KUDUS (SUARABARU.ID) – Peran pers sebagai pilar pertahanan negara sekaligus penjaga demokrasi menjadi fokus utama dalam sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kudus. Kegiatan berlangsung di Pendapa Wakil Bupati Kudus, Senin (16/2/2026) malam.
Diskusi menghadirkan Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa Allan Andriase S.Sos., M.Han. dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus Kholid Mawardi. Keduanya mengupas tantangan dunia jurnalistik di tengah derasnya arus digitalisasi dan disrupsi informasi.
Pers dan Ketahanan Informasi Negara
Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa Allan Andriase menegaskan, pers memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan negara. Menurutnya, konsep pertahanan modern tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan informasi.
Di era digital, ancaman tidak selalu berbentuk fisik. Hoaks, propaganda, dan disinformasi dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa serta mengganggu stabilitas nasional.
“Pers berperan menjaga ruang publik dari informasi yang menyesatkan dan dapat mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberitaan yang akurat, terverifikasi, dan berimbang mampu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Media juga berfungsi membangun kesadaran bela negara melalui edukasi nilai kebangsaan, persatuan, dan toleransi.
Dalam konteks ini, pers menjadi bagian penting dari pertahanan nonmiliter, khususnya dalam menjaga ketahanan ideologi dan sosial masyarakat di tengah dinamika global serta perkembangan teknologi informasi.
Pers Penjaga Demokrasi di Tengah Disrupsi Digital
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus Kholid Mawardi menekankan bahwa pers tetap memegang peranan vital dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat kerap menerima berbagai kabar tanpa proses verifikasi yang jelas. Situasi ini berisiko membentuk opini publik yang bias bahkan menyesatkan.
“Di tengah banjir informasi yang beredar secara masif di media sosial, pers hadir untuk mengonfirmasi dan memvalidasi informasi tersebut. Ini fungsi penting dalam demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, demokrasi membutuhkan informasi yang akurat agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Di sinilah media profesional berperan melalui proses jurnalistik yang ketat, seperti cek fakta, konfirmasi kepada narasumber, serta penyajian berita secara berimbang.
Proses tersebut menjadi pembeda utama antara karya jurnalistik dan konten media sosial yang belum tentu terverifikasi. Dengan mekanisme itu, pers menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan tidak mudah terprovokasi.
Resepsi HPN 2026 dan Apresiasi untuk Insan Pers
Sarasehan ini menjadi bagian dari rangkaian resepsi HPN 2026 di Kudus yang berlangsung hangat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa.
Bupati Kudus, Samani Intakoris, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi pers dalam pembangunan daerah. Ia menyebut media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi informasi dan meningkatkan partisipasi publik.
“Tanpa dukungan pers, komunikasi pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ketua PWI Kudus, Saiful Annas, menambahkan bahwa momentum HPN menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial.
Melalui peringatan HPN 2026 ini, insan pers di Kudus diharapkan semakin solid dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan nasional dan demokrasi secara berimbang demi mendukung pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif.
Ali Bustomi
