Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Sudharto P Hadi MES PhD, dalam syukuran kelulusan KH Saiful Amar, dari Magister Hukum di Universitas Semarang (USM).

Kegiatan yang digelar di rumah Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir Soeharsojo IPU itu, juga diisi dengan latihan tenis bersama.

BACA JUGA: Pendaftaran Bacabup Jalur Independen Ditutup, Jepara Tanpa Calon Perseoraangan

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Pembina Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU, Rektor USM Dr Supari ST MT, Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH, dan sejumlah dosen USM.

Pada kesempatan itu, Prof Dharto menyampaikan apresiasi kepada KH Saiful Amar, yang telah lulus S2 Magister Hukum USM tepat waktu.

”Seorang kiai Pimpinan Pondok Pesantren kuliah di S2 Hukum, ini sangat luar biasa. Ilmu yang didapat dari kuliah di Magister Hukum USM, bisa untuk menambah bekal dalam syiar agama dari sisi hukum,” ujarnya.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajaran Lebih Mencintai Pekerjaannya

Sedangkan Dr Kukuh Sudarmanto menandaskan, Saiful Amar adalah mahasiswa yang rajin kuliah offline. Disampaikan juga, Saiful bahkan sering menjadi imam shalat di Masjid USM.

”Hal itu memotivasi teman-teman untuk rajin kuliah. Bahkan saat membimbing umrah jamaah, beliau tetap paparan PPT mata kuliah saya dari Madinah. Wajar, kalau beliau ranking empat dan meraih predikat Cumlaude,” tandasnya.

Nama KH Saiful Amar dengan NIM A 3121622074, masuk 10 Besar Cumlaude dengan IPK 3,87 dari Konsentrasi Hukum Tata Negara Magister Hukum Universitas Semarang. Dia menyelesaikan studinya dalam waktu 18 bulan, sehingga lulus tepat waktu.

Riyan

The post Prof Dharto: Orang Sukses itu Selalu Tekun, Tekan, dan Teken appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disebabkan rasa kecewa pada sistim politik dan pemilu, yang tidak memberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Prodi S3 Doktor Ilmu Hukum Unissula, Prof Dr Hj Anis Masdhurohatun SH MHum, dalam Seminar Hukum Nasional di Ruang teleconference Gedung Menara Prof Muladi Lantai 8 Universitas Semarang (USM), Sabtu (17/2/2024).

BACA JUGA: Seminar Hukum Nasional USM Hadirkan Laksda TNI Kresno Buntoro

Kegiatan yang dibuka Rektor USM, Dr Supari ST MT itu, mengambil tema ‘Inviting Other to be Abstention Can be Punished and Fined’. Kegiatan juga menghadirkan narasumber Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD.

Menurut Prof Anis, angka golput pada pemilu 2019 termasuk yang terendah, dibandingkan pemilu sebelumya sejak 2004. Jumlah masyarakat yang golput pada 2014 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih yang terdaftar. Adapun pada 2014 jumlah golput sebanyak 58,62 juta orang atau 30,22 persen.

”Komisi pemilihan umum telah menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak 204.8222 pemilih. Pada pemilu 2024 pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda,” katanya.

BACA JUGA: Ratusan Pelajar Batang Besaing Jadi Anggota Paskibraka

Dia menambahkan, berdasarkan data KPU, terdapat 56,4 persen peserta pemilih muda dalam pemilu 2024, yang artinya sudah melebihi setengah dari total daftar pemilih tetap.

”Berdaasarkanh hasil survei CSIS, sebanyak 11,8 persen responden memilih untuk golput,” ujarnya.

Kaprodi S2 Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH menyatakan, seminar hukum Nasional ini didesain agar stakeholder dan warga makin paham terkait ancaman pidana dan denda jika mengajak golput. Selain itu, warga diharapkan paham hak konstitusional prajurit TNI dalam pelaksanaan pemilu.

Kegiatan yang dilaksanakan secara offline dan online itu, juga dihadiri Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir H Soeharsojo IPU dan Drs H Kodradi.

Riyan

The post Prof Anis: Golput Disebabkan Rasa Kecewa pada Sistim Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD, dalam Seminar Hukum Nasional, yang digelar Magister Hukum Universitas Semarang (USM), Sabtu (17/2/2024), di Ruang Teleconference, Gedung Menara Prof Muladi Lantai 8 USM.

Kegiatan yang dibuka Rektor USM Dr Supari ST MT itu, juga menghadirkan Ketua Prodi S3 Doktor Ilmu Hukum Unissula, Prof Dr Hj Anis Masdhurohatun SH MHum.

BACA JUGA: Ratusan Pelajar Batang Besaing Jadi Anggota Paskibraka

Kresno Buntoro mengatakan, Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah hak memilih yaitu WNI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin, mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain oleh UU.

”Adapun golput (golongan putih) yang bisa dipidana adalah, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suara tidak sah, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, dan denda uang paling banyak Rp 36 juta (Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017),” ujarnya.

Menurutnya, hak konstitusional prajurit TNI sebagai warga negara dibatasi oleh UU, sesuai Pasal 39 UU TNI dan Pasal 200 UU tentang Pemilu.

BACA JUGA: Melalui Paten, Kanwil Kemenkumham Jateng Dukung Program Motor Listrik

”Prajurit TNI bersikap netral, agar lebih fokus melakukan tugas pokok TNI, menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Termasuk menjaga terwujudnya penyelenggaraan Pemilu terlaksana dengan aman dan damai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kaprodi S2 Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH menyampaikan, seminar hukum Nasional ini didesain agar stakeholder dan warga makin paham, terkait ancaman pidana dan denda, jika mengajak golput.

”Selain itu, warga juga diharapkan memahami terkait dengan hak konstitusional prajurit TNI dalam pelaksanaan Pemilu,” terang Kukuh.

BACA JUGA: Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Perairan Pulau Kembar, Karimunjawa

Sebelum itu, dalam sambutannya, Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT menyatakan buah pemikiran pemilu yang demokratis, melahirkan pemimpin negara yang sah, berintegritas, dan visioner.

Seminar yang dilaksanakan secara offline dan online ini, dihadiri juga Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir H Soeharsojo IPU dan Drs H Kodradi.

Riyan

The post Seminar Hukum Nasional USM Hadirkan Laksda TNI Kresno Buntoro appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dibuka Rektor USM, Dr Supari ST MT, dengan melakukan pemukulan gong secara simbolis, didampingi Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi, dan Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto SSos SH MM MH.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Pembina Yayasan Alumni Undip, Ir Soeharsojo, IPU dan Drs Kodradi. Narasumber yang hadir, Kababinkum TNI, Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD dan Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr Hj Anis Masdurohatun SH MHum.

BACA JUGA: Geger Transaksi Suara untuk PSU Kota Tegal, Nilainya Fantastis

Dalam kesempatan itu, Kresno menyampaikan materi Hak Memilih TNI, Golput dan Prajurit TNI. Adapun Anis memberikan materi Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Hak Pilihnya Saat Pemilu.

Ketua Panitia, Edi Purwanto SH mengatakan, kegiatan ini diadakan mengingat Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi, dimana terdapat beberapa catatan. Salah satunya, masyarakat yang memiliki hak pilih tapi tidak menggunakannya atau golput (golongan putih).

”Golput atau golongan putih merupakan masalah klasik yang dihadapi penyelenggara pemilu. Golput telah ada sejak awal demokrasi di Indonesia. Maka dengan diselenggarakannya seminar hukum Nasional ini, bisa menambah wawasan kita terkait golput,” katanya.

BACA JUGA: Tiga Guru Besar Baru Dikukuhkan, UMS Kini Punya 49 Profesor

Sementara itu, Dr Supari menyatakan, hukum di Indonesia harus dibangun, dirawat, dan ditegakkan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, meningkatkan kontribusi terhadap kedaulatan negara, serta meningkatkan konsistensi kemajuan bangsa, khususnya dalam waktu dekat di pencapaian Indonesia emas.

”Saya ingin mengangkat tiga contoh dari media yang juga saya rasakan, yaitu hukum yang dipersepsikan sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat, kadang malah menghadirkan rasa ketidakadilan. Lalu media Kompas di 30 November 2023 menuliskan ‘Hukum di Indonesia Dapat Dijual-belikan oleh Mafia’,” kata Supari dalam sambutannya.

Dia menambahkan, contoh ketiga yaitu, setiap pergantian kepemimpinan Nasional, rentan khawatir chaos yang dapat berisiko pada aspek keamanan dan menurunkan nilai tukar rupiah, di mata internasional. Adapun pendidikan tinggi memiliki dua landasan dasar yang mutlak, yaitu keamanan dan kesehatan.

BACA JUGA: Pelaksanaan Pemilu di Semarang Berjalan Kondusif, Polisi Apresiasi Keterlibatan Masyarakat

”USM memiliki visi ke-Indonesiaan yang energi dan produknya untuk kemajuan Indonesia. Jadi jika mahasiswa berpotensi mengganggu keamanan, tentu bukan civitas akademika USM, dan akan berpotensi juga nilai rupiah turun, serta SPP mahasiswa akan naik tahun depan. Padahal USM itu merupakan kampus yang medium. Saya kira kita perlu memikirkan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Supari berharap, seminar itu dapat memberikan solusi, alternatif, dan rekomendasi terkait hukum dapat dibangun, dirawat, dan dikembangkan, agar setiap terjadi pergantian kepemimpinan Nasional, tetap aman serta tidak khawatir akan sesuatu yang berisiko terjadi.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM Gelar Seminar Hukum Nasional, Hadirkan Kababinkum TNI appeared first on SuaraBaru.id.