WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, menyatakan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Wonogiri sebesar 72,55 naik 0,58 poin dari tahun sebelumnya 71,97.
Pernyataan ini, Kamis (27/3/25), disampaikan Bupati saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Wonogiri Tahun 2024. Itu disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, dihadiri 42 dari 50 anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Sriyono dengan didampingi Wakil Ketua Krisyanto dan Suryo Suminto. Hadir pula Wakil Bupati Imron Rizkyarno, Sekda Wonogiri FX Pranata bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dikatakan oleh Bupati Setyo Sukarno, IPM Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan. Tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tercatat di angka 10,71 persen. Angka ini terhitung menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai sebesar 10,94 persen.
Dalam nota pengantar LKPJ, Bupati Setyo Sukarno, melaporkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Secara makro sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut. Pendapatan dalam perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 2,482 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 2,46 triliun lebih atau 99,79 persen.
Untuk Pendapatan Aseli Daerah (PAD) telah memenuhi target. Dari pagu anggaran sebesar Rp 283,766 miliar lebih, realisasinya mencapai Rp 309,754 miliar lebih atau mencapai 109,16 persen.
Target
Pendapatan transfer secara keseluruhan belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu pagu anggaran sebesar Rp 2,198 triliun lebih, realisasinya sebesar Rp 2,167 triliun lebih atau sebesar 98,58 persen.
Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 2,764 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 2,591 triliun lebih atau 93,73 persen. Dari total realisasi belanja daerah tersebut, digunakan untuk belanja operasi mencapai sebesar Rp 1,893 triliun lebih atau 92,86 persen dari yang dianggarkan untuk belanja modal sebesar Rp 292,883 miliar lebih (93.59 persen).
Pembiayaan daerah, target untuk penerimaan sebesar Rp 283,066 miliar lebih, dengan realisasi sebesar 100 persen. Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 500 juta, realisasinya sebesar 100 persen. Pembiayaan netto sebesar Rp 282,566 miliar lebihdan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 168,139 miliar lebih.
Kepada rapat paripuna, dialporkan pelaksanaan 6 urusan wajib pelayann dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum.
Pada bagian lain, juga dilaporkan sebanyak 235 program memperoleh predikat sangat tinggi, 19 program dengan predikat tinggi, 2 progarm dengan predikat sedang dan 1 program berpredikat rendah. ”Ini dikarenakan pada Bulan Nopember dan Desember 2024ada wabah Penyakit Mulut Kuku (PMK) atau Foot And Mouth Disease (FMD), yang meningkatkan jumlah kasus penyakit ternak di Kabupaten Wonogiri.
Terkait dengan tugas pembantuan dari pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,381 miliar lebih dan terserap Rp 1,331 miliar lebih atau 96,41 persen yang digunakan untuk urusan tenaga kerja (Naker).
Untuk pembahasan lebih lanjut, dibentuk Pansus LKPJ yang akan melakukan rapar-rapat setelah hari masuk kerja selepas Libur Lebaran Idul Fitri 1446 H (2025 M) mendatang.(Bambang Pur)
