Menurut MenPAN-RB, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur, tetapi wujud transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Rini Widyantini mengimbau agar Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana aksi instansi dengan fokus pada pemetaan jabatan dan proses kerja untuk memastikan kesesuaian peran paska-penyederhanaan serta mencegah tumpang tindih fungsi antarunit.

Akselerasi transformasi digital pemerintah termasuk integrasi aplikasi perencanaan, kinerja, dan layanan publik untuk mendorong efisiensi dan transparan. Peningkatan kompetensi ASN, melalui pelatihan berbasis kebutuhan jabatan dan pembinaan kinerja yang berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyatul Muthmainnah didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda, Sartono Eko Saputro dan Kepala Bagian Organisasi Setda, Rita Marlianawati menyampaikan untuk Kota Tegal saat ini sedang dan terus berproses dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya tata laksana organisasi di daerah maka Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan berbagai langkah diantaranya penyederhanaan organisasi, perbaikan sistem kerja untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Wakil Wali Kota menjelaskan upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain memotret kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan rumpun organisasi. Perubahan dan perbaikan sistem kerja dengan tujuan menyelaraskan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Tazkiyyatul Muthmainnah berharap tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat segera diwujudkan dan meningkatkan indeks reformasi secara keseluruhan.

Nur Muktiadi

The post Rakor Penyederhanaan Birokrasi dengan Menpan RB, Pemkot Tegal Terus Berproses appeared first on SuaraBaru.id.

Anang menekankan pentingnya komunikasi aktif dan konstruktif (What) antara Pemkab Grobogan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) (Who) sebagai landasan menyusun target reformasi birokrasi yang realistis dan berdampak.

“Evaluasi capaian 2024 harus menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis untuk 2025,” ujar Anang.

BACA JUGA : RSU Purbowangi Resmikan Gedung Sudarsini, Luncurkan BPJS Gratis Warga Tak Mampu

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem birokrasi, bukan hanya secara administratif tetapi juga dalam cara pandang terhadap pelayanan publik.

Menurut Anang, Renaksi tidak boleh hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus konstektual, aplikatif, dan sesuai dinamika lapangan.

“Birokrasi bukan sekadar urusan prosedural. Ia adalah alat untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif, dan berkualitas bagi masyarakat,” katanya.

Arahan dari Kementerian PAN-RB

Kegiatan ini juga menghadirkan Arif Lukman Hakim, perwakilan KemenPAN-RB, sebagai narasumber melalui Zoom Meeting. Arif menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah proses jangka panjang yang menuntut konsistensi dan bahwa penyesuaian (adjustment) adalah kunci keberhasilan.

BACA JUGA : Cuaca di Madinah Ekstrem, Jamaah Haji asal Jepara Diminta Jaga Kesehatan Jelang Keberangkatan ke Mekah

“Renaksi harus melekat pada proses kerja setiap unit dan mendukung perbaikan kinerja birokrasi,” jelas Arif.

Arif Lukman Hakim juga menekankan pentingnya pembangunan zona integritas sebagai prioritas utama, demi menghadirkan kepercayaan publik melalui perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.

TYA WIEDYA

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto: Reformasi Birokrasi Harus Nyata, Bukan Sekadar Dokumen appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dihadiri 61 Orma, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (Dema), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sosialisasi ini dibuka Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

Dalam sambutannya, Junaidi menyampaikan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai prosedur birokrasi, kepada seluruh ketua dan anggota Orma di USM. Menurut dia, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih terstruktur, tentang alur birokrasi yang harus diikuti dalam menjalankan tugas organisasi.

BACA JUGA: 132 Mahasiswa KKN USM Diterjunkan di Tujuh Kelurahan

”Selama ini, saya lihat masih banyak yang bingung terkait dengan alur birokrasi. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami adakan sosialisasi sekaligus praktik cara membuat surat dan dokumen lainnya, agar lebih jelas dan terukur,” ungkap Junaidi.

Narasumber pada sosialisasi ini, Sudarmono, memberikan materi mengenai alur birokrasi surat menyurat yang tepat dan efektif. Dia menjelaskan pentingnya pemahaman alur birokrasi, terutama di masa peralihan kepengurusan organisasi.

”Ini adalah masa-masa peralihan dari pengurus Orma lama ke pengurus baru. Maka sangat penting untuk menyampaikan alur birokrasi yang akan dijalankan ketua maupun pengurus Orma yang baru. Alur birokrasi yang saya sampaikan mencakup alur birokrasi dana Musyawarah Kerja (Musker), dana insidental, dana pengembangan mahasiswa, dan surat menyurat terkait peminjaman fasilitas,” jelas Sudarmono.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memastikan semua Orma di USM bisa memahami dan dapat mengimplementasikan prosedur birokrasi dengan benar, guna mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan organisasi mahasiswa di kampus.

Riyan

The post 61 Orma USM Ikuti Sosialisasi Alur Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu menghadirkan narasumber Sudarmono, dari Bagian Kemahasiswa USM. Sudarmono menyampaikan materi tentang alur birokrasi di organisasi kemahasiswaan USM. Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Rektor itu menilai, para mahasiswa khususnya yang ada di Organisasi Mahasiswa (Orma), masih belum faham tentang alur birokrasi yang benar.

”Sejauh ini para mahasiswa masih banyak yang belum begitu paham tentang birokrasi yang ada di kampus USM. Terutama terkait dengan surat menyurat. Ada banyak surat, di antaranya permohonan dana, sarana prasarana dan LPj,” tutur Darmono.

BACA JUGA: UKM Pilus USM Wadah Curhat bagi Mahasiswa

Dia pun berharap, melalui paparannya itu, para mahasiswa ke depan akan bisa lebih paham tentang alur birokrasi. Pihaknya juga selalu siap untuk memberikan pelayanan, baik konsultasi secara langsung maupun melalui WhatsApp.

Sementara itu, Ketua BEM FPsi USM, Navisa Fitri menyatakan, tema pada kegiatan ini, ‘Membentuk Sinergi Kreativitas Dalam Diri Mahasiswa’. ”Melalui acara ini kami berharap, dapat membentuk kreativitas, manajemen diri dan mempersiapkan mahasiswa Fakultas Psikologi USM dalam berorganisasi nantinya,” ungkap Navisa.

Riyan

The post Sudarmono Beri Materi di LKMM Fakultas Psikologi USM appeared first on SuaraBaru.id.

”Inovasi layanan publik menjadi sarana menuju terwujudnya good governance, efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan, dan akuntabel, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Hal itu dia tekankan, saat memberikan pengarahan pada acara Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Wonosobo tahun 2024, di Ruang Mangoenkoesoemo.

BACA JUGA: Mahasiswa Adalah Brand Ambasador Unissula

Menurutnya, birokrasi dinamis yang didukung dengan terciptanya inovasi, memungkinkan terlaksananya perbaikan yang terus-menerus. KIPP menjadi sebuah sarana dalam menumbuhkan semangat seluruh elemen di Pemkab Wonosobo.

”KIPP terus didorong dalam menggagas penciptaan dan pengembangan inovasi, guna meningkatkkan kualitas pelayanan publik, yang juga mendukung terwujudnya gerakan one agency one innovation,” ungkap Riyanto.

Saat ini, pihaknya akan terus mendorong seluruh jajaran Pemkab Wonosobo, untuk turut serta menyukseskan gerakan one agency one innovation. Salah satunya dengan mengikuti KIPP, sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

BACA JUGA: Ini Sosok ASN di Semarang yang Mondar-mandir ke Jakarta Dapat Panggilan Bawaslu RI

”Animo dan partisipasi dalam KIPP, memperbesar harapan kita bersama akan masa depan yang lebih baik. Mengingat inovasi-inovasi yang tercipta, bernafaskan semangat pembaharuan,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, inovasi-inovasi itu diharapkan dapat mendorong perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan publik. Maka, ke depan semuanya akan mampu terus mempersembahkan pelayanan prima kepada seluruh elemen masyarakat. Mampu mewujudkan kemajuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Wonosobo, Zulfa Akhwan Alim K menjelaskan, kegiatan KIPP memang dilaksanakan secara rutin selama ini. Tahun 2024, jumlah kepesertaan meningkat, proposal dan jenis inovasinya yang masuk ada 33 buah.

BACA JUGA: Ribuan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Luthfi-Yasin di Lapangan Loram Wetan

”Kemudian 24 dikurasi oleh tim administrasi, untuk menentukan 10 besar. Selanjutnya dilaksanakan final, dengan cara presentasi dan wawancara dari inovasi masing-masing, oleh juri dari Kemen PAN RB, akademisi dan praktisi,” jelasnya.

Menurutnya, untuk para inovator nantinya akan dibina dan dibimbing untuk mengikuti KIPP tingkat berikutnya. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, inovasi dari Wonosobo masuk Top 40 Inovasi Nasional.

”Diharapkan, dengan dukungan penuh dan pendampingan, dapat berkontribusi terhadap reformasi pelayan publik maupun prestasi Wonosobo,” jelas Zulfa.

BACA JUGA: Gowes Relawan Santrine Guse Bersama Gus Ghofur dan Gus Nung

Pihaknya berharap, ini menjadi pemicu dan pemacu dalam peningkatan pelayanan publik. Inovasi menjadi jawaban dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat.

”Pemkab Wonosobo sangat mendukung penuh, terhadap segala inovasi untuk mendukung pelayanan publik terbaik. Sejatinya, birokrasi adalah pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Wonosobo Gencarkan Inovasi appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas, dalam Gebyar Pelayanan Prima, di Jakarta, Selasa (8/10/2024). Azwar Anas menilai, Kemenag berhasil melakukan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola birokrasi.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah ini, Azwar Anas mengapresiasi komitmen Menag Yaqut Cholil Qoumas, untuk memperbaiki tata kelola Kemenag.

BACA JUGA: Gawat, Maarten Paes Dikabarkan Cedera

Diungkapkan olehnya, administrasi Kementerian Agama disorot, karena data kepegawaiannya berantakan. ”Alhamdulillah, setelah berkolaborasi dengan Menteri Agama, sekarang data kepegawaiannya sudah rapi. Sudah selesai 90 persen,” kata Azwar Anas.

Setelah data kepegawaian, ketersediaan formasi jabatan pun menjadi perhatian. Dulu rata-rata per tahun hanya tersedia 5.000 formasi. Namun sekarang sudah berisi 110 ribu formasi di seluruh Indonesia.

Formasi ini termasuk di dalamnya adalah, penghulu, penyuluh, dan guru. Hal ini dilakukan, agar pelayanan keagamaan akan semakin baik.

BACA JUGA: Pastikan Keamanan Jalur Rel, KAI Daop 4 Terjunkan Ratusan Petugas Keselamatan Perjalanan Kereta Api

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bersyukur, atas apresiasi yang diberikan itu. Menurutnya, ini adalah wujud dari komitmen seluruh keluarga besar Kemenag, yang terus menerus ingin memperbaiki dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

”Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag, yang siap berlari melakukan berbagai inovasi berdampak, guna meningkatkan kualitas pelayanan kita,” ungkap Menag Yaqut.

Dalam era kepemimpinannya, Kemenag berhasil mewujudkan transformasi digital dalam layanan keagamaan. Aplikasi yang diberi nama Pusaka SuperApp ini, dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau berbagai layanan keagamaan di era digital.

BACA JUGA: Polres Amankan 38 Paket Sabu dari Pemuda Semanding Gombong

Inovasi layanan publik lainnya, juga dilakukan Kemenag di berbagai bidang. Seperti penerapan program Haji Ramah Lansia, Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), Kemandirian Pesantren, hingga Cyber Islamic University (CIU).

Peningkatan layanan publik juga dilakukan Kemenag bagi semua agama. Di antaranya, inovasi penyediaan Kitab Suci Upadesa Braille bagi umat Hindu, Dhammapada Braille bagi umat Buddha, hingga penyediaan injil bahasa isyarat bagi umat Kristen dan Katolik.

”Saya berharap, berbagai inovasi ini dapat terus dilanjutkan. Ini bukan akhir, melainkan awal era baru pelayanan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Jangan berhenti untuk berinovasi,” pinta Menag Yaqut.

Selain penghargaan dari Kementerian PANRB, Kemenag juga mendapatkan apresiasi dari lembaga lainnya. Komisi Informasi Pusat (KIP), mengganjar Kemenag sebagai Lembaga Informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Lalu ada juga Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebut Kemenag sebagai lembaga dengan kategori Baik, dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Riyan

The post Kemenag Terima Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diutarakannya, pada kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Zona Integritas (ZI), menuju Penilaian Nasional pada Satuan Kerja Pilot Project WBK dan WBBM Tahun 2024. Kegiatan itu digelar di Auditorium Majeng, Kamis (29/8/2024).

”Ada lima hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan prestasi. Yang pertama, komitmen pimpinan, kedua kemudahan pelayanan, ketiga reformasi berdampak atau program yang menyentuh masyarakat, keempat melakukan monitoring dan evaluasi, yang kelima adalah manajemen media,” terang Kakanwil.

BACA JUGA: Kurikulum Merdeka Dorong Munculnya Inovasi dan Kreativitas

Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga menyerahkan Piagam Pencanangan Zona Intergritas dari Inspektorat Jenderal Kemenag, kepada delapan Satuan Kerja (Satker) yang lolos Tim Penilai Nasional (TPN).

Delapan Satker itu adalah Kankemenag Pati, Purbalingga, Purworejo, Kendal, Banjarnegara, Jepara, Kota Salatiga dan Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Subbag Tata Usaha Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani, Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Yusi Damayanti, serta dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag Evan Gada.

Sebelumnya, telah disampaikan oleh Ketua Tim Biro Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Muhammad Subi, ada sebanyak 50 Satker yang lolos menjadi Pilot Project Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Riyan

The post Itjen Kemenag RI Serahkan Piagam Pencanangan ZI pada Delapan Satker di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BKPPD Kota Tegal Ilham Prasetyo menyampaikan hal tersebut sesaat setelah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah 66 pejabat di Lingkungan Pemkot Tegal, Kamis (22/04/2021) di Ruang Adipura, Kompleks Balai Kota Tegal.

“Kemarin kita sudah berkonsultasi ke pemerintah provinsi, dan informasi yang didapat jabatan eselon IV dan Pengawas itu akan dihapus, kecuali Sekretariat, Kewilayahan, UPTD itu masih dipertahankan. Sehingga jabatan Eselon IV ini kita berusaha untuk diisi semua, dengan harapan, agar nanti pada saat ada penyederhanaan birokrasi ada penyetaraan, dan dipindah ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT),” ujar Ilham Prasetya.

Ilham menjelaskan berdasarkan informasi dari Pemprov Jawa Tengah , jabatan eselon IV yang akan dipertahankan seperti jabatan Sekretaris Kelurahan, Lurah, Sekretaris Kecamatan dan Kepala UPTD, dan untuk jabatan Eselon IV yang lain akan disetarakan dengan JFT.
Ia menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB, masing-masing Pemerintah Daerah harus sudah harus melantik pejabat Eselon IV menjadi JFT pada akhir Juni 2021.

Dijelaskan Ilham, uji kompetensi, batasan usia, yang menjadi persyaratan untuk dilantik menjadi pejabat JFT, khusus untuk program ini, Pemerintah Pusat mengabaikannya dan langsung disetarakan dan disesuaikan dengan jabatan yang sekarang. Ilham menambahkan meskipun menjadi JFT akan tetapi PNS yang bersangkutan tetap bertanggung jawab pada jabatan yang sekarang diemban atau menjadi koordinator.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya saat pelantikan tersebut juga menyinggung perihal penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

“Pekerjaan rumah lain terkait penataan yang harus kita selesaikan adalah penyederhanaan birokrasi,” jelas Wali Kota.

Dedy Yon menyampaikan bahwa tujuan penyederhanaan ini untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik, dalam konteks pemerintah daerah, proses yang dilakukan adalah penyederhanaan melalui pengalihan pejabat Pengawas ke Pejabat Fungsional Tertentu, kecuali jabatan di bawah Sekretariat, Wilayah dan UPTD.

Menurutnya pengalihan ke dalam jabatan fungsional ini tentunya dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kesamaan tugas dan fungsi dengan jabatan pengawas sebelumnya.
Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah diberi waktu untuk pemetaan jabatan, pengkajian, mengajukan rekomendasi pada Kemenpan RB, dan tahapan akhir adalah penetapan dan pelantikan setelah rekomendasi keluar. Sesuai alokasi waktu dari Kemenpan RB, proses ini selesai pada minggu ke empat bulan Juni 2021.

“Tidak perlu risau, kita ikuti mekanisme yang ada. PNS bergerak dengan dasar ketentuan-ketentuan dan kita harus menyesuaikan, tetap jalankan profesionalisme dan berkinerja. Karena ukuran keberhasilan pegawai saat ini dilihat dari sisi pencapaian kinerjanya,” pungkas Dedy Yon.
Nino Moebi

The post Jelang Penyederhanaan Birokrasi, BKPPD Lakukan Pemetaan Jabatan appeared first on SuaraBaru.id.