GROBOGAN – Sebanyak 170 prajurit anggota TNI Kodim 0717/Purwodadi menerima penyuluhan hukum dari tim penyuluh hukum Kodam IV/Diponegoro. Tidak hanya itu, para anggota PNS serta Persit Kartika Chandra Kirana cabang XXXVII Kodim 0717/Purwodadi juga ikut dalam penyuluhan di Makodim 0717/Purwodadi, Jalan Suhada Purwodadi tersebut.
Dalam penyuluhan yang dipimpin Mayor Chk Munadi dari Kodam IV/Diponegoro ini. Beberapa jajaran lainnya juga ikut dalam kegiatan ini antara lain Perwira Staf, serta para Danramil jajaran Kodim 0717/Purwodadi.
Dandim 0717/Purwodadi Letkol Inf Asman Mokoginta melalui Danramil 07/Wirosari Kapten Inf Achmad Faheri mengatakan, melalui penyuluhan ini diharapkan para prajurit dapat merealisasikan aturan hukum dalam kehidupan maupun ketika melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Di samping itu, prajurit dan PNS TNI maupun anggota Persit juga diminta mengikuti dan menyimak dengan baik pemaparan yang disampaikan pemateri untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
“Begitu juga larangan-larangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku pada setiap keadaan yang sedang maupun yang akan dihadapi serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi prajurit,” katanya.
Berkaitan dengan semakin berkembangnya teknologi, prajurit serta PNS TNI dan juga anggota Persit juga dapat memahami ketentuan dan UU ITE beserta sanksi administrasi yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalaha yang berkaitan dengan dunia maya.
Sementara itu Mayor Chk Munadi memberikan materi yang berupa pemahaman kepada seluruh prajurit, PNS, dan para anggota Persit agar tumbuh kesadaran hukum dalam diri prajurit. Dengan begitu, akan tercipta budaya tertib, taat, dan patuh terhadap norma hukum sehingga pelanggaran dalam kehidupan militer dapat diminimalisasi.
“Melalui penyuluhan hukum ini, seluruh prajurit diharapkan dapat mengimplementasikan aturan hukum dalam kehidupan serta pelaksanaan tugas sehari-hari. Terlebih pada 2019 ini yang merupakan tahun politik dan dalam waktu dekat akan dilakanakan Pemilu serentak sehingga para prajurit tidak mendukung atau mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon dan harus netral,” tambah Munadi.
suarabaru.id/Hana Eswe
