SEMARANG (SUARABARU.ID)– Inklusivitas dan toleransi ditekankan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada para guru, untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Sebab, kasus perundungan dan kekerasan seksual belakangan marak terjadi di lingkungan pendidikan.
Hal itu disampaikan Ganjar, dalam acara Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jateng kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur, Senin (10/1/2022).
”Kita sedih, kemarin muncul di media banyak banget terjadi pelecehan seksual. Nah, saya pengin kita semua harus menjaga itu betul-betul. Saya juga tidak akan ada toleransi soal itu. Didiklah anak untuk punya karakter yang bagus,” ujar Ganjar.
BACA JUGA: Seminggu Berjalan, PTM 100 Persen Berlangsung Baik
Ditemui usai acara, dia mengungkapkan, inklusivitas menjadi penting, karena faktanya masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan sekolah.
”Saya mendorong untuk mereka menyiapkan inklusivitas yang ada di sekolah mereka. Ini karena banyak hal yang kita mesti bangun moderasi toleransi. Karena seringkali bullying terjadi, kekerasan seksual terjadi,” ucap Ganjar lagi.
Apalagi belakangan, lanjutnya, marak adalah kasus kekerasan seksual dan melibatkan guru. ”Beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual justru dari gurunya sendiri. Kita jadi sedih juga,” ungkap Ganjar.
BACA JUGA: Sat Lantas Polres Demak Menjaring Puluhan Sepeda Motor Berknalpot Brong
Dia juga menitip pesan, agar mengubah perilaku di lingkungan sekolah, sehingga inklusivitas terbangun. Jika sulit, Ganjar membuka pintu komunikasi melalui kepala dinasnya untuk konsultasi.
”Kalau ada sesuatu yang lain, bisa komunikasi dengan kami. Dan nanti kita secara kebijakan bisa dirapatkan, kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru,” tutur dia.
Selain itu, Ganjar juga menegaskan kepada para kepala sekolah, terkait praktik pungutan liar atau pungli, yang sering muncul laporan di mejanya.
BACA JUGA: Kasad Jenderal TNI Dudung Kunjung Penerbad untuk Menerima Wing Penerbang TNI AD Kehormatan
”Komplain publik itu satu, ‘pak ganjar kenapa ada pungli’. Jadi kalau yang diluar ketentuan, masyarakat selalu mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite,” papar dia lagi.
Ganjar tak memungkiri, bila praktik itu masih terjadi. Maka kepala sekolah diminta untuk menjaga integritas dan mengomunikasikan dengan baik.
”Para kepala sekolah agar mengelola sekolahnya dengan baik, dan tidak boleh ada pungli. Tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi, jaga integritas itu penting,” tegasnya.
BACA JUGA: Wali Kota Pariaman Akan Tiru Budaya Kerja Birokrasi Jateng
Di sisi lain, Ganjar juga menyatakan, agar para guru dan kepala sekolah memastikan posisinya dalam bernegara. Tidak boleh ada yang tergabung, bahkan berafiliasi pada kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.
”Clear nggih? Ini saya ingatkan. PKI mboten entuk, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Saya ngomong terbuka, karena memang sudah dilarang. Maka kalau kemudian ada yang mencoba ke situ, maka integritas poin kedua ini akan dilanggar. Maka sanksinya pasti sangat tegas,” tandas Ganjar.
Riyan
