Menurut dia, nantinya rekomendasi akan diusulkan ke Kementerian untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu disampaikan kepada perwakilan tim perumus kepada para pelaku Geopark, yang hadir dalam Rakornas, yang dilaksanakan di Trio Azana Hotel, Kebumen.

”Kita akan melakukan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Organisasi KNGI. Karena Ketua KNGI adalah Menteri Marinves. Sementara dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, Menko Marinves sudah dihapuskan,” kata Yahya, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Pokdarwis Sumber Mainkan Lakon ‘Kembang Desa’, Berebut Perawan Cantik Putri Demang

Pria yang juga penanggung jawab (person in charge atau PIC) Geopark Natuna dan Geopark Meratus Kalimantan Selatan ini menambahkan, perlu ada revisi tentang susunan organisasi KNGI. pihaknya mengusulkan, untuk alternatif pertama, Ketua KNGI yang tadinya Menko Marinves, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Alternatif kedua, lanjut dia, Ketua KNGI Menko Perekonomian, mengingat Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Namun, nantinya akan ditentukan oleh pimpinan, apakah Ketua KNGI adalah Menteri PPN Bappenas atau Menteri Koordinator Perekonomian.

Rekomendasi selanjutnya, kelembagaan Badan Pengelola Geopark, pihaknya sudah merumuskan tidak ada bentuk kelembagaan yang fit untuk semua Geopark. Oleh karena itu, alternatif kelembagaan Badan Pengelola Geopark itu, akan diserahkan ke masing-masing daerah.

BACA JUGA: Tidak Pas Membandingkan Parmas di Pilkada dengan Pilpres

”Karena tidak ada one fit for all. Jadi silakan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten, memilih menentukan sendiri bentuk kelembagaan dari Badan pengelola Geopark,” lanjut Yahya.

Pihaknya juga merekomendasikan alternatif kedua, gubernur atau bupati bisa langsung membentuk organisasi nonstruktural, yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Jadi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Organisasi itu nanti akan ada wali amanah atau steering committee, dan ada eksekutif yang menjalankan operasional pengelolaan Geopark. Wali amanah terdiri dari pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lainnya.

BACA JUGA: Rhona Halidian Irsyad, Koordinator GP Angkatan 11 Kabupaten Jepara

Yahya melanjutkan, lembaga manajerial sebagai operasional badan pengelola geopark nanti, diisi orang-orang profesional sesuai dengan keahliannya. Karena geopark ini membutuhkan keahlian di bidang geologi, keahlian bidang pendidikan, dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, nanti akan diisi oleh orang-orang profesional.

”Pembiayaannya, pendanaannya untuk biaya operasional badan pengelola ini berasal dari APBD. Namun pembiayaan untuk mengembangkan geopark, bersifat blended finance. Bisa dari APBN, APBD, bisa dari hibah lembaga internasional, bisa dari CSR, bisa dari investasi swasta, filantropi, bisa dari profesional, bisa dari individu yang konsen terhadap pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurut Yahya, itu adalah hasil dari perumusan terkait dengan kelembagaan dan pendanaan pengembangan geopark. Adapun untuk kelembagaan KNGI, nantinya akan diusulkan kepada menteri.

BACA JUGA: PSIS Raih Hasil Imbang Serasa Menang Tiga Poin

Sebagai informasi, tim perumus terdiri dari berbagai kementerian dari KNGI. Ada Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kemenko Infrastruktur yang dulu Menteri Marinves. Ada pula dewan pakar geopark dari berbagai kalangan, dan badan pengelola geopark.

Saat itu juga dilakukan penandatanganan MoU Geopark. Yaitu, Geopark Kebumen dengan Universitas Bakrie, Geopark Kebumen dengan Geopark Ujung Kulon, Geopark Ujung Kulon dengan Geopark Ranah Minang Silokek/

Lalu ada pula Geopark Belitong dengan Geopark Caldera Toba, Geopark Caldera Toba dengan Geopark Batur, Geopark Natuna dengan Raja Ampat, Geopark Natuna dengan Geopark Belitong.

Riyan

The post Rekomendasi Hasil Rakornas KNGI Akan Diusulkan ke Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama antara LPT Kendal, Bappenas, BBPP Lembang dan Yayasan Waibi yang diselenggarakan selama 3 sesi.

Rusdedy menuturkan, pelatihan pertanian regeneratif ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan bekal petugas Lapas Terbuka Kendal dalam memberikan program pembinaan kemandiriaan kepada WBP, khususnya dalam sektor pertanian regeneratif.

“Tipe pertanian regeneratif harus dijalankan, karena tipe pertanian ini sangat baik untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan, kesuburan tanah dan kelestarian alam untuk generasi mendatang,” kata Rusdedy, Minggu (25/6/2023).

Sebelumnya, telah dilaksanakan pelatihan sesi 1 selama 5 hari pada bulan Februari, kemudian sesi 2 dilaksanakan secara daring. Terakhir, sesi 3 dilaksanakan secara klasikal selama 2 hari.

Rusdedy menjelaskan, pihaknya sangat antusias mengikuti pelatihan yang disampaikan oleh mentor-mentor dari Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari (Waibi).

Mulai dari sesi 1 hingga 3, Rusdedy yang juga mengikuti jalannya pelatihan merasa sangat antusias dengan materi-materi yang diberikan. Penyampaian materi diberikan dengan metode yang sangat menyenangkan sehingga dapat diterima peserta dengan baik.

“Peserta pelatihan merasa sangat enjoy dengan metode penyampaian yang diberikan. Jangankan absen, selama 3 sesi ini saya tidak melihat peserta yang mengantuk ketika mengikuti pelatihan, saya rasa metode yang diberikan sangat efektif” jelas Rusdedy.

Menurutnya, setelah mengikuti pelatihan ini, petugas yang telah dinyatakan lulus akan meneruskan ilmu pengetahuan yang didapat dalam program pembinaan kemandirian bagi WBP melalui LPK Bleder Agro Farm.

“Tujuannya, agar saat bebas nanti WBP mengetahui bahwa bertani tidak hanya untuk mencari profit, namun juga menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.

Ning S

The post Lapas Terbuka Kendal Ikuti Pelatihan Pertanian Regeneratif appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 ini diberikan Bappenas, dalam acara Indonesia Emas 2045, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Dalam gelaran ini, juga dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Dalam ajang itu Jateng menjadi yang terbaik, usai menyisihkan Sumatera Selatan di urutan kedua, dan Jawa Barat pada posisi ketiga.

BACA JUGA: Produk Minuman dan Makanan Paling Dicari Konsumen

Pencapaian gemilang ini, melengkapi prestasi pada penghargaan serupa di era Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Jateng sebelumnya juga menjadi terbaik sebagai perencana pembangunan daerah, pada 2019 dan 2020.

Jateng juga didaulat menjadi provinsi terbaik, karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya lebih baik. Capaian itu disebut diperoleh melalui kebijakan prioritas daerah, pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang komprehensif, dan konsistensi antara hasil evaluasi dengan isu strategis daerah, juga menjadi salah satu faktor Jateng dipilih menjadi provinsi terbaik.

BACA JUGA: Demi Kemajuan Pendidikan, Ini yang Dipesankan Bupati Pacitan

Bappenas juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota. Untuk Kategori Kabupaten Terbaik diberikan kepada Temanggung, disusul Aceh Barat dan Garut. Sedangkan Kota Terbaik Sukabumi, diikuti Palu dan Semarang.

Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pun, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah. Ma’ruf berpesan, agar pemda-pemda itu untuk terus meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

”Saya berikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah,” kata Ma’ruf, dalam arahannya di JCC Senayan, Jakarta.

Dia berharap, kepada provinsi, kabupaten, dan kota, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, dengan perencanaan, pelaksanaan dan inovasi pembangunan, demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Riyan

The post Jateng ‘Hattrick’, Provinsi Terbaik di Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Era digital saat ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kita, untuk segera dimanfaatkan dan dijawab dengan berbagai persiapan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terukur,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5/2023).

Berdasarkan Internet World Stats 2020, posisi Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

BACA JUGA: Habib Syech Ingin Jateng Terus Bershalawat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat, jumlah pengguna internet Indonesia pada 2021-2022 sebanyak 210,03 juta, dengan pengguna yang aktif di media sosial 191,4 juta pengguna.

Meski begitu dalam peringkat global, Indonesia juga memiliki digital gap dengan posisi negara lain, di antaranya kecepatan internet Indonesia masih relatif rendah, dibandingkan negara lain sekaligus masalah dalam keamanan data.

Menurut Lestari, transformasi ke era digital saat ini, merupakan bagian dari peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju.

BACA JUGA: Bupati Pacitan: Jadi Contoh Kepedulian Terhadap Sesama

Upaya ke arah itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus didekati dengan menghadirkan solusi terkait kesenjangan digital antarwilayah, melalui pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan skill digital masyarakat.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, melalui upaya peningkatan literasi digital yang konsisten, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan bisa terwujud.

Karena, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, teknologi digital dapat dimanfaatkan di berbagai sektor pembangunan.

Sehingga dengan kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang memadai dari masyarakat dan pemerintah, proses pembangunan Nasional dapat diakselerasi untuk mencapai sejumlah target yang telah ditetapkan.

Riyan

The post Literasi Digital untuk Masyarakat Harus Diperluas Guna Akselerasi Pembangunan appeared first on SuaraBaru.id.

”Setelah kembali dari kampung halaman dan mempertebal semangat persaudaraan di masa libur Lebaran, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan semangat persatuan dalam keseharian,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/4/2023).

Pemerintah memperkirakan puncak arus balik di masa libur Lebaran 2023, akan terjadi pada pekan ini. Setelah pekan lalu, diperkirakan 123,8 juta orang melakukan perjalanan ke kampung halaman dan berwisata ke sejumlah tempat di Tanah Air.

BACA JUGA: Animo Wisatawan Bisa Naik ke Bangunan Candi Borobudur Cukup Tinggi

Lestari berharap, pengaturan arus balik pada pekan ini dapat diterapkan dengan baik, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas pascalibur Lebaran.

Setelah memperkokoh silaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman, Rerie sapaan akrab Lestari juga berharap, semangat masyarakat bangkit kembali untuk beraktivitas dengan kinerja yang lebih baik.

Selain semangat untuk berkarya yang tinggi, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pentingnya membangun semangat persatuan anak bangsa dalam setiap aktivitas, yang merupakan bagian dari proses pembangunan.

BACA JUGA: Kerukunan Warga Penadaran Grobogan, Warga Muslim dan Nasrani Saling Silaturahmi di Hari Idul Fitri

Berdasarkan catatan Bappenas, pencapaian sasaran makro pembangunan paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengalami penurunan. dan terdapat 21 persen indikator pembangunan Nasional, yang memiliki kinerja stagnan.

”Padahal pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan yang pada September 2022 tercatat 9,57 persen itu, pada 2024 bisa ditekan hingga 6,5 persen,” imbuh dia.

Apalagi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, pada tahun depan Indonesia menjalani proses pemilihan umum, untuk menentukan pimpinan Nasional dan para wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, yang sangat menentukan keberlangsungan pembangunan Nasional di masa datang.

Dalam proses pemilihan umum yang sarat dengan praktik kontestasi antaranak bangsa itu, menurut Rerie, sangat diperlukan semangat persatuan dan kesatuan, guna mewujudkan proses pembangunan yang jauh lebih baik.

Riyan

The post Meningkatkan Semangat Persatuan Usai Masa Libur Lebaran appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita dibantu oleh KIAT Australia dan Bappenas untuk merancang sistem transportasi yang ada di Kedungsepur. Jadi kalau kita boleh lihat, sebenarnya ini ada strategi mobilitas perkotaan berkelanjutan di Kedungsepur,” kata Ganjar usai menemui Direktur Fasilitas KIAT Steven Chaytor dan Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan Bappenas Dail Umamil Asri di Puri Gedeh, Kamis (4/8/2022).

Ganjar menjelaskan, ada beberapa hal yang harus disiapkan di wilayah Kedungsepur, khususnya terkait transportasi umum. Di antaranya, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi yang baik dari sisi harga yang terjangkau dan konektivitas. Sebab yang saat ini banyak terjadi adalah pengembangan angkutan umum hanya memakai jalur utama.

“Seringkali kan orang memakai jalur utama saja, naik bus selesai. Sampai ke sananya (rumah atau tujuan) naik apa? Maka ini sebenarnya yang perlu disampaikan dengan kabupaten/kota sampai ke desa. Angkutan desa itu penting untuk menjemput,” jelasnya.

Ia memberikan gambaran bagaimana mobilitas seseorang yang datang ke Jawa Tengah menggunakan pesawat, kereta api, atau kapal laut. Setelah orang yang datang itu turun dari pesawat, misalnya, masih memerlukan angkutan umum untuk sampai ke rumah atau tujuan akhirnya.

“Kalau diurutkan, orang dari luar Jawa Tengah masuk naik pesawat, dari pesawat sampai menuju ke rumahnya ada enggak yang langsung kecuali taksi. Kalau transportasi umum, bus umpama, busnya sampai mana titiknya, kalau belum sampai rumah, sampai rumahnya naik apa? Kalau ada transportasi publik yang bisa berhenti dekat dari rumahnya sebenarnya sistem itu cukup sempurna,” kata Ganjar.

Terkait layanan transportasi yang baik dan terjangkau sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng dengan keberadaan bus Trans Jateng. Saat ini Trans Jateng sudah berjalan di enam koridor di Jawa Tengah dan sedang disiapkan untuk koridor ketujuh. Trans Jateng ini memberikan layanan transportasi umum yang menghubungkan antarkabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Kalau antarkabupaten/kotanya sudah ada transportasi umum lokalnya, di dalam kota/kabupatennya sudah terjemput oleh sistem transportasi mereka. Ini akan sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.

Setelah menyediakan layanan transportasi umum yang terjangkau dan baik, maka hal berikutnya yang disiapkan adalah afirmasi atau pelayanan khusus untuk kelompok tertentu. Dalam hal ini Pemprov Jateng melalui Trans Jateng sudah memberikan pelayanan khusus untuk tiga kelompok yaitu buruh, pelajar, dan veteran.

“Buruh, pelajar, dan veteran ini menjadi prioritas kita dengan biaya yang sangat murah. Ini yang kita sampaikan kepada mereka,” paparnya.

Setelah beberapa hal itu sudah disiapkan maka perlu adanya peningkatan. Menurut Ganjar, pelayanan pengembangan transportasi umum juga harus mulai memproyeksikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan.

“Saya propose kepada KIAT dengan Bappenas agar kita naik kelas sedikit. Menghitung berapa jumlah penduduk beberapa tahun ke depan, menghitung pertumbuhan ekonomi di beberapa titik, contoh Semarang-Kendal saya tarik sedikit menjadi Semarang-Kendal-Batang, ini kita harus persiapkan. Nanti kalau kemudian kawasan industri Kendal dan Batang ini sudah hidup, berapa mobilitas orang yang ada di sana. Siapa yang menyiapkan transportasinya, transportasi berbasis energi apa,” katanya.

Selanjutnya mulai berpikir tentang basis energi untuk layanan transportasi umum itu sehingga Ganjar mulai mengenalkan rencana pemakaian kendaraan umum bertenaga listrik. Untuk hal ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi, tentu saja juga memperhatikan bahan bakar fosil yang mulai berkurang.

“Kami mulai mengintroduksi adanya tenaga listrik. Maka kita sampaikan juga dengan fundingnya dari Australia untuk bisa tidak kita kaji ini sehingga kalau kita proyeksikan maka persiapannya mulai tahun berapa, terlaksana tahun berapa, infrasturktur seperti apa, komitmen politik di masing-masing area seperti apa. Ternyata sama pikirannya,” ungkap Ganjar.

Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan Bappenas Dail Umamil Asri mengatakan, Urban Mobility Plan atau Perencanaan Mobilitas Perkotaan merupakan tahapan awal yang penting untuk pengembangan transportasi umum perkotaan. Bappenas bersama KIAT hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan masukan dan rekomendasi sedangkan penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Studi urban mobility ini diharapkan tidak lama lagi selesai. Diharapkan nanti jadi produk Jawa Tengah untuk dikembangkan menjadi kerangka regulasi dan acuan bagi semua daerah metropolitan di Jawa Tengah untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan,” ungkapnya.

Sacara umum, lanjut Dail, apa yang disampaikan Ganjar Pranowo semuanya sudah terakomodasi dalam strategi perencanaan mobilitas perkotaan yang dikerjakan timnya. Visi Ganjar juga sudah tertampung melalui proses partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di kita metropolitan Kedungsepur.

“Kerja sama dengan daerah cukup baik. Antara lain bagaimana kita mengembangkan transportasi dan tidak semata public transport tetapi bagaimana masyarakat ini perlu mainset yang tadinya berkendaraan pribadi mau beralih ke angkutan umum dengan tarif yang dapat dijangkau dan memberikan kenyamanan,” katanya.

Muhaimin

The post Ganjar dan Bappenas Siapkan Rencana Pengembangan Transportasi Umum di Kedungsepur appeared first on SuaraBaru.id.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan, sejumlah tokoh yang mendengungkan penolakan IKN ke Kalimantan tidak berdasar. Pasalnya hanya kekhawatiran belaka.

Padahal kata dia, tidak sulit bagi mereka mendapatkan data dan dokumen tentang IKN.  Buktinya, banyak tokoh yang mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar Jawa tersebut.

“Jangan tanpa data karena malas memburu data, kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata ‘Saya duga, saya khawatir’ soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tak berdasar datanya,” kata dia, Sabtu (12/2/2022).

Andrinof sekaligus Pendiri Tim Visi Indonesia 2033 juga mengkritik sejumlah tokoh atau ilmuan yang berlasan belum mendapatkan naskah akademik, sehingga menyalahkan berbagai aspek dalam perencanaan IKN tersebut. Sehingga kemudian beropini yang tak dilandasi dengan data yang cukup dan kesimpulan keliru.

“Saya katakan manja (ilmuan) itu, karena mereka ingin data-data penting harus sampai ke tangannya. Berlindung pada kata “Mana naskah akademiknya?”; “Apakah sudah dipikirkan masalah ini dan itu?”. Kan rancau. Saya tekankan tidak sulit, tak sesulit mendapatkan data dan dokumen di masa Orde Baru,” jelasnya.

Lebih Dekat dengan Borneo

Bagi mereka yang menolak pemindahan IKN ke Borneo sebutan nama lain Kalimantan lanjut Andrinof, karena tak kenal lebih dekat dengan pulau yang memiliki luas 743.330 km² itu. Padahal menurutnya, Kalimantan sangat layak menjadi ibu kota baru dengan segudang potensi yang dimiliknya.

“Sudah jelas lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata,” papar dia.

“Untuk sektor pariwisata, misalnya, kalau daerah itu beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi pariwisata, kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar di Kalimantan bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne, atau kota-kota waterfront city di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat dan sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam, karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan,” jelasnya.

Sosok yang juga penggagas pemindahan ibu kota itu menerangkan, jelas keliru besar membayangkan dari jauh bahwa Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan yang rusak. Makanya dengan ibu kota pindah, akan membawa Kalimantan bertransformasi secara sosial dan ekonomi, karena Kalimantan sangatlah menjanjikan bagi kejayaan masa depan Indonesia.

“Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri. Tak kenal maka tak sayang. Borneo itu kejayaan masa depan Indonesia,” terang dia.

Andrinof menyebut, tak heran dengan rencana besar Indonesia membuat negara tetangga Malaysia sudah pasang ancang-ancang untuk menyambut dengan rencana-rencana investasi. Peluang investasi tidak hanya di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Kalimantan sangat potensial untuk industri maritim, industri berbahan baku mineral hingga industri bahan dari karet.

“Energi untuk menggerakkan mesin maupun lampu penerangan juga berlimpah. Batubara, asalkan tidak terus dieksploitasi besar-besaran untuk dijual ke luar negeri seperti sekarang, maka usia depositnya bisa lebih dari 100 tahun untuk keperluan sendiri. Belum lagi sumber pembangkit hidro di Kaltara yang potensinya lebih dari 6000 MW,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika IKN direalisasikan dengan benar, maka kota-kota yang sudah ada di sekitarnya akan berbenah. Kalimantan pastilah akan menjadi mesin baru untuk perjalanan panjang Indonesia. Meningat Bumi Kalimantan bakal menjadi tumpuan baru Indonesia ke depan.

“Asal kita semua berkomitmen melakukan transformasi ekonomi, Indonesia akan mengalami lompatan justru dari Kalimantan. Lompatan melalui paradigma pembangunan yang diubah dan diinovasikan melalui data-data,” harap dia.

Pakar Desentralisasi, Sutoro Eko mengkritik jika ada tokoh yang menyebut pemindahan IKN membebani negara dan generasi masa depan, proyek bancakan elite, dan tak urung akan jadi proyek mangkrak.

Ketimbang untuk ongkos proyek IKN, kata mereka, lebih baik duit 500 T untuk ongkos program anti-kemiskinan atau untuk memperbaiki Jakarta.

“Tidak benar. Pendapat macam itu representasi kuasa entitas Jakarta yang telah terbentuk selama 400 tahun melalui kolonialisasi, globalisasi, sentralisasi, kapitalisasi, birokratisasi, dan teknokratisasi,” kata dia.

Menurutnya, ketimbang Jakarta mengatur pemerintah, lebih baik pemerintah meninggalkan Jakarta. Jawa dan Jakarta adalah masa lalu. Pemindahan IKN adalah tonggak politik sekaligus buldozer perubahan untuk membuat ulang ‘negara baru’ yang berwajah ‘Indonesia Centris’.

“Ia adalah solusi untuk menembus ketimpangan yang sudah ratusan tahun diciptakan oleh Jakarta sebagai ‘negara lama’,” kata dia.

Hery Priyono

The post IKN Pindah, Mantan Kepala Bappenas: Kalimantan Jadi Mesin Baru Perjalanan Panjang Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.