BATANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Sosial terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Celapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jumat (562026). Saat ini, progres pemenuhan dokumen administrasi dan kesiapan lahan disebut telah mencapai hampir 100 persen.
Kepala Dinas Sosial Batang Willopo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya didukung penuh oleh pemerintah daerah melalui penyediaan lahan dan pemenuhan dokumen pendukung.
“Progres kesiapan dokumen saat ini sudah mencapai sekitar 99,99 persen. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL dan Detail Engineering Design (DED) hampir selesai. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin,” jelasnya.
Menurut Willopo, dari sisi tata ruang, proyek tersebut juga telah memenuhi persyaratan. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah terbit dan memastikan lokasi pembangunan berada di kawasan permukiman perkotaan.
“Lahannya dipastikan tidak berada di kawasan LSD maupun LP2B, statusnya sudah bersertifikat, serta telah dinyatakan clean and clear atau bebas sengketa oleh Bupati. Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 8,3 hingga 8,37 hektare di Desa Celapar, Kecamatan Subah.
“Pada Juni 2026, pemerintah menargetkan sejumlah tahapan awal dapat segera dilaksanakan, mulai dari proses tender, penghapusan aset, cut and fill, hingga land clearing atau pematangan lahan. Harapannya, pada Juli nanti pembangunan fisik atau konstruksi sudah bisa dimulai, baik di awal maupun akhir bulan,” harapnya.
Willopo menilai, kehadiran Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendidikan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, kebutuhan siswa berasrama, guru, tenaga pendidik, hingga petugas outsourcing akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga lokal, terutama dalam penyediaan bahan kebutuhan sehari-hari.
“Keberadaan sekolah ini diharapkan memberi multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, sekolah juga dirancang memiliki fasilitas sosial seperti lapangan sepak bola dan lapangan basket yang diharapkan dapat dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Willopo menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah wilayah setempat, termasuk pemerintah desa, kecamatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Subah.
“Masyarakat sangat mendukung dan berharap pembangunan ini bisa segera terealisasi,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan fisik Sekolah Rakyat beserta kebutuhan tenaga pendidik akan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian terkait.
“Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki tanggung jawab memastikan kesiapan lahan beserta seluruh dokumen administrasi dan lingkungan sebagai bagian dari readiness criteria proyek. Pemkab Batang berkomitmen menyiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Nur Muktiadi
