Sidak yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Moch Jafar terkuak, bahwa sistem E-Ticketing atau pembayaran tiket nontunai yang dicanangkan sejak 2021 lalu, sekarang diabaikan.

Alat E-Ticketing dengan sistem Mobile Point of Sale (Mpos) itu sudah tidak berfungsi lagi. Semula, Mpos yang merupakan perangkat mirip Electronic Data Capture (EDC) itu berjumlah 14 alat. “Sekarang hanya sisa 4 alat EDC saja. Sedangkan yang 10 alat, rusak semua. Para petugas lebih memilih menggunakan pembayaran dengan cara manual,” kata Jafar.

Jafar menjelaskan, pembayaran retribusi tiket masuk nontunai di obyek wisata Guci itu, bekerjasama dengan Bank BPD Jateng. Mestinya, jika alat Mpos itu rusak, segera diganti. Sehingga pembayaran nontunai tetap berjalan.

Menurutnya, uang yang ditransaksikan melalui skema transfer bank ini akan memudahkan proses pengawasannya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani korupsi karena bisa terlacak. “Sebenarnya alat ini tujuannya untuk mencegah kebocoran PAD tapi diabaikan,” kesal Jafar..

Dia sangat menyayangkan, program E-Ticketing di objek wisata Guci tidak berjalan sukses. Karena pengunjung saat ini masih menggunakan konvensional atau membayar dengan uang tunai.

Padahal, konversi layanan pembayaran tunai ke non tunai mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mencegah terjadinya praktik tidak terpuji. “Dinas terkait harus segera menyikapi ini,” tutupnya.

Sutrisno

The post E-Ticketing di OW Guci Tidak Berjalan, Dewan Berang appeared first on SuaraBaru.id.

The post Partai Demokrat Kota Tegal Hanya Targetkan Satu Kursi Tiap Dapil appeared first on SuaraBaru.id.

Dewan Kesenian Daerah (DKD) Batang mengemas gelaran tersebut bertema “Dekade Nglilir” yang dikolaborasikan dengan pameran lukisan spesial karya dari almarhum Tri Bakdo S, Ketua DKD periode 2013-2022.

Dalam event tersebut sejumlah pagelaran seni ditampilkan, mulai dari seni tari, musik hingga apresiasi terhadap karya-karya terbaik perupa almarhum Tri Bakdo S, dan ada juga lomba film pendek.

Untuk warga Batang sekitarnya dan pecinta seni rupa dimanjakan gelaran tersebut selama 3 hari mulai 26 hingga 28 Desember 2022 di Pendapa Kabupaten Batang.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Batang, Nasikhin, dalam menyikapi semangat seniman yang mulai bangkit, dukungan dana sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan kesenian di Kabupaten Batang.

“Ketika DKD menggelar sebuah event, kami siap memberikan dukungan dana, sesuai kewenangan kami di bidang seni. Tahun ini kami gelontorkan anggaran sebesar Rp100 juta,” ungkap Nasikhin, Rabu (28/12/2022).

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika geliat perkembangan berkesenian para seniman Batang makin masif, karena dewan akan memberikan dukungan anggaran secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah.

Ia menyebut, sebelum berpikir menambah atau mengurangi jumlah anggaran, pihaknya akan melihat semangat dari para seniman dahulu.

“Ketika semangatnya besar, tentu kami akan mengimbangi, jangan sampai setelah anggaran yang cukup besar itu digelontorkan, tidak diimbangi dengan even dan karya yang maksimal,” tandasnya.

Dirinya berharap anggaran itu digunakan untuk menghidupkan kesenian tradisional di Batang. “Saya lebih mengapresiasi seni tradisional. Ada banyak seni tradisional di Batang yang harus dihidupkan, seperti kuntulan, sintren, kuda lumping dan lainnya,” imbuh dia.

Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki mengaku, selama dua tahun pagelaran seni di Batang sempat vakum. Namun setelah melihat beragam pementasan malam kali ini menunjukkan semangat berkarya para seniman Batang kembali muncul.

“Selama dua tahun ini ternyata para seniman Batang tidak benar-benar berhenti. Buktinya banyak karya yang dilahirkan, seperti beberapa lukisan karya almarhum Mas Tri Bakdo yang ternyata tercipta selama pandemi, Covid-19,” tuturnya.

Lani menambahkan, Pemkab juga mendukung penuh terhadap rencana digelarnya sejumlah even kesenian di Batang, mulai tahun 2023 mendatang, agar karya seni putra daerah bisa ditampilkan.

Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan dan uang pembinaan total Rp 6 juta kepada tiga pemenang lomba film pendek.

Mereka antara lain juara 1 dari PSDKU Undip Batang dengan judul ‘Beda tapi Sama’, juara 2 dari Kampung Sinema Tombo Bandar dengan judul ‘Membuka Putih’ dan juara 3 dari Ganesha Production Wonotunggal dengan judul ‘Goleki Wae Ning Kono Mas’.

Ning Suparningsih

The post Seniman Batang Nglilir, Dewan Gelontorkan Dana dan Akan Berkelanjutan appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Suharsono cukup prihatin atas kejadian terbakarnya dua BRT yang sama-sama terjadi di Jalan Setiabudi Semarang itu.

“Kami prihatin atas kejadian terbakarnya BRT koridor 6 pada Senin 29 Agustus 2022 dan Kamis 1 September 2022, perlu evaluasi serius operator koridor 6. Mengingat dua kejadian kebakaran BRT terjadi di lokasi itu,”kata Suharsono dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022) di Kota Semarang.

Suharsono lantas mempertanyakan Standart Operational Procedure (SOP) dari operator BRT Semarang.

“Bukannya SOP kendaraan yang akan berjalan sudah tersedia. Lalu mengapa terjadi kebakaran tersebut? Dan yang memprihatinkan adalah, sampai terjadi dua kali di koridor yang sama,”jelasnya.

Suharsono mengatakan, seharusnya BRT adalah layanan moda transportasi publik yang nyaman dan aman dirasakan masyarakat Kota Semarang.

Apalagi, imbuh dia, mengingat BRT Trans Semarang ini sudah baik. Bahkan, kata Suharsono, BRT menjadi salah satu percontohan pemerintah pusat atas pengelolaan moda transportasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tetapi dengan adanya kejadian ini, tentu mengurangi kenyamanan pengguna moda transportasi ini, bersyukur saat kejadian (kebakaran BRT), semua penumpang dan sopir aman. Tetapi bagi masyarakat, (kebakaran BRT) itu menjadi kekhawatiran tersendiri,”jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian itu, Suharsono meminta Pengelola BRT memberikan sanksi yang tegas kepada operator agar kejadian kebakaran tersebut tidak terulang lagi.

“Seharusnya dari pengelola BRT, dalam hal ini BLU Trans Semarang memberi sanksi tegas kepada operator, agar kejadian ini tidak terulang lagi,”tandas dia.

Menurut Suharsono, kejadian terbakarnya dua BRT ini diduga ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator.

“Kejadian ini terjadi barangkali ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator, sehingga harus ada evaluasi dan audit kepada seluruh koridor dan operator. Apakah kondisi kendaraan masih layak jalan? Apakah pengawasan yang kurang baik? Apakah operator tidak melaksanakan SOP dengan baik?,”cecar Suharsono.

Sebagai informasi, dua kejadian BRT terbakar sama-sama di Jalan Setiabudi Kota Semaranf, atau selepas melintasi tanjakan Gombel yang menjadi satu di antara tanjakan panjang di kota Lunpia.

Bahkan, jarak kebakaran antara dua lokasi juga cukup berdekatan, yakni hanya berjarak sekira 500 meter.
Adapun kejadian pertama di Jalan Setiabudi, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (29/8/2022) sekira pukul 15.30 WIB. Lokasi peristiwa BRT kebakaran pertama adalah di depan Halte Gombel depan Restoran Burger King, atau setelah persimpangan Bukitsari.

Sementara, kejadian kebakaran kedua terjadi di Jalan Setia Budi di Kelurahan Srondol Kulon, Banyumanik, tepatnya depan toko perlengkapan rumah atau di dekat Indomaret Setiabudi, Kamis (1/9/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Hery Priyono/mh

The post Prihatin Kejadian BRT Terbakar, Dewan Minta Ada Evaluasi dan Audit Seluruh Koridor dan Operator appeared first on SuaraBaru.id.

“Selama ini Alun-alun Kota Tegal dengan fasilitas air mancur dan taman dibuka hanya dua kali dalam seminggu, pada tiap Jumat malam dan Sabtu malam. Penyalaan air mancur dan musik dimulai pukul 20.00 dengan durasi selama 30 menit berjalan dan 30 menit berhenti, begitu seterusnya hingga pukul 24.00. Selanjutnya dari pukul 24.00 hingga pukul 06.00 diberikan kesempatan untuk umum atau warga masyarakat yang ingin menikmati air mancur dan taman alun-alun bisa masuk,” kata Sub Koordinator Seksi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Eva Paulina saat menerima sidak dari rombongan Komisi III DPRD Kota Tegal Selasa (31/05/2022).

Untuk siswa sekolah yang ingin masuk area alun-alun kata Eva, diperbolehkan tapi sebelumnya harus ijin ke Dinas Lingkungan Kota Tegal. Saat ditanya sampai kapan alun-alun dibuka untuk umum pada jam dini hari hingga pagi. Eva hanya tersenyum. “Ya tinggal menunggu perintah,” jawabnya singkat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Enny Yuningsih berharap jadwal masuk alun-alun agar ditinjau kembali. Enny minta tanaman bunga yang ada di alun-alun agar ditambah lagi yang lebih menarik. Karena pandemi Covid-19 di Kota Tegal sudah melandai, agar alun-alun bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh warga.

“Kita tahu sendiri bahwa kemarin ada pementasan dengan artis dalam rangka HUT Kota Tegal ke-442 dihadiri banyak penonton sudah bebas. Berarti kan alun-alun juga bisa dinikmati oleh warga masyarakat Kota Tegal,” ujar Enny.

Dikatakan, kalau dibuka pukul 24.00- 06.00 rawan aksi kejahatan. “Karena kalau malam penjaga hanya dua personil,” ungkap Enny.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal, Sisdiono menambahkan, setelah pembangunan alun-alun selesai mestinya warga masyarakat bisa menikmati, tapi kenyataannya alun-alun malah dipagar keliling.

Untuk menikmati alun-alun tidak maksimal, apa lagi dibuka pada Jumat dan Sabtu malam pukul 24.00-06.00. “Artinya kalau kita ingin melihat keindahan alun-alun harus melekan sepanjang malam,” ujar Sisdiono.

Menurut Sisdiono, jam tersebut merupakan jam istirahat. Apa itu sengaja alun-alun untuk disembunyikan. “Kami mengusulkan agar alun-alun dibuka setiap saat 24 jam harus dibuka. Soal nanti orang masuk diizinkan atau tidak itu urusan petugas. Karena saya melihat pemeliharaan alun-alun tinggi. Di lokasi ada 16 karyawan untuk merawat alun-alun,” ujar Sisdiono.

Tidak perlu khawatir alun-alun akan rusak. Dan kalaupun rusak kita menyediakan anggaran. “Rusak dimanfaatkan oleh masyarakat tidak apa-apa. Dari pada rusak tapi tidak dimanfaatkan,” tutup Sisdiono

Hal yang sama disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Bayu Arie Sasongko, agar alun-alun buka malam hari agar ditinjau kembali. Bayu menyoroti di ruang kontrol alun-alun ada beberapa banyak peralatan seperti sound, lampu, CCTV dan peralatan lain tapi tidak menemukan daftar atau catatan inventaris. Alat tersebut dibeli dengan uang APBD harus ada pertanggungjawaban.

“Ruang kontrol itu kan seharusnya steril hanya untuk operator, tapi yang kita temui bahwa ruang kontrol juga untuk tidur, untuk base camp hingga peruntukannya tidak sesuai,” ungkap Bayu.

Terkait CCTV, Bayu menyebutkan, dari beberapa yang ada, hanya satu yang jalan. Itu pun dari zoom out yang tidak bisa maksimal dalam pemanfaatannya. “Penganggaran CCTV untuk beberapa titik. Tapi yang kita temui hanya satu kamera yang nyala itu pun hanya tampilan dari jarak jauh,” tutup Bayu.

Revitalisasi tahap pertama Alun-alun Kota Tegal selesai pada Desember 2020 dengan anggaran mencapai Rp 10,5 miliar di antaranya pembangunan flying deck, air mancur menari, dan taman bunga. Sedangkan anggaran pagu dalam tahap kedua mencapai Rp 3 miliar. Targetnya, pekerjaan selesai pada Desember 2021 lalu.

Sutrisno

The post Dewan Protes Jam Buka Alun-alun Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Masukan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD JawaTengah Muhammad Saleh saat diskusi bersama jajaran Direksi Radio Slawi FM dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tegal di Kantor Bupati Tegal, Kamis (21/4/2022).

Radio Slawi FM Tegal setiap tahunnya telah meraih berbagai penghargaan dari Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah atas prestasi yang telah menyajikan konten muatan lokal seperti menampilkan budaya asli Kabupaten Tegal.

Sementara Anggota Komisi A, Sutjipto lebih menekankan kesejahteraan bagi para tenaga LPPL agar mendapatkan perhatian yang lebih baik. Dia berharap dengan adanya program tersebut bisa dijadikan jembatan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sehingga program-program pembangunan bisa diketahui oleh semua kalangan.

Asisten Administratif Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Fakihurrokhim menyampaikan informasi bahwa program Radio Slawi FM sudah menyajikan konten siaran lokal dan program diskusi pemerintah. Terlebih Radio Slawi FM sudah berjalan selama 5 tahun dan proses perekrutan jajaran pengawas beserta direksi dilakukan secara ketat.

“Radio LPPL Slawi FM telah berjalan selama 5 tahun dan proses perekrutan direksi dan pengawas dilakukan lewat fit and proper tes diambil dari tiga unsur pemerintah, praktisi penyiaran dan tokoh masyarakat. Dengan tujuan, dapat menampilkan konten muatan lokal khas Tegal salah satunya dialog ngapak. Konten muatan lokal didalamnya, berisi promosi daerah wisata guci, produk UMKM khas Tegal, dan sajian budaya diisi dialog antarlembaga pemerintah dengan masyarakat,” kata Fakihurrokhim.

Nur Muktiadi

The post Kalangan DPRD Beri Masukan untuk Slawi FM appeared first on SuaraBaru.id.

Juru bicara DPRD Kota Tegal, Hj Ely Farisati secara langsung membacakan ringkasan atau ikhtisar dokumen rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2021. Dalam ringkasan dokumen tersebut menyampaikan bahwa setelah mencermati atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2021 dan hasil pembahasan antara Kelompok Kerja I, II dan III bersama OPD Pemerintah Kota Tegal, disampaikan kepada Walikota Tegal beberapa hal pokok Rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan.

DPRD mengapresiasi terhadap pertumbuhan Positif Ekonomi Kota Tegal Tahun 2021 yang dilaporkan bertumbuh sebesar 3,12 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya akan tetapi tidak diikuti dengan Angka Kemiskinan dimana tercatat meningkat sebesar 0,32 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemic Covid-19 dalam menekan/menahan laju peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya. Sehingga kedepannya Pemerintah Kota Tegal segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang masih terkontraksi/sulit pulih (tumbuh negatif) dan yang sudah normal kembali/mudah pulih (tumbuh positif) oleh pandemic Covid-19 ini. Dua ketegori sektor terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi agar kebijakan ekonomi Pemda tahun 2022 dan tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Tegal,” papar Ely.

Selain itu, terkait Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal, DPRD mengapresiasi capaian yang melampaui target dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM pada tingkat Provinsi Jawa Tengah yang IPM-nya tahun 2021 rerata sebesar 72,16.

“Akan tetapi perlu kita ingat bahwa angka ini masih memasukkan Kota Tegal dalam urutan ke-5 dari 6 Pemerintah Kota yang ada di Jawa Tengah. Sehingga diperlukan peningkatan kembali dan perbaikan pada hal-hal yang masih kurang mengingat dengan adanya pembelajaran jarak jauh maka dimungkinkan untuk dilakukan eksplorasi dan terus berinovasi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Tegal yang berkualitas,’’ lanjut Ely.

Walikota Tegal H Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa rekomendasi adalah salah satu perwujudan check and ballance yang saling bersinergi dan melengkapi antara Walikota sebagai Pemimpin Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

‘’Catatan, kritik dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi akan kami tindak lanjuti bagi jalannya pemerintahan di waktu yang akan datang. Bersama-sama kita telah berupaya maksimal untuk mencapai target kinerja, walaupun masih ada program yang belum tercapai optimal. Pencapaian prestasi masih perlu diimbangi kerja keras dan kerja cerdas. Kekurangan, ketidakpuasan, serta permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan kian penuh tantangan. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan maupun penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan, tentu saja dalam lingkup perundang-undangan yang mendasarinya,’’ ujar Dedy Yon.

Selain itu, Walikota menyampaikan bahwa hal tersebut tidak lepas dari prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterapkan dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Nino Moebi

The post Dewan Sampaikan Rekomendasi atas LKPJ Walikota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti yang dialami oleh penerima RTLH Aliah (60) warga Jalan Kresna Gang 1 RT 04 RW 06 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Saat ini proses rehab sedang berjalan. Namun, kualitas pekerjaannya amburadul.

“Lihat, pasangan pada bata tidak rata dan tidak beraturan. Kalau kondisi seperti itu pasti akan memakan lepanan,” kata Anggota DPRD Kota Tegal Satori SE saat melihat langsung proses rehab Jumat (31/3/2022).

Bukan hanya pasangan bata yang tidak beraturan. Material pintu juga asal saja. Dan saat hujan kemarin didalam rumah banjir, air dari talang tidak bisa keluar. Membuat penghuni rumah kerepotan. “Padahal penghuni seorang janda tinggal sendiri di rumah,” ujar Satori.

Anggaran rehab RTLH ukuran sekira 4X8 M milik Aliah dari pemerintah Rp 17 juta terpaksa membengkak mencapai Rp 600 ribu. Satori minta kepada Kabid Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Tegal, Untung P untuk tidak memakai pelaksana bangunan tersebut lagi. “Kami minta pelaksana jangan dipakai lagi. Program RTLH tujuannya untuk membantu dan meringankan malah tidak karuan,” ujar Satori geram.

Kabid Disperkim Kota Tegal Untung P, di lokasi saat melihat mengakui pasangan bata tidak beraturan. Namun untuk maslah banjir akibat talang belum konek ke luar. “Iya memang pasang bata tidak rapi. Untuk masalah banjir kemarin karena talang belum konek keluar/belum disalurkan ke luar,” ujar Untung.

Untung berjanji tidak akan memakai pelaksana atau tukang tersebut.

Nino Moebi

The post Kualitas Bangunan RTLH Mengecewakan appeared first on SuaraBaru.id.

Sesuai kontrak, pekerjaan senilai Rp 9,7 Miliar dikerjakan mulai 6 September 2021 hingga 24 Desember 2021. Karena beberapa kendala DPUPR memberikan perpanjangan waktu sejak 25 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022 sesuai permintaan pelaksana. Namun pekerjaan baru 60 persen.

Perpanjangan waktu diberikan kembali
untuk menyelesaikan pekerjaan mulai 9 Januari hingga 29 Januari 2022. Namun, setiap harinya dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu/permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak jika dihitung sekitar Rp 8,8 juta per hari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih SH MH menyampaikan, untuk proyek pekerjaan Jalan A Yani Kota Tegal dead line pada 8 April 2022 harus sudah selesai. Proses pekerjaan memang terkendala di lokasi adanya pertokoan yang usahanya mereka terganggu.

“Karena itu harapan kami Satpol PP bisa melihat dan mengamankan semua kegiatan pekerjaan yang ada di Jalan A Yani ini terutama penertiban pada kios-kios yang ada di saluran. Contohnya yang ada di Jalan Waru banyak kios-kios yang istilahnya berdiri liar tapi didiamkan akhirnya saluran tertutup hingga pada saat hujan banjir. Kami mohon Satpol PP bisa menangani hal yang berkaitan dengan sinergitas antar Jalan A Yani dengan Jalan pendukung,” paparnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal H Sisdiono Ahkmad S.Pd berharap pekerjaan Jalan A Yani selesai. Namun, setelah selesai proyek pendestrian Jalan A Yani ternyata setelah melihat dilapangan ternyata belum selesai. Karena masih banyak yang harus dibenahi.

Contohnya adanya tiang telpon dan listrik yang masih ada di tengah-tengah pendestrian harus ditangani. Selain itu ditemukannya sambungan-sambungan listrik liar juga harus ditangani. Kalau tidak tertangani, Sisdiono khawatir proyek yang maksudnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki tapi ada gangguan.

“Pemerintah Kota Tegal harus segera menangani hal tersebut sebagai sebuah usaha kelanjutan untuk membuat pendestrian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat,” ungkap Sisdiono.

Dari DPUPR Kota Tegal, Setia Budi menjelaskan, rombongan dari Komisi III DPRD Kota Tegal melakukan kunjungan lapangan dan melihat langsung pekerjaan penataan Jalan A Yani.

“Kondisi pekerjaan sudah mencapai diatas 77 persen. Pelaksana diberi kesempatan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan hingga batas akhir 8 April 2022 mendatang harus selesai,” kata Setia Budi.

Terpisah, dari pihak pelaksana/ Iskandar optimis pada 8 April 2022 mendatang pekerjaan proyek penataan Jalan A Yani Kota Tegal sudah selesai.”Kalau untuk kuantitas fisik In Sya Allah bisa selesai. Soalnya material sudah ada tinggal dijalankan saja,” ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, untuk pengerjaan pihaknya terkendala dengan kondisi di lapangan pihaknya tidak bisa kerja pada siang hari karena lokasinya untuk parkir mobil, motor parkir di atas trotoar, masih ada yang jualan. “Kita pasang police line juga masih ditabrak. Kita pasang keramik sore hari, ternyata paginya sudah diinjak. Seperti itulah kondisi dilapangan,” tutur Iskandar.

Nino Moebi

The post Pekerjaan Proyek Penataan Jalan A Yani Kota Tegal Berakhir 8 April 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini terungkap saat Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Tegal atas tiga Raperda Kota Tegal tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Bahari Setia Budi, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perubahan Ketiga atas Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis (9/12/2021).

Seperti yang disampaikan oleh Juru bicara Fraksi Golkar, Teguh Iman S, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sutari, juru bicara Fraksi PAN, Ely Farisati, juru bicara Fraksi Gerindra, Sisdiono Ahmad, juru bicara Fraksi PKB, Yusuf Al Baihaqi dan juru bicara Fraksi PKS, Zaenal Nurohman.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, ST meminta Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono untuk menyusun jawaban dan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.

“Kepada Wali Kota Tegal untuk segera menyusun jawaban terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal dan jawaban Wali Kota Tegal dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Tegal,” ucap Kusnendro.

Nino Moebi

The post DPRD Kota Tegal Setuju Tiga Raperda Dibahas Lebih Lanjut appeared first on SuaraBaru.id.