SEMARANG (SUARABARU.ID) – Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi global seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi di Jawa Tengah.
Namun demikian, adanya sokongan APBN mampu menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan RI, Iman Widhiyanto, dalam siaran pers Asset Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Jateng, Jumat 27 September 2024.
“Dengan dukungan APBN, perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II 2024 mampu tumbuh sebesar 4,92% (y-on-y) dengan tingkat inflasi yang terkendali pada Agustus 2024 sebesar 1,77% (yoy) dan-0,07% (mtm). Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2024 sebesar 113,8 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 99,99,” katanya.
Sementara itu, untuk perkembangan kinerja fiskal regional, APBN sampai dengan bulan Agustus 2024 mencatatkan kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp 75,66 triliun (60,68%), sementara realisasi Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L)mencapai Rp26,48 triliun (56,45%) dan Belanja TKD mencapai Rp 49,38 triliun (71,65% dari pagu).
Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, terdapat Pendapatan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp 73,44 triliun (65,26%) dan Belanja Daerah dengan realisasi Rp62,77 triliun (53,78%). Penyaluran DAK Fisik hingga 31 Agustus 2024 telah mencapai Rp1,25 triliun (32,20%).
Pada Penerimaan Perpajakan, terdapat pertumbuhan signifikan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 28,39 miliar atau 83,16% (yoy) dipengaruhi setoran Wajib Pajak atas PBB Perhutanan dan Pertambangan Minerba yang pada tahun 2024 ini dilakukan lebih awal dibandingkan tahun 2023.
