SEMARANG (SUARABARU.ID)– Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang, Drs Mukhamad Khadhik MSi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi keluhan dari pihak Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, terkait sejumlah kendala yang dihadapinya saat ini.
Hal itu seperti yang disampaikannya, saat ditemui sejumlah awak media usai hadir di acara Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang digelar di Hotel Metro, Semarang, Rabu (3/12/2025)
Khadik yang hadir mewakili Wali Kota Semarang juga menyatakan, siap meneruskan aspirasi Organda yang beranggotakan sekitar 150 anggota, kepada pemerintah dan lembaga terkait.
BACA JUGA: Meski Anggaran Desa Dipangkas, Tapi Pendapatan Kades dan Perangkat di Kudus Malah Naik
”Kami berharap semua masalah yang muncul, bisa diidentifikasi dan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Pemerintah berharap solusi terbaik bisa dicapai, yang sifatnya win-win solution,” katanya.
Dia juga menyoroti persoalan lain, seperti Over Dimension Over Load (ODOL), banjir di kawasan pelabuhan, hingga perawatan infrastruktur yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Terkait kelangkaan BBM, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan pihak Pertamina. ”Kami akan fasilitasi, supaya ada solusi. Pemerintah sebagai regulator, juga melihat kuota BBM sebagai hal penting untuk dievaluasi,” terangnya.
BACA JUGA: *Pemprov Jateng Raih Peringkat II Nasional Ajang Sutami Award 2025
Sementara itu, Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rizal Yosinta menyebutkan, ada dua isu krusial yang dibahas dalam Muskercab. Dua hal itu, penerapan Driver ID di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta persoalan pemblokiran barcode solar subsidi (BBM Bersubsidi).
Diungkapkan dia, Driver ID menjadi kebutuhan mendesak untuk penertiban pengemudi di kawasan pelabuhan. Menurutnya, selama bertahun-tahun perusahaan maupun pengelola pelabuhan, kesulitan melakukan pengawasan terhadap pengemudi yang memiliki riwayat masalah.
”Selama ini pengemudi terlalu bebas di pelabuhan. Jika ada masalah, mereka bisa dengan mudah pindah perusahaan, dan tetap bekerja. Itu yang kami keluhkan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Kota Tegal Raih Juara 1 Sutami Award 2025 Bidang Kebinamargaan
Terkait pemblokiran barcode solar subsidi, menjadi pembahasan yang paling panjang, dan menjadi keluhan paling besar dari anggota. Dijelaskannya, sejumlah barcode milik pengusaha angkutan terblokir, tanpa alasan yang jelas.
Rizal menyebut, pihaknya sudah dua kali melakukan audiensi dengan pihak Pertamina. Namun jawaban yang didapat hanya sebatas dugaan, kalau para anggota masuk kategori “pelangsir”.
Atas kondisi itu, membuat sebagian pengemudi mencari jalan lain, termasuk membeli jasa penyedia barcode solar yang tidak resmi. Di Pelabuhan Tanjung Emas sendiri terdapat sekitar 3.000 pengemudi dan 175 perusahaan, yang bergantung pada solar subsidi, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 200 liter per hari.
BACA JUGA: KUA-PPAS APBD Disepakati, Program Prioritas Pemprov Jateng 2026 Swasembada Pangan
Di sisi lain, Pembina DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Putut Sutopo, menekankan pentingnya peningkatan kualitas anggota. Termasuk soal ketertiban identitas sopir dan penyelesaian persoalan internal.
Dia juga menyoroti kesulitan mendapatkan solar subsidi (BBM bersubsidi). ”Tiga bulan ini kita kesulitan solar. Kalau pakai Dexlite pengusaha rugi, karena selisihnya banyak. Soal lainnya, barcode MyPertamina terblokir,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Muskercab, Muhammad Afandi SE menyebutkan, kegiatan ini digelar tiap akhir tahun. Kali ini pihaknya mengundang semua anggotanya yang berjumlah sekitar 150 peserta, dari berbagai perusahaan.
”Kami melaksanakan kewajiban organisasi, untuk melakukan Muskercab di tiap akhir tahun. Di acara ini, kami mengumpulkan masalah dan segera mencarikan solusinya. Kami juga undang pihak-pihak terkait, untuk memberikan penjelasan atas kesulitan yang kami alami,” tukas dia.
Riyan
