JAKARTA (SUARABARU.ID) – Petani tebu yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke Istana Negara dan kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) apabila pemerintah tidak segera menaikkan Harga Pokok Pembelian (HPP) gula petani menjadi Rp16.875 per kilogram.
Ancaman tersebut menjadi salah satu sikap tegas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026) yang menilai kondisi petani tebu semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya pendapatan petani.
Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, alasan utama tuntutan kenaikan HPP gula adalah meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung petani dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, HPP gula sebesar Rp14.500 per kilogram yang berlaku sejak musim giling 2024 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena biaya usaha tani tebu terus mengalami kenaikan setiap tahun.
“Biaya produksi terus naik, mulai dari upah tenaga kerja, transportasi, sewa lahan hingga pupuk. Sementara HPP gula sudah tiga musim giling tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat margin keuntungan petani semakin menipis,” tegas Soemitro.
Ia menjelaskan, persoalan pupuk menjadi salah satu beban terbesar yang dihadapi petani tebu saat ini. Alokasi pupuk subsidi yang diterima petani tebu dinilai sangat rendah dan jauh dari kebutuhan ideal tanaman tebu.
Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi untuk mencukupi kebutuhan produksi. Padahal harga pupuk nonsubsidi mencapai tiga kali lipat lebih mahal dibanding pupuk subsidi.
“Tanaman tebu membutuhkan pupuk dalam jumlah besar, terutama pupuk ZA. Tetapi kuota pupuk subsidi yang diterima petani sangat minim. Akhirnya petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang sangat mahal sehingga biaya produksi melonjak,” ujarnya.
Selain tingginya biaya produksi, APTRI juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu atau molasses yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan petani dan pabrik gula.
Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, harga tetes tebu dalam dua tahun terakhir turun drastis akibat surplus produksi dan masuknya etanol impor.
Menurutnya, pada tahun 2024 harga tetes tebu masih berada di kisaran Rp2.500 per kilogram, namun pada 2025 turun tajam menjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.400 per kilogram.
“Rendahnya harga tetes tebu membuat pendapatan petani semakin tertekan. Karena itu kenaikan HPP gula menjadi sangat penting agar petani tetap bisa bertahan dan semangat menanam tebu,” kata Khabsyin.
APTRI juga mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan petani, termasuk membatasi impor gula dan menindak tegas rembesan gula rafinasi yang mempengaruhi harga gula domestik.
Selain menuntut kenaikan HPP gula, Rakernas APTRI juga meminta pemerintah menghapus Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) gula agar harga gula petani lebih mengikuti mekanisme pasar.
Petani tebu juga meminta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penambahan kuota pupuk subsidi, revitalisasi irigasi pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pengaktifan kembali Dewan Gula Indonesia (DGI).
“Kalau tuntutan petani tidak direspons serius, maka petani tebu siap turun ke jalan menggelar aksi besar ke Istana Negara dan kantor Bapanas,” tandasnya.
Ali Bustomi
