KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mengintensifkan perbaikan jalan rusak sebagai respons atas dampak banjir dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kudus dalam sepekan terakhir. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyebutkan, hasil inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat sebanyak 3.570 titik jalan berlubang di seluruh Kabupaten Kudus.
“Kerusakan ini banyak dipicu banjir dan cuaca ekstrem beberapa hari terakhir. Dari total 3.570 titik, sekitar 1.500 titik sudah kita tangani, dan masih ada kurang lebih 2.000 titik yang menjadi pekerjaan rumah Dinas PUPR,” ujar Sam’ani saat meninjau kegiatan penambalan jalan, Senin (19/1/2026).
Bupati Kudus hadir langsung di lapangan bersama Wakil Bupati Kudus memantau langsung penambalan jalan rusak sebagai langkah percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir.
Saat ini, terdapat empat tim yang diterjunkan dan bekerja secara serentak di berbagai lokasi untuk menambal jalan berlubang. Upaya tersebut dilakukan secara simultan agar akses transportasi masyarakat kembali aman dan nyaman.
“Jalan kabupaten kita prioritaskan karena langsung berdampak pada aktivitas masyarakat. Sementara untuk jalan provinsi dan jalan nasional, kita lakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Untuk jalan provinsi, Pemkab Kudus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penanganan jalan nasional dilakukan bersama Balai Jalan Nasional.
Sam’ani juga mengakui bahwa kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan jalan. Penambalan aspal, kata dia, tidak bisa dilakukan secara maksimal saat hujan karena kondisi jalan yang basah.
“Kalau hujan tidak bisa maksimal. Tapi saat cuaca cerah dan kering, penambalan jalan bisa dilakukan dengan optimal,” ungkapnya.
Selain kerusakan jalan, Bupati Kudus turut memaparkan dampak banjir terhadap infrastruktur lainnya. Berdasarkan perhitungan sementara, nilai kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kudus diperkirakan mencapai hampir Rp250 miliar.
“Skema penanganannya ada perbaikan sementara dan perbaikan permanen. Untuk talut dan kerusakan ringan dilakukan perbaikan sementara, sedangkan tanggul dan parapet kita koordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai,” terangnya.
Sementara itu, untuk sektor pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan masih melakukan inventarisasi lahan terdampak banjir dan gagal panen. Data tersebut akan diajukan sebagai dasar pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kurang lebih hampir 30 ribu hektare lahan terdampak, tetapi tidak mengganggu ketahanan pangan karena kita masih memiliki cadangan,” pungkas Sam’ani.
Ali Bustomi
