Tahun 2025, total 30.264 pekerja rentan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan program ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui APBD Perubahan 2025. Dengan keikutsertaan tersebut, para pekerja berhak memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Bupati Sam’ani menegaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pekerja rentan dapat bekerja tanpa rasa khawatir akan risiko pekerjaan.

“Memberikan perlindungan kepada pekerja rentan adalah bagian dari visi kami. Tahun ini, sebanyak 30.264 pekerja sudah kami masukkan sebagai peserta,” ungkap Sam’ani.

Ia juga menyoroti manfaat penting lain yang turut menyentuh keluarga pekerja, terutama ketika terjadi risiko kerja yang tidak diinginkan.

“Dengan jaminan ini, mereka dapat bekerja lebih aman. Jika terjadi musibah, keluarga tetap mendapatkan perlindungan, bahkan pendidikan anak bisa terus berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.

Tahun Berikutnya Masih Diupayakan

Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperluas cakupan peserta di tahun mendatang. Meski demikian, Sam’ani menyebutkan perlunya menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami berusaha mempertahankan jumlah peserta, bahkan menambahnya jika memungkinkan. Namun semuanya harus disesuaikan dengan kondisi transfer anggaran dari pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan, Neng Siti Hasanah, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kudus yang terus memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Asta Cita Presiden,” katanya.

Dengan bertambahnya puluhan ribu peserta baru, Kudus semakin memperkuat perannya sebagai daerah yang serius melindungi pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Lindungi 30 Ribu Lebih Pekerja Rentan lewat BPJS Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Bappeda Kudus, Sulistyowati, menjelaskan bahwa porsi terbesar DBHCHT tahun ini memang diarahkan pada sektor kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penunjang industri tembakau. Pengelolaan dana melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Disnakerperinkop UKM, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Kominfo, Satpol PP, Bagian Perekonomian, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas PUPR, hingga Dinas Perhubungan. Ia berharap seluruh OPD mampu memaksimalkan anggaran tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada sektor kesehatan, DBHCHT digunakan untuk pembangunan Gedung IGD, Ponex, serta Gedung Stroke dan Onkologi di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Bangunan baru setinggi lima lantai ini memiliki dua lantai bawah yang didesain khusus sebagai area parkir.

Sementara lantai lainnya dipusatkan untuk layanan poli kanker, poli stroke, saraf, bedah saraf, rehabilitasi medis, bedah onkologi, penyakit dalam, hingga onkologi anak. Proyek bernilai sekitar Rp50 miliar ini bersumber dari DBHCHT 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu empat bulan.

Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian besar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Tahun ini, PUPR menerima alokasi Rp42 miliar dari DBHCHT untuk menyelesaikan 16 paket pekerjaan skala besar hingga akhir 2025.

Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menyampaikan bahwa perbaikan Jalan R. Agil Kusumadya menjadi proyek terbesar dengan anggaran Rp12 miliar. Sejumlah titik lainnya juga masuk daftar perbaikan, seperti Jalan Jenderal Soedirman dengan nilai pekerjaan Rp3 miliar, Jalan HOS Cokroaminoto Rp1 miliar, serta ruas Jalan Ternadi–Rahtawu yang digarap dengan anggaran Rp1 miliar.

Pada bidang kesejahteraan masyarakat, Pemkab Kudus telah menyalurkan BLT DBHCHT tahap 2 tahun anggaran 2025 dengan total Rp45,9 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 76.532 buruh rokok, masing-masing menerima Rp600 ribu. Anggaran tersebut bersumber dari DBHCHT melalui APBD Kabupaten Kudus serta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan berbagai program yang berjalan serentak di sektor kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial, pemerintah daerah berharap DBHCHT mampu memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemanfaatan dana cukai ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan taraf hidup buruh rokok dan masyarakat Kabupaten Kudus secara keseluruhan.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa pada 2025 alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus mencapai sekitar Rp260 miliar. Seluruh anggaran tersebut diprioritaskan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penegakan hukum melalui pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, pengelolaan DBHCHT yang tepat dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita harapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,”tandasnya.

Ads- Ali Bustomi

The post DBHCHT Kudus 2025 Dioptimalkan untuk Kesejahteraan Masyarakat: Infrastruktur, Kesehatan hingga BLT Buruh Rokok appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami akan meminta arahan dari Kejari Kudus sebelum melanjutkan pembangunan SIHT, mengingat permasalahan hukum yang menyertainya,” ujar Sam’ani saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon, Selasa (15/4).

Menurut Sam’ani, proyek SIHT menghadapi sejumlah kendala serius. Pada tahap pertama, pembangunan terjerat kasus dugaan korupsi, sementara di tahap kedua, kontrak proyek terpaksa diputus.

“Dengan kondisi seperti ini, kami harus bertindak dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Kendati demikian, Sam’ani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis tersebut. Pasalnya, keberadaan SIHT sangat dibutuhkan, mengingat APHT Megawon—yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)—kini sudah tidak mampu menampung pelaku industri baru. Dari total 17 gudang produksi yang ada, semuanya telah terisi penuh.

Baca juga:

Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal

Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berharap proyek tersebut bisa segera dilanjutkan agar dapat mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau di daerah.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kudus telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi proyek SIHT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus tersebut berkaitan dengan pekerjaan pengurukan lahan pada tahun 2023 yang menggunakan anggaran sekitar Rp9,1 miliar, dan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam perkara ini, Kejari Kudus menetapkan empat tersangka, salah satunya RKHA, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus. RKHA yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dan melanggar etika jabatan.

Selain RKHA, Kejari juga menetapkan SK sebagai tersangka. SK diduga menerima dan mengalihkan pengerjaan proyek pengurukan lahan secara tidak sah, yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.

Dua tersangka lainnya adalah HY dan AAP yang bertindak sebagai konsultan proyek. Keduanya juga diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Tunggu Legal Opinion Kejari untuk Lanjutkan Proyek SIHT Klaling appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala UPTD BLK Disnaker Perinkop UKM Kudus Evita Dewi menjelaskan, berbagai pelatihan tersebut masih berjalan hingga Desember mendatang. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh daerah.

Akan tetapi, lanjutnya, dari 85 jenis pelatihan sudah ada beberapa yang sudah terpenuhi dan ditutup. Sehingga, bagi mereka yang ingin mengikuti pelatihan bisa melihat terlebih dahulu jenis pelatihan yang masih dibuka.

“Sampai saat ini, pelatihan sendiri sudah terealisasi  mencapai 80 persen, kemungkinan berakhir biasanya pada minggu ketiga Desember mendatang. Bagi buruh rokok maupun masyarakat umum, jika ingin mengikuti masih bisa,” terangnya.

Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyampaikan, ada sebanyak 261 paket pelatihan dari 85 jenis pelatihan yang disediakan. Yang bersumber dari DBHCHT sebesar Rp 16,1 miliar.

“Berbagai pelatihan ini sudah berjalan sejak 18 Juli lalu. Harapannya bisa bermanfaat bagi mereka yang mengikuti pelatihan yang kami sediakan. Sehingga, mampu mengembangkan kemampuan itu kedepannya,” tuturnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan yang diberikan sangat beragam menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Diharapkan, dengan banyaknya jenis pelatihan yang ada, bisa memberikan kesempatan masyarakat memilih jenis pelatihan yang sesuai dengan keinginannya.

Ditambahkan, hasil dari pelatihan keterampilan ini cukup positif. Beberapa perusahaan swasta yang ada di Kudus bahkan telah menjalin kerja sama untuk menampung tenaga-tenaga terampil hasil pelatihan yang telah diselenggarakan.

“Ada beberapa perusahaan besar di Kudus seperti Pura Group yang sudah menjalin kerja sama dengan kami. Lulusan pelatihan keterampilan bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut atau membuka lapangan kerja sendiri,”tandasnya.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215 Tahun 2021 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Terdapat alokasi sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat.

“Salah satunya dengan memberikan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan masyarakat umum. Dengan berbagai pelatihan yang diberikan, semoga dapat menjadi bekal keterampilan mereka dan meningkatkan perekonomian,” ucapnya.

Ali Bustomi

The post Program Pelatihan Keterampilan DBHCHT di Kudus Sudah Terealisasi 80 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyampaikan, bahwa pelatihan itu sebagai bekal keterampilan untuk warga binaan.

“Diharapkan pelatihan otomotif ini nantinya bisa jadi bekal ketrampilan untuk warga binaan ketika sudah bebas. Bisa untuk mencari kerja atau buka bengkel motor,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, bahwa pelatihan otomotif bagi warga binaan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) tahun 2022. Penggunaan DBHCHT untuk pelatihan itu merupakan salah satu program pemanfaatan DBHCHT yang ketentuannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Kepala Rutan Kelas ll Kabupaten Kudus yakni Suprihadi menyampaikan, pelatihan otomotif bagi warga binaan merupakan kerja sama antara Rutan dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Disnakerperinkop-UKM) Kudus. Pelaksanannya nanti selama 22 hari.

Dia berharap, dengan adanya pelatihan otomotif, bisa memberikan pengetahuan dan bekal keterampilan bagi warga binaan. Sehingga setelah warga binaan bebas nanti, mereka bisa memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang didapatkan selama ikut pelatihan di Rutan.

“Apalagi nantinya warga binaan yang ikut pelatihan otomotif ini juga akan mendapatkan dua sertifikat. Satu dari Disnakerperinkop dan UKM serta sertifikat dari Lembaga Penjamin Sertifikat Kerja. Nantinya bisa digunakan sebagai bukti kompetensi ketika akan melamar kerja saat bebas,” ungkapnya.

Ia melihat, sejauh ini para warga binaan sangat antusias mengikuti pelatihan otomotif. Bahkan di hari ke sembilan ini, 95 persen mereka sudah bisa melaksanakan pelatihan otomotif dengan baik.

“Dari pengamatan kami, warga binaan bisa mengikuti pelatihan otomotif dengan baik. Terkait dengan deteksi kerusakan mesin motor injeksi, pembongkaran, servis dan pemasangan kembali sudah dikuasai semua,” imbuhnya.

Salah satu peserta yakni Muhammad Zaenuri mengaku sangat berterima kasih atas bekal keterampilan kerja yang diberikan.

Menurutnya, pelatihan otomotif ini sangat baik bagi warga binaan. Sebab pelatihan ini sangat berguna dan bermanfaat sekali bagi warga binaan untuk bekal saat sudah bebas nanti. “Dengan pelatihan otomotif ini, kami jadi punya bekal keterampilan. Sehingga bisa kami gunakan untuk bekal cari kerja atau buka bengkel motor saat sudah bebas nanti,” ujar Zaenuri.

Bupati Kudus HM Hartopo dalam kesempatan sebelumnya mengatakan Pemkab Kudus telah memprogramkan beragam pelatihan keterampilan melalui BLK Dinsosperikop UMKM. Pelatihan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan anggaran DBHCHT.

Diharapkan, pelatihan yang ada mampu mencetak tenaga-tenaga terampil yang nantinya siap terjun ke dunia kerja maupun membuka lapangan kerja sendiri.

“Dengan banyaknya tenaga terampil, ke depan akan meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Narapidana Rutan Kudus Peroleh Pelatihan Keterampilan Kerja DBHCHT appeared first on SuaraBaru.id.

BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus optimistis pemerintah daerah dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen dari alokasi DBHCHT 2022. Saat ini, jumlah warga masyarakat Kabupaten Kudus yang terlindungi BPJS Kesehatan telah mencapai 94,7 persen.

“Kalau DBHCHT bisa dimaksimalkan untuk JKN, maka Kudus bisa mencapai UHC,”kata Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus, Agustian Fardianto, Senin (19/9).

Pembayaran iuran jaminan kesehatan pada tahun ini juga bisa untuk karyawan yang terkena PHK. Hanya saja, BPJS belum mencatat secara pasti berapa persis berapa jumlah masyarakat terkena PHK.

Perlindungan jaminan kesehatan kepada korban PHK dinilai membantu agar mereka tidak terjatuh pada jurang kemiskinan. “Jaminan kesehatan dapat mem‎bantu ketika butuh biaya pengobatan, padahal tidak ada lagi pekerjaan. Program ini harapannya bisa membantu mereka,” ujarnya.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan pengalokasian DBHCHT untuk kepesertaan JKN, merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Kudus dalam menyejahterakan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 215 tahun 2021 yang mana alokasi DBHCHT diantaranya digunakan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi masyarakat yang kurang mampu, tak perlu khawatir karena pemerintah daerah hadir dan menjamin kepesertaan JKN mereka,”tandasnya.

Data yang ada, jumlah warga masyarakat yang terlindungi BPJS Kesehatan dari alokasi DBHCHT mencapai 58.627 orang dari Januari-Mei 2022. Dana tersebut diambil dari alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten Kudus pada 2022 sebesar Rp 174,2 miliar. Sebanyak 40 persen atau Rp 69,7 miliar dari besaran alokasi itu diperuntukkan di bidang kesehatan.

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Kudus, Suba’an Abdul Rochman mengatakan, ada 72.568 pekerja yang tergabung dalam federasi, sebanyak 2.500-an orang di antaranya sudah pensiun atau PHK.

Pihaknya prihatin ketika buruh pabrik yang sudah pensiun atau PHK harus menanggung iuran jaminan kesehatan setiap bulannya, sedangkan mereka sudah tidak punya penghasilan dengan usia yang semakin menua.

Karena itu, Suba’an berharap alokasi DBHCHT juga bisa mengkover kepesertaan JKN bagi para pensiunan tersebut.

“Semoga buruh rokok yang pensiun dan PHK bisa mendapatkan keringanan terkait kepesertaan jaminan kesehatan dengan dikover melalui DBHCHT,”tandasnya.

Dia menarget, pada tahun ini setidaknya 10 ribu orang dari kalangan mantan buruh bisa terfasilitasi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tahun ini yang kami usulkan sekitar 10 ribu orang, dan masih terus berproses. Kasihan mereka jika harus membayar iuran BPJS, sudah tidak ada penghasilan, kesehatannya juga semakin turun,” terangnya.

Ali Bustomi

The post DBHCHT Sukses Tingkatkan Kepesertaan JKN Kabupaten Kudus Menjadi 96 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

“Tahun ini segera direhab. Proses lelang sudah dilaksanakan dan sudah penandatanganan kontrak. Dalam waktu dekat pekerjaan teknis segera dilaksanakan,”ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr Andini Aridewi, Jumat (16/9).

Alokasi anggaran DBHCHT yang dikucurkan untuk rehab Puskesmas Sidorekso mencapai Rp 2,2 miliar. Rehab ini merupakan bagian dari program rehab sejumlah Puskesmas di Kudus tahun ini.

Penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215 tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, alokasi DBHCHT diantaranya dipergunakan untuk bidang kesehatan

Sejauh ini, kondisi Puskesmas Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu memang cukup memprihatinkan. Bagian plafon di pelayanan kesehatan itu tampak mengalami kerusakan. Kerusakan bahkan mencapai 70 persen.

Dari pengamatan di lapangan, plafon di puskesmas itu tampak ambrol.Di sejumlah titik hanya terlihat rangka penahan plafon yang tersisa.

Sehingga bagian gentingnya bisa langsung terlihat dari bawah. Untuk bagian plafon yang lain juga terlihat telah berjamur seperti seringkali terkena air hujan sehingga cukup rawan ambrol.

Didik Purwanto Kasubag Tata Usaha Puskesmas Sidorekso mengatakan, kejadian ambrolnya plafon itu sebenarnya telah lama.

Kondisi tersebut tentu cukup mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Terlebih saat musim penghujan di mana sering menyebabkan bocor sehingga membuat lantai menjadi licin.

Terpisah, Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan program rehabilitasi Puskesmas merupakan salah satu program pemanfaatan DBHCHT di bidang kesehatan.

Melalui kegiatan tersebut, bupati ingin agar infrastruktur kesehatan di Kudus menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa lebih maksimal,”ujar Hartopo.

Hartopo menyebutkan, pada APBD 2022, Pemkab melaksanakan rehabilitasi lima puskesmas dan satu puskesmas pembantu yang nilainya mencapai Rp 8,9 miliar.

Adapun enam paket lokasi rehabilitasi itu terdiri dari Puskesmas Jati dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,03 miliar, Puskesmas Mejobo Rp 1,2 miliar, Puskesmas Rejosari Rp 1,348 miliar, Puskesmas Rendeng Rp 1,61 miliar, Puskesmas Sidorekso Rp 2,4 miliar dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Rahtawu Rp 356 juta.

Ali Bustomi

The post Berkat DBHCHT, Gedung Puskesmas Sidorekso yang rusak Bakal Diperbaiki appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 32 peserta pelatihan pun menjalani praktik langsung menjadi tour guide dengan naik bus dan berkeliling ke beberapa destinasi wisata di Kudus. Mereka diminta untuk mempraktikkan langsung materi pengenalan wisata yang ada di Kudus, Rabu (14/9).

Kepala Disnakerperinkop Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ikut mendampingi langsung materi praktik tersebut mterlihat cukup menikmati keseruan suasana yang ada. Perjalanan dimulai dari Terminal Menara Kudus, rombongan menaiki bus menuju ke tempat wisata di Desa Colo, Kudus.

Dalam perjalanan, setiap peserta pelatihan bergantian praktik menjadi pemandu wisata baik cara menyapa wisatawan hingga menjelaskan tentang wisata, sejarah, dan keunikan yang ada di Kudus.

Mereka pun terlihat sangat menguasai materi dan asyik menjadi seorang pemandu wisata. Rini yang melihatnya secara langsung pun mengapresiasi kemampuan yang dimiliki para peserta.

“Saya sangat apresiasi para peserta pelatihan ini. Sangat membanggakan saya. Tadi ada yang menguasai materi, ini merupakan keberhasilan yang bagus. Capaian yang bagus dalam pelatihan,” kata Rini.

Dengan pelatihan ini, Rini berharap bisa menciptakan pemandu wisata handal untuk memperkenalkan wisata di Kudus, sekaligus mencetak tenaga kerja yang mahir di bidang kepariwisataan.

“Nanti kita juga akan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kudus untuk mengakomodir teman-teman pelatihan ini bisa menjadi tour guide lokal Kudus,” lanjutnya.

Dalam pelatihan ini, Rini menjelaskan bahwa semua menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) milik Kabupaten Kudus. Totalnya ada sekitar Rp 132 juta.

Kegiatan pelatihan keterampilan ini merupakan bagian dari program pemanfaatan DBHCHT Kabupaten Kudus tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021, alokasi DBHCHT diantaranya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang salah satunya berwujud pemberian pelatihan keterampilan.

Melihat antusias peserta pelatihan tour guide kali ini, tahun depan rencananya pelatihan yang sama akan kembali dilakukan. Dengan harapan bisa menciptakan pemandu wisata lokal Kudus yang cukup handal.

Salah satu peserta pelatihan, Sa’adatul Mushthoifiyah mengaku senang mengikuti pelatihan yang ada. Sebagai seorang mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di salah satu perguruan tinggi Semarang, ia tidak memiliki pengalaman apapun tentang menjadi pemandu wisata.

“Tapi saya ingin belajar menjadi tour guide, biar bisa memperkenalkan Kudus sama orang-orang luar daerah,” katanya.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan melaku alokasi DBHCHT itu dapat berdampak positif bagi masyarakat Kudus. Pelatihan itu bisa menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“DBHCHT ini membantu pemulihan perekonomian di daerah dengan diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Akan banyak muncul tenaga terampil yang siap untuk membuka lapangan kerja baru,” ucap dia.

Menurutnya, pelatihan keterampilan merupakan bagian dari program pembinaan lingkungan sosial yang mana anggarannya mendapatkan porsi paling besar yakni 50 persen dari total DBHCHT‎.

“Saya berharap masyarakat Kudus bisa memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan ini,”paparnya.

Ali Bustomi

The post Manfaatkan DBHCHT, Pemkab Kudus Gelar Pelatihan Tour Guide appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dr Andini Aridewi mengatakan fasilitas kesehatan menjadi masalah yang cukup serius di Desa Rahtawu, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selama ini warga harus turun gunung dengan jarak yang jauh untuk berobat.

Namun sebentar lagi Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus bakal membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Rahtawu. Pemkab Kudus telah menyiapkan dana ratusan juta untuk pembangunan pustu itu.

“Saat ini pembangunan Pustu Rahtawu sudah dalam proses lelang secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),”kata Andini.

Andini menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk membangun Pustu di Desa Rahtawu itu bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Besarannya yakni Rp 325.643.840.

”Pustu di Desa Rahtawu dapat mendekatkan faskes (fasilitas kesehatan, red) bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan Pemkab Kudus saat ini terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan Pustu tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus memperbaiki infrastruktur kesehatan yang ada di Kabupaten Kudus.

“Sesuai dengan Prioritas Kebijakan Pemkab Kudus, pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah saat ini,”ujar Bupati.

Hartopo mengatakan, penggunaan alokasi DBHCHT untuk pembangunan Pustu sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dalam regulasi tersebut, pemanfaatan anggaran DBHCHT salah satunya adalah diperuntukkan bagi bidang kesehatan yang mana salah satu programnya adalah revitalisasi Puskesmas.

Pembangunan Pustu Desa Rahtawu adalah salah satu dari sekian program rehabilitasi Puskesmas yang mulai dilaksanakan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau yang totalnya mencapai Rp 8,9 miliar. Selain Pustu Rahtawu ada juga perbaikan Puskesmas Rejosari Rp 1,348 miliar, Puskesmas Rendeng Rp 1,61 miliar, Puskesmas Sidorekso Rp 2,4 miliar, Puskesmas Jati Rp 2,03 miliar, Puskesmas Mejobo Rp 1,2 miliar dan Pustu Rahtawu Rp 356 juta.

Bupati Kudus, HM Hartopo mengharapkan pelayanan kesehatan di puskesmas dapat berjalan optimal. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan sarpras kesehatan sebagai penunjang pelayanan di sana agar akses masyarakat mendapat layanan kesehatan bisa semakin lebih mudah.

“Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat. Tentunya dengan pelayanan kesehatan yang lengkap ini bila perlu tidak lagi dirujuk ke rumah sakit karena fasilitas di Pustu sudah memadai,” ujarnya.

Ali Bustomi

The post Dibiayai DBHCHT, Pustu Rahtawu untuk Optimalisasi Layanan Kesehatan Warga Lereng Muria appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Andini Aridewi mengatakan, ada alokasi anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dengan nominal yang diterima oleh pihaknya sebesar Rp 245 juta.

Anggaran tersebut diantaranya untuk program sosialisasi hingga pemberian makanan tambahan (PMT) guna menekan angka stunting di kalangan anak-anak.

“Memang ada anggaran dari DBHCHT untuk penanganan stunting di Kudus. Kalau di kami, jumlah yang diberikan tersebut digunakan untuk sosialisasi stunting dan pembelian pemberian makanan tambahan (PMT),” ucapnya.

Adapun PMT itu sendiri, lanjutnya, seperti memberikan stimulan ke anak yang mengalami kasus stunting. Sementara, untuk sosialisasi dilakukan guna memberi edukasi kepada masyarakat tentang makanan yang perlu untuk dikonsumsi pada anak untuk mencegah stunting.

“Jadi kami memberikan edukasi kepada mereka. Seperti berapa jumlah telur, protein, atau susu yang dikonsumsi dalam sehari untuk berat badan dan umur anak. PMT ini untuk mencukupi anak, dengan memberikan makanan tambahan seperti itu,” tuturnya.

“Penanganan stunting tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja. Namun, juga ada OPD lainnya yang menangani kasus stunting. Maka dari itu, kami hanya melakukan tugas sesuai tupoksi terkait DBHCHT seperti itu,” tambahnya.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan Pemkab Kudus saat ini menargetkan zero kasus stunting. Sehingga upaya intensif terus dilakukan termasuk meluncurkan program yang bersumber dari DBHCHT.

“Kami memang fokus terhadap pencegahan angka stunting karena di Kudus masih ada kasus. Oleh karena itu, berbagai penanganan dan pencegahan terus dilakukan agar target zero kasus bisa tercapai,” kata Bupati Kudus Hartopo.

Pengalokasian anggaran DBHCHT untuk penanganan kasus stunting sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215 tahun 2021.

Dalam regulasi tersebut, pemanfaatan DBHCHT diantaranya bisa dimanfaatkan untuk bidang kesehatan yang salah satunya adalah pencegahan stunting.

Tak hanya itu, kata Bupati, penanganan stunting juga dilakukan dengan menggandeng stakeholder lainnya, seperti dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bersama IDI, Pemkab Kudus juga menggalakkan program orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting.

Selain itu, ada pula perusahaan-perusahaan swasta yang digandeng untuk menyosialisasikan edukasi pencegahan stunting ke pekerjanya.

“Termasuk pihak swasta juga dilibatkan agar kasus tengkes di Kudus bisa ditekan,” ujarnya.

Bagi perusahaan yang belum memiliki tim medis, kata dia, bisa memanfaatkan Puskesmas dengan tim tenaga kesehatan yang siap mengawal pemeriksaan, pencegahan maupun upaya penanganan.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Optimalkan Penanganan Stunting dengan DBHCHT appeared first on SuaraBaru.id.