GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan terus dimatangkan.
Dinas Sosial Grobogan kini masih melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat tersebut.
Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, mengatakan proses pembangunan Sekolah Rakyat masih menunggu sejumlah tahapan administrasi dan kepastian lahan.
BACA JUGA : Care Free Night Alun-alun Kota Tegal Dihentikan, Lokasi Pasar Tiban Digeser
Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera berjalan.
Indri menyampaikan hal itu saat ditemui usai kegiatan Hari Lansia Nasional ke-30 di Pendapa Kabupaten Grobogan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, Dinas Sosial sudah melakukan koordinasi lintas kementerian guna membahas rencana pembangunan sekolah tersebut.
“Kita sudah berkoordinasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini. Koordinasi ke Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan,” jelas Indri.
Ia menerangkan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di Kecamatan Wirosari. Lokasi tepatnya berada di Desa Sambirejo dengan luas lahan sekitar 10 hektare.
Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala karena lahan yang disiapkan ternyata masih berstatus milik Perhutani.
“Harus kami jelaskan bahwa ada kendala di lahan. Lahan yang disiapkan itu di Desa Sambirejo, Wirosari, dengan luas 10 hektar, namun itu masih merupakan lahan milik Perhutani,” tambah Indri.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari solusi bersama kementerian terkait sebelum pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
BACA JUGA : Polres Kebumen Tegaskan Isu Teror Pocong di Medsos Hoaks
“Ini kita sedang menunggu solusi. Intinya kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” ungkap Kepala Dinsos Grobogan ini.
Indri menuturkan, surat permohonan dari Bupati Grobogan saat ini sudah diproses dan dikirimkan ke Kementerian Kehutanan.
Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh persetujuan penggunaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemkab Grobogan juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Wirosari bersama Perhutani KPH Purwodadi.
Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kondisi lahan serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sekolah.
Pemerintah daerah berharap proses koordinasi dengan pemerintah pusat bisa segera menemukan titik terang.
Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, keberadaan sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan pendidikan berbasis pemerataan sosial di daerah.
BACA JUGA : Tarian Semesta dalam Setetes Darah: Kidung Kedokteran Regeneratif, Harmoni Hukum Alam, dan Presisi Ilahi
Meski demikian, Pemkab Grobogan belum dapat memastikan kapan pembangunan fisik akan dimulai.
Indri menyebut, pihaknya masih menunggu jawaban resmi terkait izin dan hak akses lahan dari pemerintah pusat.
“Kami belum bisa memastikan kapan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Apakah akan dimulai pada tahun ini atau tahun depan. Karena semua prosesnya menunggu jawaban resmi dan persetujuan hak akses lahan dari Pemerintah Pusat,” pungkas Indri.
TYA WIDYA
