SEMARANG (SUARABARU.ID)– Komisi Informasi Jawa Tengah dalam sengketa nomor 022/SI/VI/2025 dan 024/SI/VI/2025, akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan memerintahkan Kepala BPN Boyolali untuk memperlihatkan informasi kepada Pemohon Nenek Surati, paling lambat 14 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam keterangan tertulisnya, Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney, memberikan apresiasi atas putusan KI Jateng yang progresif. Hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik yang berkeadilan.
”Putusan KI Jateng ini akan menjadi preseden untuk warkah dan informasi pendaftaran tanah, yang merupakan informasi publik, dan bisa diakses pihak yang berkepentingan secara hukum,” kata dia dalam rilisnya, Rabu (24/6/2026).
BACA JUGA: Kemenkum Jateng Dukung Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional melalui Diskusi Publik
Disampaikan dia, majelis menyatakan jika warkah, dokumen pendaftaran tanah serta salinan akta pemisahan dan pembagian tanah yang dibuat PPAT, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, sepanjang pemohonnya merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum.
Majelis Komisi Informasi Jateng, menyatakan jika Nenek Surati merupakan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) PP 24 Tahun 1997.
Seperti diketahui, Nenek Surati yang saat ini usianya 80 tahun, memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan atas harta warisan berupa rumah dan sawah, yang selama ini didaftarkan sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris.
Persoalannya, sawah dan tanah yang seharusnya menjadi harta warisan milik Nenek Surati ini, justru terdaftar sertifikat hak milik oleh orang lain, yang bukan ahli waris yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama.
Pada kesempatan yang sama, salah satu pengacara dari NET Attorney, Ricky Kristiatno, juga meminta Kepala BPN Boyolali, untuk tidak menutupi adanya dugaan praktik mafia tanah, yang telah mengambil tanah dan sawah harta warisan Nenek Surati.
”BPN Boyolali harus membuka informasi pendaftaran pertanahan, untuk melihat bukti-bukti surat pendaftaran tanah yang disimpan di BPN Boyolali,” ungkap dia.
BACA JUGA: Kejari Kota Semarang Musnahkan Barang Bukti dari 97 Perkara, Diantaranya Sabu dan Sajam
Menurut dia, keterbukaan informasi publik di BPN Boyolali merupakan pintu masuk reformasi pertanahan di Kementerian ATR/BPN, dalam memberantas praktik mafia tanah.
”NET Attorney merasa puas dengan keberhasilan pendampingan hukum litigasi strategis ini, dengan putusan sengketa nomor 022/SI/VI/2025 dan 024/SI/VI/2025, yang memenangkan dua perkara sekaligus,” imbuh Ricky.
Putusan ini akan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat, karena Warkah tanah ditetapkan sebagai informasi publik. Sehingga perubahan kebijakan atau putusan yang menjadi preseden dari pendampingan hukum NET Attorney, disebut sebagai Pendampingan Hukum Litigasi Strategis.
Riyan
