MAGELANG (SUARABARU.ID) – Pers adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, khususnya di tengah derasnya arus informasi digital yang menuntut kecepatan sekaligus akurasi.
Wali Kota Damar Prasetyono menyampaikan hal itu pada Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Magelang di Ruang Sidang Lantai I Pemerintah Kota Magelang, Senin (9/2).
Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota dr. Sri Harso, Pj Sekda Larsita, Kepala OPD serta mitra PWI Kota Magelang.
Damar menuturkan, dalam ekosistem kolaborasi hexahelix pers berperan dalam menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat, membangun kepercayaan, serta mengangkat potensi daerah melalui pemberitaan yang berkualitas.
“Pers tidak hanya menyampaikan informasi dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan kritik yang konstruktif demi perbaikan layanan kepada masyarakat,” ujar Damar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers harus terus diperkuat, agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berdampak luas.
Di sisi lain, Damar mendorong agar insan pers terus meningkatkan kompetensi seiring dengan dinamika perkembangan media. Organisasi seperti PWI, katanya, adalah wadah pembinaan untuk melahirkan jurnalis yang berintegritas, adaptif dan bertanggung jawab.
Ketua PWI Kota Magelang, Wiwit Arief Setyoko menyampaikan, dunia jurnalistik di era banjir informasi dan media sosial menghadapi tantangan serius.
Publik saat ini sering kali lebih mementingkan kecepatan dibandingkan proses verifikasi, sehingga berita bohong (hoaks) dan provokasi mudah menyebar.
“Kami bekerja dengan rem yang jelas bernama Kode Etik Jurnalistik. Ada standar verifikasi, dapur redaksi, serta tanggung jawab hukum dan moral jika terjadi kesalahan,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun media arus utama kerap tersisih oleh algoritma media sosial, wartawan tetap memegang tanggung jawab profesional yang tidak dimiliki semua pihak.
“Produk berita hasil jurnalis profesional cenderung mengedepankan sentimen positif, mengerdilkan isu SARA, serta menekankan kebersamaan dan kedamaian,” tandasnya.
Dia memaparkan, pemberitaan Pemerintah Kota Magelang selama periode 9 Februari 2025 hingga 9 Februari 2026 tercatat sedikitnya 652 pemberitaan di media nasional dan lokal, baik cetak, elektronik, maupun daring.
Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen bernada positif, 40 persen netral, dan hanya 0,01 persen yang tergolong tidak diharapkan.
“Dukunglah media yang jelas dan berdayakan wartawan profesional. Pers yang sehat adalah mitra terbaik pemerintah dalam membangun narasi kota yang positif,” pungkas Wiwit. (prokompimkotamgl)
