Anas berharap tata kelola di Monumen Pers diperbaiki agar semakin profesional. Karena pihaknya mendengar ada sejumlah keluhan dari beberapa pihak lain terkait dalam pelayanan.
“Saya juga mendengar kabar ada sejumlah keluhan menyangkut pelayanan dalam penggunaan fasilitas Monumen Pers Nasional. Termasuk dari kalangan pers di Solo. Ini harus diperbaiki,” katanya.
Masyarakat pers di Surakarta, Anas berharap seharusnya MPN lebih merangkul komunitas dan masyarakat pers di daerah. Karena Monumen Pers ini dibangun bukan hanya sekedar menyimpan koleksi benda-benda sejarah pers melainkan juga menjadi poros penguatan isu-isu pers di masa kini dan masa akan datang.
Selanjutnya PWI Surakarta akan menginventarisasi dugaan-dugaan kekurangan dalam tata kelola dan keluhan pelayanan yang muncul. Kemudian menyampaikan kepada pihak terkait termasuk kepada irektur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menaungi MPN.
Sementara itu Andjar Hari Wartono, salah satu wartawan senior PWI Surakarta yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta membandingkan pengelola-pengelola sebelumnya yang sangat ramah, akomodatif dan menghargai keberadaan organisasi-organisasi pers di Solo terutama dengan PWI.
“Tapi sekarang sepertinya justru menjauh dan tidak paham dengan sejarah mengapa monumen ini didirikan. Monumen ini berdiri dilahirkan oleh PWI, tapi mengapa akhir-akhir ini malah menyulitkan kegiatan PWI,” terang dia.
“Termasuk ketika PWI Pusat akan meminjam untuk pelantikan Pengurus PWI Pusat Oktober 2025 juga harus banyak berdebat dulu. Mau menggeser peralatan pameran di Hall utamaSaja banyak alasan, yang katanya dinding rusaklah dan sebagianya. Soal kursi dan lainnya. Bukan memperlancar tapi malah nyrimpeti,” jelasnya.
Andjar menekankan, Monumen Pers Nasional menjadi saksi perjuangan pers melawan penjajahan dan saksi bisu sejarah pers. Di mana PWI berdiri terlebih dahulu pada 9 Februari 1946 di lokasi tersebut, sementara gedung yang kemudian menjadi Monumen Pers Nasional baru 9 Februari 1978.
“Monumen pers saat diremikan kala itu untuk memperingati 10 tahun PWI, juga mengabadikan sejarah pers di Indonesia. Masak kawan-kawan pers mau pakai aja alasan ada-ada saja,” jelas dia.
Kepala MPN Kepala Monumen Pers Nasional Widodo Hastjaryo ketika dimintai konfirmasi, mengatakan pihaknya membenarkan sudah membolehkan MPN digunakan untuk hajatan HPN dimana Mon Pers juga bagian dari komunitas pers. Namun ternyata oleh wakilnya sudah nterlanjur untuk pameran.
Ning S
