Dinas Sosial Grobogan kini masih melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat tersebut.

Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, mengatakan proses pembangunan Sekolah Rakyat masih menunggu sejumlah tahapan administrasi dan kepastian lahan.

BACA JUGA : Care Free Night Alun-alun Kota Tegal Dihentikan, Lokasi Pasar Tiban Digeser

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera berjalan.

Indri menyampaikan hal itu saat ditemui usai kegiatan Hari Lansia Nasional ke-30 di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi lintas kementerian guna membahas rencana pembangunan sekolah tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini. Koordinasi ke Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan,” jelas Indri.

Ia menerangkan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Kecamatan Wirosari. Lokasi tepatnya berada di Desa Sambirejo dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala karena lahan yang disiapkan ternyata masih berstatus milik Perhutani.

“Harus kami jelaskan bahwa ada kendala di lahan. Lahan yang disiapkan itu di Desa Sambirejo, Wirosari, dengan luas 10 hektar, namun itu masih merupakan lahan milik Perhutani,” tambah Indri.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari solusi bersama kementerian terkait sebelum pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

BACA JUGA : Polres Kebumen Tegaskan Isu Teror Pocong di Medsos Hoaks

“Ini kita sedang menunggu solusi. Intinya kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” ungkap Kepala Dinsos Grobogan ini.

Indri menuturkan, surat permohonan dari Bupati Grobogan saat ini sudah diproses dan dikirimkan ke Kementerian Kehutanan.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh persetujuan penggunaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemkab Grobogan juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Wirosari bersama Perhutani KPH Purwodadi.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kondisi lahan serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah.

Pemerintah daerah berharap proses koordinasi dengan pemerintah pusat bisa segera menemukan titik terang.

Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, keberadaan sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan pendidikan berbasis pemerataan sosial di daerah.

BACA JUGA : Tarian Semesta dalam Setetes Darah: Kidung Kedokteran Regeneratif, Harmoni Hukum Alam, dan Presisi Ilahi

Meski demikian, Pemkab Grobogan belum dapat memastikan kapan pembangunan fisik akan dimulai.

Indri menyebut, pihaknya masih menunggu jawaban resmi terkait izin dan hak akses lahan dari pemerintah pusat.

“Kami belum bisa memastikan kapan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Apakah akan dimulai pada tahun ini atau tahun depan. Karena semua prosesnya menunggu jawaban resmi dan persetujuan hak akses lahan dari Pemerintah Pusat,” pungkas Indri.

TYA WIDYA

The post Pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan Belum Bisa Dimulai, Ini Kata Kepala Dinas Sosial appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan tersebut, empat orang diamankan dari sejumlah titik di Kota Purwodadi dalam operasi kemanusiaan yang melibatkan Dinas Sosial, Polres Grobogan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP.

Operasi Penjaringan PGOT gabungan di Grobogan itu menyasar kawasan rawan aktivitas pengemis, gelandangan, orang terlantar dan ODGJ.

BACA JUGA : TMMD Reguler Kodim Sragen Membawa Berkah Ekonomi bagi Darminah, Pelaku UMKM Desa Blumbungan

Dari hasil operasi tersebut, empat orang diamankan petugas untuk menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut di Shelter Dinas Sosial Grobogan.

Petugas gabungan menyisir sejumlah lokasi di wilayah Kota Purwodadi. Beberapa titik yang menjadi sasaran operasi di antaranya Jalan R Suprapto, Jalan Gajahmada, hingga kawasan Hutan Kota Purwodadi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan satu orang dengan gangguan jiwa, dua pengemis dan satu orang terlantar.

Petugas kemudian membawa mereka menuju Shelter Dinas Sosial Grobogan yang berada di Jalan MH Thamrin, Kota Purwodadi. Namun khusus untuk ODGJ, petugas langsung membawanya ke RSUD dr Soedjati Purwodadi untuk penanganan lebih lanjut.

Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Yuli Herawti menjelaskan, operasi tersebut merupakan langkah rutin untuk menekan keberadaan PGOT di wilayah Grobogan.

“Dari operasi penjaringan PGOT ini, kami mengamankan empat orang, satu ODGJ yang langsung kami bawa ke RSUD dr Soedjati Purwodadi, dua pengemis, dan satu orang terlantar,” jelas Yuli.

Yuli menerangkan, dua orang yang diamankan diketahui berprofesi sebagai pengemis yang kerap beraktivitas di sejumlah titik lampu merah di Kota Purwodadi.

Salah satu pengemis diketahui merupakan warga Kota Purwodadi. Orang tersebut menggunakan kostum badut untuk meminta-minta di perempatan Jalan R Suprapto.

Sedangkan satu pengemis lainnya tercatat sebagai warga Kelurahan Kalongan berdasarkan identitas KTP yang dimiliki.

BACA JUGA : Dandim Pimpin Gladi Upacara Penutupan TMMD Reguler 128 Kodim 0725/Sragen

Dinas Sosial Grobogan kemudian memanggil pihak keluarga kedua pengemis tersebut untuk menjalani proses pembinaan dan pendampingan.

Menurut Yuli, petugas tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama operasi berlangsung. Seluruh proses dilakukan secara humanis tanpa tindakan represif.

“Tadi yang badut sempat nangis-nangis dengan alasan untuk mencari nafkah, namun kita tetap amankan. Kita panggilkan keluarganya untuk dilakukan pembinaan,” jelas Yuli.

Selain pengemis, petugas juga menemukan seorang perepuan terlantar di area eks Stasiun Purwodadi. Saat dimintai keterangan, perempuan lansia tersebut mengaku berasal dari Boyolali.

Petugas Dinas Sosial masih melakukan pendalaman identitas terhadap orang terlantar tersebut untuk memastikan alamat dan keluarganya.

Sementara itu, ODGJ yang diamankan langsung mendapatkan penanganan medis di rumah sakit daerah guna memastikan kondisi kesehatannya.

Dinas Sosial Grobogan menyebut, langkah penanganan dilakukan secara bertahap agar para PGOT yang terjaring dapat memperoleh perlindungan sosial yang tepat.

“Untuk yang terlantar dan ODGJ ini akan kita rawat dulu, setelah itu kita akan lakukan tes biometrik untuk mengetahui detail alamatnya. Nanti kalau sudah jelas, kita akan kembalikan kepada keluarganya,” tambah Yuli.

Dukungan Polres Grobogan

Operasi tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Polres Grobogan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial di wilayah Kabupaten Grobogan.

Kasat Binmas Polres Grobogan, Andika Arya Pratama mengatakan, keterlibatan kepolisian dalam kegiatan itu merupakan bentuk dukungan terhadap program Gerakan Grobogan Hebat.

BACA JUGA : Kepala BNNP Jateng Warning Mahasiswa PTKIN: Bonus Demografi Bisa Berubah Jadi Bencana Narkoba

Menurutnya, penanganan PGOT tidak cukup hanya dilakukan dengan penertiban semata, namun juga perlu pendekatan kemanusiaan dan pembinaan berkelanjutan.

Polres Grobogan bersama instansi terkait juga terus berupaya mengurangi aktivitas PGOT yang dinilai mulai meresahkan masyarakat di sejumlah titik keramaian.

“Hari ini kami turut serta dalam operasi gabungan penjaringan PGOT yang digelar bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Grobogan. Kami mendukug Gerakan Grobogan Hebat lebih nyata dan menyasar pada kegiatan yang tepat dengan berbasis kemanusiaan dan mengurangi maraknya PGOT,” jelas AKP Andika Arya Pratama.

TYA WIDYA

The post Operasi Penjaringan PGOT Gabungan di Grobogan, Empat Orang Diamankan dari Sejumlah Titik Kota Purwodadi appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menyambangi langsung rumah korban kebakaran di Desa Dempel, Karangrayung, Grobogan, pada Senin, 19 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi wujud empati pemerintah daerah kepada warga yang baru saja terkena musibah kebakaran.

Kedatangan rombongan Pemkab Grobogan disambut haru oleh keluarga Kasman yang masih diliputi suasana duka. Musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya cukup meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga tersebut.

BACA JUGA :Akses Hubungan Darat yang Tertutup Tanah Longsor Kembali Normal 

Peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu (17/1/2026) dan menghanguskan rumah milik Kasman. Api dengan cepat melalap bangunan rumah hingga menyebabkan kerusakan dan menyebabkan satu korban jiwa.

Tragedi kebakaran tersebut merenggut korban jiwa seorang balita berinisial RW yang masih berusia 11 bulan. Balita tersebut mengalami luka bakar hingga 99 persen dan nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Hasil sementara menunjukkan dugaan kebakaran berasal dari korsleting listrik yang terjadi di dalam kamar rumah korban.

BACA JUGA : John Herdman Buka Peluang Lebih Banyak Pemain Lokal

Dalam kunjungan itu, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan menyampaikan duka cita secara langsung kepada keluarga Kasman. Keduanya berupaya menguatkan keluarga agar tetap tabah menghadapi cobaan berat tersebut.

Rombongan kepala daerah turut didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Sosial Indri Agus Velawati, Kepala Disperakim Grobogan Endang Sulistyoningsih, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Grobogan Kurnia Saniadi.

Selain itu, Camat Karangrayung Arif Efendi Zarkasi juga hadir mendampingi kunjungan tersebut. Kehadiran para pejabat itu menunjukkan koordinasi lintas instansi dalam penanganan dampak kebakaran.

Di hadapan keluarga korban, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan belasungkawa secara resmi atas musibah yang menimpa keluarga Kasman.

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan juga berdialog langsung dengan keluarga korban. Dalam kesempatan itu, mereka mendengarkan keluhan serta kebutuhan mendesak yang diperlukan pascakebakaran.

BACA JUGA : Bus Rosalia Indah Terbakar di Jalur Tol KM 544 Sragen, Penumpang Dievakuasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan kemudian menyalurkan bantuan dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Bantuan tersebut berasal dari BPBD, Dinas Sosial, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Grobogan.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako, peralatan rumah tangga dan uang tunai. Pemerintah berharap bantuan itu dapat membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam masa pemulihan.

Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahju Tri Darmawanto, menjelaskan bahwa pihaknya menyalurkan bantuan logistik dasar untuk keluarga terdampak kebakaran.

Bantuan tersebut meliputi mi instan, beras, minyak goreng, air mineral, ember, gula, teh, sarden, terpal, gayung, selimut, dan handuk guna menunjang kebutuhan darurat korban.

“Nanti juga dimintakan lagi bantuan perbaikan rumah ke Pemkab Grobogan,” jelas Wahju.

Sementara itu, Kepala Markas PMI Grobogan, Djasman mengungkapkan, pihaknya juga turut memberikan bantuan kepada keluarga korban kebakaran di Desa Dempel tersebut.

Bantuan tersebut berupa sembako dan uang tunai yang diserahkan secara simbolisasi oleh Bupati Setyo Hadi kepada Kasman, pemilik rumah yang terbakar.

“Kami turut prihatin atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Dempel pada Sabtu kemarin dan pada kesempatan ini kami juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada keluarga korban, semoga dapat meringankan beban untuk mereka yang baru saja tertimpa musibah,” ungkap Djasman.

TYA WIDYA

The post Sambangi Keluarga Korban Kebakaran di Karangrayung, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Serahkan Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.

Rekaman tersebut menjadi viral setelah dibagikan melalui akun Instagram @infogrobogan.id pada Minggu (23/11/2025).

Dalam video itu terlihat petugas PKH berkeliling ke sejumlah rumah warga sambil menempelkan stiker penanda penerima manfaat bantuan sosial.

BACA JUGA : Festival Anak Jateng 2025 di Batang, Gus Yasin Tekankan Industri yang Ramah

Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Desa Toko dan Leyangan di wilayah Kecamatan Penawangan. Petugas tampak menandai rumah-rumah yang masih tercatat sebagai penerima PKH berdasarkan data terbaru.

Salah satu cuplikan menampilkan rumah gebyok berbahan kayu dengan mobil terparkir di depannya. Meski rumah itu tampak layak, petugas tetap menempelkan stiker karena nama penghuninya masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Kondisi inilah yang memicu sorotan publik. Warganet mempertanyakan apakah rumah dengan kondisi demikian masih pantas menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Selain rumah tersebut, beberapa bangunan lain yang dinilai cukup baik secara ekonomi juga terlihat mendapat tanda serupa. Hal ini mendorong perdebatan mengenai ketepatan sasaran program PKH di Grobogan.

Unggahan video itu kemudian memicu banjir komentar. Banyak pengguna media sosial menyoroti bangunan yang menurut mereka tidak mencerminkan kondisi warga kurang mampu.

Salah satu komentar menyindir keberadaan rumah berukir yang justru menjadi penerima bantuan. Akun @imsecret774 menulis keheranannya karena bangunan dengan dekorasi kayu halus itu masih masuk daftar penerima manfaat.

Komentar lain datang dari akun bernama vita_ssi. Ia menilai tidak pantas jika rumah yang terlihat megah masih menerima bantuan. Menurutnya, warga yang mampu seharusnya sadar diri dan tidak mengambil hak orang lain.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa penempelan stiker dilakukan sebagai bagian dari edukasi sosial kepada masyarakat penerima PKH.

Indri menilai, langkah itu diharapkan mendorong warga yang sudah mampu agar mau mengundurkan diri secara sukarela. Menurutnya, kesadaran diri menjadi kunci agar bantuan lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penempelan stiker ini sudah dilakukan sejumlah titik wilayah Grobogan sebagai sampel. Program itu dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Dinas Sosial Grobogan, lanjutnya, tidak menutup pintu bagi warga yang ingin mundur dari daftar penerima PKH. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah membaik bisa menyampaikan permohonan kepada pendamping di wilayah masing-masing.

BACA JUGA : KKMTs 02 Jepara Gelar Reorganisasi MGMP Serentak, Inilah Hasilnya

Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan data. Proses tersebut dibutuhkan agar administrasi bantuan sosial tercatat dengan benar.

Indri menambahkan bahwa pengunduran diri tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah desa harus mengetahui permohonan tersebut agar data warga di sistem PKH dapat dinonaktifkan secara resmi.

Menurutnya, koordinasi antara pendamping, desa, dan Dinas Sosial menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penonaktifan penerima manfaat.

TYA WIDYA

The post Viral Stiker Penerima Bansos di Grobogan, Warganet Soroti Penerima Bantuan yang Dinilai Mampu appeared first on SuaraBaru.id.

Razia tersebut diawali dari Rumah Penampungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi.

Sejumlah petugas gabungan bergerak menelusuri beberapa titik yang sering menjadi lokasi aktivitas PGOT. Seluruh kegiatan berjalan tertib di bawah pengawasan personel Sat Binmas Polres Grobogan.

BACA JUGA : Polisi Hutan KPH Randublatung Penyuluhan Siskamling Bersama Masyarakat 

Keterlibatan kepolisian, khususnya Sat Binmas, bertujuan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Muhadi, memimpin langsung jalannya operasi bersama unsur Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi.

Menurutnya, razia PGOT menjadi langkah berkesinambungan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan manusiawi.

Muhadi menjelaskan, kegiatan ini tidak sekadar mengamankan individu di jalan, melainkan juga bagian dari program perlindungan sosial agar setiap warga yang terjaring dapat memperoleh pembinaan dan perawatan yang layak.

Ia menambahkan, program rehabilitasi sosial saat ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial di luar panti, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan pemulihan tanpa keterkaitan dengan kasus HIV/AIDS maupun penyalahgunaan NAPZA.

“Razia ini merupakan bagian dari Gerakan Grobogan Hebat, yang menekankan percepatan penanganan sosial berbasis kemanusiaan dan pemberdayaan warga secara berkelanjutan,” ujar Muhadi.

Dalam pelaksanaan razia, Dinas Sosial melibatkan beberapa pejabat teknis, antara lain Kabid Rehabilitasi Sosial Heru Widodo Nur Arifin, Kasi Penanganan ODGJ Subandi, serta Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Yuli Herawati.

Selain itu, turut hadir Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Bangkit Setyo P. yang memastikan aspek ketertiban umum tetap terjaga selama kegiatan berlangsung.

Tenaga medis dari RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi yang dipimpin oleh dr. Ririn Hidayati juga mendampingi tim dalam pemeriksaan kesehatan para PGOT yang terjaring.

Hasil operasi gabungan tersebut menjaring lima orang, terdiri dari empat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan satu pengamen jalanan. Seluruhnya kemudian dibawa ke rumah penampungan untuk menjalani proses pendataan dan pembinaan lanjutan.

Setelah pendataan, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis terhadap masing-masing individu untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Kasat Binmas Polres Grobogan, Iptu Fauzi Surya Chandra, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata bentuk penertiban, tetapi juga wujud empati terhadap kelompok rentan di masyarakat.

Menurutnya, razia PGOT menjadi bagian dari pendekatan kemanusiaan agar warga yang mengalami kesulitan hidup di jalan bisa kembali mendapatkan hak-hak sosialnya.

“Setiap orang berhak hidup dengan layak dan aman. Melalui razia ini, kami berupaya menolong mereka agar bisa memperoleh penanganan yang sesuai,” ungkap Iptu Fauzi.

BACA JUGA : UKSW Gelar Job Fair 47, Tawarkan 253 Lowongan Kerja 

Ia juga mengapresiasi kolaborasi seluruh instansi yang telah bekerja sama dalam operasi tersebut. Sinergi itu dinilai penting agar proses rehabilitasi sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan razia PGOT ini akan terus dilaksanakan secara berkala oleh Sat Binmas dan Dinas Sosial Grobogan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban sosial dan memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang solid, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap tidak hanya menertibkan jalanan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

TYA WIDYA

The post Sat Binmas Polres Grobogan dan Dinas Sosial Gelar Razia PGOT, Lima Orang Terjaring di Purwodadi appeared first on SuaraBaru.id.

Sekda Pemprov Jateng, Sumarno, dalam kesempatan ini berkesempatan melepas keberangkatan tim sosial itu dari halaman Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, Semarang, Sabtu (10/8/2024).

”Kami menyatakan salut atas kiprah para pemotor anggota JBT, dan beberapa dinas di lingkungan Pemprov Jateng, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Baznas dan Inspektorat, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur Sumarno dalam sambutannya.

BACA JUGA: Serap Aspirasi Bacalon Walkot Tegal Faruq  Belanja Masalah

Sementara itu, Ketua JBT, April Sriwahono mengatakan, pihaknya menyalurkan 1.400 paket sembako, dengan melibatkan berbagai pihak. Bantuan sosial itu terdiri dari 500 paket sembako dari Baznas Jateng.

Lalu, lima ton beras dari Dinas Ketahanan Pangan untuk 500 kepala keluarga (masing-masing 10 kg beras), 300 paket makanan siap saji, dan 320 paket makanan anak dari Dinas Sosial Jateng, serta 48 paket Kids Ware, dan 100 paket sembako dari Inspektorat Wilayah.

Menurut April, total nilai bantuan diperkirakan mencapai Rp 262.769.400. Paket sembako ini disalurkan ke masyarakat di empat desa, di Kabupaten Pekalongan. Masing masing di Desa Bojong Lor dan Duwet Kecamatan Bojong, serta Desa Gejlig dan Gandarum Kecamatan Kajen.

BACA JUGA: Kapal DLU Terbakar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Ada Korban Jiwa?

”Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Jateng,” imbuh April, yang juga seorang ASN Inspektorat Jateng.

Pada kesempatan itu, Lurah Bojong Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Agus Heriyanto menyatakan rasa senangnya, atas bantuan sembako yang diterima masyarakat kurang mampu di wilayahnya. Dia berharap, agar aksi sosial ini menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Turut hadir dalam setiap penyerahan bantuan itu antara lain, Anton Dwijo Putranto (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus), dan Soemarijono (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah) serta pengurus Baznas Jateng.

Sigit PR

The post Sekda Sumarno Apresiasi Aksi Sosial Jateng Bikers Community appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memberikan instruksi untuk segera melakukan asesment setelah mendapatkan informasi tentang kondisi Kaswiyah.

“Sudah kami tindak lanjuti, kemarin sore petugas Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Klampok sudah menjemput yang bersangkutan untuk ditempatkan di panti kami,” kata Imam di Semarang, Rabu, 10 Januari 2024.

Bahkan, hari ini timnya juga menemui Kaswiyah untuk memberikan bantuan uang tunai. Hasil asesmen sementara, Kaswiyah merupakan warga asli Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sejak usia muda yang bersangkutan merantau ke Jakarta dan kembali ke Brebes setelah suaminya meninggal dunia.

Selama ini Kaswiyah belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) karena selama di Jakarta tidak pernah mengurus kartu kependudukan. Beberapa tahun terakhir dalam kondisi sakit.

“Beliau tidak punya KTP dari Desa Karangmalang, secara otomatis dia juga tidak di-back up dengan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT. Hanya pernah satu kali pada masa covid-19 pernah dibantu Rp 900 ribu. Setelah itu tidak ada bantuan lain,” jelas Imam.

Kaswiyah akan ditempatkan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Klampok sampai kondisinya membaik. Kaswiyah nanti akan diberikan pilihan apakah akan kembali ke rumahnya atau tetap tinggal di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Kalau yang bersangkutan ingin kembali ke rumahnya, Pemprov Jateng akan berkoorinasi dengan Baznas setempat agar memperbaiki rumahnya. Sebab, rumah yang ditinggali saat ini dinilai tidak layak huni.

Pemprov Jateng juga memberikan bantuan uang tunai senilai Rp 1.110.000 untuk tiga bulan. Di samping itu pemerintah juga berusaha untuk mengurus perekaman KTP agar ke depan yang bersangkutan dapat dimasukkan ke dalam penerima bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

“Untuk sementara ini kami akan membantu dari UPZ Dinas Sosial. Kalau Bu Kaswiyah sudah punya kartu penduduk nanti akan kami masukkan ke dalam bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu KJS yang tiap bulannya Rp 370 ribu. Beliau masuk dalam kriteria untuk mendapatkan KJS karena beliau sudah nonproduktif dan kondisinya sakit,” katanya.

Imam menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan informasi terkait kondisi Kaswiyah. Dengan informasi itu, pemerintah bisa langsung hadir dalam memberikan bantuan. Sebab, selama ini tidak ada laporan masuk mengenai kondisi yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu, Imam mengimbau kepada masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten apabila menemukan kasus serupa agar segera mengambil tindakan.

“Kalau memang Pemerintah Kabupaten tidak ada bantuan yang bisa untuk mereka berikan, bisa dilaporkan kepada kami, karena kami di Pemprov Jawa Tengah ada bantuan yang sifatnya untuk perseorangan dan keluarga yang sudah tidak produktif,” katanya.

wied

The post Pemprov Jateng Tempatkan Nenek Kaswiyah di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia appeared first on SuaraBaru.id.

Selain memastikan penerima sudah sesuai dengan data yang ada, bupati perempuan pertama di Kabupaten berslogan Makmur itu juga mengedukasi masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan (Prokes). Sebab, hingga saat ini pandemi covid-19 masih terjadi.

“Jadi, selain proses penyalurannya, saya ingin tahu bagaimana penerapan prokes masyarakat. Ini penting karena untuk memutus rantai penularan virus,” ujar Bupati di sela-sela sidak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat yang punya saudara atau keluarga yang merantau untuk tidak pulang dulu untuk menghindari penyebaran corona. Karena, yang didatangi di kampung biasanya sudah tua sehingga rentan terkena virus corona.

“Kalau kangen bisa video call dulu, intinya jangan pulang ke kampung agar angka corona bisa ditekan dan bisa segera selesai di Sukoharjo. Kalau corona selesai maka ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi sudah muncul klaster pemudik di Nguter,” tambah Bupati.

Terkait dengan bantuan BPNT tahap 2 sendiri, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 34.334. Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin mengatakan, penyaluran BPNT dilakukan di 98 e-warong yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah e-warong yang menyalurkan sudah bertambah dari sebelumnya 88 menjadi 98.
Sesuai data, 33.334 KPM penerima tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Baki 4.011 KPM, Bendosari 3.710 KPM, Bulu 2.993 KPM, Gatak 3.291 KPM, Grogol 5.998 KPM, Kartasura 4.096 KPM, Mojolaban 5.784 KPM, Nguter 3.759 KPM, Polokarto 5.872 KPM< Sukoharjo 4.782 KPM, Tawangsari 5.334 KPM, dan Kecamatan Weru 4.704 KPM.
WIB

The post Lagi, Bupati Sukoharjo Blusukan Pantau Penyaluran Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.