengimbau kepada para narapidana untuk menjalani proses hukum dengan baik, jangan sampai mengulang kesalahan seperti sebelumnya.

Ning S

The post Kadivpas Kemenkumham Jateng Monev Layanan Perawatan Lapas Semarang, Ini Pesannya appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kresna Basudewa Kanwil tersebut diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara virtual.

Menurut Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Staf Ahli Birang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia pada Selasa (3/10) lalu.

Dalam paparannya, di tahun 2022 kemarin capaian Indeks RB Kemenkumham turun 0,63 dari sebelumnya (tahun 2021) 80,18 menjadi 79,54. Padahal Kemenkumham sendiri memasang target Indeks RB di tahun ini sebesar 85.

Hajrianor mengajak seluruh jajarannya di Jateng untuk segera mengunggah data dukung yang diperlukan di aplikasi E-RB. Ia yakin bahwa seluruh unitnya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, namun kendalanya ada di pendokumentasian.

“Kita harus cari solusi terbaik supaya di akhir 2023 capaian pelaksanaan RB kita naik lagi,” tegas Hajrianor.

“Saya yakin masing-masing satker sudah melaksanakan kegiatan, namun tidak terdokumentasi dengan baik. Kita targetkan pemenuhan data dukung di Jawa Tengah bisa 100%, mohon dukungan dari Kepala UPT,” terangnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mengungkapkan, bahwa seluruh satuan kerja masih di dalam payung Kemenkumham dan memiliki visi yang sama.

Ia mengimbau data dukung bisa segera dipenuhi dengan tetap mencermati kualitasnya. “Bagaimana supaya bisa tercapai, karena deadlinenya tinggal menghitung hari,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pemaparan teknis RKT RB oleh tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Jateng dengan membedah satu per satu indikator poin di aplikasi E-RB.

Ning S

The post Kanwil Kumham Jateng Gelar Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.