Selama memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo komitmen, memberi perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak, agar mereka memiliki masa depan.

Atas capaian mewujudkan 100 persen kabupaten/kota layak anak, Jateng pada 2021 meraih penghargaan sebagai Provinsi Pelopor Layak Anak, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

BACA JUGA: BKBH FH USM Selenggarakan Pemberdayaan Hukum di Desa Sarirejo

Sejumlah strategi diusung Ganjar, sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan anak. Dalam upaya mencegah perkawinan usia anak misalnya, Ganjar meluncurkan inovasi ‘Jo Kawin Bocah’, pada 20 November 2020. Inovasi ini diiringi dengan penguatan peran Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan optimalisasi peran pentahelix (banyak pihak).

Setahun kemudian, gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, mendirikan Care Center Jo Kawin Bocah.

Hasil inovasi ini, meskipun tidak drastis, angka dispensasi perkawinan anak di Jateng yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama, menurun dari 14.072 anak di tahun 2021 menjadi 11.392 pada tahun 2022.

BACA JUGA: Safari DPMPTSP, 140an Lebih Warga Mayong Antusias Ajukan Izin Usaha

Sebagai upaya pencegahan perundungan, eksploitasi, dan membantu anak mengembangkan potensi diri, Ganjar menggulirkan inovasi ‘Jogo Konco’. Inovasi ini adalah aplikasi berbasis website, yang berisi ruang sharing alias tempat curhat anak ketika mereka menghadapi problematika keseharian, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya ataupun bullying.

Jogo Konco merupakan inisiasi Forum Anak Jateng, yaitu organisasi yang merupakan wadah partisipasi anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Mereka punya perwakilan di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Tak hanya itu, Ganjar juga menciptakan aplikasi ‘Apem Ketan’ yang merupakan akronim dari Aplikasi Perempuan dan Anak Rentan. Aplikasi ini efektif dalam mendata anak yatim, piatu atau yatim piatu akibat terdampak covid-19, untuk mendapatkan layanan assesment.

BACA JUGA: Pembahasan RUU PPRT Ditunda Pimpinan DPR, Tamparan bagi Semuanya

Bersinergi dengan Dinas Sosial, Unicef, dan Yayasan Setara, DP3AP2KB melakukan pendampingan kepada 7.967 anak di Jateng, yang keluarganya terdampak corona.

Ketua Forum Anak Kota Semarang, Dandi Resando mengapresiasi inovasi Jo Kawin Bocah yang digagas Pemprov Jateng. Inovasi itu, kata dia, tak hanya memberikan manfaat para anggota Forum Anak, namun juga anak-anak di Jateng.

Dandi menjelaskan, melalui agenda Forum Anak Goes to School, pihaknya telah membantu menyuarakan gerakan Jo Kawin Bocah. Setidaknya 112 sekolah dan 38 ribu siswa di Jateng telah terlibat mengampanyekan tagline penolakan terhadap pernikahan usia dini.

BACA JUGA: Akses Jalan di Jatiroto dan Purwantoro Wonogiri Terputus

Pihaknya juga mengadakan Talkshow Gelar Expo Jo Kawin Bocah, yaitu forum curhat orang tua anak penyintas kawin bocah sebagai bahan pembelajaran bersama.

”Melalui Jogo Konco, kami berinteraksi dengan teman-teman se-Jateng. Di platform ini ada fitur Curhat Konco dan Japri Konco, di mana kawan-kawan menjadi pelapor dan pelopor. Jika ada kegiatan positif, kami semua adalah pelopor penyebarluasan. Sebaliknya, ketika ngadepin peristiwa negatif, tak ragu untuk melaporkan. Lewat Kreasi Konco, teman-teman juga bisa berbagi cerita tentang bakat yang dipunyai, seperti menulis, menyanyi, dan lain-lain,” ujar Dandi, saat dihubungi Kamis (16/2/2023).

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, karena sudah berusaha keras menjadikan seluruh kabupaten/kota di Jateng layak anak, sehingga Jateng menjadi Provinsi Pelopor Layak Anak.

BACA JUGA: Pengurus Yayasan RSI Sultan Hadlirin Jepara Terbentuk, Edy Sujatmiko Ketua

Indikator Kota Layak Anak sendiri meliputi, tingkat persentase perkawinan anak, tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak dan keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi, dan tersedianya infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Ganjar menegaskan, anak-anak harus mendapat perhatian. Banyak kegiatan mereka yang di rumah, namun tidak terpantau. Karena itu butuh monitoring, apakah mereka dalam kondisi jenuh, stres, apakah ada kekerasan atau tidak saat proses belajar mengajar dan lainnya.

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak di Jateng. Itu sebabnya, gerakan Jo Kawin Bocah bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam kelompok rentan agar tidak dinikahkan.

BACA JUGA: Hujan Deras Guyur Kudus, Tanggul Sungai Piji Jebol Ratusan Rumah Tergenang

”Gerakan Jo Kawin Bocah butuh peran serta stakeholder yang melibatkan unsur pentahelix. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas,” tandasnya.

Program Jo Kawin Bocah sendiri merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Sedangkan alasan aplikasi Jogo Konco terus digencarkan, menurut Ganjar, karena menjadi sarana efektif anak Jateng, agar punya kemandirian. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi perundungan.

BACA JUGA: DPD Permadani Gelar Sarasehan Budaya Tentang Serat Wulang Reh atau Pembelajaran Kehidupan

”Seandainya terjadi perundungan, ya dilaporkan lewat aplikasi. Maka tugas kita sebagai pemerintah menindaklanjuti. Forum anak yang bikin aplikasi Jogo Konco itu bagus,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, beberapa kegiatan sudah dilakukan untuk memasifkan program Jogo Konco. Salah satunya acara virtual peringatan Hari Anak Sedunia dengan tema ‘Rembug Konco, Kids Take Over’ pada Desember 2022. dengan menghadirkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. sebagai narasumber.

Kegiatan yang melibatkan para bupati, asisten setda kabupaten/kota, Forum Anak, Forum Genre, pramuka, dan komunitas difabel itu, bertujuan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan berbasis online, dan peningkatan literasi anak.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Tegal Launching Aplikasi Jarimu Awasi Pemliu

Program Jogo Konco sendiri juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Program Perlindungan Anak Unicef, Milen Kidane. Menurutnya, platform ini merupakan bagian dari perlindungan anak di dunia maya.

Survei Unicef mencatat, sebanyak 196,7 juta orang di Indonesia terhubung ke internet. Ini menurutnya bak dua mata pisau. Karena tak jarang kekerasan yang diterima anak berasal dari dunia maya. Data menyebutkan, sebanyak dua persen dari anak usia 12-17 tahun pernah mengalami kekerasan, pelecehan, atau kekerasan seksual saat daring.

”Adanya Jogo Konco, saya optimistis kita bisa bersama dalam berbagai cara melindungi anak, di lingkungan digital di mana mereka banyak menghabiskan waktu,” paparnya.

Tim SB

The post ‘Jo Kawin Bocah’ dan ‘Jogo Konco’, Inovasi Ganjar Lindungi Masa Depan Anak di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, dengan keberadaan Care Center Jo Kawin Bocah, diharapkan berdampak pada pengurangan kasus perkawinan anak di Jateng.

”Kalau gerakan Jo Kawin Bocah banyak, ya pelan-pelan tapi pasti jumlahnya akan turun,” kata Dewi, sapaan akrabnya, usai acara peresmian Care Center Jo Kawin Bocah, di kantornya Jalan Pamularsih, Semarang.

BACA JUGA: Ukur Kemampuan Fisik Prajurit, Kodim Blora gelar Garjas Periodik

Ditambahkan dia, pihaknya telah menginisiasi Jo Kawin Bocah yang diluncurkan pada 20 November 2020 lalu, sebagai upaya bersama menekan angka perkawinan usia anak di Jateng.

Pihaknya berharap adanya dukungan dari unsur Pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas termasuk lembaga masyarakat dan kelompok anak, media massa, akademisi, dan dunia usaha, untuk menyukseskan upaya ini, melalui perannya masing-masing.

Dewi menyatakan, gerakan itu hendaknya dilakukan secara massif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga publikasi. Agar Jo Kawin Bocah tersosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat, pihaknya telah membuat jingle, meramaikan hastag #nikahsehati, yaitu nikah sehat, terencana dan mandiri.

BACA JUGA: Raperda Pengelolaan Limbah Domestik untuk Lindungi Masyarakat

Selain itu, menyediakan buku saku Jo Kawin Bocah, yang bisa diunduh di laman resmi, atau media sosial DP3AP2KB Jateng. ”Buku saku juga akan dibuat untuk anak-anak, biar lebih mudah bentuknya seperti komik, atau karikatur,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Unicef dengan membuat pelatihan ketrampilan hidup. Mereka juga kerja sama dengan forum anak, disabilitas dan lainnya, agar anak tahu potensinya masing-masing. Termasuk membuat aplikasi Apem Ketan, yaitu Aplikasi Pemetaan Perempuan dan Anak Rentan.

Dewi menuturkan, perubahan regulasi mengenai batas minimum usia yang diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dapat mencegah terjadinya perkawinan anak.

BACA JUGA: Bupati Nantikan Inovasi Kepala Sekolah yang Baru Dilantik

Namun kenyataannya, kondisi perkawinan anak di Jateng pada 2020, terdapat 12.972 orang anak yang melakukan perkawinan. Kondisi itu meliputi 1.671 orang anak laki-laki, dan 11.301 orang anak perempuan. Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan jumlah perkawinan anak pada 2019, yang tercatat sebanyak 2.049 orang anak.

”Hal ini di antaranya karena sejak batas minimal usia menikah dinaikkan menjadi 19 tahun, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat drastis. Pada tahun 2021 dari Januari sampai April, sebanyak 4.472 anak telah mengajukan dispensasi kawin dengan laki-laki sejumlah 582 orang, dan perempuan sejumlah 3.890 orang,” bebernya.

Diakuinya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memberi peluang terjadinya pernikahan bagi seseorang yang belum berusia 19 tahun, karena kondisi khusus atau situasi yang mendesak.

BACA JUGA: Situs Candi Gedong Songo Masih Terjaga Keasliannya

Sayangnya, hal itu sering menjadi celah terjadinya perkawinan anak, meski regulasi itu sebenarnya lebih ketat, karena mengatur jika permohonan dispensasi harus disertai rekomendasi dari tenaga profesional, seperti psikiater, dokter, psikolog, pekerja sosial profesional, P2TP2A, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) atau Komisi Perlindungan Anak.

Agar Jo Kawin Bocah dapat semakin terarah dan sinergis, imbuh Dewi, dalam implementasinya perlu adanya sebuah wadah layanan yang lebih terstruktur dan sistematis, dalam mendekatkan akses layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak bagi masyarakat.

”Atas dasar itu, kami berinisiatif membentuk Care Center yang bertujuan untuk merespons perkawinan anak yang banyak terjadi di Jawa Tengah. Care center yang dibentuk ini akan menyelenggarakan fungsi pengaduan, tindak lanjut pengaduan dan konsultasi, serta rujukan dengan melibatkan unsur-unsur dalam Pentahelix,” jelasnya.

BACA JUGA: Argentina Laporkan Kenaikan Tertinggi Kasus Harian COVID-19

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maemoen, melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo, mengapresiasi adanya Care Center Jo Kawin Bocah. Diharapkan, hal itu akan mampu mencegah terjadinya perkawinan anak.

”Selain itu juga, melakukan penanganan untuk anak yang terindikasi melakukan perkawinan, permohohonan dispensasi kawin, sudah melakukan perkawinan, atau rumah tangga anak. Semoga ini nanti bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Supaya ini bisa lebih dekat dengan masyarakat di bawah, maka di kabupaten/kota sebaiknya juga mempunyai Care Center seperti ini,” tandasnya.

Riyan

The post Pemprov Jateng Luncurkan ‘Care Center Jo Kawin Bocah’ appeared first on SuaraBaru.id.