WONOGIRI (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Wonogiri, memberikan delapan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran (TA) 2025. Delapan rekomendasi itu, dibacakan oleh Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus), Nyamik Saptati, Senin (16/3/26), pada rapat paripurna DPRD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Sugeng Achmadi, Krisyanto dan Suryo Suminto, serta didampingi Sekretaris Dewan Edhy Tri Hadiyantho. Sebanyak 39 dari 50 anggota hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Graha Paripurna lantai dua tersebut.
Sesuai absensi yang dibacakan Ketua DPRD Sriyono, disebutkan dari 27 Anggota Fraksi PDI Perjuangan hadir 24, Fraksi Golkar sebanyak 7 hadir 4, Fraksi PKS sebanyak 5 hadir 4, dari 7 anggota Fraksi Gerindra Plus PAN hadir 5, dan dari 4 anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Demokrat hadir 2.
Forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, menyetujui hasil pembahasan terhadap LKPJ tersebut ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Dalam kesempatan itu, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno hadir secara langsung. Juga hadir Sekda FX Pranata bersama Asisten Sekda dan para Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran eksekutif.
Delapan rekomendasi DPRD tersebut terdiri atas, Pertama, perlunya restrukturisasi kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhdap peningkatan Pendapatan Aseli Daerah (PAD). Kedua, perencanaan yang jelas terkait dengan penyertaan modal. Yakni perlu dilakukan evaluasi dengan mendasarkan pada kelayakan usaha, analisis resiko, rencana bisnis yang realistis dan terukur. Agar penyertaan modal mampu memberikan manfaat ekonomi dan konstribusi positif terhadap PAD.
Ketiga, segera melakukan langkah penyesuaian struktur belanja, utamanya belanja pegawai dalam hal penurunan proporsinya. Hal ini mengingat alokasi sebesar 43,7 persen masih melampaui batas maksimal 30 persen. Ini perlu penyesuaian secara bertahap dan terencana, melalui pengendalian belanja pegawai lebih rasional. Yaitu dalam pengalokasian dan mengoptimalkan distribusi belanja lebih banyak pada belanja produktif dan pelayanan publik.
Evaluasi
Keempat, peningkatan belanja tidak terduga yang relatif tinggi, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini demi memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, perlu adanya penguatan, pembinaan dan pengawasan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), agar pengelolaan usaha berbasis potensi ekonomi, dapat berjalan lebih profesional, akuntabel dan berkelanjutan.
Keenam, perlu meningkatkan upaya pembangunan manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terpadu. Hal ini demi mendorong peningkatan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), agar lebih komprehensif dibandingkan rata-rata provinsi maupun daerah sekitar.
Ketujuh, program ketahanan pangan perlu diperkuat dalam pemenuhan gizi masyarakat, melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan lokal. Juga penguatan distribusi pangan dan intervensi pada kelompok masyarakat rentan, guna menurunkan tingkat kerawanan pangan di daerah.
Kedelapan, Pemkab Wonogiri perlu meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi wisata secara terpadu. Termasuk memanfaatkan platform digital dan media sosial, untuk menjangkau wisatawan secara lebih luas. Yang diimbangi pengembangan fasilitas pendukung, seperti akses transportasi, akomodasi dan sarana hiburan di objek wisata unggulan. Berikut pendampingan dan pelatihan bagi pelaku pariwisata lokal, agar layanan wisata lebih profesional, meningkatkan kepuasan pengunjung dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan.
Menyikapi delapan rekomendasi itu, Bupati Setyo Sukarno dalam sambutannya, menyatakan dapat menerima dan menyambut baik atas progres report terhadap LKPJ yang disampaikan DPRD. Yang itu akan segera ditindaklanjuti, demi mewujudkan Wonogiri yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan.(Bambang Pur)
