BATANG (SUARABARU.ID)– Sri Rahayu, warga Desa Wonokerto, Kabupaten Batang terlihat lega, usai curhat langsung ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada Ganjar, Sri mengaku belum pernah menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), meski telah mengantongi kartunya.
Momen itu tak dilewatkan Sri, saat bertemu Ganjar yang sedang meninjau hasil Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun anggaran 2022, untuk Peningkatan Ruas di Jalan Bandar-Tulis, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Rabu (24/5/2023).
”Saya sudah lama dapat kartu PKH ini Pak, tapi bantuannya nggak pernah sampai,” kata Sri dalam kesempatan itu.
BACA JUGA: 30 Persen Lulusan SMKN Jateng Belum Bekerja
Ganjar kemudian meminta Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, untuk segera mengambil tindakan. Ganjar meminta Pj Bupati itu, agar menugaskan staf-nya mencatat nomor telepon Sri.
”Ketemu bupati itu bayangannya takut. Sini bu, njenengan biar sama stafnya Bu Lani, dicatat nomornya, sekalian nomor kartunya. Nanti dibantu, ngono lho,” ujar Ganjar disambut riuh warga yang mengerumuni.
Dia juga menegaskan, pentingnya keterlibatan pejabat di tingkat desa, sebagai pelayan masyarakat. Nomor telepon kepala desa hingga camat, mesti dibagikan kepada warga, supaya warga tahu di mana harus mengadu atau melaporkan keluhan.
BACA JUGA: Jalan Rusak di Kabupaten Batang Terpaksa Diviralkan
”Saya selalu menyampaikan pada kawan-kawan di pemerintah kabupaten/kota, kades, camat, lurah, nomor teleponmu dibagi ke masyarakat, agar kemudian bisa lapor,” tegas Ganjar.
Contohnya pada kasus Sri Rahayu. Sejatinya bisa diselesaikan di level desa, namun karena kurangnya edukasi dan minimnya akses pengaduan, membuat warga harus mengalami kesulitan.
”Jadi yang kecil-kecil selesai, contoh tadi itu. ‘Pak saya sudah menerima kartu ini, tapi nggak bisa digunakan, ya ayo diurus. Bagaimana cara ngurusnya, kalau sudah lapor begitu, ambil nomor teleponnya nanti tak urus. Setelah itu, lapor gubernur, kalau nggak bisa, aku sing ngurusi,” terang Ganjar.
Riyan
