BANJARNEGARA (SUARABARU.ID)– Upaya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membentuk 29 Desa Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Jateng bahkan dijadikan sebagai provinsi percontohan.
Politikus berambut putih itu dinilai, sebagai kepala daerah yang punya respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat Nasional.
Komitmen Ganjar pun kemudian terus berlanjut. Saat ini ada 29 Desa Antikorupsi di Jateng. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
BACA JUGA: PT PLN Indonesia Power Semarang PGU Gelar Media Gathering, Kenalkan Teknologi Bejana LTHPC
Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
Desa-desa itu telah berkomitmen untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya, menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.
”Saya berterimakasih pada para kades, yang menyambut program ini dengan baik. Sebanyak 29 desa yang ada, sudah kita nilai beberapa,” kata Ganjar, pada acara Kick Off Desa Antikorupsi, di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/12/2022).
BACA JUGA: Jelang Akhir Tahun, 92 Ulama/Kyai/Ulama Terima Honorarium dan Hibah Bidang Keagamaan
Ditambahkan dia, upaya yang dilakukannya ini, sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang.
”Sebenarnya kita mencoba menginisiasi lebih dini, itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023, dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi, dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” jelasnya.
Menurut dia, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk ini, bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain.
BACA JUGA: Ini Penyebab TNI dan Polri Ikut Urug Lubang Depan Pasar Kutowinangun
”Kita sudah kick off di Banjarnegara, dengan satu harapan, kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkret, sehingga 7.809 desa yang lain, kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut, Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
”Saya mengapresiasi ini. Karena ini sebenarnya program untuk tahun 2023. Tetapi ternyata pada tahun ini sudah mulai. Ini menjadi pemacu bagi pimpinan daerah yang lain juga,” imbuh Wawan.
BACA JUGA: CSR Award 2022, Gubernur Jawa Tengah Berikan Penghargaan BUMN Terbaik Kepada Pertamina
Diakuinya, semua gubernur menyampaikan keinginannya untuk mendukung program ini. Namun, Ganjar salah satunya yang langsung mengimplementasikannya.
”Beberapa gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung mulai saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi,” tandasnya.
Riyan
