KLATEN (SUARABARU.ID) – Sekda Jaka Sawaldi dipercaya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Klaten, setelah masa jabatan Bupati Sri Mulyani habis pada 17 Februari 2021. Meski memenangi Pilkada 2020, Sri Mulyani yang berpasangan dengan Yoga Hardaya rencananya baru akan dilantik 26 Februari 2021 mendatang.
Upacara serah terima tugas dari Sri Mulyani kepada Jaka Sawaldi diadakan di Pendapa Pemkab Klaten dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo melalui teleconference, Rabu (17/2) sekitar pukul 14.00 WIB. Acara dihadiri jajaran Forkompimda, sejumlah pejabat dan disaksikan pimpinan OPD dan camat secara virtual.
СТPada 17 Februari ini, periode pertama kami selesai. Saya bersyukur karena selama lima tahun pembangunan berjalan lancar, serta masyarakat Klaten semakin baik dan sejahtera. Semoga Plh Bupati bisa melaksanakan tugas dengan baik,ТТ kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap, pembangunan di Klaten yang telah direncanakan sejak tahun 2020 bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu di bawah kepemimpinan Plh Bupati. Pelantikan Sri Mulyani dan Yogya Hardaya yang diusung PDIP dan Golkar itu rencananya akan digelar pada 26 Februari mendatang secara teleconference.
СТKalau ditanya kegiatan saat menunggu pelantikan, tentu saya akan kembali menjalankan rutinitasnya sebagai orang ibu dan istri,ТТ kata istri anggota DPR RI Sunarno itu. Dia ingin mengisi waktu luang untuk menyalurkan hobinya menyaksikan drama Korea (drakor), karena saat bertugas sulit mencari waktu untuk bersantai menikmati drakor.
Sementara itu, Plh Bupati Klaten Jaka Sawaldi mengatakan dirinya akan menjabat Plh hanya sekitar 10 hari. Dia akan hanya akan menjalankan kegiatan rutin pemerintahan dan mempersiapkan kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati definitif. Jaka Sawaldi pernah menjadi Plh Bupati selama sekitar 5 bulan sebelum pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani dilantik.
Dia mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai Plh. Dia berharap dukungan semua pihak agar pembangunan berjalan lancar. “Saya akan berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin. Namun Plh tidak diperkenankan mengambil kebijakan strategis, seperti mutasi atau penataan personel dan merubah anggaran. Semoga semua lancar sampai hingga pelantikan yang rencananya digelar 26 Februari,” kata Jaka Sawaldi.
Meski demikian, bia dalam keadaan darurat, seperti bencana, Plh bisa meminta izin Gubenur untuk mengambil kebijakan yang sifatnya darurat dalam penanganan bencana. Untuk penanganan pandemi yang belum usai, semua sudah direncanakan termasuk PPKM mikro di 401 desa dan keluarahan di Klaten.
Mesh
