KUDUS (SUARABARU.ID) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Samani Intakoris mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mendatang akan lebih baik dibandingkan tahun 2021 ini.
Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus akan berkomitmen agar program pembangunan daerah nantinya bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang selama ini telah tertekan akibat pandemi Covid-19.
“Kami akan selalu berusaha membantu pak Bupati agar program pembangunan daerah yang dilaksanakan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat,”kata Samani yang mendampingi Bupati Kudus Hartopo usai melepas ASN yang purnatugas, di pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (30/12).
Menurur Samani, berdasarkan data statistik yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus saat ini menunjukkan kondisi yang mulai menggembirakan.
Pada Triwulan III, angka pertumbuhan ekonomi Kudus tercatat mencapai 2,77 persen dari target 3,1 persen.
“Meski belum mencapai target, tapi pertumbuhan ekonomi Kudus Triwulan III masih lebih tinggi sedikit dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi Jateng yang sebesar 2,44 persen,”kata Samani.
Di lihat dari tingkat inflasi year on year (yoy) pada November 2021 tercatat sebesar 0,31 persen.
Angka inflasi ini menunjukkan mulai adanya peningkatan daya beli masyarakat Kudus setelah sekian lama terpukul akibat pandemi.
“Adanya inflasi ini bisa bermakna positif yakni peningkatan daya beli masyarakat. Sebab, kalau dulu inflasi akibat kebutuhan kesehatan, kini inflasi lebih banyak dipengaruhi kenaikan konsumsi yang berarti juga peningkatan daya beli,”ujarnya.
Baca juga:
Kelewatan Tak Dapat BLT Buruh Rokok, Jangan Takut ini Cara Dapatnya
Menurut Samani, beberapa program Pemkab Kudus yang selama ini telah dilaksanakan, memberi dampak positif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah BLT Buruh Rokok yang telah dikucurkan pada bulan ini.
“BLT Buruh Rokok menjadi salah satu mendongkrak daya beli masyarakat,”ujarnya.
Lebih lanjut, Samani mengakui yang paling terdampak pandemi selama ini adalah sektor informal utamanya seperti PKL dan pelaku UMKM, hingga sektor perdagangan
Dan masalah yang saat ini mereka hadapi adalah terkait dengan Perbankan dimana mereka kesulitan untuk membayar pinjamannya.
“Oleh karena itu, Pemkab juga mendorong adanya upaya kebijakan restrukturisasi kredit perbankan apakah melalui relaksasi kredit hingga rescheduling,”ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, secara umum penyerapan APBD Kudus di tahun 2021 terbilang belum maksimal yakni di angka 56,71 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp 2,26 triliyun.
Namun di sisi lain, Kudus cukup berhasil merealisasikan target pendapatan yakni sebesar 94 persen dari target yang dicanangkan sebesar Rp1,9 triliyun.
“Untuk itu, di tahun 2022 mendatang, optimalisasi penyerapan anggaran juga perlu ditingkatkan agar bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomj masyarakat,”pungkasnya.
Tm-Ab
