JAKARTA (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, kinerja pemerintahannya memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jateng ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
”Kami memanfaatkan misalnya ada Kreativitas dan Inovasi (Krenova), sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, dan ternyata mereka senang dipaksa,” kata gubernur berambut putih itu, saat menjadi narasumber Sharing Session Pembangunan Daerah 2023, yang dihelat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Rabu (14/6/2023).
Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring itu, diikuti 38 provinsi, 22 kabupaten/kota, Ombudsman RI, Tim Penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia.
BACA JUGA: Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Masih Jadi Persoalan di Jateng
Dalam paparannya, politikus berambut putih itu menceritakan proses pembangunan Jateng, yang dimulai dari perencanaan dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.
Menurutnya, program pembangunan di Jateng tidak hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Di antaranya pencegahan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas.
”Tiap Musrenbang saya keliling di enam eks karesidenan, dan wajib mengundang tiga kelompok, yang masuk ketegori marjinal. Yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak,” ujar Ganjar.
BACA JUGA: Kecewa Mantan WR 1 UMK Tak Hadiri Klarifikasi, PWI Siapkan Langkah Hukum
Keterlibatan kelompok itu, lanjutnya, bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal, agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu juga, dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
”Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan, berdasar skala prioritas,” paparnya.
BACA JUGA: Mantan Wakil Rektor 1 Sulistyowati Bakal Gugat UMK ke Pengadilan
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng dua periode itu, juga menyinggung program ‘Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng’, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi.
”Program itu mendata, memantau dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisinya sehat serta menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.
Keseriusannya dalam perencanaan pembangunan, juga diterapkan pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Saat ini, di Jateng terdapat 2.353 Desa Mandiri Energi. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.
Riyan
