SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana, seiring dengan masuknya musim hujan.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan adalah banjir dan longsor.
Setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.
Upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan, mengingat berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa musim ini akan belangsung selama enam bulan, yakni sejak September 2023 hingga puncaknya pada Februari 2025.
“Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan saat menyampaikan paparan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 1 November 2024.
Mitigasi ini penting, berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.
Luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Jumlah itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023. Yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota. Luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare.
Bergas mengatakan, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat. Upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasi anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan. Tahun 2024 ditambah dengan kekuatan APBN.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan, mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan. Termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.
Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Ia berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga.
“Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” jelasnya.
wied
