Bantuan keuangan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu,

7 Februari 2024.

“Setiap tahun memang kita membantu kabupaten/kota. Untuk Karanganyar ini sebesar Rp190,6 miliar. Tentunya dibagi ke berbagai bidang,” kata Nana Sudjana usai penyerahan.

Secara rinci, alokasi bantuan keuangan tersebut untuk sarana dan prasarana infrastruktur jalan, dana pendidikan, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesan.

Kemudian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dana penanggulangan masalah gizi (PMG), bantuan keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Lantas untuk dana stimulan rehabilitasi rumah korban bencana serta bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hibah bidang kesejahteraan sosial untuk karang taruna, bantuan pengembangan desa wisata, hibah bidang keagamaan untuk masjid, dan bantuan kepada TPQ.

Selain itu, ada hibah barang rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan cultivator, bantuan sarana angkut roda tiga, bantuan sambungan listrik, bantuan pembangunan digester biogas, dan bantuan PLTS Rooftop untuk pondok pesantren, serta bantuan penyediaan sistem penyediaan air minum untuk 3 desa.

Nana Sudjana mengatakan, setiap alokasi anggaran baik dari APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi diupayakan untuk mengatasi permasalahan publik, memajukan kesejahteraan rakyat, pemenuhan layanan dasar, infrastruktur, dan perekonomian daerah.

“Instrumen fiskal juga menjadi perekat konsolidasi dan sinergitas pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Nana Sudjana.

Nana berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijaksana, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Gunakan bantuan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan di Kabupaten Karanganyar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana juga menegaskan kepada aparatur desa bahwa dalam mengelola bantuan keuangan harus sesuai dengan aturan, sehingga tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai pengalaman kemarin ada beberapa kepala desa diperiksa Polda terulang kembali,” kata Nana.

Sebab, dari bantuan keunagan senilai Rp190,6 miliar tersebut, sebanyak Rp111,1 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan. Alokasinya untuk 842 titik.

“Khusus bantuan sarana prasarana desa, diharapkan kepala desa harus bisa melihat masyarakat kita butuhnya apa. Apakah perbaikan jembatan, jalan, saluran irigasi atau lainnya. Harus pandai membaca kebutuhan di masyarakat,” tegasnya.

Dalam merealisasikan anggaran,  juga diminta untuk benar-benar sesuai dengan spesifikasinya. Terkait hal ini kepala desa dapat berkoordinasi dan meminta pendampingan dengan instansi terkait. Bila perlu juga berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan agar penggunaan anggaran tidak bermasalah.

Bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Gelontorkan Rp 190,6 Miliar ke Karanganyar, Pesan Pj Gubernur: Jangan Sampai Ada Kades Diperiksa appeared first on SuaraBaru.id.

Bantuan keuangan (bankeu) itu diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Pendapa Kabupaten Batang, Selasa 30 Januari 2024.

Nana menjelaskan, duit itu diantaranya digunakan untuk peningkatan sarana prasarana desa yang tersebar di 258 titik, perbaikan rumah tidak layak huni, penanggulangan masalah gizi bagi balita dan ibu hamil, pengembangan desa wisata, pembangunan Sistem Persediaan Air Minum (SPAM), serta berbagai kegiatan kemasyarakatan.

“Pemprov Jateng juga memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu sebanyak 10 ton beras dan lima ribu mi instan,” ujar Nana Sudjana.

Ia berharap, melalui agenda tersebut  dapat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Utamanya terkait penangganan kemiskinan, stunting, inflasi, dan pengurangan pengangguran.

“Program-program itu akan terus kita lakukan.  Insya Allah di tahun 2024 akan semakin dimaksimalkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Bantuan itu adalah langkah dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jateng,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pemberian dari Bank Jateng kepada Pemkab Batang, Brebes, Kebumen, Banyumas, dan Pati berupa mobil Samsat keliling.

Menurut Nana Sudjana, kehadiran Samsat Keliling di daerah-daerah pelosok dapat mempermudah wajib pajak mendapatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Diaz Aza

The post Usai Pekalongan, Pemprov Jateng Gelontor Rp54,7 Miliar ke Pemkab Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Momen itu tak dilewatkan Sri, saat bertemu Ganjar yang sedang meninjau hasil Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun anggaran 2022, untuk Peningkatan Ruas di Jalan Bandar-Tulis, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Rabu (24/5/2023).

”Saya sudah lama dapat kartu PKH ini Pak, tapi bantuannya nggak pernah sampai,” kata Sri dalam kesempatan itu.

BACA JUGA: 30 Persen Lulusan SMKN Jateng Belum Bekerja

Ganjar kemudian meminta Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, untuk segera mengambil tindakan. Ganjar meminta Pj Bupati itu, agar menugaskan staf-nya mencatat nomor telepon Sri.

”Ketemu bupati itu bayangannya takut. Sini bu, njenengan biar sama stafnya Bu Lani, dicatat nomornya, sekalian nomor kartunya. Nanti dibantu, ngono lho,” ujar Ganjar disambut riuh warga yang mengerumuni.

Dia juga menegaskan, pentingnya keterlibatan pejabat di tingkat desa, sebagai pelayan masyarakat. Nomor telepon kepala desa hingga camat, mesti dibagikan kepada warga, supaya warga tahu di mana harus mengadu atau melaporkan keluhan.

BACA JUGA: Jalan Rusak di Kabupaten Batang Terpaksa Diviralkan

”Saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan di pemerintah kabupaten/kota, kades, camat, lurah, nomor teleponmu dibagi ke masyarakat, agar kemudian bisa lapor,” tegas Ganjar.

Contohnya pada kasus Sri Rahayu. Sejatinya bisa diselesaikan di level desa, namun karena kurangnya edukasi dan minimnya akses pengaduan, membuat warga harus mengalami kesulitan.

”Jadi yang kecil-kecil selesai, contoh tadi itu. ‘Pak saya sudah menerima kartu ini, tapi nggak bisa digunakan, ya ayo diurus. Bagaimana cara ngurusnya, kalau sudah lapor begitu, ambil nomor teleponnya nanti tak urus. Setelah itu, lapor gubernur, kalau nggak bisa, aku sing ngurusi,” terang Ganjar.

Riyan

The post Meski Punya Kartu PKH, Sri Rahayu Belum Terima Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.

Bantuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pada 2021 dan 2022 itu, menjadikan masyarakat setempat makin produktif.

Sekretaris Desa Sijono, Mustakim mengatakan, masyarakatnya kini telah merasakan manfaat dari adanya bantuan itu. Desanya mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng pada 2021, berupa pembangunan beton jalan, aspal jalan, talud jalan, jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa.

BACA JUGA: Warung kelontong Juga Bisa Terapakan Pembayaran Elektronik

Kemudian pada 2022, Desa Sijono kembali mendapat bantuan berupa pembangunan jaringan irigasi desa, dan pembangunan jembatan.

”Manfaatnya jauh sekali antara sebelum dan sesudah ada bantuan. Kami ambil contoh untuk pengaspalan. Dulu jalan rusak, sekarang sudah diaspal, jalan jadi lancar. Nilai jual tanah di tepi jalan aspal naik,” kata Mustakim. di tempat kerjanya, Jumat (10/2/2023) lalu.

Menurutnya, sebelum adanya bantuan jalan aspal, harga tanah di sekitar jalan hanya berkisar Rp 300 ribu per meter. Namun sejak ada pengaspalan jalan, harga tanah di tepi jalan beraspal naik menjadi sekitar Rp 1 juta per meter. Tentu saja hal itu amat menguntungkan warga, terutama yang hendak menjual tanahnya.

BACA JUGA: Pejuang Kebudayaan Jawa dan Pakar Pariwisata Prof Soetomo WE Meninggal

Tidak hanya itu, adanya bantuan jaringan irigasi juga memudahkan petani untuk mendapatkan air. Sebelumnya, petani sulit mendapatkan air untuk sawahnya, sehingga memanfaatkan sumur bor dan sejenisnya, untuk mengairi sawahnya.

Dia menuturkan, jaringan irigasi juga membuat produksi pertanian meningkat. ”Itu membuat produksi pertanian padi meningkat. Kalau dulu sebelum ada irigasi, satu hektar bisa sekitar empat ton untuk sekali produksi padi per panen. Sekarang bisa 5-6 ton,” beber Mustakim.

Hal itu juga dikatakan petani setempat bernama Zubaedin. Dia menyampaikan, bantuan irigasi sangat dirasakan manfaatnya bagi petani. Sebab, berkat bantuan jaringan irigasi, petani tak lagi kesulitan mendapatkan air.

BACA JUGA: Siswa SMP 1 Surakarta Belajar Pancasila Bareng Ganjar di Puri Gedeh

”Perbandingannya ya sekarang air lancar. Dulu ndat-ndet (kurang lancar-red). Air dari sumur bor juga kurang. Sekarang lancar, karena disedot dengan mesin yang bagus,” kata petani berusia 65 tahun ini.

Sejak adanya bantuan jaringan irigasi, petani seperti dirinya mampu melakukan panen padi dan hortikultura, hingga tiga kali dalam setahun. Padahal sebelum ada bantuan irigasi, hanya mampu panen dua kali dalam setahun.

”Kini airnya lancar. Sebelum ada bantuan irigasi, airnya kurang. Alhamdulillah sekarang lancar. Kami senang, bantuan Pemprov Jateng manfaatnya banyak,” tuturnya.

Sementara itu, Haniah Ismaya (22) warga setempat, mengaku senang jalan di desanya sudah mulus. Selain mempercepat akses masyarakat saat hendak ke jalan tol maupun ke jalan raya, warga juga memanfaatkan jalan untuk bermain dan aktivitas lain.

”Dulu jalannya jelek, sulit dilewati motor. Sekarang sudah diaspal, nyaman, buat akses jalan jadi dekat. Mau lewat ke tol jadi dekat,” ungkap Haniah.

Riyan

The post Bankeu Pemprov Jateng Senilai Rp 1,38 Miliar, Jadikan Warga Desa Sijono Makin Produktif appeared first on SuaraBaru.id.