𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔 (SUARABARU.ID) — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Monitoring dan Evaluasi (Monev) jalannya pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora, Senin, 11 November 2024.
Monitoring dimaksudkan untuk memastikan agar seluruh pelayanan, termasuk perizinan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dapat dilaksanakan di MPP Kabupaten Blora.
Sekda Blora, Komang Gede Irawadi menyampaikan bahwa pada saat KPK roadshow ke beberapa kabupaten termasuk ke Blora, dari KPK menyarankan agar aktivitas pelayanan publik perizinan ditempatkan di satu tempat yakni di MPP.
“Saat itu kita kumpulkan semua perangkat daerah agar pelayanan perizinan itu dilakukan suatu tempat yaitu di MPP mulai 1 Oktober 2024. Walaupun ada beberapa OPD sudah melakukan dipertengahan bulan September 2024 kemudian kita coba, dan hari ini kita evaluasi,” jelas Sekda Blora.
Bersama Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, Kepala DPM PTSP Blora, dan Bagian Ortala Setda Blora, Sekda Blora mengecek seluruh konter pelayanan yang ada di MPP.
Baik dari pelayanan milik instansi vertikal, pelayanan dari dinas-dinas di lingkup Pemkab Blora hingga perbankan.
“Tadi kita keliling dengan Inspektur, Asisten III, ternyata semuanya sudah tidak ada perizinan yang dilakukan lagi di OPD-nya masing-masing, ini sebuah perubahan yang luar biasa,” imbuh Sekda Blora.
Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Sekda Blora, bahwa Presiden dan Kemendagri juga menaruh perhatian pada sektor pelayanan perizinan, untuk itu Sekda Blora mengecek dan bahkan mensimulasikan secara langsung bagaimana proses dan pelayanan perizinan yang ada di MPP Blora.
“Kita cek bagaimana kecepatannya, prosesnya, kemudian biayanya, biaya perizinan itu gratis ya, tapi ada beberapa yang dikenakan retribusi itu harus transparan kita harus umumkan jadi setiap masyarakat yang mau melakukan perizinan agar mereka tahu berapa sih biayanya, untuk itu kita buat ini simulasi ya di beberapa konter dan saya lihat semuanya sudah cukup bagus,” ungkap Sekda Blora.
Pelayanan Lebih Baik
Sekda Blora berharap agar kedepannya MPP Blora bisa semakin optimal dalam menghadirkan pelayanan. Salah satunya usulan agar penyederhanaan jumlah konter pelayanan dalam proses perizinan bangunan dan gedung, yang saat ini terdapat beberapa konter yang harus dilalui.
“Pada intinya sudah cukup baik ya kita lihat tadi dan saya juga testimoni dengan beberapa yang hadir dan mereka menyatakan sudah baik. Mudah-mudahan itu terus berproses sehingga saya harapkan nanti di bulan ini, di bulan Desember dan seterusnya bisa lebih baik lagi pelayanan kepada masyarakat,” tandas Sekda Blora.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora, Bondan Arsiyanti mengungkapkan bahwa kedatangan Sekda Blora beserta sejumlah pejabat tersebut dalam rangka mengecek dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang ada di MPP.
“Siang hari ini kegiatan evaluasi kegiatan MPP jadi adanya konsep baru. Kalau kemarin masih banyak perangkat daerah yang memberikan pelayanan perizinan di kantornya masing-masing, per 1 Oktober 2024 kemarin efektif sudah dilaksanakan pelayanan di kantor MPP,” ujar Kepala DPMPTSP Blora.
Dikemukakan, dengan beralihnya konsep baru tersebut, sekarang masyarakat yang memanfaatkan layanan MPP relatif bertambah dan semakin ramai.
“Saat ini sudah mulai tertata baik, banyak pengunjung juga memanfaatkan layanan yang ada di MPP kedepan harapan kami support semuanya dari Pemkab dan juga dari kami sendiri dari DPMPTSP untuk bersinergi, terus bergerak untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, Mal Pelayanan Publik yang Prima untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Blora secara keseluruhan,” ucap Kepala DPMPTSP Blora.
Kudnadi Saputro