Pada kesempatan itu, Prof Firdaus memaparkan tentang penangan masalah HAM, pidana, kemiskinan, budaya dan permasalahan batas wilayah negara. Menurutnya, tenaga kerja yang mengalami kekerasan atau menjadi korban tindak pidana, sebagian besar dialami wanita yang bekerja sebagai buruh migran.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban itu, pihaknya mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes

”Untuk mengentaskan kebodohan dari anak pekerja migran dan mengurangi kejahatan, maka Kedubes memiliki Sekolah di Malaysia, yang khusus mendidik anak pekerja migran,” kata dia.

Disampaikan juga, ada tiga kasus besar yang sering mencuat di Malaysia, yakni masalah perlindungan pekerja migran, isu perbatasan dan budaya.

Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menyatakan, KKL diikuti 27 mahasiswa dari angkatan XVII. Mereka melakukan KKL dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

BACA JUGA: Pendataan QR Code Pertalite di Jateng dan DIY Diperluas

”Disamping ke Universiti Malaya dan kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, para mahasiswa juga diminta untuk mengamati, mempelajari regulasi, kultur dan adat istiadat di Jewel, Merlion Park, Sentosa Island, Yoyo Local Product, Vhovon Boutique, Genting Highlands Land dan Putra Jaya,” ujar Kukuh.

Dia berharap, dengan KKL di luar negeri, para mahasiswa Magister Hukum USM dapat membuka wawasan dan cara pandang global terhadap permasalahan hukum yang dianut di negeri tetangga secara praktis, teoritis dan psikologis.

”Selain itu juga, para mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan stakeholder yang ada di Singapura dan Malaysia,” ungkapnya.

Riyan

The post Mahasiswa KKL Magister Hukum USM Diterima Atase Pendidikan Kedubes RI di Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Rombongan yang dipimpin Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH itu, diterima Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya, Dr Haezreena Begun Abdul Hamid TD PG.

Kedatangan mahasiswa Angkatan XVII MH USM ke Universitas Malaya itu, untuk menelaah hukum dari konsentrasi hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.

BACA JUGA: KONI Jateng Akan Tes Kebugaran Atlet Jelang PON XXI

Di kesempatan itu, Kaprodi Dr Kukuh Sudarmanto yang mewakili Rektor Dr Supari Priambodo ST MT menyampaikan, program studi di USM mulai dari D-III, S1 dan S2. Prodi S2 dipimpin Direktur Pascasarjana Dr Indarto SE MSi, yang membawahi Prodi Magister Hukum, Magister Manajemen dan Magister Psikologi.

”Mahasiswa Magister Hukum USM banyak yang dari Polri, TNI, ASN, advocat, dokter, hakim, jaksa, pajak, pegawai bank, kiai/ustad dan profesi lain,” ujarnya.

Menurut Kukuh, setelah berdiskusi dengan Dr Hazreena, dicapai kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BACA JUGA: Kemenag Wonosobo Berbagi Cinta pada Anak Yatim

”Disepakati pula, mahasiswa Magister Hukum USM bisa satu tahun kuliah di Universitas Malaya. Demikian halnya dengan mahasiswa Universitas Malaya bisa kuliah di USM. Dan setelah lulus, bisa menyandang dua gelar Master,” ungkap Kukuh.

Dr Haezreena yang didampingi tujuh dosen senior menjelaskan, pihaknya memiliki beberapa fakultas, di antaranya Faculty Law (Fakultas Per Undang undangan). Universiti Malaya, katanya, merupakan universitas yang pertama didirikan di Malaysia.

”Universitas ini berada di pinggir Kota Kuala Lumpur. Kawasan Kampus Universitas Malaya meliputi kawasan seluas 300 hektare, yang didirikan pada 8 Oktober 1949, dengan motto ‘Ilmu Punca Kemajuan’,” ungkap dia.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Universitas Malaya Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Para mahasiswa Magister Hukum USM itu diterima Staf Ahli Komisi Yudisial, Totok Wintarto SH MH, di Press Room. Para mahasiswa USM didampingi Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, mewakili Rektor USM Dr Supari ST MT, dan Kaprodi S2 Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA S Sos SH MM MH.

Menurut Kukuh, mahasiswa yang mengikuti KKL adalah mahasiswa yang akan membuat tesis dari tiga konsentrasi. Yaitu Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Bisnis.

BACA JUGA: Hari Bhayangkara, Yonif 410 Berikan Kejutan Tumpeng dan Kue Ulang Tahun ke Polres Blora

”Sebanyak 90 persen mahasiswa USM sudah bekerja sebagai jaksa, hakim, polisi, TNI, ASN, advokat, bea cukai, tendik perguruan tinggi, dokter dan profesi lainnya,” kata dia.

Kukuh menjelaskan, KKL ini dimaksudkan untuk melatih daya nalar kritis dan logis seorang kandidat Magister Hukum, ketika usai menerima teori kuliah selama tiga semester dari para profesor dan doktor hukum, serta dosen yang berkompeten di bidangnya.

”Kami berharap, setelah diwisuda sebagai Magister Hukum, mereka akan menjadi kader pemimpin di Negara Indonesia yang kapabel, berintegritas, santun dan berdedikasi tinggi pada bangsa dan negara,” ungkapnya.

BACA JUGA: Ini Daftar Lengkap 30 Finalis Duta Genre Jepara 2024, Hadi Sarwoko: Harus Jadi Role Model Remaja

Sementara itu, Totok Wintarto menyatakan sangat senang, bisa memberikan materi kepada para mahasiswa S2 Magister Hukum USM, yang dibina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.

”Saya senang atas kedatangan para mahasiswa Magister Hukum USM. Karena saya juga merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal ini mengingatkan saya sewaktu kuliah di Undip dulu,” kenangnya.

Ditambahkan dia, keberadaan Komisi Yudisial RI, dasar hukumnya adalah Pasal 24 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu sebuah Lembaga Negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

BACA JUGA: PBI Unisnu Ajak Para Guru dan Akademisi dalam Seminar Kreativitas Pengajaran

Adapun wewenang Komisi Yudisial RI, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu juga, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. ”Wewenang lainnya, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim,” jelasnya.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Komisi Yudisial appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun tujuannya KKL ini, untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Banyuwangi, yang beberapa tahun terakhir melejit. Kegiatan ini diikuti 42 peserta dan tiga dosen pendamping.

Rombongan USM diterima Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Ainur Rofik SSos MM. Disampaikan Ainur, berkaitan dengan payung kebijakan daerah, di Banyuwangi semua dinas adalah dinas pariwisata.

BACA JUGA: Dosen Ilkom USM Beri Pelatihan Public Speaking

”Artinya, setiap dinas melakukan tupoksi masing-masing, dan programnya disinggungkan dengan pariwisata. Contohnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun bendungan air yang warna-warni, sehingga bisa jadi sebuah destinasi wisata,” katanya.

Strategi lain yang dilakukan adalah, memperbaiki infrastruktur. Salah satunya membuka bandara, dengan jumlah penerbangan yang lebih banyak. ”Bandara Banyuwangi mendapat predikat Green Airport pertama di Indonesia, yang berasitektur budaya lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Prodi Pariwisata dan pendamping kegiatan KKL, Desika Nur Jannah SPd MMPar menambahkan, tujuan kegiatan ini agar mahasiswa dapat mengetahui salah satu strategi pengembangan pariwisata di sebuah daerah.

”Kami berharap, mahasiswa mendapat pengalaman wisata dan mengetahui secara langsung pengembangan pariwisata yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” tutur Desika.

Riyan

The post Mahasiswa Prodi Pariwisata USM KKL ke Disbudpar Banyuwangi appeared first on SuaraBaru.id.