WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Kepala Perwakilan UNICEF Jawa-Bali Arie Rukmantara mengatakan imunisasi merupakan hak setiap anak yang harus diberikan. Anak punya hak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tubuh anak juga harus selalu sehat dan sempurna.
“Maka, salah satu cara untuk menumbuh-kembangkan dan menjaga kesehatan anak adalah dengan imunisasi. Anak yang sehat pasti akan bisa mengikuti pendidikan, bermain dan beraktivitas dengan baik,” ujarnya.
Arie mengatakan hal itu di sela-sela menghadiri acara “Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi di Wonosobo”, yang digelar di Front One Harvest Hotel setempat, Selasa (26/5/2026).
Acara tersebut diikuti Dinas Kesehatan, perwakilan Puskesmas, Forum Anak Kreatif Wonosobo (Forkos), Dinas Kominfo, TP PKK, perwakilan Fatayat-Muslimat NU, Aisyiyah, Karang Taruna, kader Posyandu dan beberapa praktisi media.
Menurut Arie, anak yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi sejak kecil, dipastikan tidak akan terjamin kesehatannya sepanjang hidup. Anak yang tidak diberi imunisasi akan mudah terserang berbagai penyakit karena tidak punya ketahanan tubuh yang baik.
“Banyak kasus orang mengalami disabilitas karena sejak kecil tidak pernah mendapatkan fasilitas imunisasi. Mereka menjadi generasi yang tidak sempurna dan jadi obyek bully-an teman- teman di sekolah atau di lingkungannya,” tegas dia.
Bahkan, disebutkan Ari, zero dose imunisasi sangat berdampak pada kasus stunting. Pertumbuhan anak yang tidak maksimal karena tidak melakukan imunisasi, berdampak pada pertumbuhan fisiknya. Maka yang terjadi adalah anak mengalami stunting.
Sementara itu, Direktur Puslitkes LPPM Undip Semarang Martini menambahkan imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD31). Seperti campak, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan polio.
“Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata menjadi prasyarat dalam mencapai target pembangunan kesehatan nasional serta agenda global Immunization Agenda 2030 (IA2030) yang menekankan prinsip no one left behind, yaitu memastikan seluruh anak memperoleh akses layanan imunisasi tanpa terkecuali,” tegasnya.
Cakupan Imunisasi
Namun demikian, lanjut dia, masih terdapat kelompok anak dengan status zero dose imunisasi, yakni anak yang tidak pernah menerima dosis pertama vaksin yang mengandung DPT (DPT 1). Padahal setiap anak diharuskan mendapatkan fasilitas vaksinasi secara berjenjang.
Dikatakan, data World Health Organization (WHO) menunjukkan terdapat sekitar 14,5 juta anak zero dose secara global. Di Indonesia termasuk negara dengan jumlah zero dose imunisasi yang masih signifikan. Maka perlu dilakukan akselerasi penurunan angka zero dose imunisasi pada anak.
“Di tingkat nasional, cakupan imunisasi dasar lengkap belum mencapai target optimal. Kini baru ada sekitar 56,1 persen anak usia 12-23 bulan yang telah memperoleh imunisasi dasar lengkap (SSGI 2024). Kondisi tersebut tentu belum cukup ideal,” paparnya.
Di Provinsi Jawa Tengah, lanjut dia, cakupan imunisasi menunjukkan tren yang belum stabil dan belum mencapai target. Pada tahun 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap menurun menjadi sekitar 73,78 persen dari target 97 persen. Setiap anak wajib diberi imunisasi sesuai tahapannya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonosobo Jaelan Sulat mengungkapkan berdasarkan data cakupan imunisasi Pusdatin tahun 2025, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) di Wonosobo baru sekitar di angka 58,7 persen. Hal itu menunjukkan belum tercapainya target program yang dicapai.
“Selain itu, cakupan imunisasi baduta lengkap di Wonosobo juga masih rendah yaitu sekitar 63,4 persen. Capaian imunisasi antigen baru juga belum optimal, seperti Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) sekitar 56,06 persen dan vaksin rotavirus sekitar 44,11,” beber dia.
Capaian imunisasi yang belum optimal, menurutnya, tidak hanya disebabkan oleh faktor ketersediaan layanan (supply), tetapi juga oleh rendahnya permintaan masyarakat (demand), yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman, kepercayaan, akses informasi, serta belum optimalnya peran komunikasi dan mobilisasi masyarakat.
“Kolaborasi lintas sektor, termasuk peran media, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, masih perlu diperkuat dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kami berterima kasih kepada Puslitkes LPPM Undip dan UNICEF yang melakukan sosialisasi zero dose imunisasi di Wonosobo,” tandasnya.
Muharno Zarka
