GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Pemerintah RI melakukan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer, yang berpotensi mengakibatkan 3.400 atau sekitar 51 persen guru honorer di Kabupaten Grobogan, tidak bisa lagi mengajar.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Grobogan, Amin Hidayat. Saat ditemui di kantornya, Amin menjelaskan, guru honorer terbanyak berada di wilayah pedesaan.
”Sekolah yang berpotensi kehilangan pengajar. Tenaga honorer ini didominasi sekolah dasar di daerah pinggiran, yang merupakan pedesaan,” kata Amin, Senin (3/2/2020).
BACA JUGA : Berprestasi Bagus, Tiga Anggota Polres Blora Dapat Penghargaan
Menurut dia, proses belajar mengajar bisa terganggu jika tenaga guru honorer ini dihapuskan. Sehingga membuat ketidakseimbangan antara jumlah kelas dan guru.
”Ada sekitar 6.000 guru yang tergabung dari ASN dan Guru Tidak Tetap alias honorer ini. Namun program penghapusan honorer ini akan digantikan dengan PPPK. Jadi Dinas akan terus melakukan upaya peningkatan kompetensi, seperti gelar try out, supaya guru yang akan daftar ASN lebih siap. Atau jika ada rekruitmen PPPK mereka bisa lolos. Total ada kurang lebih 1.442 guru yang ikut dalam pelatihan ini,” ujar dia.
Dengan lolosnya honorer menjadi ASN atau PPPK, maka proses belajar-mengajar dapat berkesinambungan. Selain Dinas Pendidikan, kegiatan serupa juga dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Grobogan, dengan tujuan menyentuh seluruh komponen guru se-Kabupaten Grobogan.
Hana Eswe-Riyan
