Central Java Youth Sustainability Forum tahun ini adalah: “Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan Berkelanjutan: Mendorong Aksi Iklim di Jawa Tengah,” sangatlah relevan dan mendesak.

Kegiatan yang berlangsung di Legacy Hall Semarang ini dihadiri Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, dan Direktur Eksekutif IESR serta diikuti oleh mahasiswa dan para pemuda, generasi yang akan memimpin masa depan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, Nelson Mandela, tokoh pergerakan anti apartheid dari Afrika Selatan, yang kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan pernah berkata: “The youth of today are the leaders of tomorrow.”

Kutipan ini berarti ‘Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,’ bukan sekadar rangkaian kata indah. Dan saat ini, tantangan terbesar sekaligus peluang termulia yang ada di hadapan kita adalah membangun masa depan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi triple planetary crisis: krisis iklim, krisis kepunahan keanekaragaman hayati, dan krisis polusi, yang dampaknya semakin nyata kita rasakan.

“Jawa Tengah, Provinsi kita yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi manusia, tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kenaikan muka air laut menggerus pesisir utara, bagaimana pola cuaca ekstrem mengganggu panen para petani kita, dan bagaimana kita masih berjuang untuk bertransisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ungkap Fabby, Sabtu (3/5/2025).

Fabby menyebut, bahwa tantangan ini nyata. Mulai dari kebutuhan adaptasi di wilayah pesisir seperti Demak dan Pekalongan yang rentan terhadap banjir rob, hingga upaya mitigasi dengan mengurangi emisi dari sektor industri dan transportasi di kota- kota besar seperti Semarang dan Surakarta.

Dikatakan, transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti surya, angin, atau panas bumi adalah sebuah keniscayaan, namun juga sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Kita melihat bagaimana inisiatif-inisiatif kecil di tingkat komunitas mulai bermunculan. Mungkin ada kelompok pemuda di lereng Merapi yang mulai mengembangkan pertanian organik tahan iklim, atau startup di Semarang yang menciptakan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi, komunitas petani Banyumas memanfaatkan PLTS dan pompa tenaga surya untuk irigasi pertanian, atau komunitas di Karimunjawa yang giat mengkampanyekan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah bukti nyata bahwa aksi bisa dimulai dari mana saja, oleh siapa saja, termasuk oleh kalian,” jelasnya.

The post Fabby Tumiwa: Transisi Energi Membuka Pintu bagi Inovasi Teknologi Hijau, Ciptakan Lapangan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Sejak memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo berhasil menerapkan green leadership, yaitu kepemimpinan berwawasan lingkungan yang adil secara sosial, dan adil secara ekologis.

Di tengah tren keberlanjutan (sustainability), yang menjadi isu penting bagi dunia usaha dan industri, Ganjar sangat concern terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

BACA JUGA: Kecelakaan Kapal LCT di Perairan Karimun Jawa, 5 Korban dalam Pencarian 

Dia pun berhasil mengoptimalkan EBT hingga ke desa-desa di Jateng. Beberapa potensi itu antara lain panas matahari, gas rawa, geothermal, angin, dan air, yang tersebar di banyak daerah di wilayah Jateng.

Data Dinas ESDM Jateng menyebutkan, lebih dari 2.300 desa di Jateng telah mandiri, dengan memanfaatkan energi terbarukan. Salah satu upayanya, dengan mendorong pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, atau solar panel.

Kebijakan Ganjar yang pro-lingkungan, mendapatkan dukungan positif dari kalangan industri di Jateng. Salah satunya, PT Tirta Investama Danone Aqua, Klaten. Melimpahnya energi matahari, dimanfaatkan korporasi yang menerapkan Blue Operations ini, dengan solar panel.

BACA JUGA: Doa Bersama Lintas Agama di Wonogiri, Juga Berharap Pemilu Berjalan Aman

Sebagai bagian dari Danone Group, Aqua Klaten mengusung target penggunaan energi listrik terbarukan, 100 persen pada 2030.

Tak hanya itu, menurut Stakeholder Relation Manager Aqua Klaten, Rama Zakaria, sebagai bentuk komitmen pilar energi dalam lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan, pihaknya turut mengembangkan EBT, melalui program kampung mandiri energi, di Desa Mundu.

Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah kotoran sapi. Itu sebabnya, pendampingan yang dilakukan perusahaannya adalah, mengolah limpahan kotoran sapi menjadi pupuk dan biogas, yang bisa dimanfaatkan untuk memasak.

BACA JUGA: Usai Dilantik, Advokat LBH Rupadi Ini Berjanji Beri Bantuan Hukum Maksimal di Masyarakat

”Kami juga berkomitmen untuk menerapkan konsep ekonomi sirkular, sebagai solusi atas masalah sampah kemasan plastik di Indonesia, dengan konsep daur ulang,” ujar Rama, saat mengikuti zoom meeting Ekonomi Sirkular, belum lama berselang.

Menurut Ganjar, harus ada diversifikasi dan konservasi energi, dalam upaya mencapai kedaulatan energi di Jateng. PLTS menjadi salah satu alternatif mengembangkan EBT, di tengah kebutuhan energi yang meningkat, sementara sumber energi fosil semakin berkurang.

”Pemprov terus mengembangkan PLTS atap di Jateng, agar bisa memanen energi gratis yang diberikan Tuhan, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat,” tandasnya.

BACA JUGA: Unimus Semarang dan PDM Kerjasama Buka Kelas Rombel Jepara Mulai Tahun Ajaran 2023/2024

Selain PLTS, Jateng mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro, dengan memanfaatkan aliran air namun berskala kecil, di Kabupaten Banyumas, Wonogiri, Kebumen, Batang, dan Temanggung. Contoh di Banyumas adalah PLTM yang, bersumber dari Sungai Logawa yang dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 3 MW.

Keberhasilan Jateng mengembangkan EBT ternyata diapresiasi secara Nasional. Gubernur Ganjar diundang oleh Institute for Essentiol Services Reform (IESR), sebagai salah satu co-chair Civil20 (C20 Indonesia), untuk sharing keberhasilan pengembangan EBT dalam rangkaian acara G20 side event dan Energy Transition Working Group (ETWG) Meeting, di Bali, pada 2022 lalu.

Direktur Eksekutif IESR, Febby Tumiwa menyatakan, pengembangan EBT di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa ada komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah. Dan Jateng dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo, berkomitmen penuh terkait hal itu.

BACA JUGA: Tiga Tokoh Lintas Agama Kunjungi Girisonta, Ingin Tahu Tempat Pendidikan Calon Imam Katolik

”Komitmen Jawa Tengah dalam pengembangan EBT sangatlah kuat. Ini terbukti, bagaimana Jateng merencanakan pembangunan energi daerahnya. Dan di RPJMD-nya konsentrasi pada EBT. Ini pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, dan harus dicontoh,” imbuhnya.

Selain itu, Jateng mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan EBT. Di mana daerah lain belum banyak yang melakukan itu.

Sirkular ekonomi yang diinisiasi Ganjar di Jateng, sejalan dengan arah pembangunan Indonesia untuk mencapai zero emission pada 2060 mendatang. Upaya Ganjar ini juga menekan emisi, yang ditargetkan berkurang 29 persen pada 2030 mendatang.

Tim SB

The post Komitmen Kembangkan EBT, Ganjar Sukses Bangun Kedaulatan Energi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik implementasi perdagangan karbon ini sebagai sebuah langkah maju, dengan catatan perlunya pengetatan batas atas emisi di masa depan. Selain itu, hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

Perdagangan karbon akhirnya diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.

“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%-40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam rilis tertulisnya, Kamis (2/3/2023).

IESR memandang dengan adanya penentuan pembatasan kuota bagi PLTU ini akan meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha terhadap emisi yang dihasilkan dan mengatur operasional PLTU secara lebih efisien.

Perdagangan karbon ini menurutnya juga mengatur tentang penggantian atau pembelian karbon (carbon offset) jika unit pembangkit menghasilkan emisi melebihi dari Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU). Pembangkit ini harus membeli emisi dari unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTBAE-PU dan atau membeli Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE GRK).

“Untuk meningkatkan integritas mekanisme offset dan dampak penurunan emisi secara nyata dengan menggunakan instrumen SPE, pemerintah harus memastikan standar aktivitas penurunan emisi yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Disarankan agar SPE diutamakan berasal dari pembangkit energi terbarukan, untuk menyelaraskan instrumen ini dengan upaya transisi energi untuk mencapai NZE 2060 atau lebih awal. Instrumen SPE ini bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat membangun pembangkit energi terbarukan,” terang Fabby.

IESR mengusulkan agar SPE dilakukan untuk mengakselerasi instalasi PLTS atap oleh konsumen. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap dan diekspor ke jaringan bisa menjadi SPE, dan dipakai untuk offset karbon. Pendapatan dari penjualan SPE dapat meningkatkan daya tarik konsumen untuk memasang PLTS atap.

Bagi pelaku usaha yang lalai mengikuti perdagangan karbon dengan tidak menyampaikan rencana monitoring emisi GRK dan revisi laporan emisi GRK maka akan diberikan peringatan tertulis dari Menteri ESDM dan diberikan alokasi PTBAE-PU untuk perdagangan karbon berikutnya sebesar 75%.

“Adanya sanksi pembatasan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melanggar aturan merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah berkomitmen perdagangan karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan pemantauan yang ketat,” jelas Farah Vianda selaku Koordinator Proyek Pembiayaan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau IESR .

Pemerintah telah menetapkan nilai PTBAE-PU kepada 99 unit PLTU batubara dari 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon, dengan total kapasitas terpasang mencapai 33.569 MW. Nilai karbon yang diperdagangkan antar unit PLTU di dalam negeri harganya diperkirakan mulai dari US$ 2 hingga US$ 18 per ton.

“Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai harga karbon dapat segera diterbitkan untuk memberi kepastian aktivitas perdagangan karbon. Diharapkan harga karbon yang diterapkan tidak terlalu jauh dari rata-rata harga global,” kata Farah.

Menurutnya, pengawasan publik terhadap pelaksanaan perdagangan karbon juga perlu dibangun. Upaya masuknya mekanisme perdagangan karbon dalam perdagangan bursa, yang saat ini sedang dikaji oleh Bursa Efek Indonesia, akan membuat harga karbon semakin kompetitif dan mempromosikan transparansi, sehingga dapat menarik investor dan mengarusutamakan prinsip pembiayaan berkelanjutan.

Ning Suparningsih

The post Implementasi Perdagangan Karbon Perlu Diikuti Pengetatan Batas atas Emisi appeared first on SuaraBaru.id.

Berbeda jauh dengan batubara yang produksinya naik 3% dari target mencapai 687 juta ton pada 2022, capaian bauran energi terbarukan di energi primer dan pembangkitan listrik naik hanya sekitar 0,1% dan 0,45% secara berurutan dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, investasi di sektor energi terbarukan pun masih jauh dari target.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa perkembangan ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk segera merombak strateginya dalam mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025, dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Bauran energi terbarukan di pembangkitan listrik tercatat sebesar 14,5% dengan kapasitas energi terbarukan yang terpasang sebesar 12.542 MW. Kapasitas terpasang ini melebihi target 2022, namun masih jauh dari target minimal 24 GW di 2025. Rendahnya bauran energi terbarukan di pembangkitan listrik merefleksikan capaian bauran energi terbarukan di energi primer yang hanya mencapai 12,3% (data sementara KESDM) pada 2022.

“Ketertinggalan pembangunan energi terbarukan di sektor kelistrikan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan ada kekeliruan dan minimnya terobosan dalam strategi pengembangan energi terbarukan. Sejak 2019, kapasitas pembangkit energi terbarukan hanya tumbuh 2 GW, hanya 25% dari kapasitas yang diperlukan untuk mencapai target 23%, sesuai amanat PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pengembangan energi terbarukan tersandera dengan dilanjutkannya pembangunan PLTU di program 35 GW, padahal target pertumbuhan permintaan listrik tidak tercapai, dan keengganan PLN untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dengan dalih over capacity,” ungkap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa melalui rilisnya, Kamis (2/2/2023).

Dikatakan, pemanfaatan energi surya secara masif dan gotong royong seharusnya menjadi langkah strategis pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan. Tahun 2021, PLTS atap menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target 3,6 GW hingga 2025 tapi terganjal oleh keengganan PLN menerapkan Permen ESDM No. 26/2021.

Dari target kapasitas terpasang energi surya 893 MW di 2022, yang tercapai hanya 270 MW. Bukannya lebih ambisius, di 2023, pemerintah justru menurunkan target pegembangan energi surya hingga separuhnya dari 2022 menjadi 430 MW. Ketegasan dan kejelasan aturan yang mendorong adopsi PLTS sudah selayaknya pemerintah tunjukkan.

“Perkembangan energi terbarukan, khususnya PLTS atap terhadang kepentingan PLN untuk mengejar pertumbuhan penjualan listrik untuk menyerap kelebihan pasokan. Rencana didieselisasi 500 MW PLTD hingga 2024 juga terkendala oleh proses lelang PLN dan minimnya minat investor sehingga realisasinya masih belum ada. Oleh karenanya, pemerintah harus mencari terobosan untuk mengakselerasi PLTS atap. Diperlukan dukungan langsung dari Presiden Jokowi dalam bentuk perintah tegas kepada PLN untuk mengakselerasi perkembangan energi terbarukan dengan sisa dua tahun ini, mengejar 10 GW target di RUPTL dan mengintegrasikan PLTS atap untuk mencapai target PSN,” lanjut Fabby.

Menurutnya, pemerintah perlu menyegerakan pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, terutama dengan merilis peta jalan penghentian pengoperasian PLTU batubara dan penyusunan rencana investasi yang dimaktubkan dalam kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP).

Fabby menambahkan, dari hasil kajian IESR, ada potensi 4,5 GW kapasitas PLTU yang bisa dipensiunkan sebelum 2025, dan tambahan 3 GW dari daftar proyek PLTU di RUPTL 2021-2030 yang punya kemungkinan dibatalkan. Pengakhiran operasi PLTU tua dan tidak efisien sebelum 2025 memungkinkan masuknya energi terbarukan yang lebih besar.

“Kontras dengan janji pemerintah untuk mengurangi PLTU batubara sebelum 2030, produksi batubara justru ditargetkan menjadi 695 juta ton tahun ini. Kenaikan produksi ini berasal dari peningkatan kebutuhan domestik/DMO yang naik menjadi 177 juta ton. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan ini adalah permintaan domestik yang berasal dari pembangkitan listrik, termasuk PLTU captive dan PLTU yang terintegrasi dengan kawasan industri (PPU) di luar sistem PLN. Kenaikan permintaan ini menjadi jalan terjal bagi pemerintah untuk mencapai target emisi puncak sektor kelistrikan 290 juta ton CO2 di 2030, seperti yang disepakati di JETP,” terang Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR.

Pemerintah merencanakan untuk menerapkan B35 pada Februari 2023 dengan alokasi kebutuhan biodiesel sebesar 13 juta kl. Sementara, untuk meningkatkan 40% rasio pencampuran biodiesel diperkirakan membutuhkan produksi 15 juta kl biodiesel. IESR berpandangan Indonesia bahkan bisa mengimplementasikan B40 di akhir 2023.

“Kapasitas produksi biodiesel saat ini sudah mencapai 17,5 juta kl dan akan meningkat terus mendekati angka 19,5 juta kl di akhir 2023 seiring dengan pertambahan beberapa pabrik baru. Jadi, produksi biodiesel bisa dioptimalkan untuk peningkatan campuran biodiesel menjadi B35, bahkan hingga B40. Apalagi jika harga minyak dunia masih cenderung tinggi seperti saat ini. Namun, harus tetap menyeimbangkan keberlanjutan dari produksi CPO-nya,” jelas Deon.

IESR memandang pemerintah harus lebih berani dalam memimpin proses transisi energi dan melaksanakan janji dalam Bali Compact, hasil presidensi Indonesia pada G20 2022, dan menunjukkan pengaruhnya dalam kepemimpinan di ASEAN tahun ini untuk menarik lebih banyak investasi di sektor energi terbarukan. Capaian investasi energi terbarukan yang hanya di angka 1,6 miliar USD tergolong kecil.

“Political will untuk pengembangan energi terbarukan perlu ditingkatkan dan didukung dengan kekonsistenan regulasi (seperti regulasi PLTS atap) yang memberikan dukungan lebih pada energi terbarukan dibandingkan energi fosil. Sebagai contoh political will ini dapat berkaca dari target pengembangan energi terbarukan pemerintah yang malah turun di tahun ini dibanding sebelumnya. Selain itu, seperti perkembangan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih memberikan dukungan pada energi fosil sehingga tidak memberikan sinyal yang jelas ke pasar. Kepercayaan investor dalam berinvestasi ke energi terbarukan di Indonesia perlu dibangun karena merupakan prasyarat mutlak untuk menarik investasi,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Pemerintah Perlu Rombak Strategi untuk Kejar Bauran Energi Terbarukan 23% di 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan keputusan tersebut dan mendesak pemerintah dan DPR memasukan renewable power wheeling dalam pembahasan RUU EBET.
Skema power wheeling adalah pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik.

Melalui skema ini, produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PLN.

Dalam pandangan IESR, power wheeling dapat meningkatkan permintaan energi terbarukan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan energi terbarukan sehingga mengakselerasi peningkatan energi terbarukan, serta mengurangi beban investasi PLN untuk pembangkitan energi terbarukan.

“Pemanfaatan jaringan bersama tenaga listrik atau power wheeling akan memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan pasokan energi terbarukan dengan harga yang kompetitif. Hal ini dapat mendorong minat pengembangan sumber daya energi terbarukan yang ada, dan tidak perlu bergantung pada permintaan dari PLN sebagai off-taker selama ini. Energi terbarukan (renewable) power wheeling juga akan meningkatkan tingkat utilisasi jaringan listrik milik PLN, dan menjadi sumber pendapatan baru,” jelas Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Kamis (12/1/2023).

Menurutnya, skema power wheeling merupakan konsekuensi dari sistem ketenagalistrikan Indonesia dengan PLN yang mempunyai hak monopoli dalam penguasaan jaringan transmisi.

Fabby menambahkan, penilaian Kementerian Keuangan yang menyebutkan implementasi power wheeling bertentangan dengan situasi kelebihan suplai PLN merupakan alasan tidak tepat. Selain kelebihan suplai tersebut didominasi oleh pembangkit energi fosil sehingga menghambat capaian target bauran energi bersih.

Fabby menjelaskan, kondisi kelebihan suplai juga diprediksi tidak berlangsung lama dan akan berakhir pada 2025 seiring dengan bangkitnya laju pertumbuhan permintaan listrik pasca pandemi.

“RUU EBET jika disahkan akan berlangsung untuk kurun waktu yang panjang, bahkan melampaui masa kelebihan suplai saat ini. Pemerintah harus mendorong penambahan energi terbarukan secara cepat terutama sekali jika dikaitkan dengan rencana adanya pengakhiran PLTU pada 2030,” terangnya.

Ke depannya, power wheeling dapat menjadi salah satu sumber pendapatan (revenue) PLN yang berasal dari sewa jaringan,” imbuh Fabby.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR menjelaskan bahwa terlalu dini mencemaskan kerugian negara dan PLN akibat penerapan skema power wheeling.

Menurutnya, skema power wheeling ini jika disetujui dalam RUU EBET, masih akan perlu diturunkan peraturan pelaksanaannya, dan di peraturan ini bisa dikelola potensi dampak risiko pada PLN dan juga negara.

“Sebagai contoh, pada penentuan tarif power wheeling, pemerintah bisa mengelola penentuan tarif ini berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga dapat menyeimbangkan antara target pengembangan energi terbarukan dengan resiko pengurangan pertumbuhan listrik di PLN.

Di sisi lain, PLN juga masih memungkinkan untuk ikut ambil bagian dalam skema power wheeling melalui sub-holding generation company-nya,” ujar Deon.

Ning Suparningsih

The post Skema Power Wheeling Perlu Dipertahankan dalam RUU EBET appeared first on SuaraBaru.id.

Perubahan ini untuk menjawab kendala-kendala pemasangan PLTS atap yang terjadi dalam setahun terakhir sejak peraturan menteri tersebut resmi dikeluarkan.

Dalam public hearing yang dilakukan Jumat (6/1/2023), Kementerian ESDM memaparkan usulan perubahan substansi di antaranya, tidak ada pembatasan kapasitas PLTS atap maksimum 100% daya terpasang, melainkan berdasar kuota sistem, ekspor listrik ditiadakan (tidak lagi dihitung sebagai pengurang tagihan), biaya kapasitas untuk pelanggan industri dihapuskan (tidak lagi 5 jam), dan aturan peralihan untuk pelanggan eksisting diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

“Sejak diundangkan pada Agustus 2021 lalu, Permen ESDM No. 26/2021 praktis tidak berjalan karena PLN menolak pelaksanaannya. Akibatnya target pemerintah mencapai 450 MWp tambahan kapasitas PLTS di 2022 tidak tercapai,” kata Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).

Menurutnya, revisi ini merupakan titik temu kepentingan pemerintah dengan PLN, dan sangat mengakomodasi kepentingan PLN untuk menurunkan potensi ekspor listrik dari pengguna PLTS akibat regulasi net-metering karena kondisi overcapacity. Namun AESI menyayangkan bahwa akomodasi ini justru berpotensi memangkas keekonomian dan minat PLTS Atap golongan residensial, yang berpotensi tumbuh.

Ia menyampaikan, sejak Januari 2022, pembatasan kapasitas PLTS atap 10-15% terjadi di berbagai wilayah di Indonesia untuk beragam pelanggan, baik residensial dalam skala kilowatt hingga ke pelanggan industri dengan kapasitas dalam skala megawatt.

“Pembatasan kapasitas ini tidak sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 26/2021 (maksimum 100%) dan menurunkan minat calon pelanggan untuk menggunakan PLTS atap. Dalam usulan perubahan substansi Permen tersebut, pembatasan kapasitas hingga 100% tidak akan diberlakukan kembali melainkan didasarkan pada sistem kuota per sistem dan bersifat first come, first serve,” ungkapnya.

Perubahan ini menjawab langsung pembatasan kapasitas yang terjadi di lapangan, namun teknis penentuan kuota sistem perlu diperjelas terutama dalam kaitannya dengan rencana pengembangan energi terbarukan di daerah, serta periode waktu penetapan kuota per 5 tahun yang terlalu lama karena dinamika penyediaan listrik.

“Peniadaan net-metering dengan penghapusan ekspor listrik ke jaringan PLN yang berlaku untuk semua kategori pelanggan tanpa terkecuali akan berdampak besar pada pasar residensial (rumah tangga). Tingkat keekonomian PLTS atap saat ini masih dipengaruhi oleh net-metering karena profil beban rumah tangga yang kebanyakan di malam hari,” terang Fabby.

Tidak adanya ekspor akan menurunkan pengurangan tagihan listrik rumah tangga dan memperpanjang masa balik modal (payback period) pembelian sistem PLTS atap.

“Survei pasar yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) di 7 Provinsi di Indonesia pada 2019 – 2021 menunjukkan bahwa keekonomian menjadi salah satu faktor penting dan penentu bagi pelanggan residensial untuk menggunakan PLTS atap. Mayoritas responden juga ingin mendapatkan penghematan minimal 50% dan prosedur pemasangan yang jelas serta cepat,” tambah Marlistya Citraningrum, selaku Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR.

Marlistya menjelaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTS atap dengan target 3,6 GW pada tahun 2025 dan pencapaian target energi terbarukan 23% justru mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Dengan pangsa pasar 20% saja untuk pelanggan golongan R2 dan R3 (3.500 VA ke atas), terdapat potensi 400.000 rumah tangga di seluruh Indonesia – setara dengan 1,2 GWp PLTS atap jika masing-masing memasang minimal 3 kWp.

Dengan potensi penggunaan tersebar di berbagai kota di Indonesia, pasar PLTS atap residensial juga berkontribusi pada terbukanya lapangan kerja hijau, misalnya teknisi dan pemasang, dan tumbuhnya UMKM pemasang PLTS atap.

“Jika revisi Permen terbaru disahkan dengan klausul usulan saat ini, pertumbuhan dan peluang usaha hijau ini tentunya akan terhambat. AESI dan IESR merekomendasikan net-metering tetap diberlakukan untuk pelanggan residensial dengan perhitungan ekspor-impor yang dapat didiskusikan kemudian,” sambungnya.

Dalam public hearing tersebut, ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh pengembang energi surya (developer), pemasang (perusahaan EPC), pemerintah daerah, hingga pengguna PLTS atap – tidak hanya terkait teknis implementasi, juga masukan untuk penyempurnaan revisi Permen. Kementerian ESDM membuka kanal penyampaian masukan untuk proses ini hingga13 Januari 2023 mendatang.

Ning Suparningsih

The post Usulan Perubahan Permen ESDM PLTS Atap Berpotensi Melemahkan Minat Pasar Residensial appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyampaikan, transisi energi penting untuk menekan emisi CO2 yang menyebabkan bencana iklim.

Menurutnya, dalam pembangunan sektor energi, pemerintah Jawa Tengah telah menerbitkan Perda No. 12/2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2021 yang memuat tentang petunjuk pelaksanaannya.

“Peraturan Gubernur tersebut menekankan pada peran serta masyarakat dalam implementasi energi baru terbarukan, contohnya peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah melalui program Desa Mandiri,” ungkap Taj Yasin.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan, kepemimpinan, inovasi daerah, dan kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi.

“Masyarakat bisa terlibat dalam mendorong transisi energi mereka dengan upaya sendiri dan dukungan dari pemerintah. Ini yang disebut dengan transisi energi gotong royong. Transisi energi membutuhkan upaya dan investasi yang besar maka kontribusi dari masyarakat juga harus diwadahi. Praktik yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi di banyak daerah dalam pengembangan energi terbarukan dan mendorong pembangunan rendah karbon,” terang Fabby.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) selanjutnya diintegrasikan pada Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon (RAPRK) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian, RPJMD Jawa Tengah sudah memuat komitmen untuk membangun energi yang ramah lingkungan untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan dan energi. ESDM Jawa Tengah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan IESR.

“Bekerja sama dengan IESR, pada 2019, Pemprov Jateng mencanangkan tekad besar Jateng Solar Province. Sejak itu, kapasitas PLTS atap di Jawa Tengah dari 0,1 MWp di 2019 meningkat pesat menjadi 22 MWp di 2022,” ungkap Sujarwanto.

Kemajuan ini membuat dinas lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (JPEN) ikut menggandeng IESR dalam memuluskan transisi energi dan pembangunan rendah karbon di Provinsi Jateng.

Widi Hartanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menuturkan, limbah yang dihasilkan oleh industri maupun masyarakat dapat diolah menjadi sumber energi.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan IESR di antaranya untuk melaksanakan kajian penurunan emisi melalui pengelolaan sampah dan limbah menjadi energi terbarukan, dan peningkatan kapasitas kepada pemangku kepentingan terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah dan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Kami sudah membina program kampung iklim (Proklim), sekitar 525 Proklim yang sudah mendapat sertifikat dari KLHK dan kami coba untuk dikolaborasikan dengan Desa Mandiri Energi,” kata Widi.

PT Jateng Petro Energi melalui M. Iqbal, Direktur Utama JPEN bekerja sama dengan IESR dan mitra lainnya akan menjalankan tiga strategi besar untuk mendorong upaya transisi energi dengan tenaga matahari dan mobilitas bersih, yakni penguatan kelembagaan ekosistem, solarpreneurship atau penciptaan lapangan kerja hijau dan peningkatan kapasitas.

“Kami akan sosialisasikan PLTS untuk SKPD provinsi Jawa Tengah dan penyediaan SPKLU untuk mendukung percepatan pemanfaatan kendaraan listrik berbasis baterai,” tuturnya.

Sementara itu Tavip Rubiyanto, Kasubid ESDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri menambahkan, pihaknya sedang menyusun Perpres sebagai tindak lanjut dari UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Hal ini dilakukan agar kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan transisi energi lebih leluasa, mengantisipasi dinamika pembangunan di nasional dan daerah, bisa diatur lebih lanjut dalam Perpres untuk pembagian urusannya sehingga dapat memperkuat kewenangan daerah agar bisa berperan lebih besar terhadap pencapaian target transisi energi,” jelas Tavip.

Selain pemaparan dari empat institusi tersebut, juga dihadirkan dialog bersama Achmad Husein, Bupati Banyumas, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Tavip Rubiyanto,
Kasubid ESDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, M. Firdauz Muttaqin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Ignatius Iswanto Santoso, General Manager Engineering, PT Djarum OASIS Kretek Factory.

Ning Suparningsih

The post IESR Bersama Pemprov Jateng Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Badan Geologi Ediar Usman di Jakarta, Senin (13/12/2021) menjelaskan kenaikan status ini menyusul adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Awu yang teramati dengan jelas sejak bulan Oktober 2021.

“Peningkatan aktivitas Gunung Awu tersebut ditandai dengan adanya peningkatan kegempaan vulkanik yang mengindikasikan peningkatan tekanan magma di dalam tubuh gunung api,” kata Ediar dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Dia mengungkapkan aktivitas permukaan secara visual belum teramati mengalami perubahan signifikan. Asap kawah juga dilaporkan belum teramati di atas puncak kawah.

Saat ini, potensi untuk Gunung Awu mengalami erupsi mengalami peningkatan meskipun erupsi tidak dapat dipastikan waktunya. Ancaman bahaya yang mungkin terjadi dapat berupa lontaran maupun aliran lava pijar maupun material piroklastik.

“Selain itu, ancaman bahaya lainnya dapat berupa emisi gas beracun di sekitar area kawah. Jika erupsi terjadi dan materialnya jatuh di lereng gunung api, maka dapat berpotensi terjadi lahar ketika hujan,” ujar Ediar.

Secara geografis, Gunung Awu terletak pada posisi koordinat 3.6828460 Lintang Utara dan 125.455980 Bujur Timur. Puncak Gunung Awu berada pada ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Gunung Awu berada di Pulau Sangihe yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Geologi telah menyurati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Sulawesi Utara, dan Bupati Kepulauan Sangihe terkait peningkatan aktivitas Gunung Awu.

“Karakteristik erupsi Gunung Awu dapat bersifat magmatik eksplosif, efusif, maupun freatik. Erupsi terakhirnya pada bulan Juni 2004 menghasilkan kolom erupsi setinggi dua kilometer di atas puncak serta menyisakan kubah lava di dalam kawahnya yang memiliki diameter sekitar 370 meter dan tinggi sekitar 30 meter,” kata Kepala PVMBG Andiani.

Sejak September hingga saat ini, Gunung Awu terlihat jelas hingga tertutup kabut, namun asap kawah utama belum teramati di atas puncak. Secara umum belum teramati perubahan signifikan pada aktivitas permukaan.

Sementara itu, kegempaan vulkanik teramati mengalami peningkatan sejak bulan Oktober. Gempa vulkanik dangkal terekam berkisar antara 7-26 kejadian per hari, sedangkan sebelumnya maksimum terekam sebanyak lima kejadian per hari.

“Untuk gempa vulkanik dalam juga teramati meningkat. Selain itu, amplitudo seismik (RSAM) mengalami peningkatan secara progresif mulai bulan November hingga saat ini,” imbuh Andiani.

Potensi bahaya Gunung Awu pada level II adalah adanya potensi bahaya utama yang mungkin terjadi dapat berupa erupsi magmatik dengan lontaran material pijar atau lontaran dan aliran piroklastik maupun berupa erupsi freatik yang didominasi uap dan gas gunung api maupun material erupsi sebelumnya.

Potensi pembongkaran kubah lava dapat terjadi jika tekanan di dalam sistem magmatik mengalami peningkatan signifikan.

Di samping itu, potensi bahaya lain dapat berupa emisi gas gunung api yang membahayakan jiwa jika konsentrasi yang terhirup melebihi nilai ambang batas aman.

Selain itu, terdapat potensi bahaya sekunder jika erupsi telah terjadi dapat berupa aliran lahar yang berasal dari material piroklastik yang jatuh di bagian lereng dan terbawa air hujan mengikuti alur-alur sungai yang berhulu dari Gunung Awu.

Menyusul peningkatan status tersebut, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan sekitar Gunung Awu diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius satu kilometer dari kawah puncak Gunung Awu.

Masyarakat juga diharapkan untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ant-Claudia

The post Badan Geologi Naikan Status Gunung Awu appeared first on SuaraBaru.id.

Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Agus Cahyono Adi, bersama Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Jumali, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang PAM Obvitnas, Yurod Saleh, mengunjungi sarana dan fasilitas Pertamina, di lintas tol Trans Jawa KM 102, 379 dan 429 Ruas A (Jakarta-Surabaya), dalam rangka aktivasi Satgas.

Dalam kunjungannya, rombongan didampingi Executive General Manager Pertamina Regional JBT Sylvia Grace Yuvenna, melihat kesiapan Satgas dalam rangka mengoptimalkan layanan tambahan yang disiapkan Pertamina. Di antaranya BBM modular di jalan tol, digitalisasi SPBU, hingga layanan pesan antar.

BACA JUGA : Pertamina Siagakan Stok Avtur Seluruh Bandara

Menurut Jumali, selaku Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Pertamina juga telah mengaktifkan tambahan-tambahan layanan, seperti penempatan Pertashop di beberapa titik di jalan tol Trans Jawa, sekaligus menyiagakan mobil tangki tambahan, yang ditempatkan di SPBU sepanjang tol Trans Jawa.

”Kedua tambahan pelayanan itu dimaksudkan sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan maupun memecah antrean, agar protokol kesehatan tetap terjaga. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan motorist maupun mobilist, yang bisa dijangkau melalui kontak 135,” kata Jumali dalam keterangannya, Sabtu (19/12/2020).

Sementara itu, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga, Agus Cahyono Adi, yang juga bertindak sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasinya atas upaya yang telah dijalankan tim Pertamina dalam memberikan pelayanan BBM kepada masyarakat.

”Seiring dengan perkembangan teknologi, ketahanan stok BBM juga dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi SPBU. Dan Kementerian ESDM tentunya akan terus mendukung Pertamina dalam proses optimalisasi digitalisasi ini,” ujarnya.

Lewat Aplikasi
Dijumpai di lokasi yang sama, Pjs Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina JBT, Arya Yusa Dwicandra menuturkan, sejumlah layanan tambahan pada masa Satgas Nataru, sudah tersedia di sepanjang Tol Trans Jawa, khususnya yang berada di wilayahnya, mulai dari KM 252 hingga KM 259.

”Saat ini di ruas Tol A Jakarta menuju Surabaya, terdapat SPBU regular di kilometer 379, 429 dan 519 serta di Ruas Tol B Surabaya menuju Jakarta, di kilometer 519, 389, 360 dan 260,” papar dia.

Dilanjutkan Arya, pihaknya juga menambah layanan pengisian BBM berupa SPBU modular dan pertashop, di sembialn titik yaitu di KM 252, 275, 338, 456 dan 519 pada Ruas A, serta KM 252, 294, 456 dan 519 pada Ruas B.

Ditambahkannya, Pertamina juga telah menyiapkan Mobil Siaga dan Motorist untuk melayani masyarakat mengisi BBM dengan sistem pesan antar, melalui aplikasi MyPertamina maupun Pertamina Call Center di nomor 135.

SPBU Kantong
Dijelaskan pula, di sepanjang Tol Trans Jawa wilayah JBT, Pertamina menyediakan tiga mobil siaga. Di antaranya di pintu keluar tol Tegal, pintu keluar tol Weleri, dan pintu keluar tol Salatiga, yang berjaga apabila terdapat kebutuhan isi BBM di jalan tol.

”Untuk petugas pesan antar yang menggunakan sepeda motor, saat ini berjumlah 40 motorist, untuk di luar jalan tol dan tujuh motorist di dalam area Tol Trans Jawa, untuk memecah antrean di SPBU rest area,” tambahnya.

Untuk menambah stok BBM di SPBU, Pertamina juga telah menyiapkan SPBU kantong, dalam wujud mobil tangki, yang disiagakan di sejumlah SPBU.

”Ada 47 SPBU kantong dengan kapasitas mobil tanki penuh, kami siagakan di titik-titik SPBU, yang merupakan jalur mudik maupun area wisata yang berpotensi adanya lonjakan kebutuhan,” imbuh Arya.

Dia juga menyebutkan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan energi terhadap masyarakat, Pertamina juga tengah mengoptimalkan digitalisasi pelayanan, khususnya di fasilitas penyaluran seperti SPBU.

”Digitalisasi diperlukan sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus sebagai transparansi dan optimalisasi penyaluran BBM. Saat ini di Pertamina Jawa Bagian Tengah sebanyak 90 persen SPBU telah terdigitalisasi. Mulai dari sistem pembayaran, sistem penyaluran, maupun sistem kesiapan stok, sehingga pelayanan terhadap konsumen akan menjadi lebih optimal,” pungkasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post Pertamina Optimalkan Layanan Digitalisasi SPBU hingga Pesan Antar appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, api abadi Mrapen ini merupakan ikon yang tidak hanya dikenal di Provinsi Jawa Tengah saja. Tetapi, di tingkat nasional hingga internasional sudah mengenal Api Abadi Mrapen tersebut.

Baca juga Tim ESDM ke Mrapen Lagi; Penyebab Api Abadi Padam Belum Diketahui

“Seperti kita ketahui, Api Abadi Mrapen ini sudah jadi ikon. Tidak hanya (dikenal-red) di Jateng maupun nasional saja, tetapi sudah tingkat dunia. Selama ini, Api Abadi Mrapen ini sudah seringkali diambil untuk api obor even olahraga maupun acara keagamaan,” kata Haerudin, saat meninjau lokasi Api Abadi Mrapen, Jumat (02/10/2020).

Di kesempatan tersebut, Haerudin bertemu dengan Kasi Energi Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Sinung Sugeng Arianto. Pihaknya langsung menanyakan terkait padamnya Api Abadi Mrapen tersebut.

Baca juga Api Abadi Mrapen Padam, Kronologi Kejadian Masih Diteliti ESDM Provinsi Jateng

Usai berdialog, pihaknya bersama rombongan dan tim dari Dinas ESDM meninjau langsung lokasi bekas pengeboran sumur yang sempat mengeluarkan air bercampur gas.

“Saat ini, dinas terkait masih melakukan kajian terkait padamnya Api Abadi Mrapen ini. Kita berharap, masalah ini bisa segera tertangani dan Api Abadi Mrapen bisa kembali menyala. Dari Pemkab Grobogan, tentunya akan memberikan dukungan penuh,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jateng tersebut.

Dalam tinjauannya tersebut, Haerudin didampingi beberapa pejabat lain, seperti Kepala BPBD Grobogan, Endang Sulistyaningsih dan Ka Dinas Sosial Grobogan, Edi Santoso.

Hana Eswe-trs

The post Pemkab Grobogan Berharap Api Abadi Mrapen Kembali Menyala appeared first on SuaraBaru.id.