Acara tersebut digelar pada Senin (24/3/2025) di Kantor Bawaslu RI Jalan Thamrin, Jakarta. Sembilan kategori yang diraih para pengawas pemilu di Jawa Tengah tersebut diumumkan dalam acara SDMO Award yang dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, pimpinan Bawaslu RI, Sekjend Bawaslu RI dan jajarannya.

Sembilan ketagori yang diberikan Bawaslu RI ke pengawas di Jawa Tengah tersebut diantaranya:

1. Juara pertama kategori pelaporan kinerja terbaik Bawaslu Provinsi.
2. Juara pertama kategori supervisi pengawasan pembentukan badan ad hoc KPU terbaik Bawaslu Provinsi.
3. Juara kedua kategori hubungan kerja antar pengawas pemilu terbaik tingkat Bawaslu Provinsi.
4. Juara kedua kategori pembinaan jajaran pengawas pemilu terbaik Bawaslu Provinsi.
5. Juara kedua kategori pengelolaan keuangan terbaik Bawaslu Provinsi.
6. Juara kedua kategori hubungan kerja antar pengawas pemilu terbaik tingkat kabupaten/kota (Bawaslu Kabupaten Semarang).
7. Juara ketiga kategori kepatuhan etik terbaik Bawaslu Kabupaten/Kota (Bawaslu Batang).
8. Juara pertama kategori panitia pengawas kecamatan berkinerja terbaik (Panwaslu Kecamatan Bulu, Rembang).
9. Juara pertama kategori pengawas TPS berkinerja terbaik (Ade Siane, Pengawas TPS 04 Desa Wontolo, Gondang, Sragen).

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu RI, anggota Bawaslu RI, dan Sekjend Bawaslu RI. Adapun pengawas dari Jawa Tengah yang menerima antara lain Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin, Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah Tri Adiyanto Baay, Bawaslu Kabupaten dan lainnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja menyatakan, penghargaan ini diberikan Bawaslu RI kepada jajarannya di Provinsi, kabupaten/kota hingga Panwaslu ad hoc. Tim penilai terdiri dari internal Bawaslu RI dan pihak ekternal. Tim penilai ekternal adalah Jufri (Mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta), Abdullah (Mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat), dan Karyono (pegiat pemilu).

Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Rofiuddin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas raihan Bawaslu di Jawa Tengah. Mantan jurnalis Tempo ini menyatakan penghargaan yang diberikan Bawaslu RI kepada para pengawas di Jawa Tengah ini sebagai pelecut untuk terus meningkatkan kinerja.

“Penghargaan ini merupakan kerja keras semua pengawas pemilu di Jawa Tengah, baik di provinsi, kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS,” kata Rofiuddin.

Sebelumnya, pada Desember 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memborong raihan penghargaan dengan menjadi juara umum dalam ajang SDMOD Award 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Manado Sulawesi Utara.

Saat itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai juara umum karena berhasil meraih 7 kategori penghargaan dari sembilan kategori penghargaan. Kini, dalam ajang SDMO Award 2025, Bawaslu Jawa Tengah juga meraih penghargaan terbanyak yang diberikan Bawaslu RI.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Sabet 9 Penghargaan di SDMO Award appeared first on SuaraBaru.id.

SDMOD Award merupakan ajang pemberian penghargaan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dalam ranah Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat.

Pemberian apresiasi tersebut diberikan secara langsung oleh Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Pemberian penghargaan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penilaian Kinerja, Penyusunan Laporan Akhir 2024 dan Identifikasi Program Divisi SDMOD 2025 yang berlangsung pada 20 hingga 23 Desember 2024 di Manado, Sulawesi Utara.

Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin mengatakan, Bawaslu Jawa Tengah ditetapkan juara umum karena berhasil meraih 7 kategori penghargaan dari sembilan kategori penghargaan.

Tujuh raihan penghargaan yang diberikan Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah antara lain,

1. Juara Umum SDMOD Award Bawaslu RI.
2. Juara 1 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Penginputan Data Pengawas Adhoc Terbaik (Kriteria Kecepatan dan Ketepatan).
3. Juara 2 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik (Diukur dari tingkat Kepatuhan dan Ketepatan Pelaporan LHKPN).
4. Juara 3 Kategori Pengelolaan dan Laporan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Provinsi Terbaik.
5. Juara 3 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Terbaik.
6. Juara 3 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Implementasi Program Prioritas Divisi SDMOD Terbaik.
Satu lagi penghargaan diraih Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai:
7. Juara II: Bawaslu Kabupaten Magelang Kategori Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Penginputan Data Pengawas Adhoc Terbaik (Kriteria Kecepatan dan Ketepatan),

Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengawas pemilu dan pemilihan 2024 di Jawa Tengah.

“Apresiasi Bawaslu RI kepada Divisi SDMOD Bawaslu Jawa Tengah ini merupakan kerja keras seluruh pengawas pemilu dan pemilihan dari Jawa Tengah. Terutama Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah, para pengawas ad hoc (Pengawas TPS, Panwaslu kelurahan/desa dan Panwaslu Kecamatan) yang menjadi ujung tombak yang terus bekerja keras dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Yang banyak berkorban dan mengeluarkan banyak keringat adalah teman-teman pengawas pemilu/pemilihan di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah,” ungkapnya.

Bawaslu Jawa Tengah menilai penghargaan ini bukanlah tujuan utama ataupun tujuan akhir, tapi sebagai lecutan penyemangat kerja-kerja pengawasan.

“Yang terpenting Bawaslu Jawa Tengah harus terus meningkatkan kerja sebagai pengawas pemilu. Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu RI yang telah memberikan arahan, intruksi dan kebijakan-kebijakan kepada para pengawas di daerah,” ujarnya.

Ning S

The post Jawa Tengah Jadi Juara Umum SDMOD Award Bawaslu RI, Raih 7 Penghargaan appeared first on SuaraBaru.id.

Tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November 2023, dan akan berakhir 10 Februari 2024, telah diawasi jajaran pengawas Pemilu se-Jateng, mulai dari Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga ke jajaran pengawas adhoc, di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pengawasan dilakukan, agar tahapan kampanye dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Jateng selalu mengedepankan prinsip pencegahan dan pengawasan.

BACA JUGA: Peringati Isro’ Mi’roj, SD Negeri 2 Panggang Gelar Lomba Islami

Tahapan kampanye Pemilu 2024 meliputi beberapa metode, antara lain pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kampanye dalam bentuk lainnya, yang dimulai pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Sedangkan kampanye rapat umum, iklan media massa cetak/elektronik dan media daring dimulai pada 21 Januari-10 Februari 2024.

Selama tahapan kampanye Pemilu 2024 berlangsung sampai dengan 1 Februari 2024, Bawaslu Jateng telah melakukan pengawasan terhadap beberapa metode kampanye, antara lain kampanye pertemuan tatap muka (2.819), pertemuan terbatas (4.349), penyebaran bahan kampanye (145), penertiban alat peraga kampanye (258) dan pertemuan rapat umum (27).

Hingga 1 Februari 2024, sebanyak 8.800 jumlah kampanye yang telah diawasi Bawaslu Jateng, dan dituangkan dalam Formulir A Pengawasan.

BACA JUGA: SIG Pasok 236 Ribu Ton Semen untuk Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh

Sepanjang tahapan pemilu 2024, Bawaslu Jateng telah menangani sebanyak 261 dugaan pelanggaran pemilu, dengan rincian sebanyak 75 kasus merupakan laporan, dan 178 kasus merupakan temuan. Bawaslu Jateng juga memberikan sebanyak 78 saran perbaikan terhadap KPU, dan peserta pemilu 2024 selama Pemilu 2024.

Selain pengawasan terhadap kampanye metode konvensional, Bawaslu Jateng juga melakukan pengawasan siber, terhadap konten media sosial, mulai dari facebook, instagram, twiter, tiktok dan youtube. Sebanyak 2.688 konten telah diawasi Bawaslu Jateng, yang bersumber dari penelusuran platform media sosial sebanyak 2.662 dan laporan masyarakat sebanyak 17 konten.

Dalam penguatan pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024, Bawaslu juga menggandeng stakeholder lain, dengan membentuk gugus tugas pengawasan bersama KPU, KPID dan Diskominfo Jateng. Hal itu dilakukan, untuk memperluas objek pengawasan Bawaslu Jateng terhadap iklan kampanye, penyiaran, pemberitaan dan juga konten kampanye di internet dan media sosial.

BACA JUGA: Giliran Rektor Unissula Tolak Permintaan untuk Tidak Mengkritik Jokowi

Dari hasil analisa Diskominfo Jateng yang bekerja sama dengan Bawaslu Jateng, ditemukan sebanyak 57 konten hoaks, dengan 31 konten menyerang paslon presiden dan wakil presiden, 14 hoaks tertuju kepada KPU, 1 Hoaks Kepada Bawaslu, dan 11 Hoaks SARA.

Bawaslu Jateng akan terus melakukan pengawasan kampanye, hingga masa tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024.

Sedangkan pada masa tenang 11-13 Febaruari 2024, Bawaslu Jateng akan melakukan patroli pengawasan masa tenang, untuk memastikan tidak ada lagi pelaksanaan kampanye di tanggal itu, baik berupa APK, kegiatan maupun kampanye di media sosial.

Bawaslu Jateng mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk ikut mengawasi tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berintegritas.

Riyan

The post Bawaslu Tangani 261 Dugaan Pelanggaran Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu tahapan yang diawasi, terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Khusus di tahapan logistik ini, pengawas pemilu di Jateng telah melakukan 27 kali pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran.

”Adapun pengawasan melekat yang sudah dilakukan pengawas pemilu di Jateng sebanyak 418 kali. Jumlah ini akan terus bertambah, seiring dengan masih berjalannya tahapan Pemilu 2024,” kata Rofiuddin dalam keterangannya di Semarang, Rabu (7/2/2024).

BACA JUGA: Menanggapi Pemanggilan Pejabat dan ASN, Ketua DPC LPHI Semarang: KPK Jangan Hanya Cari Sensasi

Ditambahkan dia, pencegahan dilakukan pengawas pemilu, agar tidak terjadi pelanggaran. Selama ini pengawasan pemilu dilakukan dengan mengutamakan pencegahan.

”Selain itu, pengawas pemilu juga melakukan pengawasan. Salah satunya dengan mengawasi secara langsung atau pengawasan melekat,” imbuhnya.

Disampaikan juga, setiap kali KPU melakukan proses logistik, maka pengawas pemilu hadir untuk mengawasi. Misalnya, pengawas pemilu mengawasi di perusahaan penyedia, untuk memastikan kualitas cetak surat suara.

BACA JUGA: Kiai NU Cilacap Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Saat logistik pemilu dikirim dari penyedia ke gudang, maka pengawas pemilu juga mengawasi. Begitu juga terkait kualitas dan keberadaan gudang di masing-masing kabupaten/kota.

”Pengawas pemilu harus memastikan KPU Kabupaten/Kota, menyediakan gudang logistik sesuai standar. Sebab, baik buruknya tata kelola logistik pemilu, mempengaruhi kualitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti,” lanjut Rofiuddin.

Dia juga menyebut, logistik pemilu adalah seluruh perlengkapan yang akan digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, sampul, formulir, alat mencoblos, TPS dan lain-lain.

BACA JUGA: Disdukcapil Kota Magelang Tetap Buka Layanan Administrasi Kependudukan Selama Libur dan Cuti Bersama

Bawaslu Jateng sendiri telah melakukan pengawasan secara terus menerus, baik dalam proses pengadaan maupun distribusi logistik pemilu. Pihaknya juga sudah memetakan potensi kerawanan dalam pergeseran logistik pemilu dari Kabupaten/Kota ke TPS, yang saat ini masih akan terus dilakukan KPU Kabupaten/Kota.

”Salah satu yang harus diantisipasi KPU dan jajarannya, terkait dengan potensi kerawanan cuaca di wilayah Jateng yang sedang musim hujan. Jangan abai dan anggap remeh potensi banjir, longsor atau angin puting beliung,” sarannya.

Potensi kerawanan lainnya, lanjut dia, terkait dengan ketetapan waktu dan jumlah logistik pemilu. Jangan sampai ada TPS yang nantinya kekurangan logistik pemilu, terutama surat suara dari semua jenis pemilu. ”Jangan sampai juga ada surat suara tertukar antardaerah pemilihan,” ungkap Rofiuddin.

BACA JUGA: Ajak Mahasiswa Kenali Tren Pasar, Konsorsium Mekar Gelar Studium Generale

Bawaslu Jateng juga mengingatkan kepada KPU, agar menyediakan kendaraan pengangkut logistik pemilu secara profesional. Jangan sampai kendaraan logistik pemilu tidak laik, ataupun tidak netral.

Pihaknya juga menyarankan kepada KPU beserta KPPS, untuk mendirikan TPS dengan standar dan sesuai ketentuan.

”TPS jangan dibuat di rumah ibadah, di rumah tim sukses peserta pemilu. TPS harus dibuat ramah disabilitas dan kelompok rentan, serta TPS dibuat dengan kualitas baik sesuai dengan anggaran yang tersedia,” tukas dia.

Riyan

The post KPU Harus Antisipasi Potensi Kerawanan Cuaca appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Jawa Tengah pada 21 dan 22 Januari 2024 yang dilaksanakan di masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin mengatakan, jumlah Pengawas TPS yang dilantik sama dengan jumlah TPS di Jawa Tengah. Sebab, sesuai dengan ketentuan bahwa satu TPS akan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS.

“Yang melakukan pelantikan dan menetapkan Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan. Di Jawa Tengah, ada 576 Panwaslu Kecamatan yang melantik para pengawas TPS,” kata Rofiuddin, Senin (22/1/2024).

Disampaikan, prosesi pelantikan dilakukan dengan berbagai macam acara, mulai pembukaan, penyampaikan surat keputusan Panwaslu Kecamatan, pembacaan sumpah/janji, menandatangani pakta integritas, arahan sekaligus sambutan, dan lainnya.

Pakta integritas berisi tentang komitmen pengawas TPS untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, para Pengawas TPS juga harus mentaati etika penyelenggara pemilu.

Setelah dilakukan pelantikan, dilanjutkan pembekalan yang diisi dengan berbagai materi, seperti orientasi tugas pengawas TPS. Para Pengawas TPS diharapkan sudah bisa memahami dan mengerti mengenai tugas, wewenang dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang pemilu. Apalagi, Pengawas TPS merupakan garda terdepan atau ujung tombak dalam pengawasan di TPS.

Bawaslu Jawa Tengah berharap Pengawas TPS yang terpilih dan terlantik segera menyesuaikan diri untuk mengawasi pemilu. Para Pengawas TPS harus secepatnya belajar untuk mengupdate regulasi kepemiluan. Terutama dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Pebruari 2024.

Sebelumnya, sebanyak 117.299 orang PTPS terpilih tersebut sudah melalui proses seleksi di Panwaslu Kecamatan. Dari kebutuhan 117.299 Pengawas TPS, jumlah pendaftar PTPS di Jawa Tengah sebanyak 132.237 orang.

Menurutnya, seleksi dilakukan secara ketat melalui seleksi adminitrasi dan wawancara. Para pendaftar harus memenuhi syarat sebagai PTPS sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu.

Ning S

The post 117.299 Orang Dilantik Jadi Pengawas TPS di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Verifikasi faktual dilakukan pada Minggu 2 April 2023 di Kantor Sekretariat DPW Partai Prima, di Jalan Ariloka Nomor 40 Kelurahan Kerobokan Semarang Barat, Kota Semarang.

KPU Jawa Tengah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Prima sebagai tindaklanjut setelah KPU RI menyatakan partai ini memenuhi syarat verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dilakukan setelah Partai Prima mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu yang merupakan tindak lanjut atas keputusan Bawaslu RI.

Saat verifikasi faktual, hadir anggota KPU Jawa Tengah, Putnawati dan Hendry Wahyono yang didampingi para staf. Sementara dari Bawaslu Jawa Tengah yang hadir adalah anggota Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin dan para staf.

Menurut Rofiuddin, verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan adanya kantor Partai Prima, adanya kepengurusan, dan lain-lain.

Bawaslu Jawa Tengah mengawasi untuk memastikan proses verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang ada.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Awasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Prima appeared first on SuaraBaru.id.