Setelah beberapa waktu lalu dihadapkan oleh gonjang-ganjing pemberitaan diberbagai media, bahwa kuota BBM bersubsidi jenis bio solar hanya sampai akhir bulan Oktober tahun 2022 saja.

Menurut Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo, para pengusaha angkutan barang berharap dengan adanya kenaikan harga BBM jenis bio solar ini diiringi dengan kenaikan harga sewa ke konsumen yang sepadan, sesuai kalkulasi imbas kenaikan harga bio solar 32% ini akan berdampak pada kenaikan harga sewa konsumen sekitar 25%.

“Sehingga bisa menutup operational cost yang selama ini telah “Berdarah-darah” dan mendorong semangat untuk berinvestasi kembali di dunia angkutan barang,” kata Agus kepada Suarabaru.id, Minggu (4/9/2022).

“Keputusan kenaikan harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah diharapkan juga diiringi dengan semangat dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi yang notabene kondisi saat ini morat-marit, dan kontraproduktif dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri,” ungkap Agus.

Agus menyebut, penyaluran BBM bersubsidi khususnya untuk angkutan barang, hendaknya pemerintah perlu meluruskan kembali penerima subsidi yang berhak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan, yaitu kendaraan dengan tanda nomor warna dasar kuning.

“Diharapkan agar pada praktek di lapangan, penyaluran BBM bersubsi benar-benar tepat sasaran. Sehingga tidak lagi terdengar kondisi seperti akhir-akhir ini di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak, banyak terjadi kendaraan angkutan barang antri berebut dalam pembelian BBM,” tandasnya.

“Begitu juga dengan kebijakan pembatasan pembelian disetiap SPBU yang membingungkan dan penggunaan persyaratan pembelian yang ribet seperti penggunaan aplikasi oleh para pembeli BBM bersubsidi cenderung tidak melihat kondisi faktual dilapangan. Pemerintah harus segera mengkaji ulang dan segera memastikan tidak ada lagi kondisi-kondisi seperti itu,” ujarnya.

Pihaknya berharap dengan naiknya harga BBM ini pemerintah juga mengantisipasi efek dominonya, karena pengalaman yang terjadi semua ikut “latah” dari efek kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Semua ikut menaikkan harga, padahal jika dicermati beberapa harga di sektor tersebut hampir setiap periode telah menaikkan harga,” sambungnya.

“Jangan sampai kenaikan harga BBM ini hanya sekedar “obat penenang” yang hanya sesaat dirasakan untuk mengobati “luka” para pelaku usaha angkutan barang,” pungkas Agus.

Ning Suparningsih

The post DPD Aptrindo Jateng Beri Tanggapan Naiknya Harga BBM Bio Solar appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, jika ditarik dari akar masalahnya, dia menganggap ada dua subjek (pelaku perjanjian) dalam perjanjian angkutan yang dilakukan. Ia menilai permasalahan tersebut bukan dari penyedia jasa saja, dalam hal ini perusahaan angkutan barang, dimana telah diatur dalam Permenhub No.60 Tahun 2019 Pasal 80-81 yang menurutnya masih terkesan tebang pilih dalam penerapannya.

“Dalam hukum perjanjian angkutan subjeknya itu ada dua, pengangkut dengan pemilik barang atau pengguna jasa,” kata Chandra dalam kegiatan vaksinasi, di Panti Mandala Gereja Admodirono, Kota Semarang, Jumat (25/2/2022).

Disampaikan, dalam hukum dagang terdapat perjanjian hukum privat yang dimungkinkan terjadinya transaksi. Dalam hal ini, kesepakatan antara penyedia jasa (perusahaan angkutan) dengan pemilik barang untuk melakukan perjanjian pengangkutan barang.

“Dalam hukum perjanjian ini tentu sebagai pemilik barang atau pengguna jasa akan mencari harga yang paling minim. Disitu terdapat persaingan usaha tidak sehat. Ketika mencari harga terendah, pengangkut yang menerima harga itu, harus menutup biaya dan laba mereka untuk menaikkan daya angkutnya, sehingga menjadi overload,” ungkapnya.

Ia mengakui jika pemerintah memang sudah sedikit menghambat persaingan yang tidak sehat, dengan Permenhub No. 60 tahun 2019. Dimana, jika melanggar maka penyedia jasa (perusahaan angkutan barang) akan dikenai sanksi administrasi. Namun, ia masih menyayangkan jika penerapan atau sanksinya hanya dilakukan pada pengusaha angkutan barang saja.

“Dalam Permenhub Nomor 60 tahun 2019 di Pasal 80 dan 81, disebutkan bahwa pengangkut akan dikenakan sanksi administrasi negara, tetapi kita melihat bahwa pelaku ODOL ini ada dua subjek. Penyedia jasa atau perusahaan angkutan dan pemilik barang. Dalam hal ini pemilik barang atau penyewa jasa tidak dikenakan sanksi administrasi. Saya melihat pemerintah masih tebang pilih. Jadi PP tersebut tidak mencerminkan keadilan, apabila berkeadilan, harusnya menjerat dua pelaku ODOL tersebut, itu pendapat saya,” terangnya.

Menurut Chandra, zero ODOL bisa terwujud jika kedua subyek (pelaku dalam perjanjian) diikat dengan regulasi. “Tetapi zero ODOL yang di inginkan seperti apa, itu sudah dalam ranah pemerintah. Karena penerapan jumlah muatan angkutan penentunya ada di pemerintah sebagai regulator,” terangnya.

Terkait dengan regulasi muatan, Chandra berasumsi jika pemerintah belum berani menentukannya. Karena akan berdampak pada kenaikan harga barang dipasaran.

“Jika pemerintah berani menerapkan jumlah muatan (tonase), solusi saya jika dia mau menerapkan itu, barang-barang atau komoditi termasuk sembako bisa dikecualikan, itu pendapat saya,” ujarnya.

Disinggung soal penetapan harga, menurut Chandra itu tidak bisa dilakukan. Karena, regulasi tersebut sudah ada di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), selain itu penetapan tarif angkutan barang juga diatur dalam PP No 74 tahun 2014 Pasal 106 yang menyatakan jika penarifan angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

“Penetapan tidak boleh, tapi jika pedoman itu boleh sifatnya adalah volunteer, bukan suatu mandatory atau kewajiban,” tandasnya.

Ning

The post Ketua Aptrindo Jateng: Zero ODOL Bisa Dicapai, Jika Pemerintah Lakukan Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Bedanya, di jalan berbayar biasanya ada peraturan tambahan atau pembatasan penggunaan, sementara di jalan tidak berbayar biasanya lebih dibebaskan penggunaannya.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Kris Ade Sudiyono terkait harus diberikan sanksi atau denda terhadap kendaraan truk Overdimensi & Overloading (Odol ) yang masuk ke jalan tol karena berpotensi dapat menyebabkan kerusakan, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY Bidang Sarana & Prasarana Angkutan, Yanuar Iswara menyatakan, pihaknya mempersilahkan pengelola jalan tol untuk mengaturnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

“Biaya perbaikan dan perawatan, termasuk pengadaan seluruh fasilitas jalan tol menjadi tanggung jawab pengelola tol. Mereka adalah investor yang berharap adanya keuntungan bisnis. Jadi silahkan saja diatur apakah truk mau diberi sanksi atau dilarang masuk sekalian, asal tidak terlalu memberatkan masyarakat pengguna jalan tol,” kata Yanuar, Kamis (25/11/2021).

Selain mempersilahkan anggota Aptrindo bebas memilih mau menggunakan jalan tol yang berbayar atau jalan arteri lama yang tidak berbayar, Yanuar juga menyarankan agar pengelola jalan tol memasang timbangan di tiap-tiap pintu masuk jalan tol, agar penentuan boleh atau tidaknya kendaraan truk masuk ke jalan tol tidak hanya berdasarkan kira-kira saja.

Menurutnya, truk masih bisa melalui jalan arteri lama yang tidak berbayar. Kondisinya pun cukup bagus saat ini. Jika musim hujan tiba, baik jalan tol maupun jalan arteri semuanya pasti penuh lubang, tidak ada bedanya sama sekali.

“Yang berbeda hanya di jalan arteri bisa ada pasar tumpah dan segala jenis kendaraan bisa berlalu lalang, sementara di jalan tol tidak begitu,” ujarnya.

Terkait potensi terjadinya kemacetan menurutnya juga sama saja, di jalan tol pun sering terjadi kemacetan.

“Saya kira wajarlah jika pengelola tol berpikir tentang untung dan rugi, karena mereka berinvestasi bisnis di jalan tol yang berharap keuntungan dari sana. Asal masih wajar saja.
Beda halnya dengan pemerintah yang tidak berfikir untung dan rugi, karena pemerintah hanya bersifat memfasilitasi pembayar pajak saja,” ungkap Yanuar.

Yanuar berharap pemerintah bisa berlaku adil dengan terus melakukan perawatan terhadap jalan arteri lama, walaupun sudah semakin banyak jalan tol dibangun.

“Sehingga masyarakat pengguna jalan mempunyai alternatif pilihan, mau menggunakan jalan yang mana, sesuai dengan kemampuan dan urgensinya masing-masing,” pungkasnya.

Ning

The post Meski Banyak Tol, Aptrindo Berharap Pemerintah Tetap Perhatikan Jalan Arteri Lama appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY, Agus Pratiknyo mengatakan, sudah 2 minggu ini kelangkaan biosolar kembali terjadi hampir di seluruh Pulau Sumatera serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan kelangkaan biosolar tersebut dampaknya terjadi antrian panjang truk-truk yang akan mengisi biosolar selama berjam-jam di Jawa, bahkan sampai berhari-hari di Sumatera, sehingga membuat arus distribusi logistik di berbagai daerah terhambat.

Hal itulah yang dikeluhkan Agus Pratiknyo, lantaran arus distribusi logistik di berbagai daerah menjadi terhambat.

“Selain harus mengantri selama berjam-jam, pembelian biosolar pun dibatasi berbeda-beda di tiap SPBU. Untuk truk-truk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tentu sangat menyulitkan, karena terpaksa harus sering-sering mengantri dan membuang waktu dalam perjalanannya,” ungkap Agus, Senin (18/10/2021).

Menurut Agus, pihak kepolisian juga sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa pemain BBM bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan di beberapa daerah.

Sebagai solusi, Agus mengusulkan agar Pertamina memperketat pengawasan terhadap semua SPBU di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi kebocoran penjualan BBM bersubsidi ke sektor industri, dengan menggunakan tangki yang dimodifikasi atau berpuluh-puluh jerigen, agar pemerintah menerbitkan peraturan yang memperbolehkan hanya kendaraan umum plat kuning saja yang bisa menikmati subsidi BBM.

“Sebenarnya sudah lama dilakukan pendataan penjualan biosolar oleh petugas di semua SPBU, namun sampai saat ini kami tidak tahu untuk apa sebenarnya pendataan itu, kalau untuk pengendalian suplay BBM bersubsidi kan mestinya sudah bisa dikalkulasikan dengan pendataan itu,” kata Agus.

Pihaknya berharap pemerintah mau serius memikirkan soal kelangkaan biosolar yang sering terjadi ini.

Ning

The post Pemerintah Diminta Serius Memikirkan Kelangkaan Biosolar yang Sering Terjadi appeared first on SuaraBaru.id.

Banyak orang menderita kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, hingga rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Termasuk melakukan berbagai hal yang beresiko tinggi, menyerempet bahaya, bahkan melakukan kejahatan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Angkutan & Distribusi Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY, Agus Pratiknyo, Rabu (29/9/2021).

Dikatakan, ada dua jenis aktivitas dinilai mengkhawatirkan yang sedang trend akhir-akhir ini di jalan raya, yaitu meningkatnya kasus pemalakan sopir truk dan pembuatan konten dengan cara mencegat truk secara tiba-tiba.

Menanggapi kedua hal itu, Agus mengatakan bahwa peningkatan kasus pemalakan akibat semakin terpuruknya ekonomi masyarakat adalah dampak dari pandemi Covid-19 akhir-akhir ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan, dan cukup menghantui para pengemudi truk.

“Satunya lagi adalah trend pembuatan konten video dengan cara menyetop truk yang sedang melaju dengan cara melompat ke tengah jalan secara tiba-tiba,” tandas Agus.

Menurutnya, pembuatan konten dengan cara melompat ke depan truk yang sedang berjalan sangat berbahaya. Selain membahayakan diri sendiri juga orang lain.

“Misalnya pengemudi truk kaget dan tidak bisa mengerem secara mendadak, lalu membanting kemudi hingga menabrak yang ada disekitarnya,” kata Agus.

Agus merasa prihatin dan tidak rela, jika dalam kasus seperti ini pengemudi truk yang menabrak si pembuat konten disalahkan dengan pasal kelalaian.

“Pasalnya, hal itu bukan termasuk kelalaian, wong pengemudi sekelas juara dunia Formula 1 saja tidak akan bisa menguasai mobilnya, jika tiba-tiba ada orang melompat ke depannya,” ujar Agus.

“Yang namanya kelalaian pengemudi adalah jika dia mengemudi dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Atau mengemudi sambil mengantuk dan tidak mau istirahat, mengemudi tanpa kompetensi atau SIM yang memadai, mengemudi sambil menggunakan handphone, mengemudi sambil kebut-kebutan atau melakukan aksi ugal-ugalan,” jelas Agus.

Mestinya, sambung Agus, polisi harus sering mengadakan patroli untuk menangkap para pemalak dan pembuat konten menyetop laju truk.

Ning

The post Kasus Pemalakan Sopir Truk Meningkat, Agus Pratiknyo: Polisi Harus Sering Patroli appeared first on SuaraBaru.id.

Pada hari pertama diberlakukannya penyekatan gerbang tol di seluruh Jawa Tengah pada 16 Juli lalu, menuai berbagai kegelisahan dan kebingungan para pengemudi truk.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY, Chandra Budiwan menyampaikan, Aptrindo sangat setuju dengan penerapan PPKM yang dilakukan pemerintah, karena tujuannya baik, yaitu untuk mencegah agar penyebaran virus Covid-19 tidak semakin membabi buta.

“Namun yang kami sayangkan, semua pengemudi truk menjadi kebingungan karena Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) gagal menjalankan salah satu fungsinya sebagai pelindung konsumen, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 UU Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Chandra kepada awak media, Minggu (18/7/2021).

Chandra berharap BPJT bisa lebih aktif berfungsi lagi dari pada sekedar menjadi pemantul bola. Namun harus bisa menjadi goal getter yang berani menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan.

Menurut Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo, pengelola jalan tol seharusnya memberi peringatan terlebih dahulu kepada seluruh pengguna jalan tol pada awal masuk.

“Sudah seharusnya mereka memberikan peringatan kepada para pengguna jalan tol pada awal masuk seperti di Cikampek misalnya, gerbang tol mana saja yang dibuka untuk keluar masuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga para pengguna jalan tol tidak terperangkap dalam jebakan dan mengalami kebingungan mencari jalan keluar,” jelas Agus.

Sehingga, lanjut Agus, kendaraan yang mengalami penyekatan di jalan arteri dan kawasan perkotaan pun tidak kesulitan mencari akses ke jalan tol.

Dikatakan bahwa pada 16 Juli pagi sempat terjadi kekisruhan luar biasa diantara pelaku logistik. “Saat itu, beberapa sopir menghubungi (menelpon) pengusahanya berusaha menanyakan jalan mana yang bisa mereka lalui. Sedangkan para pengusaha yang tidak pernah mengemudikan truk juga ikut bingung, karena jalur truk berbeda dengan kendaraan pribadi,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY, Bambang Widjanarko menambahkan, sebaiknya pemerintah bisa memilih phrase yang lebih sederhana daripada menggunakan istilah kritikal dan esensial yang tidak banyak dipahami oleh petugas di lapangan maupun kalangan sopir truk, karena hanya menimbulkan kebingungan saja.

“Sebenarnya gampang saja, pemerintah harusnya bisa mengungkapkan apa maunya secara tegas kepada asosiasi, karena fungsi asosiasi adalah menjembatani antara regulator dengan pengusaha, asosiasi tinggal menjelaskan kepada pengusahanya saja,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, ini merupakan PR pemerintah yang belum terselesaikan. Karena hingga sekarang belum ada komunikasi, bagaimana mensinergikan antara keputusan diatas agar bisa terlaksana di bawahnya.

Ning

The post Pengemudi Truk Terjebak di Jalan Tol, BPJT Dinilai Gagal Menjalankan Fungsinya appeared first on SuaraBaru.id.

“Di bidang kita, dampaknya sangat signifikan. Banyak sekali kendalanya, salah satunya pengalihan jalur,” kata Agus dalam Konferensi Pers terkait ‘Menyikapi Dampak PPKM Darurat terhadap Kelancaran Jalur Distribusi Logistik (Isu Pengalihan Arus & Syarat Rapid Test) yang berlangsung secara daring pada Kamis malam (8/7/2021).

Selain masalah pengalihan jalur, Agus juga mengeluhkan terkait diwajibkannya Rapid Antigen untuk pengemudi angkutan barang. Pasalnya selama PPKM Darurat, para pengemudi angkutan barang diharuskan melakukan tes Rapid Antigen setiap kali masuk perbatasan wilayah saat mendistribusikan barang.

“Kalau setiap 2 hari sekali harus melakukan swab antigen, lama-lama hidungnya malah bengkak, belum lagi biayanya harus ditanggung sendiri,” ungkap Agus.

Selain itu, pihaknya juga meminta supaya program vaksin untuk pengemudi angkutan barang bisa dipermudah. Menurutnya, ada sejumlah pabrik yang menolak kedatangan para pengemudi angkutan barang lantaran belum mempunyai sertifikat vaksin.

“Tolong pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk para pengemudi agar mereka bisa mengikuti vaksin, dan mempunyai sertifikat,” ujarnya.

“Kami dukung PPKM Darurat, akan tetapi kami juga minta fasilitas yang sepantasnya untuk kami,” tambahnya.

Menurut Ketua DPC Aptrindo se ex Karisidenan Pekalongan (Brebes, Tegal, Pemalàng dan Pekalongan), Ari Andrian, bahwa pemerintah dalam memberlakukan PPKM Darurat, semakin hari semakin ketat, terutama dalam pembatasan jalan.

“Dari perusahaan yang kebetulan saya angkut, semua driver dan kernet wajib Rapid Antigen sebelum masuk pabrik. Kami harus mengeluarkan biaya lebih, belum lagi harus bayar tol, dan untuk sampai di tempat bongkaran harus muter-muter terlebih dahulu. Indonesia saat ini memang masih perang terhadap virus. Kita bantu dan dukung pemerintah, namun pemerintah juga harus memperhatikan sektor usaha kami,” ujar Ari.

Untuk itu pihaknya minta dalam pendistribusian barang agar diberi kemudahan akses jalan. “Kita tidak minta muluk-muluk, kita hanya minta fasilitas akses jalan dan Rapid Antigen bisa diberikan secara gratis, karena kita sebagai ujung tombak roda perekonomian,” tandasnya.

Pihaknya juga minta kejelasan terkait surat Rapid Antigen, bisa digunakan sampai berapa lama. Karena pengemudi angkutan barang setiap waktu harus mendistribusikan barang yang lokasinya berbeda.

Sementara itu Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY, Chandra Budiwan menyampaikan, bahwa PPKM Darurat sebenarnya banyak manfaatnya, meski ada dampak negatif dan positifnya.

“Sebetulnya PPKM Darurat bermanfaat, namun jika dilakukan ke bawahnya tidak terstruktur, ekonomi jadi mawut. Ditambah lagi adanya Rapid Antigen yang harus ditanggung sendiri,” kata Chandra.

” Jujur ini masih sulit diurai. Pemerintah sendiri tentunya bingung melihat seperti ini,” pungkas Chandra.

Ning

The post Aptrindo Minta Pemerintah Beri Kemudahan Akses untuk Angkutan Barang saat PPKM Darurat appeared first on SuaraBaru.id.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan SE Nomor 43 tahun 2021, yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng & DIY, Chandra Budiwan menyampaikan, bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di lapangan tidaklah semulus yang dibayangkan.

Karena dalam penerapannya muncul berbagai protes dari masyarakat, terutama para pelaku di bidang logistik.

“Saya tidak anti dengan penyekatan, namun upaya penyekatan dengan pengalihan arus terhadap angkutan barang ke jalan tol, seperti yang terjadi di kota-kota sepanjang pantura yang tidak mempunyai jalan lingkar atau jalur khusus truk, sebaiknya tidak dilakukan secara ekstrim. Perlu dilihat dulu urgensinya, tidak bisa main pukul rata saja,” ungkap Chandra kepada awak media di Semarang, Selasa (6/7/2021).

Menurut Chandra, terkait adanya pengalihan kendaraan angkutan barang ke jalan tol tidak pernah dibicarakan sebelumnya.

Hal itu membuat kebingungan para pengemudi, karena mereka mengalami kesulitan melakukan bongkar muat jika gudangnya ada di dalam kota.

“Soal pengalihan kendaraan angkutan barang ke jalan tol sebelumnya tidak pernah dibicarakan. Hingga para pengemudi angkutan barang akhirnya kebingungan dan kesulitan dalam bongkar muat barang, jika gudangnya di dalam kota,” kata Chandra.

Selain itu, sambung Chandra, yang tadinya mereka berhitung tidak harus keluar biaya tol, sekarang tiba-tiba harus ada biaya tol yang jelas-jelas memberatkan semua pihak di saat pandemi seperti sekarang ini.

“Belum lagi para pengemudi masih dibebani dengan adanya kewajiban melakukan test PCR yang hasilnya berlaku 2×24 jam, dan test Rapid Antigen yang hasilnya berlaku 1×24 jam saja,” ujàrnya.

“Berapa sih hasilnya pengemudi sekali ngerit ? Bagaimana jika masih harus dibebani lagi dengan biaya tol dan test Covid-19 segala ?,” kata Chandra sedikit emosi.

“Pengemudi sih mau-mau saja di test Covid tiap 2 hari sekali asal digratiskan. Pengusaha juga mau-mau saja disuruh lewat Tol Trans Jawa dari awal sampai akhir perjalanan, asal tarifnya disamakan dengan golongan 1 selama PPKM saja. Sebagai pengusaha saya lebih suka win-win solution daripada harus berdebat kusir,” pungkas Chandra.

Ning

The post Terkait PPKM Darurat, Ketua Aptrindo Jateng: Sebaiknya Tidak Dilakukan secara Ekstrem appeared first on SuaraBaru.id.

Pasalnya, semua truk angkutan barang harus dialihkan ke jalan tol yang tentunya sangat merugikan bagi pengusaha truk. Apalagi ada beberapa tarif tol yang naik.

Diketahui, angkutan barang tersebut setiap harinya membawa obat-obatan, tabung oksigen dan bahan makanan yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY, Agus Pratiknyo menyatakan sangat keberatan jika selama PPKM Darurat berlangsung, angkutan barang harus masuk tol.

“Jika selama PPKM Darurat truk angkutan barang harus masuk tol bisa babak belur karena bayarnya mahal. Jika tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk kita, bisa babak belur. Terus terang saja kita sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan truk masuk tol,” kata Agus dalam Konferensi Pers terkait ‘Pengalihan Jalur Truk Pantura’, yang dilaksanakan secara daring, Minggu malam (4/7/2021).

Menurut Agus, dari Regulator sendiri sejauh ini berdalih hanya melaksanakan instruksi kebijakan PPKM Darurat. Mereka hanya berdasarkan Surat Edaran No. 43/tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi, yang ditandatangani Menteri Perhubungan.

“Tidak ada yang mengatur teknisnya kita dalam perjalanan. Bukankah dari Jakarta ke Surabaya jalur utamanya adalah pantura. Jika diblokade semua, mau tidak mau harus masuk tol, terus semua biaya yang nanggung siapa. Kalau begini caranya, kita yang babak belur, pengelola tol yang untung,” tandasnya.

Selain itu, dalam aturan juga tidak disebutkan akan adanya pengalihan jalur, namun yang terjadi di lapangan ada pengalihan.

“Teknisnya seperti apa, belum ada kebijakan dari pemerintah yang menyentuh kita, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Polisi berjalan menegakkan aturan sendiri, begitu juga dari dinas perhubungan jalan sendiri. Tolong sektor kami harus diperhatikan. Jangan sampai kirim obat jadi bermasalah karena harus tertunda di jalan, akibat akses jalan ditutup,” bebernya.

Selain membawa obat-obatan, truk angkutan barang tersebut kebanyakan membawa bahan makanan dan material yang terhambat karena adanya pengalihan jalur.

Dalam hal ini, pihaknya minta ada campur tangan dari pemerintah agar mengimbau pengelola jalan tol, untuk memberikan kebijakan pada sektor angkutan barang.

Dengan kondisi PPKM Darurat seperti ini, pemerintah harus menunjang arus distribusi barang. Jika ingin mensukseskan PPKM Darurat, truk angkutan barang hendaknya dibebaskan. Karena truk-truk itu mengangkut alat-alat kesehatan agar cepat sampai tujuan.

Menurutnya, sebelum pelaksanaan PPKM Darurat, pengalihan jalur juga tidak dibahas dalam rapat.

Sementara itu Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY, Bambang Widjanarko mengatakan, dalam aturan tidak disebutkan akan ada pengalihan jalur, namun di lapangan secara tiba-tiba terjadi pengalihan jalur.

“Truk angkutan barang itu bukan untuk melakukan piknik. Mereka membawa obat-obatan, oksigen, bahan makanan dan lainnya. Tolong petugas di lapangan jangan memukul rata aturan. Nanti bisa terhambat. Jika supermarket kosong kan bisa celaka,” tukas Bambang.

“Mana mungkin sopir bergerombol. Karena dia hanya sendirian di jalan untuk mendistribusikan barang,” imbuh Bambang.

Menurut Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY, Chandra Budiwan, bahwa pelaksanaan PPKM Darurat ini terlalu ekstrim, artinya, pelaksanaan PPKM Darurat ke bawahnya terlalu ekstrim, sehingga mengakibatkan kesemrawutan.

“Saya tidak mencela, namun itu menjadi masalah buat kami. Seharusnya PPKM itu seperti yang sudah dijalankan pada waktu lalu. Yang terjadi, malah menimbulkan dampak negatif,” kata Chandra.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sendiri sudah mulai dilaksanakan pada 3 hingga 20 Juli 2021 nanti, yang tujuannya untuk memutus mata rantai Covid-19 yang hingga kini masih meroket.

Ning

The post Pengalihan Jalur di Masa PPKM Darurat Merugikan Angkutan Barang Harus Masuk Tol appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, para pengurus DPD Aptrindo Jateng & DIY dilantik dalam Musyawarah Daerah (Musda) II yang berlangsung di MG Setos Hotel Semarang pada 11 Juni 2021 lalu.

Salah satu gebrakan yang dilakukan diantaranya Wakil Ketua Bidang Sarana & Prasarana Angkutan DPD Aptrindo Jateng & DIY, Yanuar Iswara langsung menyuarakan soal keselamatan, dengan mengingatkan kembali anggota Aptrindo Jateng & DIY, agar tidak menggunakan klakson telolet yang banyak menjadi penyebab kebocoran udara pada air tank.

Selain itu bisa menyebabkan rem blong, sehingga dianjurkan agar memasang rear underrun protector (RUP) guna meminimalisir terjadinya korban, jika terjadi kasus kecelakaan tabrak belakang.

“Pokoknya pasang dulu rear underrun protector, tidak usah berdebat soal ukuran atau designnya, yang penting lakukan sesuatu yang bisa menahan kendaraan yang menabrak dari belakang, agar tidak masuk ke kolong truk dan bisa menghidupkan air bag nya setelah terbentur,” kata Yanuar, mengutip himbauan dari Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat pidato pada pelantikan pengurus Aptrindo Jateng & DIY, Jumat (18/6/2021).

“Kita akan selalu mengingatkan kepada anggota soal keselamatan dengan melakukan hal-hal konkret, agar tidak terjadi kasus konyol yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain pada akhirnya”, jelas Yanuar.

Menurutnya, selama ini Aptrindo Jateng & DIY memang paling intens berhubungan dengan KNKT dan selalu mendengar, mendukung dan mengimplementasikan segala rekomendasi dari KNKT soal keselamatan di jalan.

“Penghargaan yang diberikan oleh KNKT akhir tahun 2020 kepada Aptrindo Jateng & DIY sebagai salah satu pelopor keselamatan angkutan jalan, membuat kami punya tanggung jawab moril sangat berat untuk selalu menomor satukan faktor keselamatan,” tandas Yanuar.

Ning

The post Pengurus DPD Aptrindo Jateng Tancap Gas Suarakan Keselamatan appeared first on SuaraBaru.id.