Oleh: Jhosef Nanda Putra Wicaksana
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mewacanakan untuk menambah hari sekolah dari lima menjadi enam hari dalam seminggu memicu banyak perdebatan, terutama karena dianggap akan menambah beban belajar siswa SMA/SMK.
Kebijakan ini muncul dari kekhawatiran yang beralasan yaitu kekosongan waktu pada hari Sabtu. Dengan banyaknya orang tua yang bekerja, hari Sabtu sering menjadi waktu tanpa pengawasan, yang berisiko digunakan siswa untuk pergaulan bebas dan kegiatan tak produktif lainnya.
Namun, akar masalah yang sebenarnya jauh lebih dalam. Selain risiko perilaku menyimpang, isu krusial yang dihadapi siswa saat ini adalah menurunnya kepekaan dan kerekatan sosial yang dipicu oleh masifnya penggunaan gawai dan media sosial. Keterikatan pada dunia maya mengikis kemampuan siswa untuk berinteraksi dan berempati terhadap persoalan nyata di lingkungannya.
Oleh karena itu, jika kebijakan ini benar berlaku, solusi untuk hari keenam sekolah tidak boleh sekadar pengawasan fisik atau penambahan jam pelajaran biasa. Hari tambahan ini bisa difokuskan untuk secara aktif melatih kembali kepekaan sosial siswa yang telah memudar.
Merespon tantangan ganda—risiko waktu kosong dan menurunnya kepekaan sosial—menarik untuk mengusulkan agar hari keenam sekolah dialokasikan khusus sebagai “Hari Proyek Sosial Wajib”.
Program ini harus terintegrasi dengan kurikulum dan dikemas dalam format Live In ke masyarakat. Ini adalah wadah aktif di mana siswa dapat terlibat langsung, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas di luar sekolah.
Baca juga Guru yang Tak Lagi Terhormat, Catatan Hari Guru 2025
Program Live In ini dapat mengambil inspirasi dari berbagai model pengabdian, salah satunya adalah Kikigaki (mendengar dan menulis) dari Jepang.
Program ini merupakan upaya pemerintah Jepang untuk kembali menjembatani gap antargenerasi, melalui aktivitas mendengar dan menulis dalam kerangka apresiasi pada kearifan lokal. Praktik “mendengar dan menulis” ini adalah contoh yang baik karena memaksa siswa untuk rehat total dari ketergantungan gawai dan fokus pada interaksi manusia sejati.
Selain meneladani dari program-program yang sudah terlaksana di luar negeri seperti Kikigaki di Jepang, baik juga bila program ini dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai seorang pekerja sosial.
Pekerja sosial menarik untuk menjadi suri tauladan program, karena profesi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam banyak aspek kehidupan di masyarakat (Zastrow, 2017). Nilai-nilai pekerja sosial ini menjadi panduan etis yang layak diadopsi pada siswa SMA/SMK jaman sekarang.
Mengacu pada Farkas dan Romaniuk (2020) terdapat 7 nilai pekerja sosial, yaitu pelayanan (service), keadilan sosial (social justice), martabat (dignity and worth of the person), pentingnya hubungan antarmanusia (importance of human relationship), integritas (integrity), serta kompetensi (competence).
Tak Sekadar Teori
Nilai-nilai ini tidak hanya sekadar teori, namun harus diimplementasikan secara sistematis melalui kegiatan nyata di lapangan. Maka, program sosial wajib di hari keenam sekolah ini dirancang untuk mengaplikasikan ketujuh nilai-nilai pekerja sosial tersebut melalui tiga unsur utama dalam penerapannya.
Unsur pertama adalah mendengar dan menulis (observasi dan wawancara). Pada tahap ini siswa ditugaskan untuk melakukan wawancara mendalam dengan tokoh atau kelompok masyarakat yang rentan, seperti lansia di panti jompo, pedagang pasar tradisional, atau pengrajin lokal.
Proses mendengarkan dan mencatat secara manual ini sangat baik untuk proses pembelajaran karena mengajarkan ketekunan dan analisis mendalam, menjadi penangkal efektif terhadap kebiasaan serba instan yang ditawarkan oleh AI dan teknologi lain.
Contoh spesifik yang bisa diterapkan adalah siswa mewawancarai seorang ibu pedagang di pasar mengenai tantangan menjual produk secara online. Siswa mencatat detail keluhan, kesulitan, dan harapan mereka tanpa menghakimi. Proses ini secara langsung melatih nilai nehormatan dan hubungan antarmananusia, serta memulihkan kelekatan sosial yang hilang.
Unsur kedua adalah problem solving dan perencanaan, dimana hasil wawancara (mendengar dan menulis) digunakan siswa untuk menganalisis masalah yang paling mendesak yang mereka temukan di komunitas tersebut. Inilah momen kunci di mana siswa dilatih untuk mengintegrasikan ilmu dan keterampilan yang mereka pelajari di sekolah guna menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.
Bagi siswa SMK, khususnya, tahap ini menjadi penting untuk menerapkan keterampilan praktis mereka—seperti keahlian teknologi informasi, akuntansi, atau teknik—secara kontekstual dan bermanfaat bagi komunitas.
Unsur yang terakhir adalah aksi lapangan (aksi nyata), dimana siswa merancang dan melaksanakan aksi kecil yang relevan, sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Seperti misalnya, jika hasil wawancara menunjukkan permasalahan pedagang yang kesulitan menjual produk secara online, aksi lapangan yang dilakukan siswa adalah membuatkan katalog produk digital sederhana atau akun media sosial untuk pedagang tersebut, lalu melatih mereka cara menggunakannya.
Aksi ini mewujudkan nilai pelayanan dan kompetensi siswa. Jika masalahnya adalah kebersihan lingkungan, aksi lapangan berupa gotong royong terencana, mewujudkan nilai keadilan sosial.
Dengan menjadikan hari keenam sebagai Hari Proyek Sosial Wajib yang berlandaskan nilai-nilai dan unsur-unsur ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengubah waktu luang yang berisiko menjadi peluang emas untuk membangun karakter, kepekaan, dan tanggung jawab sosial siswa secara nyata.
Jhosef Nanda Putra Wicaksana, aktivis lingkungan dan pendidikan dari Komunitas Rumah Enzyme dan Misionaris Bhumi Immaculata
