SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan pembentukan tim gabungan yang akan bertugas untuk mengendalikan pengambilan air tanah di wilayah ibu kota provinsi Jawa Tengah, terlebih di daerah pesisir.
Tak tanggung – tanggung, dalam tim gabungan pengendalian pengambilan air tanah tersebut akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan melibatkan juga pihak dari kepolisian.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat memberikan paparan di depan para anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), Kamis (2/6/2022).
“Pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat akan membentuk tim gabungan suplai air bersih dari PDAM, serta provinsi sebagai penegak aturan pemakaian air tanah yang tidak berijin. Kemudian juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang akan menyasar di kawasan pesisir,” katanya.
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu menerangkan, melalui tim gabungan tersebut nantinya pihak – pihak yang saat ini masih menggunakan air tanah akan didorong untuk beralih menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Moedal.
Hal itu ditegaskannya sebagai respon terhadap berbagai masukan pemerhati lingkungan yang menyebut pemakaian air tanah sebagai salah satu faktor yang mempercepat penurunan muka tanah.
“Kami ingin suplai air bersih tercukupi dengan baik secara legal. Karena selama ini perusahaan di daerah pesisir tidak memakai PDAM tapi mengambil air tanah secara langsung,” katanya.
Di sisi lain, wali kota juga memaparkan upaya penanganan rob di pesisir Kota Semarang lainnya, melalui upaya pembangunan jalan tol yang akan berfungsi sebagai tanggul laut.
Nantinya, tol ini diharapkan bisa berfungsi sebagai tanggul laut, dimana sebenarnya sudah 2 tahun lalu direncanakan namun terkendala dengan undang-undang agraria, selain itu tanahnya juga terendam air sehingga hak atas tanah tersebut hilang.
“Kemarin sudah ada solusi (untuk tanggul laut), sehingga bisa segera dikerjakan tinggal mempelajari teknisnya, jadi mudah-mudahan setahun dua tahun selesai. Ini merupakan salah satu upaya untuk penanganan rob di Kota Semarang,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut wali kota pun menegaskan terbuka terhadap masukan lain dari DP2K terkait upaya penanggulangan persoalan banjir dan rob.
Wali kota sendiri berkeyakinan bahwa DP2K menjadi sebuah muara yang dapat menggabungkan seluruh masukan para ahli, terkhusus dalam menghadapi tantangan perubahan alam melalui cara yang paling efektif dan efisien.
Sehingga, dengan adanya masukan yang didapatkan dia berharap upaya penanganan banjir dan rob di Kota Semarang akan dapat semakin masif.
(hery priyono)
