WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Hari ini, Sabtu (25/7), mulai pukul 09.30 WIB, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wonosobo, menggelar bedah buku berjudul “Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Paska Orde Baru”, karya Dr Burhanudin Muhtadi MA, pengamat politik Indonesia, di Hotel Harvest setempat.
Acara bedah buku akan dirangkai dengan diskusi publik bertema “Wujudkan Pilkada Berintegritas Bebas Money Politics”. Tema tersebut dinilai tepat karena Wonosobo, 9 Desember 2020 akan menggelar hajatan politik Pilkada.
Dijadwalkan hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Safrianto Zuriat Putra SH MH, Kapolres AKBP Fannky Ani Sugiharto SIK MSi, Ketua KPU Asma’ Khozin SPsi, Ketua Bawaslu Sumali Ibnu Chamid dan seluruh Ketua Parpol di Wonosobo.
Ketua GMPK Wonosobo Idham Cholid mengatakan bedah buku dan diskusi publik akan diikuti 50 peserta. Karena masih dalam pandemi global Covid-19, seluruh peserta, tamu undangan dan pembicara, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan sebelum dan selama acara berlangsung.
Sambut Pilkada
“Semua peserta, tamu undangan dan pembicara wajib mengenakan masker dan cuci tangan sebelum masuk tempat acara. Petugas hotel juga akan mengukur suhu tubuh peserta yang hadir. Ruangan juga telah disterilkan dan diatur jarak tempat duduk antar pengunjung,” terangnya.
Menurut Idham, buku “Kuasa Uang” adalah desertasi Mas Burhanudin Muhtadi yang kini diterbitkan dalam bentuk buku. Buku tersebut sangat tepat untuk dikaji, apalagi saat ini akan berlangsung Pilkada serentak.
“Semua harus berkomitmen mewujudkan Pilkada bebas money politics. Karena politik uang dalam pemilu akan merusak kredibilitas demokrasi. Pemimpin yang lahir dari proses jual beli suara pasti tidak punya integritas,” tegasnya.
Sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dosen Fisipol Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan pengamat politik, Mas Burhan dipandang Idham, adalah orang yang tepat untuk bicara pemilu dan Pilkada.
“Kapasitas dan integritasnya diakui, tidak saja di level nasional tapi juga internasional. Beliau juga sudah teruji sebagai surveyer. Siapapun tidak boleh bermain-main dengan lembaga survey, apalagi yang abal-abal dan partisan,” tegas pria yang juga Ketua Umum Jayanusa itu.
Muharno Zarka-Wahyu
