Oleh: Hartono Sri Danan Djoyo
SUARABARU.ID : Budaya kita tumbuh bukan dari prosedur, tetapi dari kedekatan antar warga. Guyub lahir dari hubungan sosial yang akrab dan teruji dalam berbagai situasi. Ia tidak mengenal batas identitas. Dalam masa-masa sulit, semangat ini menemukan ruang hidupnya. Terlihat jelas antar tetangga saling menopang, bahu-membahu membantu korban, dan berbagi rezeki meski hidup pas-pasan. Dalam bencana, tangan-tangan bergerak tanpa diminta, dan memberi tanpa pamrih. Siapa yang melihat musibah lebih dulu, dialah yang menolong paling awal. Siapa yang paling dekat dengan korban, dialah yang merasa paling bertanggung jawab.
Guyub Lahir dari Rasa
Ketika air (bencana) datang tiba-tiba, warga menyambutnya dengan kesiapan yang lahir dari rasa. Data kebencanaan selama setahun terakhir menunjukkan betapa seringnya banjir dan longsor melanda negeri ini, dan di hampir semua lokasi, reaksi pertama selalu datang dari warga sendiri. Mereka tidak menunggu perintah. Mereka membaca tanda, melihat wajah, dan mendengar tangis. Ada keteraturan yang muncul dari empati, bukan dari pengeras suara. Kepekaan membuat mereka bergerak tanpa perlu simulasi atau instruksi sosial.
Maka tidak mengherankan bila sebelum negara menyiapkan ruang evakuasi, warga telah membuka ruang hati. Ketika dapur warga menyala, mereka tidak menghitung seberapa besar donasi yang dibutuhkan. Ketika tikar digelar, yang hadir hanya tekad untuk bersama. Itulah energi sosial yang membuat rakyat selalu bergerak lebih cepat dari pada protocol resmi.
Namun belakangan, naluri itu harus antre di loket pendaftaran relawan, seolah keikhlasan membutuhkan nomor urut. Ketika rakyat membawa beras dan selimut, Menteri Sosial justru mensyaratkan formulir dan beban administratif. Lebih menyedihkan lagi, ada suara dari parlemen yang mengecilkan sumbangan public. Empati rakyat dikatakan tidak sebanding nilainya dengan anggaran yang digelontorkan oleh negara.
Gagap di Hadapan Tangis
Negara dibangun dari janji besar untuk melindungi rakyatnya. Namun dalam praktik kebencanaan, janji itu sering tertahan di lorong-lorong birokrasi. Negara hadir, tetapi kerap terlambat. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena langkahnya terikat dokumen, tanda tangan, format laporan, dan ketakutan akan kesalahan prosedur.
Dalam tubuh birokrasi kita tumbuh budaya “tidak boleh salah.” Setiap tindakan harus aman secara administratif sebelum dinilai secara moral. Akibatnya, yang tiba lebih dulu di lapangan adalah alasan, bukan bantuan. Tenda warga sering berdiri lebih awal dibandingkan kedatangan pejabat. Kelengkapan berkas dipastikan lebih dulu daripada keselamatan nyawa. Negara tertatih hadir, namun jauh tertinggal dari warga yang telah lebih dahulu bermukim.
Di sinilah letak kegagapan itu. Negara punya alat, punya dana, dan punya tenaga; namun defisit keberanian. Ketika bencana datang, negara sibuk mencari siapa yang kelak bertanggung jawab memikul beban administrasi. Ketika warga berjibaku menggalang donasi untuk keselamatan sesama, pejabat justru menanyakan perijinan dan menjerat dengan relawan dengan audit. Jarak semacam itu terasa menyakitkan, terutama ketika luka warga baru dianggap sah setelah kamera menyorot.
Belajar dari Kearifan Rakyat
Kita tidak mendorong negara bertindak sembrono. Kehati-hatian perlu, namun tidak boleh menjadi alasan untuk tidak hadir. Prosedur penting, tetapi tidak boleh lebih penting dari nyawa. Dalam hal ini, warga telah mempraktikkan kurikulum kemanusiaan yang paling sederhana: bergerak dulu, lapor belakangan; menolong dulu, evaluasi setelahnya; menghidupkan dulu, mengaudit kemudian.
Sudah saatnya negara belajar dari rakyat. Belajar bahwa kebijakan tidak boleh kehilangan rasa. Belajar bahwa apa yang terjadi di Aceh dan Sumatra bukan sekadar peristiwa, tetapi tragedi yang menyentuh martabat hidup banyak keluarga. Belajar bahwa kehilangan rumah bukan hanya data, dan hilangnya nyawa bukan hanya unggahan di medsos.
Dalam proses belajar, gugup bukan aib. Gugup justru menjadi tanda bahwa masih ada rasa peduli. Negara tidak boleh kalah peka dari rakyatnya. Bila negara benar-benar membuka mata, ia akan melihat bahwa guyub rakyat bukan sekadar inspirasi, tetapi undangan agar negara kembali mendekat sebelum terlambat.
Menjadikan Negara Lebih Hadir
Sumatra telah memberi pelajaran mahal: ketika air datang, rakyat menjalankan fungsi negara bagi sesamanya. Kini saatnya negara sadar aakan wajibnya dan menutup jarak itu. Upaya yang dapat ditempuh antara lain menyederhanakan lapisan birokrasi darurat agar bantuan tiba pada jam pertama, memperkuat struktur relawan lokal sebagai mitra resmi negara, dan membangun budaya tanggap rasa agar keputusan cepat tidak selalu dianggap berlawanan dengan kehati-hatian.
Kehadiran negara bukan kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan moral. Pada akhirnya, negara tidak dinilai berhasil dari banyaknya program, tetapi ketepatan negara hadir ketika rakyatnya sedang membutuhkan. Selama negara masih gagap di hadapan tangis, rakyat akan gencar mengajarkan arti gotong royong. Negara harus malu, karena mereka bergerak organic dengan keteladanan yang senyap, kuat, dan jujur.
