SEMARANG (SUARABARU.ID) – Tenaga medis Aparatur Sipil Negara (ASN) keberatan dengan wacana pemotongan gaji 50 persen yang diusulkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Unek-unek tersebut disampaikan dr. Siti Wulandari kepada Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto saat berkunjung ke Puskesmas Lerep, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/5/2020).
Dokter Puskesmas tersebut keberatan gaji ASN dipotong 50 persen untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Titip aspirasi pak, kami keberatan kalau gaji ASN dipotong 50 persen untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Menurut dia, sebagai ASN tenaga medis, dia dan teman-temannya sudah mencurahkan jiwa dan raganya untuk merawat masyarakat yang sakit. Termasuk mereka yang dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif Covid-19.
Menanggapi keluhan tersebut, Bambang Kusriyanto mengatakan akan menyampaikan keberatan tersebut ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Meski demikian dia menegaskan wacana pemotongan gaji ASN tersebut baru sebatas usulan yang disampaikan Ganjar dalam forum Musrenbangnas beberapa waktu lalu.
“Nanti saya sampaikan ke Gubernur. Itu masih usulan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ungkap pria yang akrab disapa Bambang Kribo tersebut..
Menurut Kribo, pihaknya menerima beberapa aspirasi tentang keberatan pemotongan gaji ASN. Namun karena wewenang terkait hal itu berada di pusat, dia hanya bisa menyampaikan keberatan tersebut kepada pihak terkait.
Meski begitu, dia pribadi berpendapat para tenaga medis justru harus diberi insentif. Sebab, mereka berada di garda terdepan perang melawan Covid-19.
Kunjungan orang nomor satu di DPRD Jateng ini untuk menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.
Bantuan APD yang diserahkan berupa baju hazmat, masker berstandar medis, masker kain, face shield, dan disinfektan.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Siti menyampaikan harapannya agar masyarakat bisa membantu tugas tenaga medis dengan tetap tinggal di rumah.
Selain itu, dia berharap agar kebijakan larangan mudik dipatuhi agar penyebaran Covid-19 bisa dihentikan.
“Kalau masyarakat tetap mudik, otomatis akan banyak pos pelayanan kesehatan yang didirikan, maka petugas medisnya akan ditugaskan di pos-pos tersebut. Ini akan menyulitkan karena jumlah tenaga medis sangat terbatas,” tandasnya.
Selain itu, dia menyarankan agar tetap dilakukan isolasi di rumah singgah bagi para pemudik yang nekat. Juga dilakukan rapid test agar diketahui mereka terpapar Covid-19 atau tidak.
Hery Priyono
