Realisasi pada Penerimaan PNBP Lainnya mengalami kontraksi sebesar Rp 178,53 miliar (-8,37) dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan atas Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dikarenakan adanya peninjauan UKT.
Pada komponen Belanja Negara, terdapat beberapa satker baru (Lapas/Rutan) yang belum beroperasi secara normal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Belanja Barang. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2024 menunjukkan defisit Rp 0,21 triliun.
Sedangkan pada APBD, terdapat realisasi Pendapatan APBD sebesar Rp 73,44 triliun (65,26%) dan realisasi belanja APBD sebesar Rp 62,77 triliun (53,78%) sehingga terdapat surplus APBD sebesar Rp 10,67 triliun dengan pembiayaan Rp 1,54 triliun dan menghasilkan SILPA Rp 12,2 triliun (turun -18,15% yoy).
Beberapa issue terkait penyaluran TKD di antaranya terdapat beberapa jenis DAU Specific Grant yang batas penyalurannya pada akhir Agustus 2024 sehingga berpengaruh terhadap tumbuhnya realisasi DAU sebesar Rp 3,26 triliun (13,01%).
DAK Fisik tumbuh Rp 240,83 M (23,75%) disebabkan percepatan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang akhir periode pemerintahan presiden.
Pada penyaluran Dana Desa, terdapat 5 Kabupaten yang capaian penyaluran Dana Desa telah 100%, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Boyolali yang berpengaruh pada tumbuhnya realisasi Dana Desa Rp 1,23 triliun (21,66%).
“Secara keseluruhan realisasi TKD berkontribusi sebesar 65,30% terhadap total realisasi Pendapatan Daerah,” katanya.
Sementara itu, untuk laporan kinerja kredit program pemerintah, peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan 31 Agustus 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 33,23 triliun (tumbuh 25,39%, yoy) untuk 645.772 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp 16,68 triliun.
Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp 1,99 triliun untuk 42.521 debitur dan terkecil di Kota Magelang Rp 90,94 miliar untuk 1.945 debitur.
Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 820,76 miliar (tumbuh 5,35%, yoy) untuk 182.374 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp757,7 miliar.
Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp 62,55 miliar untuk 13.228 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp 2,11 miliar untuk 498 debitur.
Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran Rp 23,55 triliun untuk 589.675 debitur. Sedangkan bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 23,62 triliun untuk 562.003 debitur.
