BANDAR LAMPUNG (SUARABARU.ID) – Calon Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan tindak pidana pemalsuan nomor laporan polisi LP/B-294/III/2017/LPG SPKT dan dugaan tindak pidana pengerusakan nomor laporan polisi LP/1140/X/2017/SPKT.
Surino, selaku pelapor, mempertanyakan perkembangan sampai di mana tindak lanjut perkara tersebut. Mengingat sudah beberapa tahun ini tanpa kejelasan. Ia menguraikan, langkah hukum tersebut dilatarbelakangi bermula pada tahun 2013 silam. Saat itu, ia memiliki pinjaman uang di salah satu bank di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Karena tidak sanggup melunasi dan menunggak, pada 1 Juli 2013, Surino meminta bantuan kepada Musa Ahmad untuk menutupi pinjamannya di bank tersebut senilai Rp 225 juta.
“Saya ada pinjaman di bank, karena macet saya minta tolong Pak Musa menutupi tunggakan dengan jaminan sertifikat tanah. Saya janji sama Pak Musa, setelah ada uang sertifikat itu akan saya tebus lagi dan Pak Musa setuju. Tapi saat itu, perjanjian hanya secara lisan saja,” kata dia, Selasa (28/7).
Selanjutnya, kata Surino, 4 Juli 2013, dirinya dihubungi oleh Musa dan diminta untuk menemui salah satu notaris di Bandar Jaya. Saat ia mendatangi notaris tersebut, ternyata disodorkan akta peralihan hak dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diagunkan ke bank.
“Saya disodori akta peralihan hak tanah, saat tahu seperti itu saya menolak pinjam uang ke Pak Musa. Yang buat kaget lagi sekitar September 2013, saya dapat informasi dari bank kalau Pak Musa sudah melunasi pinjaman saya tanpa ada persetujuan dan konfirmasi saya,” ungkapnya.
Sertifikat atau aset tanah beserta rumah miliknya tersebut adalah, sertifikat dengan nomor 339/Yk tanggal 23 September 1992, SHM No. 2904 tanggal 29 Oktober 2008 dan SHM 2632 Tanggal 03 Maret 2006. Ketiga aset tersebut, berlokasi di Yukum Jaya, Lampung Tengah.
“Ketiga aset tersebut saat ini sudah dikuasai Musa Ahmad berdasarkan lelang, nilainya ditaksir kurang lebih mencapai sekitar Rp 1,2 miliar,” imbuhnya.
Surino mengutarakan, November 2015 lalu, ia dihubungi oleh pihak bank swasta lainnya di Bandar Jaya. Pihak bank tersebut menyatakan, bahwa dirinya memiliki sangkutan sebesar Rp 300 juta dengan jaminan ketiga sertifikat miliknya. Pinjaman uang tersebut, macet selama delapan bulan.
“Jadi ada hal aneh lagi, tiba-tiba saya dihubungi bank lain dan dibilang kalau saya menunggak angsuran. Padahal, saya tidak ada pinjaman di bank tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, setelah ditelusuri ketiga sertifikat miliknya tersebut, sudah dipindah ke bank lain dijaminkan oleh Musa tanpa sepengetahuan dirinya sebagai pemilik sah ketiga sertifikat tersebut.
“Sebenarnya saya sudah putus asa untuk mem-follow up laporan tersebut. Sepertinya tidak ada keadilan bagi diri saya. Saya sebenarnya sakit diabetes dan paru-paru. Adapun setelah melakukan konfirmasi di Krimum Polda Lampung, pihak Polda Lampung akan menindak lanjuti laporan,” terangnya.
Karena itu, Surino berharap pihak kepolisian dapat segera memproses laporannya tersebut, sehingga memberikan rasa berkeadilan. “Apabila tidak tanggapan dari Polda Lampung atas laporan saya, maka saya akan membawa masalah ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM sebagai pencari keadilan terhadap permasalahan saya,” tutupnya.
Lampung.Siberindo – fajarsumatera
