SEMARANG (SUARABARU.ID)- Untuk mengatasi dan mencegah perundungan di sekolah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, telah membentuk sebuah tim khusus. Tim ini juga melibatkan aktivis difabel dari Semarang maupun daerah lain, dan dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perundungan siswi SMP di Purworejo, serta mereformulasi sistem pendidikan.
Dikatakan Ganjar, peristiwa perundungan siswi di Purworejo merupakan momentum untuk memperbaiki suatu sistem. Baginya, sangat penting untuk melibatkan semua elemen agar bisa merancang sistem pendidikan yang jauh lebih baik.
BACA JUGA : SMKN Jateng Segera Buka Pendaftaran bagi Siswa Tak Mampu
”Melihat dari kasus ini, saya orang yang meyakini kalau ini pasti ada di tempat lain juga, tetapi kita tidak tahu. Saya tidak ingin hal seperti ini terulang lagi, maka semua sistem sekarang kami review, dan kami perbaiki agar tidak terulang kembali,” kata Ganjar di Semarang, belum lama ini.
Salah seorang Pegiat Rumah D Noviana Dibyantari, yang telah mendapat arahan dari Ganjar, pada Sabtu (15/2/2010) lalu, bersama timnya melakukan identifikasi ke Purworejo. Ketika datang, Bunda Novi, sapaan akrab Noviana Dibyantari, disambut korban dengan tawa cerianya seolah seperti tak terjadi sebuah peristiwa besar dalam hidupnya.
”Pendampingan sudah kami lakukan, dengan cara mengajak dialog, menghibur korban, maupun menemui pelaku. Lagi-lagi saya melihat, ada proses pembiaran dan ketidakdisiplinan, hingga terjadi peristiwa itu. Harus ada sentuhan revolusi mental yang kuat kepada anak-anak, untuk masa depannya,” ujar Bunda Novi.
Peristiwa Lain
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Jumeri memastikan, korban perundungan yang terjadi di SMP Purworejo, sudah tertangani dengan baik, setelah pihaknya beberapa hari ke Purworejo melakukan penanganan dan assessment atau penilaian.
”Penanganan dan assessment psikologi dan motivasi kita lakukan, agar korban kembali giat belajar. Dua hari ini kita istirahatkan, agar tidak banyak dikunjungi. Kita telusuri jatidiri pelaku maupun korban. Pemprov akan menangani persoalan ini dengan baik, agar tidak dirugikan pendidikannya. Soal hukum ada di kepolisian,” kata Jumeri, saat jumpa pers OPD di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (19/2/2020).
Jumeri juga menyebutkan, selain di Purworejo, ada beberapa sekolah lain di Jateng dengan masalah yang hampir sama, akan tetapi tingkatnya tidak besar. Hanya saja, masalah di Purworejo itu menjadi viral, setelah divideo dan di-upload ke media sosial.
Terkait wacana merger sekolah, Jumeri menyatakan, karena secara administrasi milik yayasan Muhammadiyah, pihaknya meminta agar sekolah itu mem-branding kembali dengan beragam kegiatan dan intervensi berbagai program, agar bangkit dan menjadi sekolah pilihan masyarakat.
Hery Priyono-Riyan
