”Perang Hamas-Israel selain menimbulkan persoalan kemanusiaan, juga berdampak pada relasi antarnegara dan perekonomian global,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, pada sambutan tertulisnya saat diskusi daring bertema ‘Dampak Global Perang Hamas-Israel’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (18/10/2023).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dr Hj Siti Ruhaini Dzuhayatin MA (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden/KSP), Adam Mulawarman Tugio SH LLM (Duta Besar RI untuk Pakistan dan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI).

BACA JUGA: Lima Siswa SMP Ihsaniyah Wakili Kota Tegal ke Lomba MAPSI Tingkat Provinsi

Ada juga Broto Wardoyo SSos MA PhD (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR-RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, perang dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Selain merugikan kedua belah pihak, perang juga memberikan dampak signifikan pada perkembangan dunia.

Konflik di Timur Tengah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, secara menyeluruh memberikan dampak ketakutan pada dunia, karena wilayah ini merupakan pemasok energi dan jalur pelayaran utama global.

BACA JUGA: 26 Siswa Siswi Kudus Bakal Ikuti Lomba MAPSI Tingkat SMP se-Jateng

Diakui Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perekonomian dengan upaya kebangkitan dan pemulihannya, menjadi salah satu kerentanan dunia global pasca-pandemi.

Selain itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, perekonomian dunia masih belum pulih dari inflasi, yang diperburuk konflik Rusia-Ukraina tahun lalu.

Salah satu antisipasi dalam perkembangan dunia, imbuh Rerie, adalah intersepsi kecanggihan teknologi dalam persenjataan, yang menyebabkan banyak korban berjatuhan dalam suatu konflik.

BACA JUGA: Tak Ada ‘Karpet Merah’ untuk Anak Presiden dan Wapres

”Inilah salah satu kekhawatiran di dunia modern. Dunia yang semakin kehilangan nilai dan tidak lagi menghargai kemanusiaan,” pungkas Rerie.

Sedangkan Adam Mulawarman Tugio mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Hamas-Israel merupakan dampak dari kolonialisme yang berkepanjangan di Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina, bukan karena Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, tetapi lebih kepada tidak sepakat dengan kolonialisme.

Diungkapkan dia, saat ini Mahkamah Internasional sedang mengkaji terkait dampak hukum akibat pendudukan yang berkelanjutan di Palestina, dan Indonesia ikut dalam proses pengkajian itu.

BACA JUGA: Autovision Kenalkan Produk Anyar di Ajang GIIAS Semarang 2023

”Sebelum konflik itu terjadi, sedang berlangsung proses perbaikan hubungan antara Israel dan sejumlah negara-negara Arab. Akibat pecah perang Hamas-Israel, sejumlah upaya itupun akhirnya terhenti,” tuturnya.

Sementara itu, Broto Wardoyo berpendapat, penyelesaian konflik Palestina-Israel harus ada poin yang jelas. Utamakan dulu penyelesaian krisis, setelah itu baru tuntaskan masalah lainnya.

Disebutkannya, tidak mungkin menyelesaikan konflik di Gaza, bila tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bila melihat ke belakang, sebetulnya pada konflik saat ini ditemukan kondisi tingkat keparahan yang tinggi di Gaza, sejak Israel meninggalkan Gaza pada 2006.

”Karena saat ini yang berkuasa di Israel adalah pemerintahan koalisi religius garis keras, yang tidak mempertimbangkan penyelesaian konflik secara damai,” tukas dia.

Riyan

The post Perang Hamas-Israel Berdampak pada Relasi Antarnegara dan Perekonomian Global appeared first on SuaraBaru.id.

”Secara subjektif saya menilai, kondisi menjelang pesta demokrasi tahun depan, perjuangan mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, menjadi agak sulit. Karena ada perubahan peraturan KPU, di tengah proses pencalonan legislatif yang sudah berjalan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Menyambut Pesta Demokrasi 2024’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/9/2023).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Saan Mustofa (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) dan Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Dr Asep Setiawan MA (Anggota Dewan Pers), sebagai penanggap.

BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Siwo PWI Jateng Mabar dengan Kanwil Bea Cukai

Menurut Lestari, demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan penghormatan pada kemanusiaan dan kesetaraan.

Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, berdemokrasi sesungguhnya merupakan salah satu kanal perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

Lebih jauh, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pesta demokrasi bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, bahwa lawan politik dalam berkompetisi, bukan berarti musuh politik.

BACA JUGA: Bupati Kudus Silaturahmi dengan Penerima HKGS Jekulo dan Dawe

”Pemahaman ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu.

Apalagi, demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa menyebut, sampai hari ini masih dipercaya, demokrasi merupakan pilihan sistem untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara.

BACA JUGA: Kejuaraan Bela Diri Piala Pangdam IV/Diponegoro 2023 Pertandingkan Empat Cabang

”Kita harus terus menjaga, merawat, mengembangkan demokrasi yang berkualitas. Sehingga cita-cita tentang kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan bisa diwujudkan,” ujarnya.

Menurut Saan, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk menjawab berbagai persoalan demokrasi yang dihadapi saat ini. Bila ingin melihat apakah demokrasi itu sehat dan berjalan dengan baik, jelas Saan, bisa dilihat dari seberapa besar negara terlibat dalam setiap tahapan proses pemilu.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Asep Setiawan menyatakan, untuk mengukur kualitas demokrasi, bisa dilihat dari dua hal. Yaitu prosesnya dan hasil dari proses demokrasi itu.

BACA JUGA: Tiga Hari Jelang Purna, Bupati Kudus Masih Gelar Mutasi Pejabat, Ini Daftar Lengkapnya

Pada Pemilu 2014 dan 2019, ujar Asep, proses demokrasi Indonesia sejak awal sudah bermasalah dari sisi manajemen penyelenggaraan pemilu.

Indonesia sudah menerapkan konsep one man, one vote atau satu individu, satu suara dalam pemilu.

”Tetapi dalam manajemen pemilu, tampaknya harus ditata kembali agar terbentuk manajemen pemilu yang lebih akuntabel, dan mewujudkan pemilu yang berkualitas,” sebut dia.

Riyan

The post Pemilu 2024 Harus Junjung Tinggi Kesetaraan dan Keadilan appeared first on SuaraBaru.id.