WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Pemkab Wonosobo bersama TP PKK setempat berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan TP PKK agar program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif, terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein mengatakan hal itu pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Konsultasi (Rakon) dan Pencanangan Kesatuan Gerak TP PKK “Bangga Kencana Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025” di Gedung Adipura setempat.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda rutin melainkan wadah penentu arah gerakan TP PKK tahun mendatang.
“TP PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam pembangunan manusia,” tuturnya.
Dikatakan Wabup, jaringan TP PKK yang menjangkau hingga dasa wisma menjadi modal sosial penting untuk membangun keluarga yang berdaya.
“Arah gerakan TP PKK mesti berfokus pada penguatan ketahanan keluarga di segala aspek, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Menurut Husein, dari keluarga yang berdaya, akan lahir generasi unggul dan masyarakat sejahtera.
Wabup juga menginstruksikan jajaran TP PKK agar memedomani hasil Rakernas X TP PKK yang melahirkan pedoman baru untuk pelaksanaan gerakan PKK di daerah.
“Penyesuaian cerdas antara kebijakan nasional dengan program kerja daerah dinilai menjadi kunci keberlanjutan gerakan TP PKK,” tegasnya.
Wabup yang juga mantan Waki Ketua DPRD Wonosobo itu menyebut stunting sebagai isu strategis yang masih menjadi PR besar Wonosobo.
“Kami mengapresiasi atas komitmen TP PKK dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui program perencanaan sehat dan penguatan program KB,” tandasnya.
Penguatan Ekonomi Keluarga
Selain itu, lanjut Husein, TP PKK juga harus dapat menjadi pintu gerbang efektif dalam mendukung penguatan ekonomi keluarga, literasi digital dan ketahanan pangan.
“Kolaborasi lintas sektor adalah keniscayaan. TP PKK harus menjadi pusat inovasi layanan keluarga yang dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Husein mengajak seluruh pihak, baik kader TP PKK, OPD, Camat, Kades, Lurah dan semua mitra yang ada, untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan.
“Mari kita bahu membahu membangun keluarga yang berdaya, mandiri, dan bahagia sebagai fondasi Wonosobo yang sejahtera, adil dan makmur,” tandasnya.
Dengan agenda strategis dan komitmen multipihak, menurut Wabup, Rakerda dan Rakon TP PKK Wonosobo tahun ini diharapkan mampu melahirkan rumusan program yang realistis.
Agenda tersebut juga harus mampu melahirkan inovasi dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas keluarga serta pembangunan manusia di Wonosobo.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program TP PKK menuju tahun 2026.
Dyah menekankan integrasi kegiatan Rakerda, Rakon dengan Pencanangan Kesatuan Gerak TP PKK, Bangga Kencana dan Kesehatan, sebagai bentuk kolaborasi antara TP PKK dan DPPKBPPPA.
“Melalui momentum ini, TP PKK harus bisa menjadi agen perubahan bagi program Bangga Kencana, termasuk edukasi kesehatan reproduksi serta penguatan keluarga berencana,” tegasnya.
Dyah menjelaskan bahwa Rakernas X TP PKK telah menghasilkan tiga dokumen strategis untuk periode 2025–2029, yaitu : rencana induk gerakan RP PKK, strategi gerakan TP PKK, petunjuk teknis tata kelola kelembagaan TP PKK.
Ketahanan Keluarga
Menurut Dyah, arah kebijakan nasional TP PKK lima tahun mendatang difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga (kesehatan, gizi serta pola hidup bersih dan sehat/PHBS).
“Selain itu, juga ada penguatan pendidikan dan perlindungan anak, digitalisasi kelembagaan dan optimalisasi dasa wisma TP PKK,” kata Dyah yang juga Kepala DPPKBPPPA Wonosob itu.
Rakerda dan Rakon TP PKK, tambah Dyah, juga guna menegaskan visi besar “Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Indonesia Emas 2045.”
“Dalam konteks ini, TP PKK Wonosobo didorong untuk meningkatkan kolaborasi multipihak agar program lebih berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tagasnya.
Pemkab Wonosobo dan TP PKK, ujar dia, juga menyoroti peran strategis TP PKK dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.
Pada upaya penurunan stunting, Dyah menyampaikan capaian program GENTING, sekaligus mengingatkan perlunya pendampingan lebih intensif agar intervensi benar-benar menyentuh akar masalah.
“Salah satu poin penting yang disampaikan adalahtransformasi Posyandu melalui amanat Permendagri No 13 Tahun 2024,” jelasnya.
Regulasi tersebut, menurutnya, mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu enam bidang, yaitu kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, gizi, pendidikan anak dan pengasuhan, ekonomi keluarga (UP2K), ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
Tahun 2025, Pemkab Wonosobo menetapkan tiga pilot project Posyandu 6 Bidang, antara lain Desa Manggis (Leksono), Desa Sukorejo (Mojotengah) dan Desa Candimulyo (Kertek).
Selanjutnya, Pemkab menargetkan seluruh Posyandu di Wonosobo dapat menerapkan model layanan terpadu ini pada 2026.
“Sebagai wujud implementasi, pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga dibuka di area acara, dengan target 27 akseptor,” pungkasnya.
Muharno Zarka
